CRBP Direkomendasikan di Sektor Perkebunan Kelapa Sawit

Mtc/James Senin, 14 Mei 2018 15:37 WIB
Istimewa
Workshop Nasional dan Regional Stakeholder Meeting
MATATELINGA, Medan : Workshop Nasional dan Regional Stakeholder Meeting mengenai Komitmen Implementasi Hak Anak di Sektor Bisnis Perkebunan Kelapa Sawit yang digelar Yayasan Pusat Kajian dan Perlindungan Anak (PKPA) atas kerjasama dengan ICCO Cooperation dan PT. SMART/GAR di Medan, 10-12 Mei 2018, hasilkan beberapa rekomendasi penting terkait pentingnya penerapan The Children Rights and Business Principles (CRBP) atau prinsip dunia usaha dan hak anak.

Diakhir sesi workshop, Direktur Eksekutif PKPA, Keumala Dewi, mengatakan terdapat tiga sasaran penting rekomendasi yang disepakati dalam workshop tersebut kepada pemerintah, organisasi masyarakat sipil dan rekomendasi kepada perusahaan perkebunan kelapa sawit, didampingi Kiswara Santi Prihandini, Koordinator Indonesia Program ICCO Cooperation, Kepala Sekretariat Komisi Indonesia Sustainability Palm Oil (ISPO), R. Azis Hidayat dan koordinator pelaksana workshop, Misran Lubis.


Menurut Keumala, rekomendasi kepada pemerintah pusat dan provinsi adalah pentingnya segera menyusun penerapan kebijakan CRBP yang melibatkan semua pihak sehingga perkebunan dapat mengadopsi 10 prinsip dunia usaha untuk pemenuhan hak anak, perlindungan anak dan partisipasi anak dalam kebijakan perkebunan.

"Penyusunan regulasi tersebut diharapkan dimulai dari pusat untuk menjadi pedoman perkebunan dalam mengimplementasikannya dan bagi pemerintah provinsi dan kabupaten/kota kebijakan tersebut menjadi acuan pelaksanaan dan pengawasan di lapangan" ujarnya.


Kepada organisasi masyarakat sipil (OMS) dan serikat buruh, peserta workshop merekomendasikan agar lebih aktif mendorong pemerintah dan perusahaan untuk mereview kebijakan perusahaan dengan memasukkan 10 prinsip CRB kedalam kebijakan perusahaan perkebunan sawit. 

Hal tersebut terkait rekomendasi kepada perusahaan dimana peserta workshop sepakat meminta agar setiap perkebunan kelapa sawit memiliki definisi yang sama terkait pekerja anak dan anak yang bekerja di wilayah perkebunan.

"Di sini point penting bagi perusahaan adalah adanya SOP perkebunan yang mengarusutamakan gender dan hak-hak anak. Kebijakan dan SOP tersebut pula akan menjadi pedoman perkebunan melakukan monitoring dan evaluasi berkala mengenai ada tidaknya anak yang bekerja di perkebunan" jelas Keumala Dewi.


Menurut Keumala, adanya kebijakan dan SOP mengenai CRBP sekaligus akan mengatur mekanisme pengaduan dan remediasi jika ada kasus anak bekerja di kebun dengan tahapar dan prosedur yang jelas, termasuk mengatur pola penyaluran dana CSR untuk mendukung pemenuhan hak, perlindunga dan partisipasi anak di area perkebunan dan desa lingkar perkebunan.

Sementara Kiswara Santi Prihandini dari ICCO Cooperation mengatakan, perkebunan kelapa sawit banyak diperlukan masyarakat sehingga pihaknya bermitra dengan PKPA memilih sikap untuk tidak menyerang atau bermusuhan dengan perkebunan kelapa sawit. 


"Kita membangun komunikasi dan kerjasama. Kita akui ada masalah di perkebunan tapi kita juga melihat ada usaha-usaha untuk memperbaiki masalah tersebut. Disitulah ICCO dan mitranya di Sumatera Utara yaitu PKPA sejak tiga tahun lalu membangun kerjasama dengan berbagai perkebunan kelapa sawit untuk seosialisasi dan pengembangan prinsip CRBP di perkebunan dan hasilnya positif" jelas Kiswara.

