• Home
  • Berita Sumut
  • Anggota DPD-RI Rijal Sirait Gelar Dialog Publik Dengan HIMMAH Medan

Anggota DPD-RI Rijal Sirait Gelar Dialog Publik Dengan HIMMAH Medan

Faeza Rabu, 07 Maret 2018 19:15 WIB
mtc/ist
Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Dapil Provinsi Sumatera Utara Drs. Rijal Sirait mengelar dialog publik sosialisasi fungsi dan tugas anggota DPD RI dengan tema 'Mewujudkan Kinerja Konstitusional DPD RI. Acara sosialisasi itu diadakan di Istam
MATATELINGA, Medan: Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Dapil Provinsi Sumatera Utara Drs. Rijal Sirait mengelar dialog publik sosialisasi fungsi dan tugas anggota DPD RI dengan tema 'Mewujudkan Kinerja Konstitusional DPD RI. Acara sosialisasi itu diadakan di Istambul Rom Madani Hotel Jalan Sisingamangaraja Medan, Rabu (7/3/2018).

Dialog ini merupakan kerjasama Badan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan DPD-RI dengan himpunan Mahasiwa Al-Wasliyah (HIMMAH) kota Medan tokoh masyarakat  serta dihadiri oleh  puluhan tamu undangan.

Dalam dialog yang dibuka langsung oleh Rizal Sirait ini, hadir sebagai narasumber antara lain Aswan Jaya,  Imam Kusnodin dan Dr. Mirza Nasution, SH., M.Hum.

Dalam kesempatan itu, Aswan Jaya mengatakan pada situasi seperti ini, peran dan fungsi DPD RI menjadi sangat dibutuhkan,bersama anggota DPR RI asal daerah tersebut guna membuka jalan dan membangun komunikasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat untuk mengalokasikan anggaran dan menerbitkan peraturan-peraturan sebagai landasan hukum pelaksanaan ide-ide kreatif setiap daerah.

 Dijelaskannya posisi konstitusional dan politik anggota DPD RI dalam mengkomunikasikan dan memperjuangkan aspirasi pemerintah daerah kepada pemerintah pusat.

Anggota DPD RI tidak memiliki keterikatan pada institusi politik seperti partai politik. Anggota DPD RI tidak memiliki kekhawatiran untuk diberhentikan kecuali berhalangan tetap atau terbukti telah melakukan tindak pidana yang diancam hukuman penjara. Anggota DPD RI tidak terikat dalam komisi-komisi yang menyebabkan fungsinya menjadi profesional.

"Untuk itu, sebagai perwakilan daerah DPD RI memang harus lebih dikuatkan untuk menyangkut kepentingan daerah dibandingkan dengan DPR. "Prinsip-prinsip demokrasi melalui DPR tetapi prinsip-prinsip daerah melalui DPD. Ini yang saya lihat belum diakomodasi konstitusi. Penilaian saya DPR dari dulu kesanya mengkerdilkan peran DPD," katanya.

Sementara menanggapi pernyataan Muhaimin Iskandar, pada Mukernas Partai Kebangkitan Bangsa di awal tahun 2016 sempat melontarkan pernyataan pembubaran DPD RI yang dilakukan dengan cara mengamandemen Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) banyak mendapat penolakan dari beberapa pihak antaranya dari pakar hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra.

Disebutkan Aswin,menurut Yusril DPD RI tidak mesti dibubarkan tetapi justru perlu ditambah peran tertentu kepada DPD RI. Hal ini dikarenakan DPD RI dibentuk untuk mengimbangi ketimpangan penduduk Jawa dan luar Jawa di Parlemen, yang dilatar belakangi oleh keadaan bahwa anggota DPR mayoritas mewakili Jawa, sehingga terjadi ketidak-seimbangan perwakilan Jawa dan luar Jawa.     
"Jadi DPD RI harus diperkuat,tidak mesti untuk dibubarkan,karna keberadaan DPD RI merupakan representasi daerah-daerah,sebab selama ini setiap anggota DPD RI memikul tanggung jawab untuk membangun daerah mereka,"tegas Aswan.

