• Home
  • Berita Sumut
  • Kandas di PN Medan, 4 Anggota DPRD Sumut Ini Kembali Prapidkan KPK di PN Jaksel

Kandas di PN Medan, 4 Anggota DPRD Sumut Ini Kembali Prapidkan KPK di PN Jaksel

faeza Jumat, 21 September 2018 18:31 WIB
mtc/ist
Juru bicara KPK, Febri Diansyah
MATATELINGA, Medan: Empat orang anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara yang telah diproses Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai tersangka telah mengajukan praperadilan di PN Jakarta Selatan. Sebelumnya, keempat anggota DPRD Sumut itu mempraperadilankan KPK ke PN Medan. Namun prapid mereka tidak dikabulkan.


Di PN Jakarta Selatan, persidangan telah dilakukan sejak Senin 17 September 2018 hingga hari ini, Jumat (21/9/2018)

Permohonan Praperadilan dilakukan oleh 4 tersangka korupsi DPRD Sumut, Arifin Nainggolan, Syafrida Fitri, Washington Pane dan Muhammad Faisal.

Dalam persidangan, Jumat tadi KPK menyampaikan Kesimpulan yang pada pokoknya dalam melakukan penyidikan terhadap 4 orang tersebut, KPK menegaskan telah memiliki bukti permulaan yang cukup di tingkat Penyelidikan, yaitu 450 dokumen atau surat dan bukti elektronik, serta keterangan 61 orang termasuk 4 pemohon.


Kemudian penyelidikan dilakukan sejak 5 Januari 2018, dan sesuai dengan ketentuan di Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) UU KPK ketika sudah ditemukan bukti permulaan yang cukup dapat dilakukan Penyidikan. Dalam kasus ini, penyidikan dilakukan pada tanggal 28 Maret 2018.

Juru bicara KPK, Febri Diansyah mengatakan bahwa dalam proses Praperadilan, KPK mengajukan sejumlah bukti, yaitu 100 bukti dokumen dan 1 orang ahli Hukum Acara Pidana.

"Ada 100 bukti dokumen yang diajukan diantaranya Surat Perintah Penyelidikan dan penyidikan, lembar disposisi Gubernur Sumut, Salinan rekomendasi DPRD Sumut, Surat Panggilan dan berita acara permintaan keterangan termasuk terhadap 4 pemohon, penetapan ketua pengadilan negeri medan, sejumlah putusan prapaeradilan," kata Febri lewat siaran pers KPK, Jumat (21/9/2018)


Ia menambahkan, KPK juga memberikan tanggapan pada 7 bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon. Pada prinsipnya KPK membantah argumentasi Pemohon seolah-olah mereka ditetapkan sebagai tersangka sebelum proses penyidikan. 

"Pandangan 4 tersangka dalam kasus ini yang mengatakan seharusnya KPK melakukan penyidikan terlebih dahulu, barulah kemudian menetapkan tersangka kami pandang hanya mengacu pada ketentuan umum di KUHAP dan hal tersebut sudah sering dijelaskan dan ditolak oleh sejumlah hakim di sejumlah putusan praperadilan," ujarnya.

"Karena Pasal 44 UU KPK mengatur secara khusus bahwa dalam hal ditemukan bukti permulaan yang cukup maka kasusnya dapat ditingkatkan ke Penyidikan. Hal ini merupakan ketentuan yang bersifat khusus (lex specialis) dari KUHAP," terang Febri.

Lebih lanjut, KPK meyakini seluruh alasan pemohon tidak berdasarkan hukum dan seharusnya ditolak. KPK percaya, Hakim praperadilan akan memutus berdasarkan fakta yang muncul di persidangan dan mempertimbangkan secara independen dan imparsial. Kasus yang sedang ditangani KPK ini bisa disebut sebagai salah satu bentuk korupsi masal yang terjadi di DPRD. 

"Sampai saat ini, dalam 3 tahap proses, sekitar 50 anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara telah diproses oleh KPK," jelas Febri.

Terkait pengembalian uang, penyidikan kasus ini terus berjalan. Hingga saat ini sejumlah anggota DPRD Provinsi Sumut telah mengembalikan uang yang pernah diterima sebelumnya dengan total Rp7,15 Milyar. 

