MATATELINGA, Medan : Pada acara Evaluasi Pelaksanaan Perjanjian kerja sama Aparat Penegak Hukum (APH) terkait penanganan laporan atau pengaduan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Sumut tahun 2019, Rabu (20/1/2/2019) di Tiara Convention Center Jalan Imam Bonjol, Medan, secara khusus Aspidsus Kejatisu Agus Salim menyampaikan pendapatnya terkait penanganan masalah hukum.
Aspidsus Kejatisu Agus Salim menyampaikan bahwa kekuatan komunikasi itu sangat penting. Selama ini, komunikasi antara APIP dan APH masih sangat kurang dalam upaya mencapai tujuan yang disepakati bersama.
Sepanjang tahun 2017, ada 58 laporan pengaduan yang diterima Kejaksaan, tahun 2018 ada 70-an lebih pengaduan dan tahun 2019 sampai dengan Pebruari ada 20 pengaduan masyarakat.
"Dalam kurun waktu tertentu, terutama dalam menjelang agenda Pemilu dan Pilpres 2019, pengaduan masyarakat harus kita cermati, jangan sampai pengaduan masyarakat bertujuan untuk menjadi black campaign (kampanye hitam) yang membuat APIP dan APH terjebak dalam kepentingan oknum tertentu atau calon tertentu," papar Agus Salim.
Agus Salim berharap agar lewat acara evaluasi ini SOP segera dibuat agar APIP dan APH bisa langsung melakukan tindakan selanjutnya ketika menerima pengaduan masyarakat.
Sementara Inspektur Inspektorat Pemerintah Provsu OK Hendry menyampaikan sebenarnya soal dumas mereka terkadang dapat dari pusat, yakni kementerian/lembaga. Ia mengingatkan para kepala daerah yang hadir agar kedepan memberikan porsi anggaran lebih besar untuk APIP.
"APIP harusnya diprioritaskan karena dia sebagai ujung tombak. Terkadang APIP daerah ini tidak independen. Selain itu, kewenangannya pun terbatas. Maunya ke depan dia bisa langsung koordinasi ke Kemendagri atau minimal gubernur," katanya.