Sedangkan Kepala Sekretariat Komisi Indonesia Sustainability Palm Oil (ISPO), R. Azis Hidayat, yang hadir sebagai pembicara workshop mengatakan, Indonesia merupakan negara pertama di dunia yang menjamin keberlanjutan industri minyak sawit melalui ISPO. 

"Sertifikasi ISPO sifatnya mandatory artinya semua perusahaan kelapa sawit wajib memiliki sertifikat ISPO, terutama untuk tiga kategori perusahaan kelapa sawit yaitu perusahaan perkebunan terintegrasi (kebun dan pabrik), perkebunan tanpa pabrik dan pabrik tanpa perkebunan" ujarnya. 


Terkait prinsip CRBP, menurut R. Azis Hidayat, pihaknya akan mengintegrasikannya dalam standart ISPO dengan mendorong pengembangan kriteria dan indikator untuk meningkatkan kesadaran dan kemampuan lembaga auditor dalam mengauditnya dan melakukan upaya-upaya awal dengan mempromosikan CRBP, misalnya melalui CRBP Award kepada perusahaan.

Sebelumnya, Misran Lubis, koordinator workshop, menyampaikan workshop yang dibuka Wakil Gubernur Sumut, Brigjen (Purn) Dr Nurhajizah Marpaung, SH, MH, tersebut dihadiri peserta dari unsur pemerintah provinsi dan kabupaten serta pemerintah desa-desa di area dan lingkar perkebunan, LSM dan serikat buruh, organisasi di bawah PBB serta berbagai perusahaan perkebunan kelapa sawit di Sumatera Utara. 


Pembicara dalam workshop tersebut diantaranya dari Deputi LPDU-PM Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kepala Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Sumatera Utara, Manajer PT. Amal Tani, Tanjung Putri Manajer PT.Langkat Nusantara Kepong (LNK), PT. SMART/GAR dan dari Komisi ISPO.

Rel/Mtc
Editor: James P Pardede

T#g:AnakCRBPHak AnakPKPA
loading...
Loading...
Komentar
Jumat, 20 Jul 2018 07:35Berita Sumut

PSI Yakin Rebut 10 Kursi di DPRD Medan

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kini menjadi sorotan publik. Debut perdana pada Pemilu 2019 mendatang, PSI banyak mendaftarkan para Bakal Calon Anggota Legislatif (Bacaleg) dari kaum muda, baik di tingkat DPR RI, DPRD Provinsi maupun DPRD Kabupaten/Kot

Jumat, 20 Jul 2018 07:20Berita Sumut

Mengedepankan Strategi Pencegahan dan Penindakan dan Pelanggaran Yang Cepat dan Profesional

Bawaslu Sumut 2018-2023 Mengedepankan Strategi Pencegahan dan Penindakan dan Pelanggaran Yang Cepat dan Profesional

Jumat, 20 Jul 2018 07:05Berita Sumut

Pemko Medan Gelar Dzikir & Doa Bersama

Pemko Medan menggelar dzikir dan doa bersama di Lapangan Merdeka Medan, Kamis (19/7/2018). Ribuan umat Muslim menghadiri kegiatan yang digelar dalam rangka untuk memperingati Hari Jadi Kota Medan ke-428,

Jumat, 20 Jul 2018 06:50Berita Sumut

Walikota Medan Buka Rapat Kordinasi LKS Tripartit

Pemerintah Kota Medan menyambut baik atas penyelenggaraan rapat koordinasi Lembaga Kerjasama Tripartit (LKS) ini sehingga ke depannya kita dapat membahas berbagai

Kamis, 19 Jul 2018 20:02Berita Sumut

Berbagi Itu Bagian dari Wujud Kepedulian kepada Sesama

Berbagi dengan sesama adalah wujud dari kepedulian terhadap anak panti asuhan dan anak yang kurang beruntung ditengah keluarga kurang mampu.

Kamis, 19 Jul 2018 19:48Berita Sumut

14 Warga Ditetapkan Sebagai Tersangka Kerusuhan di Taput

Penyidik Polres Tapanuli Utara (Taput), menetapkan 14 orang sebagai tersangka dalam aksi yang berakhir pada pengrusakan Kantor Panwaslih Taput di Hutagalung, Tarutung, Senin (16/17/2018) kemarin.

