• Home
  • Berita Sumut
  • Kandas di PN Medan, 4 Anggota DPRD Sumut Ini Kembali Prapidkan KPK di PN Jaksel

Kandas di PN Medan, 4 Anggota DPRD Sumut Ini Kembali Prapidkan KPK di PN Jaksel

faeza Jumat, 21 September 2018 18:31 WIB
mtc/ist
Juru bicara KPK, Febri Diansyah
MATATELINGA, Medan: Empat orang anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara yang telah diproses Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai tersangka telah mengajukan praperadilan di PN Jakarta Selatan. Sebelumnya, keempat anggota DPRD Sumut itu mempraperadilankan KPK ke PN Medan. Namun prapid mereka tidak dikabulkan.


Di PN Jakarta Selatan, persidangan telah dilakukan sejak Senin 17 September 2018 hingga hari ini, Jumat (21/9/2018)

Permohonan Praperadilan dilakukan oleh 4 tersangka korupsi DPRD Sumut, Arifin Nainggolan, Syafrida Fitri, Washington Pane dan Muhammad Faisal.

Dalam persidangan, Jumat tadi KPK menyampaikan Kesimpulan yang pada pokoknya dalam melakukan penyidikan terhadap 4 orang tersebut, KPK menegaskan telah memiliki bukti permulaan yang cukup di tingkat Penyelidikan, yaitu 450 dokumen atau surat dan bukti elektronik, serta keterangan 61 orang termasuk 4 pemohon.


Kemudian penyelidikan dilakukan sejak 5 Januari 2018, dan sesuai dengan ketentuan di Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) UU KPK ketika sudah ditemukan bukti permulaan yang cukup dapat dilakukan Penyidikan. Dalam kasus ini, penyidikan dilakukan pada tanggal 28 Maret 2018.

Juru bicara KPK, Febri Diansyah mengatakan bahwa dalam proses Praperadilan, KPK mengajukan sejumlah bukti, yaitu 100 bukti dokumen dan 1 orang ahli Hukum Acara Pidana.

"Ada 100 bukti dokumen yang diajukan diantaranya Surat Perintah Penyelidikan dan penyidikan, lembar disposisi Gubernur Sumut, Salinan rekomendasi DPRD Sumut, Surat Panggilan dan berita acara permintaan keterangan termasuk terhadap 4 pemohon, penetapan ketua pengadilan negeri medan, sejumlah putusan prapaeradilan," kata Febri lewat siaran pers KPK, Jumat (21/9/2018)


Ia menambahkan, KPK juga memberikan tanggapan pada 7 bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon. Pada prinsipnya KPK membantah argumentasi Pemohon seolah-olah mereka ditetapkan sebagai tersangka sebelum proses penyidikan. 

"Pandangan 4 tersangka dalam kasus ini yang mengatakan seharusnya KPK melakukan penyidikan terlebih dahulu, barulah kemudian menetapkan tersangka kami pandang hanya mengacu pada ketentuan umum di KUHAP dan hal tersebut sudah sering dijelaskan dan ditolak oleh sejumlah hakim di sejumlah putusan praperadilan," ujarnya.

"Karena Pasal 44 UU KPK mengatur secara khusus bahwa dalam hal ditemukan bukti permulaan yang cukup maka kasusnya dapat ditingkatkan ke Penyidikan. Hal ini merupakan ketentuan yang bersifat khusus (lex specialis) dari KUHAP," terang Febri.

Lebih lanjut, KPK meyakini seluruh alasan pemohon tidak berdasarkan hukum dan seharusnya ditolak. KPK percaya, Hakim praperadilan akan memutus berdasarkan fakta yang muncul di persidangan dan mempertimbangkan secara independen dan imparsial. Kasus yang sedang ditangani KPK ini bisa disebut sebagai salah satu bentuk korupsi masal yang terjadi di DPRD. 

"Sampai saat ini, dalam 3 tahap proses, sekitar 50 anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara telah diproses oleh KPK," jelas Febri.

