• Home
  • Berita Sumut
  • Kandas di PN Medan, 4 Anggota DPRD Sumut Ini Kembali Prapidkan KPK di PN Jaksel

Kandas di PN Medan, 4 Anggota DPRD Sumut Ini Kembali Prapidkan KPK di PN Jaksel

faeza Jumat, 21 September 2018 18:31 WIB
mtc/ist
Juru bicara KPK, Febri Diansyah
MATATELINGA, Medan: Empat orang anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara yang telah diproses Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai tersangka telah mengajukan praperadilan di PN Jakarta Selatan. Sebelumnya, keempat anggota DPRD Sumut itu mempraperadilankan KPK ke PN Medan. Namun prapid mereka tidak dikabulkan.


Di PN Jakarta Selatan, persidangan telah dilakukan sejak Senin 17 September 2018 hingga hari ini, Jumat (21/9/2018)

Permohonan Praperadilan dilakukan oleh 4 tersangka korupsi DPRD Sumut, Arifin Nainggolan, Syafrida Fitri, Washington Pane dan Muhammad Faisal.

Dalam persidangan, Jumat tadi KPK menyampaikan Kesimpulan yang pada pokoknya dalam melakukan penyidikan terhadap 4 orang tersebut, KPK menegaskan telah memiliki bukti permulaan yang cukup di tingkat Penyelidikan, yaitu 450 dokumen atau surat dan bukti elektronik, serta keterangan 61 orang termasuk 4 pemohon.


Kemudian penyelidikan dilakukan sejak 5 Januari 2018, dan sesuai dengan ketentuan di Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) UU KPK ketika sudah ditemukan bukti permulaan yang cukup dapat dilakukan Penyidikan. Dalam kasus ini, penyidikan dilakukan pada tanggal 28 Maret 2018.

Juru bicara KPK, Febri Diansyah mengatakan bahwa dalam proses Praperadilan, KPK mengajukan sejumlah bukti, yaitu 100 bukti dokumen dan 1 orang ahli Hukum Acara Pidana.

"Ada 100 bukti dokumen yang diajukan diantaranya Surat Perintah Penyelidikan dan penyidikan, lembar disposisi Gubernur Sumut, Salinan rekomendasi DPRD Sumut, Surat Panggilan dan berita acara permintaan keterangan termasuk terhadap 4 pemohon, penetapan ketua pengadilan negeri medan, sejumlah putusan prapaeradilan," kata Febri lewat siaran pers KPK, Jumat (21/9/2018)


Ia menambahkan, KPK juga memberikan tanggapan pada 7 bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon. Pada prinsipnya KPK membantah argumentasi Pemohon seolah-olah mereka ditetapkan sebagai tersangka sebelum proses penyidikan. 

"Pandangan 4 tersangka dalam kasus ini yang mengatakan seharusnya KPK melakukan penyidikan terlebih dahulu, barulah kemudian menetapkan tersangka kami pandang hanya mengacu pada ketentuan umum di KUHAP dan hal tersebut sudah sering dijelaskan dan ditolak oleh sejumlah hakim di sejumlah putusan praperadilan," ujarnya.

"Karena Pasal 44 UU KPK mengatur secara khusus bahwa dalam hal ditemukan bukti permulaan yang cukup maka kasusnya dapat ditingkatkan ke Penyidikan. Hal ini merupakan ketentuan yang bersifat khusus (lex specialis) dari KUHAP," terang Febri.

Lebih lanjut, KPK meyakini seluruh alasan pemohon tidak berdasarkan hukum dan seharusnya ditolak. KPK percaya, Hakim praperadilan akan memutus berdasarkan fakta yang muncul di persidangan dan mempertimbangkan secara independen dan imparsial. Kasus yang sedang ditangani KPK ini bisa disebut sebagai salah satu bentuk korupsi masal yang terjadi di DPRD. 

"Sampai saat ini, dalam 3 tahap proses, sekitar 50 anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara telah diproses oleh KPK," jelas Febri.

Terkait pengembalian uang, penyidikan kasus ini terus berjalan. Hingga saat ini sejumlah anggota DPRD Provinsi Sumut telah mengembalikan uang yang pernah diterima sebelumnya dengan total Rp7,15 Milyar. 

