Redaksi Matatelinga Selamat hari Raya Idulfitri 1439 H
  • Home
  • Berita Sumut
  • Anggota DPD-RI Rijal Sirait Gelar Dialog Publik Dengan HIMMAH Medan

Anggota DPD-RI Rijal Sirait Gelar Dialog Publik Dengan HIMMAH Medan

Faeza Rabu, 07 Maret 2018 19:15 WIB
mtc/ist
Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Dapil Provinsi Sumatera Utara Drs. Rijal Sirait mengelar dialog publik sosialisasi fungsi dan tugas anggota DPD RI dengan tema 'Mewujudkan Kinerja Konstitusional DPD RI. Acara sosialisasi itu diadakan di Istam
MATATELINGA, Medan: Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Dapil Provinsi Sumatera Utara Drs. Rijal Sirait mengelar dialog publik sosialisasi fungsi dan tugas anggota DPD RI dengan tema 'Mewujudkan Kinerja Konstitusional DPD RI. Acara sosialisasi itu diadakan di Istambul Rom Madani Hotel Jalan Sisingamangaraja Medan, Rabu (7/3/2018).

Dialog ini merupakan kerjasama Badan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan DPD-RI dengan himpunan Mahasiwa Al-Wasliyah (HIMMAH) kota Medan tokoh masyarakat  serta dihadiri oleh  puluhan tamu undangan.

Dalam dialog yang dibuka langsung oleh Rizal Sirait ini, hadir sebagai narasumber antara lain Aswan Jaya,  Imam Kusnodin dan Dr. Mirza Nasution, SH., M.Hum.

Dalam kesempatan itu, Aswan Jaya mengatakan pada situasi seperti ini, peran dan fungsi DPD RI menjadi sangat dibutuhkan,bersama anggota DPR RI asal daerah tersebut guna membuka jalan dan membangun komunikasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat untuk mengalokasikan anggaran dan menerbitkan peraturan-peraturan sebagai landasan hukum pelaksanaan ide-ide kreatif setiap daerah.

 Dijelaskannya posisi konstitusional dan politik anggota DPD RI dalam mengkomunikasikan dan memperjuangkan aspirasi pemerintah daerah kepada pemerintah pusat.

Anggota DPD RI tidak memiliki keterikatan pada institusi politik seperti partai politik. Anggota DPD RI tidak memiliki kekhawatiran untuk diberhentikan kecuali berhalangan tetap atau terbukti telah melakukan tindak pidana yang diancam hukuman penjara. Anggota DPD RI tidak terikat dalam komisi-komisi yang menyebabkan fungsinya menjadi profesional.

"Untuk itu, sebagai perwakilan daerah DPD RI memang harus lebih dikuatkan untuk menyangkut kepentingan daerah dibandingkan dengan DPR. "Prinsip-prinsip demokrasi melalui DPR tetapi prinsip-prinsip daerah melalui DPD. Ini yang saya lihat belum diakomodasi konstitusi. Penilaian saya DPR dari dulu kesanya mengkerdilkan peran DPD," katanya.

Sementara menanggapi pernyataan Muhaimin Iskandar, pada Mukernas Partai Kebangkitan Bangsa di awal tahun 2016 sempat melontarkan pernyataan pembubaran DPD RI yang dilakukan dengan cara mengamandemen Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) banyak mendapat penolakan dari beberapa pihak antaranya dari pakar hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra.

Disebutkan Aswin,menurut Yusril DPD RI tidak mesti dibubarkan tetapi justru perlu ditambah peran tertentu kepada DPD RI. Hal ini dikarenakan DPD RI dibentuk untuk mengimbangi ketimpangan penduduk Jawa dan luar Jawa di Parlemen, yang dilatar belakangi oleh keadaan bahwa anggota DPR mayoritas mewakili Jawa, sehingga terjadi ketidak-seimbangan perwakilan Jawa dan luar Jawa.     
"Jadi DPD RI harus diperkuat,tidak mesti untuk dibubarkan,karna keberadaan DPD RI merupakan representasi daerah-daerah,sebab selama ini setiap anggota DPD RI memikul tanggung jawab untuk membangun daerah mereka,"tegas Aswan.

Ditempat yang sama Imam Kusnodin narasumber Nasional, yang jugu Ketua TPK Disdiksu, Dosen FKIP UMSU dalam dialog tersebut menyampaikan masalah pendidikan di Indonesia dan solusinya,menurutnya Pendidikan merupakan Sumber Daya Manusia yang harus dipersiapkan untuk pembangunan.

Ia juga menyebutkan derap langkah pembangunan selalu diupayakan seirama dengan tuntutan zaman. Perkembangan zaman selalu memunculkan persoalan-persoalan baru yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya.

Menurutnya Indonesia merupakan negara yang mutu pendidikannya masih rendah jika dibandingkan dengan negara-negara lain bahkan sesama anggota negara ASEAN pun kualitas SDM bangsa Indonesia masuk dalam peringkat yang paling rendah. Hal ini terjadi karena pendidikan di Indonesia belum dapat berfungsi secara maksimal.Hal ini disebabkan karena perhatian pemerintah kita masih terasa sangat minim.