Ditempat yang sama Imam Kusnodin narasumber Nasional, yang jugu Ketua TPK Disdiksu, Dosen FKIP UMSU dalam dialog tersebut menyampaikan masalah pendidikan di Indonesia dan solusinya,menurutnya Pendidikan merupakan Sumber Daya Manusia yang harus dipersiapkan untuk pembangunan.

Ia juga menyebutkan derap langkah pembangunan selalu diupayakan seirama dengan tuntutan zaman. Perkembangan zaman selalu memunculkan persoalan-persoalan baru yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya.

Menurutnya Indonesia merupakan negara yang mutu pendidikannya masih rendah jika dibandingkan dengan negara-negara lain bahkan sesama anggota negara ASEAN pun kualitas SDM bangsa Indonesia masuk dalam peringkat yang paling rendah. Hal ini terjadi karena pendidikan di Indonesia belum dapat berfungsi secara maksimal.Hal ini disebabkan karena perhatian pemerintah kita masih terasa sangat minim.

"Gambaran ini tercermin dari beragamnya masalah pendidikan yang makin rumit. Kualitas siswa secara umum masih rendah, tenaga pendidik sebagian beasar kurang profesional, biaya pendidikan yang mahal, bahkan aturan UU pendidikan belum sepenuhnya mendukung bagi pendidikan secara menyeleruh," sebutnya

Ditegaskannya,bahwa dampak dari sistem pendidikan yang buruk itu, negeri kita kedepannya makin terpuruk. Keterpurukan ini dapat juga akibat dari kecilnya rata-rata alokasi anggaran pendidikan baik di tingkat nasional, propinsi, maupun kota dan kabupaten.

"Apakah hal ini telah sesuai  dengan Undang-undang Sisdiknas No. 20 tahun 2003 BAB I,Pasal 1 ayat 1,Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara,"sebutnya.

"Untuk Anggota DPD RI agar proaktif dalam mengusulkan UU Sisdiknas, yang dapat mengakomodir semua kompenen dalam sistem pendidikan termasuk pendidikan keagamaan, peraturan yang memaksimalkan revitalisasi SMK, mengawasi jalannya pengelolaan pendidikan di daerah agar sesuai dengan peraturan yang berlaku, pengawasan penerapan UU Guru dan Dosen terutama dalam hal pelaksanaan tugas dan fungsi guru di sekolah bebas dari rasa takut dan pengankatan kepala sekolah yang menjadi motor penggerak di satuan pendidikan,"ucap Imam. 

Sedangkan narasumbur ke tiga,Dr. Mirza Nasution, SH., M.Hum mengatakan terkait Konstitusionalisasi kewenangan DPD RI pasca putusan MK-RI dapat kita perhatikan pada Pasal 22 D ayat (1) UUD 1945 bahwa "DPD dapat mengajukan RUU kepada DPR",

Akan tetapi sebut Mirza"DPR tidak memiliki wewenang untuk membahas RUU yang diajukan oleh DPD melainkan hanya membahas RUU yang diajukan oleh Presiden atau DPR saja" sebagaimana bunyi Pasal 71 huruf (c) UU no 17/2014 tentang MD3,yang mengakibatkan "keterbatasan" pada wewenang DPD sebagai salah satu lembaga tinggi dalam ketatanegaraan Indonesia.    

"Kewenangan DPR pada pasal 71 huruf (c) UU No. 17/2014 tidak dapat di Konstitusionalisasikan kepada UUD 1945 dilihat dari pendekatan dan teori coherence,"papar Mirza di hadapan para Mahaswa.