Pengembalian dilakukan selama 88 kali, diantaranya ada yang mengembalikan secara bertahap atau lebih dari 1x pembayaran. Kisaran nilai pengembalian secara mencicil tersebut mulai dari Rp500rb, 2,5 juta, 50 juta, 100 juta hingga 400 juta. 

Seluruh uang yang dikembalikan tersebut disita KPK dan menjadi bagian dari pemberkasan perkara. 

Meskipun pengembalian uang yang pernah diterima tidak menghapus pidana, namun KPK menghargai hal tersebut dan tentu akan diperhitungkan sebagai faktor yang meringankan. 

"Kami ingatkan kembali pada seluruh pihak yang pernah menerima uang terkait kasus ini, ataupun kasus lain yang diproses KPK agar segera mengembalikan uang tersebut ke Negara melalui KPK. Sikap koperatif terhadap proses hukum akan lebih baik bagi penanganan perkara dan kepentingan tersangka sendiri," tegas Febri. (mtc/fae)
Editor: faeza

T#g:4 Anggota DPRD SumuBerita MedanBerita SumutkorupsiMatatelingaMedanPN MedanSumutTerkini
Komentar
Rabu, 24 Okt 2018 00:19Berita Sumut

Puncak Peringatan Hari Koperasi ke 71

Pemerintah Kabupaten Karo laksanakan puncak peringatan Hari Koperasi ke 71 Kabupaten Karo Tahun 2018 , yang dilaksanakan di Sibayak Hotel Berastagi, Selasa (23/8/2018). Pucak peringatan hari koperasi ke 71 ini mengambil tema Penguatan Koperasi mendorong

Selasa, 23 Okt 2018 23:56Berita Sumut

Doorr!! Perampok Sadis Dua Gadis Ditembak

Peluru personel Tim Pagasus Polsek Patumbak menembus betis kaki satu dari tiga pelaku perampokan dua wanita di Jalan Sisingamangaraja Medan

Selasa, 23 Okt 2018 23:33Bola

Kenapa Keita Akui Terbebani Gunakan Nomor Gerrard

MATATELINGA, Liverpool: Sebagaimana diketahui, Keita resmi menjadi bagian dalam skuad Liverpool pada bursa transfer musim panas 2018. Manajemen The Reds - julukan Liverpool - berhasil mendaratkan Keita dari RB Leipzig dengan mahar mencapai 60 juta euro a

Selasa, 23 Okt 2018 23:03Berita Sumut

Berbaur, Kapoldasu Santap Makan Malam dan Hibur Seribuan Supir Angkot

Tidak sekedar tatap muka, silaturahmi seribuan supir angkot dengan Kapoldasu Irjen Pol Agus Andrianto juga diselingi dengan makan malam bersama.

Selasa, 23 Okt 2018 22:40Berita Sumut

Langsung Tatap Muka, Para Supir Angkot Ini Tak Sungkan Rangkul Kapoldasu

Selamat datang pahlawan transportasi, selamat datang di rumah rakyat. Inilah ungkapan Kapolda Sumut Irjen Pol Agus Andrianto SH menyambut kedatangan sopir angkot, taxsi dan nahkoda Kapal se Sumatera Utara di Mapolda Sumut, Selasa (23/10/2018).

Selasa, 23 Okt 2018 20:19Berita Sumut

Buntut Pembakaran Bendera Tauhid, GNPF Sumut Dukung Pembubaran Banser

Lantaran anggota Barisan Ansor Serba Guna (Banser), salah satu organisasi sayap Nahdlatul Ulama, membakar bendera warna hitam yang berlafadz tauhid bertepatan di Hari Santri di Garut pada Minggu (21/10), Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Ulama Sumate

Selasa, 23 Okt 2018 18:30Berita Sumut

Oknum Polisi Penista Agama Diserahkan Ke Kejari Asahan

Kejaksaan Negeri (Kejari) Asahan menerima pelimpahan tahap dua berupa tersangka dan barang bukti kasus dugaan penghinaan terhadap Nabi Muhammad melalui akun media sosial (medsos) Facebook dengan tersangka Aipda Saperio Sahputra Perangin-angin Pinem (4

Selasa, 23 Okt 2018 18:10Nasional

TNI Bersihkan Area Likuifaksi di Balaroa

Kegiatan clearing lokasi di Balaroa bertujuan untuk menghilangkan rasa trauma masyarakat, karena kalau kita biarkan rumah-rumah masih hancur, masyarakat yang datang untuk melihat akan merasa trauma berkepanjangan.