"Gambaran ini tercermin dari beragamnya masalah pendidikan yang makin rumit. Kualitas siswa secara umum masih rendah, tenaga pendidik sebagian beasar kurang profesional, biaya pendidikan yang mahal, bahkan aturan UU pendidikan belum sepenuhnya mendukung bagi pendidikan secara menyeleruh," sebutnya

Ditegaskannya,bahwa dampak dari sistem pendidikan yang buruk itu, negeri kita kedepannya makin terpuruk. Keterpurukan ini dapat juga akibat dari kecilnya rata-rata alokasi anggaran pendidikan baik di tingkat nasional, propinsi, maupun kota dan kabupaten.

"Apakah hal ini telah sesuai  dengan Undang-undang Sisdiknas No. 20 tahun 2003 BAB I,Pasal 1 ayat 1,Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara,"sebutnya.

"Untuk Anggota DPD RI agar proaktif dalam mengusulkan UU Sisdiknas, yang dapat mengakomodir semua kompenen dalam sistem pendidikan termasuk pendidikan keagamaan, peraturan yang memaksimalkan revitalisasi SMK, mengawasi jalannya pengelolaan pendidikan di daerah agar sesuai dengan peraturan yang berlaku, pengawasan penerapan UU Guru dan Dosen terutama dalam hal pelaksanaan tugas dan fungsi guru di sekolah bebas dari rasa takut dan pengankatan kepala sekolah yang menjadi motor penggerak di satuan pendidikan,"ucap Imam. 

Sedangkan narasumbur ke tiga,Dr. Mirza Nasution, SH., M.Hum mengatakan terkait Konstitusionalisasi kewenangan DPD RI pasca putusan MK-RI dapat kita perhatikan pada Pasal 22 D ayat (1) UUD 1945 bahwa "DPD dapat mengajukan RUU kepada DPR",

Akan tetapi sebut Mirza"DPR tidak memiliki wewenang untuk membahas RUU yang diajukan oleh DPD melainkan hanya membahas RUU yang diajukan oleh Presiden atau DPR saja" sebagaimana bunyi Pasal 71 huruf (c) UU no 17/2014 tentang MD3,yang mengakibatkan "keterbatasan" pada wewenang DPD sebagai salah satu lembaga tinggi dalam ketatanegaraan Indonesia.    

"Kewenangan DPR pada pasal 71 huruf (c) UU No. 17/2014 tidak dapat di Konstitusionalisasikan kepada UUD 1945 dilihat dari pendekatan dan teori coherence,"papar Mirza di hadapan para Mahaswa.

Lebih lanjut dalam dialog itu Mirza menjebutkan,bahwa dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 79/PUU-XII/2014, MK memberi tafsir inkonstitusional bersyarat Pasal 71 huruf c, MK mempertegas keterlibatan wewenang DPD ketika mengajukan dan membahas RUU terkait otonomi daerah, pembentukan/pemekaran, pengelolaan sumber daya alam.

"MK memutuskan di Pasal 71 huruf c UU MD3 bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai,"membahas rancangan undang-undang yang diajukan oleh Presiden, DPR, atau DPD yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah, dengan mengikutsertakan DPD sebelum diambil persetujuan bersama antara DPR dan Presiden."pungkasnya. (mtc/fae)
Editor: Faeza

T#g:rizal sirait
Komentar
Kamis, 21 Jun 2018 17:00Berita Sumut

Usai Libur Lebaran, Kehadiran ASN Pemprovsu Capai 99 % dan Pelayanan Publik Lancar

Kehadiran Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) pada hari pertama kerja usai libur panjang Lebaran mencapai 99 %. Pelayanan publik terhadap masyarakat di sejumlah instansi juga sudah berlangsung normal da

Kamis, 21 Jun 2018 16:42Berita Sumut

Plh Gubsu: ASN Diminta Tingkatkan Keselamatan Kerja

Pelaksana Harian (Plh) Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Dr Hj R Sabrina meminta seluruh Aparatur Sipil Negara Pemprovsu meningkatkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3). Hal tersebut dilakukan agar para ASN dapat memberikan pelayanan se

Kamis, 21 Jun 2018 16:27Berita Sumut

Wali Kota Sidak Disdukcapil & RSUD Dr Pirngadi

Usai memimpin apel pagi di Balai Kota Medan, Wali Kota Medan Drs H T Dzulmi Eldin S MSi segera sidak mendatangi dua organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemko Medan yang berkaitan langsung dengan pelayanan masyarakat, Kamis (21/6). Kedua OPD i

Kamis, 21 Jun 2018 16:12Berita Sumut

Kapolri Pastikan Periksa Dinas Perhubungan Soal Kapal Karam di Danau Toba

Kepolisian akan melakukan pemeriksaan terhadap Dinas Perhubungan Kabupaten dan Provinsi terkait peristiwa tenggelamnya Kapal Motor Sinar Bangun di perairan Danau Toba, Sumatera Utara. Hal tersebut diungkapkan Kapolri Tito Karnavian saat mengunjungi Pelabu