Lebih lanjut dalam dialog itu Mirza menjebutkan,bahwa dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 79/PUU-XII/2014, MK memberi tafsir inkonstitusional bersyarat Pasal 71 huruf c, MK mempertegas keterlibatan wewenang DPD ketika mengajukan dan membahas RUU terkait otonomi daerah, pembentukan/pemekaran, pengelolaan sumber daya alam.

"MK memutuskan di Pasal 71 huruf c UU MD3 bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai,"membahas rancangan undang-undang yang diajukan oleh Presiden, DPR, atau DPD yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah, dengan mengikutsertakan DPD sebelum diambil persetujuan bersama antara DPR dan Presiden."pungkasnya. (mtc/fae)
Editor: Faeza

T#g:rizal sirait
Komentar
Sabtu, 15 Des 2018 23:30Lifestyle

Awas Kejebak, ini Macam-Macam Tipe Diskon yang Harus Kita Tau

ulan Desember merupakan tanda bahwa kita sudah berada di penghujung tahun. Biasanya pada bulan ini, akan banyak pusat perbelanjaan dan brand yang mengeluarkan diskon. Diskon natal atau diskon akhir tahun misalnya.

Sabtu, 15 Des 2018 23:15Nasional

Tega Cabuli Gadis di Bawah Umur Berkali-Kali, Sopir Mobil ini di Bekuk Polisi

Seorang sopir mobil material bangunan terpaksa berurusan dengan polisi. Betapa tidak, duda anak satu ini tega melakukan pencabulan anak di bawah umur. Ironisnya, tidak hanya sekali tapi berkali-kali.

Sabtu, 15 Des 2018 23:00Bola

Liverpool Bekuk Manchester United 1-2 Dalam Laga Lanjutan Liga Inggris 2018-2019

Menghadapi laga besar melawan Liverpool dalam lanjutan Liga Inggris 2018-2019, Manchester United berada dalam kondisi yang kurang menyenangkan. Maklum saja, pasalnya tim besutan Jose Mourinho itu tengah dilanda oleh badai cedera, yang membuat mereka tak b

Sabtu, 15 Des 2018 22:45Nasional

Pemilu 2019, KPU Akan Kembali Gunakan Kotak Bilik Suara dari Karton Kedap Air, ini Penjelasannya

Pemilu 2019 Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan menggunakan kotak suara yang berbahan karton kedap air. Ketua KPU RI, Arief Budiman pun menyakini jika kotak suara karton tersebut akan aman karena sudah empat kali digunakan saat pemilu beberapa waktu lalu dan

Sabtu, 15 Des 2018 22:30Bola

Liga Inggris: Man City Bekuk Everton 3-1 di Etihad Stadium

Manchester City meraih hasil positif saat bertemu Everton di pekan ke-17 Liga Inggris 2018-2019. Bermain di markas kebanggaan mereka, Etihad Stadium, Sabtu (15/12/2018) malam WIB, pasukan Pep Guardiola bahkan sudah unggul lebih dulu di babak pertama lewat

Sabtu, 15 Des 2018 22:15Nasional

Wafat saat Ceramah di Hadapan Ribuan Jamaah, KH Buchori Amin Tutup Usia

Kabar duka terdengar dari Malang, seorang ulama kharismatik KH. Buchori Amin asal Desa Druju, Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Kabupaten Malang, wafat saat tengah mengisi ceramah agama dalam perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW di Pondok Pesantren (Ponpes) Al

Sabtu, 15 Des 2018 22:00Nasional

Gempa 4,7 SR Guncang Papua

Gempa berkekuatan 4,7 skala Richter (SR) mengguncang Kabupaten Kepulauan Yapen, Papua, Sabtu (15/12/2018) pukul 21.13 WIB. Gempa ini berpusat di darat sekitar 16 kilometer arah timur laut Kepulauan Yapen.