Pengembalian dilakukan selama 88 kali, diantaranya ada yang mengembalikan secara bertahap atau lebih dari 1x pembayaran. Kisaran nilai pengembalian secara mencicil tersebut mulai dari Rp500rb, 2,5 juta, 50 juta, 100 juta hingga 400 juta. 

Seluruh uang yang dikembalikan tersebut disita KPK dan menjadi bagian dari pemberkasan perkara. 

Meskipun pengembalian uang yang pernah diterima tidak menghapus pidana, namun KPK menghargai hal tersebut dan tentu akan diperhitungkan sebagai faktor yang meringankan. 

"Kami ingatkan kembali pada seluruh pihak yang pernah menerima uang terkait kasus ini, ataupun kasus lain yang diproses KPK agar segera mengembalikan uang tersebut ke Negara melalui KPK. Sikap koperatif terhadap proses hukum akan lebih baik bagi penanganan perkara dan kepentingan tersangka sendiri," tegas Febri. (mtc/fae)
Editor: faeza

T#g:4 Anggota DPRD SumuBerita MedanBerita SumutkorupsiMatatelingaMedanPN MedanSumutTerkini
Komentar
Senin, 16 Sep 2019 19:46Berita Sumut

Miliki Ganja, 2 Pemuda Diamankan Polsek Sei Kanan

Terkait penyalahgunaan Narkotika, Unit Oprasional (Opsnal) Polsek Sei Kanan berhasil mengamankan 2 orang laki-laki dewasa yakni AR alias Dona ,28, warga Dusun Sentosa, Desa Sambungan, Kecamatan Sei Kanan, Labuhanbatu Selatan dan JFN alias Fadi ,29, warga

Senin, 16 Sep 2019 19:43Berita Sumut

Samsir Pohan : Pemuda Harus Rebut Peran Strategis

Pemuda harus mempersiapkan diri dengan baik agar mampu berdaya saing tinggi dan mampu mengambil peran-peran strategis dalam menghadapi 100 tahun Indonesia Merdeka atau yang sering disebut Indonesia Emas 2045.

Senin, 16 Sep 2019 19:33Berita Sumut

Hermansyah: Wartawan Bekerja Berdasarkan UU No 40/1999, Harus Saling Menghargai

Terkait pelarangan wartawan melakukan peliputan pelantikan anggota DPRD Kota Medan, Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Sumut, Hermansjah, angkat bicara mengenai insiden pengusiran sejumlah wartawan

Senin, 16 Sep 2019 19:29Berita Sumut

Menantu Jokowi Berkunjung ke DPD Partai Golkar Sumut, Ini yang Dibahas

Menantu Presiden RI Joko Widodo, Bobby Nasution mengunjungi Kantor DPD Partai Golkar Sumut di Jalan KH Wahid Hasyim Medan, Senin (16/9) sore. Dalam kesempatan itu, Bobby yang didampingi pamannya Doli Sinomba Siregar berbicara mengenai kondisi politik di

Senin, 16 Sep 2019 19:16Berita Sumut

Diduga Korupsi Dana Desa, Ratusan Masyarakat Geruduk Kantor Kades Sei Penggantungan

Ratusan Masa aksi yang mengatas namakan masyarakat dari Dusun Satu sampai Dusun Delapan Desa Sei Penggantungan, Kecamatan Bilah Hulu, Kabupten Labuhanbatu, menggeruduk Kantor Kepala Desa, mengawali aksinya, masa berjalan berorasi menuju lokasi Kantor Ke

Senin, 16 Sep 2019 19:01Nasional

Panglima TNI : Menghentikan Kebakaran Hutan dan Lahan Adalah Ibadah

Prajurit TNI jika ingin punya amal yang baik, ladang ibadah saat ini adalah bagaimana caranya kita menghentikan kebakaran hutan dan lahan. Itu adalah ibadah, namun tetap harus menjaga faktor kesehatan.