Kamis, 21 Jun 2018 15:10Berita Sumut

Sihar Kecewa Debat Kandidat Pilgub Sumut dengan Mahasiswa Batal Digelar

Calon Wakil Gubernur (Cawagub) Sihar Sitorus menyayangkan batalnya debat pasangan calon (Paslon) Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara bersama mahasiswa. Awalnya debat ini dijadwalkan akan digelar di Gelanggang Mahasiswa USU

Kamis, 21 Jun 2018 15:05Nasional

Panglima TNI : TNI Miliki Peran Penting Dalam Sukseskan Program Nasional

Seluruh prajurit TNI harus mampu menunjukkan peran penting sebagai komponen utama pertahanan negara mulai dari unit terkecil sampai dengan masing-masing individu berbaur dan menjadi bagian dari masyarakat dalam menyebarkan pemahaman positif untuk bersama

Kamis, 21 Jun 2018 15:00Berita Sumut

Spesialis Pencuri Uang Kotaq Infak Ini Babak Belur Dihajar Massa

Seorang pelaku spesialis kasus pencurian uang dalam kotak Amal di Mesjid Nurul Imam sepuataran Jl Anggrek empat Helvetia Kota Medan, tertangkap tangan oleh Nazir Mejid dan menjadi bulan bulan massa, Rabu (20/6) sekitar pukul 14 00.

Kamis, 21 Jun 2018 14:55Nasional

Bakamla RI Siap Sambut Kapal Jepang

Bakamla RI siap menyambut Kapal Tsugaru-02 milik Japan Coast Guard (JCG) yang dijadwalkan tiba di Pelabuhan JICT Tanjung Priok, Jakarta Utara, 9 Juli mendatang.

Kamis, 21 Jun 2018 14:50Berita Sumut

Sihar Kunjungi Keluarga Korban KMP Sinar Bangun

Calon Wakil Gubernur Cawagub Sumatera Utara (Sumut) Sihar Sitorus mengunjungi dan memberikan penguatan kepada keluar korban Kapal Motor Penumpang (KMP) Sinar Bangun di Tiga Ras, Kecamatan Dolok Pardamean, Kabupaten Simalungun

Kamis, 21 Jun 2018 14:44Berita Sumut

Pelaku Curanmor di terjang Timah Panas

Atensi Kapolsekta Medan Labuhan Kompol Hendris Tampubolon SH,Tentang Banyaknya Laporan Pengaduan Hilangnya Sepedamotor di Wilayah Polsekta Medan Labuhan membuat Kanit Reskrim Polsek Medan Labuhan kerja keras

Kamis, 21 Jun 2018 14:38Berita Sumut

Sihar Ungkapkan Kebesaran dan Kecintaan pada Sumut dengan Puisi "Berdiri Aku"

Sihar Ungkapkan Kebesaran dan Kecintaan pada Sumut dengan Puisi "Berdiri Aku"

Kamis, 21 Jun 2018 14:30Berita Sumut

Tergiur Harta, Pecandu Narkoba Ini Bunuh dan Rampok Temannya

Petugas gabungan Unit Reskrim Polsek Patumbak dan Sat Reskrim Polrestabes Medan meringkus pelaku pembunuhan dan perampokan terhadap Herman, buruh pabrik yang mayatnya ditemukan dengan kondisi mengenaskan beberapa pekan lalu.

Kamis, 21 Jun 2018 13:41Berita Sumut

98 Prosen Kehadiran ASN Asahan Dihari Pertama Masuk Kerja

Kehadiran Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kabupaten Asahan di hari pertama masuk kerja pasca libur panjang lebaran 1439 H

Kamis, 21 Jun 2018 13:14Nasional

Panglima TNI Kunjungan Kerja ke Sumatera Utara

Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, S.I.P. bersama Kapolri Jenderal Pol Prof. H.M Tito Karnavian. Ph.D., Kasal Laksamana TNI Siwi Sukma Adji S.E., M.M., dan Kepala Basarnas Marsdya TNI Syaugi, S.Sos., M.M., dan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Ke

Kamis, 21 Jun 2018 12:54Internasional

Mahathir Janji Buka Lagi Kasus Pembunuhan Altantuya Shaaribuu

Perdana Menteri Mahathir Mohamad menyatakan dukungan untuk membuka kembali penyelidikan kasus pembunuhan Altantuya Shaariibuu, model asal Mongolia yang tewas di Malaysia pada 2006 lalu.

Kamis, 21 Jun 2018 12:48Internasional

Iran Pastikan Jangkauan Rudal dan Tolak Dialog Dengan Trump

Komandan Garda Revolusi mengatakan Iran tidak berencana memperluas kapasitas rudalnya karena jangkauan 2.000 kilometer cukup untuk melindungi negara itu, di tengah peningkatan tekanan Amerika Serikat atas program rudal di Teheran.