Terkait pengembalian uang, penyidikan kasus ini terus berjalan. Hingga saat ini sejumlah anggota DPRD Provinsi Sumut telah mengembalikan uang yang pernah diterima sebelumnya dengan total Rp7,15 Milyar. 

Pengembalian dilakukan selama 88 kali, diantaranya ada yang mengembalikan secara bertahap atau lebih dari 1x pembayaran. Kisaran nilai pengembalian secara mencicil tersebut mulai dari Rp500rb, 2,5 juta, 50 juta, 100 juta hingga 400 juta. 

Seluruh uang yang dikembalikan tersebut disita KPK dan menjadi bagian dari pemberkasan perkara. 

Meskipun pengembalian uang yang pernah diterima tidak menghapus pidana, namun KPK menghargai hal tersebut dan tentu akan diperhitungkan sebagai faktor yang meringankan. 

"Kami ingatkan kembali pada seluruh pihak yang pernah menerima uang terkait kasus ini, ataupun kasus lain yang diproses KPK agar segera mengembalikan uang tersebut ke Negara melalui KPK. Sikap koperatif terhadap proses hukum akan lebih baik bagi penanganan perkara dan kepentingan tersangka sendiri," tegas Febri. (mtc/fae)
Editor: faeza

T#g:4 Anggota DPRD SumuBerita MedanBerita SumutkorupsiMatatelingaMedanPN MedanSumutTerkini
Komentar
Jumat, 14 Des 2018 23:45Lifestyle

7 Fakta Mengagetkan Tentang Kopi yang Tidak Diketahui Banyak Orang

Kopi adalah minuman yang digemari oleh jutaan orang di segala kalangan usia. Bahkan Thomas Jefferson menyebutnya minuman ini, "minuman favorit dari dunia yang beradap”.

Jumat, 14 Des 2018 23:30Berita Sumut

Wakil Wali Kota Medan Buka Turnamen Sepak Bola Antar Klub SSB

Wakil Wali Kota Medan Ir. H Akhyar Nasution,MSi mengapresiasi digelarnya Turnamen Sepak Bola antar Klub Sekolah Sepak Bola (SSB) se-Kota Medan. Apalagi turnamen ini dikhususkan bagi pemain mulai usia dini hingga remaja. Untuk itu Diharapkan kegiatan ini m

Jumat, 14 Des 2018 23:15Berita Sumut

Sinergi Diperlukan tuk Perkuat Ketahanan Ekonomi

Pjs. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara (Sumut) Hilman Tisnawan mengungkapkan kondisi perekonomian global yang masih tidak menentu semakin mempertegas perlunya sinergi untuk memperkuat ketahanan dalam menghadapi dampak rambatan glo

Jumat, 14 Des 2018 23:00Aceh

Presiden Jowowi Resmikan Lajur Tol Aceh

Presiden Joko Widodo meresmikan pembangunan jalan tol Banda Aceh-Sigli sebagai upaya memudahkan mobilitas masyarakat dan barang di daerah untuk pertumbuhan ekonomi.

Jumat, 14 Des 2018 22:45Nasional

Kementrian LHK Punya Cara Jitu Mengatasai Kerusakan Ekosistem Laut Dunia

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar mengatakan, lingkungan pesisir dan laut dengan keragaman, keunikan ekosistem menghadapi ancaman pencemaran dan kerusakan lingkungan

Jumat, 14 Des 2018 22:30Nasional

Jembatan Lajur Padang Menuju Bukittinggi Ambruk

Pemerintah melakukan pemasangan jembatan sementara sepanjang 36 meter menyusul robohnya jembatan di jalur Padang-Bukittinggi, Senin 10 Desember 2018. Pemasangan dilakukan dalam tempo 48 setelah informasi robohnya diterima Kementerian PUPR.