Kamis, 19 Jul 2018 19:25Berita Sumut

Ini Alasan Dirut PTPN II Batalkan SK Persetujuan Penghapusbukuan Tanah 106 Hektar

Direktur Utama( Dirut) PTPN II, Ir Teten Jaka bersama dua anak buahnya mengaku dipanggil dan diperiksa penyidik Kejaksaan Agung( Kejagung) karena dianggap menghambat proses persidangan.

Kamis, 19 Jul 2018 17:15Berita Sumut

Sosialisasi Penguatan Kapasitas Pengelola Pelayanan Informasi Publik

Pemerintah Kota (Pemko) Binjai melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) menggelar kegiatan penguatan kapasitas pengelola pelayanan informasi publik, yang diikuti seluruh pimpinan OPD, dan Kepala Bagian (Kabag), Narasumber yaitu Robinson Simb

Kamis, 19 Jul 2018 17:00Berita Sumut

Walikota Binjai Terima Peserta Pertukaran Pelajar Asal Italia

Walikota Binjai HM Idaham SH Msi menerima kunjungan Emanuele Colombo, remaja asal Italia yang menjadi peserta program pertukaran pelajar kerjasama Bina AntarBudaya dan American Field Service (AFS), di ruang Binjai Command Center Kantor Walikota B

Kamis, 19 Jul 2018 16:45Berita Sumut

Dinsos Sosialisasikan Dana Penerima Bantuan Dari Pemerintah

Sosialisasi Basis Data Terpadu (BDT) atau yang lebih dikenal pemutahiran daftar penerima bantuan di Kecamatan Silaen Kabupaten Tobasa Sumatera Utara pada Kamis siang, 19/7/18 dilaksanakan di Balai Pertemuan Silaen. Dalam pertemuan tersebut hadir 23 kep

Kamis, 19 Jul 2018 16:30Berita Sumut

Bacaleg Pernah Terjerat Hukum Tetap Peroleh SKCK

Meski pernah terjerat kasus hukum, seorang bakal calon legislatif (bacaleg) akan tetap dapat memperoleh Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK).

Kamis, 19 Jul 2018 16:19Berita Sumut

10 Bulan Buron, Polisi Bekuk Pelaku Penganiayaan

Petugas Kepolisian Sektor Lolowau Polres Nias Selatan meringkus seorang tersangka pelaku penganiayaan di Pekan Lolowau Desa Lolowau Kecamatau Lolowau Kabupaten Nias Selatan

Kamis, 19 Jul 2018 16:00Berita Sumut

Suami Kabur, Wanita Ini Diringkus Polisi dalam Kasus Narkoba

Tim pegasus Polsek Pancur Batu mengamankan seorang ibu rumah tangga yang disinyalir mengedarkan narkotika jenis daun ganja kering. Tersangka berinisial W (35) diringkus di dalam rumahnya di Jalan Bunga Kardiol Kel. Ladang Bambu Kec. Medan Tuntungan Medan

Kamis, 19 Jul 2018 15:33Berita Sumut

Sekdaprovsu Tekankan Agar ASN Perhatikan Penulisan Tata Naskah Dinas

Untuk menciptakan tata laksana pemerintahan yang lebih jelas, efektif, efisien dan akuntabel, Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara (Sekdaprovsu) Dr Ir Hj R Sabrina MSi menekankan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) agar memperhatikan penulisan tata na

Kamis, 19 Jul 2018 15:18Berita Sumut

Pj Gubsu Pesan Hindarkan Perbuatan Tercela dan Korupsi

Sebanyak 85 orang CPNS lulusan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) angkatan XXIV 2017 ditempatkan di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) dan 33 kabupaten/kota. Penjabat Gubernur Sumut (Pj Gubsu) Drs Eko Subowo MBA pun berpe

Kamis, 19 Jul 2018 15:00Berita Sumut

Tahanan Rutan Kabanjahe Kabur, Polisi Imbau Serahkan Diri

Polres Tanah Karo hingga saat ini masih memburu Roni Sanjaya Sitepu (36) tahanan Rutan Kabanjahe yang melarikan diri usai sidang di PN Kabanjahe pada Rabu (18/7/2018) kemarin.