Sabtu, 15 Des 2018 21:45Nasional

Pangkalpinang: Berontak Saat Dibekuk Polisi, 2 Bandit Jalanan ini di Dor

Tim jajaran Polres Pangkalpinang mengamankan 12 pelaku sindikat kejahatan berbagai modus. Mereka kerap meresahkan warga Kota Pangkalpinang. Sementara 2 diantaranya pelaku Nanang dan Atman terpaksa ditembak dibagian kaki, karena mencoba melarikan diri dan

Sabtu, 15 Des 2018 21:30Internasional

Australia Akui Yerusalem Barat Sebagai Ibu Kota Israel

Perdana Menteri Australia, Scott Morrison pada Sabtu mengumumkan bahwa Australia telah memutuskan untuk secara resmi mengakui Yerusalem Barat sebagai ibu kota Israel. Namun Morrison belum akan memindahkan kantor kedutaan Australia di Israel ke Yerusalem.

Sabtu, 15 Des 2018 21:15Internasional

India: 11 Tewas dan Lebih Dari 90 Orang Dirawat Setelah Makan Sesajen

Sedikitnya sebelas orang, termasuk dua anak-anak tewas dan lebih dari 90 lainnya dilarikan ke rumah sakit setelah mengonsumsi sesajen keagamaan di sebuah kuil di Negara Bagian Karnataka, selatan India. Polisi setempat mengategorikan kasus ini sebagai kasu

Sabtu, 15 Des 2018 21:00Nasional

Upacara Peringatan Hari Juang Kartika 2018, Kasad Sampaikan, Palagan Ambarawa Merupakan Sejarah yang Tak Bisa Dilupakan

Peristiwa Palagan Ambarawa merupakan sejarah bangsa Indonesia yang menunjukkan kesemestaan perjuangan kemerdekaan yang melibatkan para pemuda serta masyarakat melawan kekuatan kolonial Belanda.

Sabtu, 15 Des 2018 20:45Nasional

Panglima TNI Kunjungan Kerja ke Jambi

Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, S.I.P. beserta Kapolri Jenderal Pol Prof. H.M Tito Karnavian. Ph.D. didampingi Aster Panglima TNI Mayjen TNI George Elnadus Supit, S.Sos., Kapuspen TNI Mayjen TNI Santos G. Matondang, M.Tr. (Han), Waasops Panglima

Sabtu, 15 Des 2018 20:30Berita Sumut

Polres Asahan Bersama Pemerintah Kabupaten Asahan Semarakkan Kebangkitan Olah Raga Nasional

“Mensana Incorpore sano” didalam tubuh yang kuat terdapat jiwa yang sehat , itulah yang akan diwujudkan kapolres Asahan AKBP.Faisal Florentinus Napitupulu,SIK.MH yang telah bersinergi dengan Pemerintah kabupaten Asahan dalam mewujudkan visi dan misi Asaha

Sabtu, 15 Des 2018 20:15Ekonomi

Indonesia-Taiwan Tandatangani Nota Kerjasama Perlindungan dan Kesejahteraan Pekerja Migran

Pemerintah Indonesia melalui Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia di Taipei (IETO) melakukan penandatangan nota kesepahaman (MoU) dengan Kantor Dagang dan Ekonomi Taipei (TETO) mengenai perekrutan, penempatan, dan perlindungan pekerja migran Indonesia.

Sabtu, 15 Des 2018 20:00Nasional

Hanyut Disungai, Anak Laki-laki ini Tewas Tenggelam

Seorang bocah tewas setelah tenggelam di Sungai Kradenan, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Sebelumya, korban bersama lima rekannya bermain di sungai dan tak menyadari debit sungai meningkat drastis akibat guyuran hujan deras.

Sabtu, 15 Des 2018 19:53Berita Sumut

Pria Bersenpi Diamankan Kompi B 126/KC Damuli

Personil Kompi B 126/KC Damuli mengamankan seorang pria yang kedapatan memiliki senjata api, Sabtu(15/12).