Jumat, 14 Des 2018 22:15Berita Sumut

Bupati Asahan Serahkan Bantuan Kendaraan Dinas Ke Polres Asahan

Pemerintah Kabupaten Asahan menyerahkan bantuan kendaraaan dinas kepada Kepolisian Resor Asahan, penyarahan kendaraan dinas dimaksud bertujuan untuk melancarkan tugas keseharian Kepolisian resor Asahan dalam menjaga keamanan di wilayah hukum Asahan, kenda

Jumat, 14 Des 2018 21:43Berita Sumut

Longsor Kembali Menerjang Tobasa, Satu Pengendara Sepeda Motor Tewas

Bencana longsor kembali menerjang Kabupaten Tobasa. Kali ini longsor itu terjadi di Jalan Umum, Kecamatan Nassau menuju Labuhanbatu, tepatnya di Dusun Hasang, Desa Cinta Dame, Kecamatan Nassau, Kabupaten Toba Samosir (Tobasa), Jumat (14/12/2018) sekitar p

Jumat, 14 Des 2018 21:25Aceh

Presiden Serahkan 320 Sertifikat Wakaf di Banda Aceh

Presiden Joko Widodo menyerahkan 320 sertifikat hak atas tanah wakaf kepada masyarakat di Provinsi Aceh, dalam rangkaian kunjungan kerjanya hari ini, Jumat, 14 Desember 2018. Penyerahan sertifikat tersebut dilakukan usai melaksanakan ibadah salat Jumat di

Jumat, 14 Des 2018 19:53Berita Sumut

FTIK UNPRI Gelar MECnIT 2018

Fakultas Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer (FTIK) Universitas Prima Indonesia (UNPRI) Medan menggelar event International Conference on Mechanical, Electronics, Computer, and Industrial Technology (MECnIT) 2018, (13/12/2018).

Jumat, 14 Des 2018 19:00Berita Sumut

Forlispar Prioritaskan Aspek Ekonomi untuk Publikasikan Danau Toba

Para pekerja media yang tergabung dalam Forum Jurnalis Pariwisata (Forlispar) akan menjadikan aspek ekonomi sebagai salah satu perspektif yang akan dikedepankan dalam publikasi-publikasi terkait dengan Danau Toba.

Jumat, 14 Des 2018 18:45Berita Sumut

Dua Pegawai BPK Dianiaya Kontraktor saat Bertugas di Nias

Dua pegawai Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI menjadi korban pemukulan saat memeriksa proyek pembangunan di Nias Utara. Aksi pemukulan terhadap dua pejabat negara itu dilakukan sejumlah orang, termasuk kontraktor yang menjadi rekanan proyek.

Jumat, 14 Des 2018 18:30Berita Sumut

Pemkab Sergai Terima DIPA 2019 Sebesar Rp 1,3 T

Pemerintah Kabupaten Serdangbedagai menerima Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2019. DIPA langsung diserahkan Gubsu Edy Rahmayadi kepada Bupati Sergai Soekirman di Aula Raja Inal Siregar, Komplek Kantor Gubsu di Medan, Jumat (14/12/2018).

Jumat, 14 Des 2018 18:15Berita Sumut

Pemko Medan Peroleh Penghargaan Gerakan Menuju 100 Smart City 2018

Kota Medan terpilih menjadi salah satu dari 50 kabupaten/kota se-Indonesia yang terpilih mendapatkan Penghargaan Gerakan Menuju 100 Smart City 2018 dari pemerintah pusat melalui Kementrian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Republik Indonesia di Nusant

Jumat, 14 Des 2018 18:00Berita Sumut

Perairan Nias dan Aceh Berpotensi Diterjang Gelombang Setinggi 4 Meter

Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) melansir kemungkinan potensi gelombang tinggi di perairan Nias dan Aceh. Masyarakat terutama nelayan diminta meningkatkan kewaspadaan.

Jumat, 14 Des 2018 17:47Berita Sumut

Polda Sumut Kerahkan Dua Pertiga Pasukan Jaga Keamanan Natal dan Tahun Baru 2019

Kepolisian Daerah (Polda) Sumatera Utara menurunkan 15 ribu personel di jajaran Polda Sumut Untuk mengamankan Natal 2018 dan Tahun Baru 2019. Jumlah ini merupakan dua pertiga pasukan Polri yang ada di Sumatera Utara.