Senin, 16 Sep 2019 18:17Berita Sumut

151 PPTK Ikuti Pelatihan Terkait Pengelolaan Dana Kelurahan

Sebanyak 151 orang Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Pengelola Dana Kelurahan di lingkungan Pemko Medan mengikuti pelatihan di Hotel Grand Kanaya, Jalan Darussalam Medan

Senin, 16 Sep 2019 17:13Nasional

Kasum TNI Tutup Kejurnas Karate Piala Panglima TNI ke-VII Tahun 2019

Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, S.I.P. diwakili oleh Kepala Staf Umum (Kasum) TNI Letjen TNI Joni Supriyanto secara resmi menutup Kejuaraan Nasional (Kejurnas) Karate Piala Panglima TNI ke-VII tahun 2019, bertempat di GOR Ahmad Yani Mabes TNI, C

Senin, 16 Sep 2019 16:34Berita Sumut

Anak Mantan Sekda Padangsidimpuan Ketangkap Nyabu

Satres Narkoba Polres Padangsidimpuan meringkus seorang PNS di Dinas Sosial Pemko Padangsidempuan terlibat kasus penggunaan narkoba. Pelaku berinisial RSS alias Riyan ,33, ini juga merupakan putra dari eks Sekda Padangsidimpuan.

Senin, 16 Sep 2019 16:00Berita Sumut

Kabut Asap Makin Parah, Warga Riau Mulai Mengungsi

Seorang warga Medan bernama Fatimahtuzzuhra El-Karim yang sudah dua tahun menetap di Kampar, Riau terpaksa kembali ke Medan akibat asap dari kebakaran hutan dan lahan di provinsi itu.

Senin, 16 Sep 2019 15:45Berita Sumut

Satpam Usir Wartawan saat Pelantikan Anggota DPRD Medan

Pelantikan anggota DPRD Medan Periode 2019-2024 tercoreng akibat prilaku seorang satpam atau petugas pengamanan yang mengusir wartawan saat acara berlangsung, Senin (16/9). Padahal kehadiran wartawan saat itu tidak menganggu proses acara.

Senin, 16 Sep 2019 15:30Berita Sumut

Dipanggil Sebagai Tersangka, Anggota DPRD Sumut Terpilih Ini Abaikan Polda Sumut

Tersangka kasus dugaan penipuan proyek revitalisasi Pasar Horas Pematangsiantar, Benny Harianto Sihotang mengabaikan panggilan penyidik Subdit II/Harda-Tahbang Direktorat (Dit) Reskrimum Polda Sumut, Senin (16/9). Seyogiayanya, anggota DPRD Sumut yang dil

Senin, 16 Sep 2019 15:15Berita Sumut

Ini Harapan Eldin Kepada Anggota DPRD Medan Periode 2019-2024

Rapat Paripurna DPRD Kota Medan dalam rangka Pengucapan Sumpah/Janji Anggota DPRD Medan Masa Jabatan 2019-2024 berlangsung penuh khidmat di Gedung DPRD Medan, Senin (16/9). Ketua Pengadilan Negeri (PN) Medan Kelas IA Khusus Dr Djaniko M H Girsang SH MH ya

Senin, 16 Sep 2019 15:00Berita Sumut

Kecewa Penanganan Polres Taput, Keluarga Candra Simamora Mengadu ke Poldasu

Keluarga Candra Simamora, Senin (16/9) mengadu ke Poldasu terkait kasus kematian korban warga Desa Pantis Kecamatan Pahae Julu Kabupaten Tapanuli Utara (Taput) tersebut yang terjadi Minggu (1/9) lalu di pinggir Jalan Tarutung Siporok Desa Pancurnapi

Senin, 16 Sep 2019 14:40Berita Sumut

Pura-pura Jadi Keluarga Pengantin, Seorang Pria Curi Sepeda Motor dari Pesta Pernikahan

Berbagai modus dilakukan para pelaku kejahatan untuk memuluskan aksi jahatnya. Termasuk dilakukan seorang pria yang nekat mencuri sepeda motor dari satu lokasi pernikahan di Medan dengan cara berpura-pura menjadi keluarga pengantin.

Senin, 16 Sep 2019 14:21Berita Sumut

Mahasiswa Beri Bunga dan Obat Masuk Angin Kepada Pimpinan Sementara DPRD Sumut

Mahasiswa itu langsung menuju Baskami Ginting dari PDIP yang didapuk sebagai Ketua Sementara DPRD Sumut. Didatangi sejumlah mahasiswa, Baskami sempat kaget. Namun mahasiswa langsung buru-buru memberinya ucapan selamat dan memberikan hadiah bunga serta oba