Selasa, 23 Okt 2018 17:55Berita Sumut

Walikota Medan Diharapkan Dukung Pedagang Pasar Jadi Peserta BPJS Ketenagakerjaan

Deputi Direktur Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Wilayah Sumbagut Umardin Lubis, minta dukungan penuh Wali Kota Medan Drs H T Dzulmi Eldin S MSi agar seluruh tenaga kerja baik formal maupun informal yang ada di Kota Medan pes

Selasa, 23 Okt 2018 17:30Berita Sumut

Ijeck Minta Target 10.500 Hektar Peremajaan Perkebunan Sawit Rakyat Terwujud

Target peremajaan perkebunan kelapa sawit rakyat di Sumatera Utara (Sumut) tahun 2018 seluas 10.500 hektar diharapkan segera terealisasi. Untuk itu, Pemerintah Daerah (Pemda) dan stakeholder terkait diminta bersinergi dan berkolaborasi melakukan upaya per

Selasa, 23 Okt 2018 17:07Berita Sumut

Poldasu Secepatnya Limpahkan Sukran Tanjung ke Jaksa

Kasus Sukron J Tanjung yang ditangani oleh Penyidik Subdit II/Harda-Tahbang Direktorat (Dit) Reskrimum Polda Sumut secepatnya dilimpahkan ke Kejaksaan. Sebab, berkas mantan Bupati Tapanuli Tengah (Tapteng) itu telah dinyatakan lengkap (P-21).

Selasa, 23 Okt 2018 17:00Berita Sumut

Kendalikan Peredaran Narkoba, Napi Lapas Tanjung Gusta Dihukum Mati

Egah Halim, narapidan Lapas Tanjung Gusta Medan diganjar pidana mati dari majelis hakim PN Medan. Ia terbukti mengendalikan narkotika jenis pil ekstasi dari dalam Lapas Klas IA Tanjung Gusta Medan.

Selasa, 23 Okt 2018 16:59Nasional

TNI Gelar Lomba Menggambar Bagi Anak-Anak Pengungsi Sulteng

Prajurit TNI dari Batalyon Infanteri Raider 700/Wira Yudha Cakti (WYC) Kodam XIV/Hasanuddin dipimpin Lettu Inf Sahang dan Batalyon Infanteri Para Raider 432/Waspada Setia Jaya (Yonif Para Raider 432/WSJ) Divisi 3/Kostrad dipimpin Kapten Inf Nur Cahyo, men

Selasa, 23 Okt 2018 16:54Nasional

TNI Bantu Bangun Rumah Warga di Desa Senayan Sumbawa Barat

Pasca bencana gempa berkekuatan 7.0 skala richter pada 5 Agustus 2018 lalu, tidak hanya menghancurkan bangunan maupun infrastruktur yang berada di Lombok, Nusa Tenggara Barat, namun juga sebagian wilayah Kabupaten Sumbawa dan Sumbawa Barat ikut terkena da

Selasa, 23 Okt 2018 16:44Berita Sumut

PNS TNI Wilayah Medan Ikut Ujian Dinas dan Penyesuaian Kenaikan Pangkat

Sebanyak 56 orang PNS TNI Wilayah Medan mengikuti seleksi Ujian Dinas Tk I dan Penyesuaian Kenaikan Pangkat Tingkat Sarjana di Aula Transito Ajendam Jalan Abdul Manaf Lubis, Gaperta Medan

Selasa, 23 Okt 2018 16:36Berita Sumut

Istri Seharusnya Disayangi, Oknum PNS Dinas Kehutanan Sumut Malah Menganiaya

Unit Reskrim Polsek Patumbak melakukan penangkapan terhadap Pegawai Negeri Sipil (PNS) Dinas Kehutanan Sumut, berinisial ND ,54, warga Jalan Bajak V Kelurahan Harjosari II, Medan Amplas.