• Home
  • Berita Sumut
  • Kandas di PN Medan, 4 Anggota DPRD Sumut Ini Kembali Prapidkan KPK di PN Jaksel

Kandas di PN Medan, 4 Anggota DPRD Sumut Ini Kembali Prapidkan KPK di PN Jaksel

faeza Jumat, 21 September 2018 18:31 WIB
mtc/ist
Juru bicara KPK, Febri Diansyah
MATATELINGA, Medan: Empat orang anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara yang telah diproses Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai tersangka telah mengajukan praperadilan di PN Jakarta Selatan. Sebelumnya, keempat anggota DPRD Sumut itu mempraperadilankan KPK ke PN Medan. Namun prapid mereka tidak dikabulkan.


Di PN Jakarta Selatan, persidangan telah dilakukan sejak Senin 17 September 2018 hingga hari ini, Jumat (21/9/2018)

Permohonan Praperadilan dilakukan oleh 4 tersangka korupsi DPRD Sumut, Arifin Nainggolan, Syafrida Fitri, Washington Pane dan Muhammad Faisal.

Dalam persidangan, Jumat tadi KPK menyampaikan Kesimpulan yang pada pokoknya dalam melakukan penyidikan terhadap 4 orang tersebut, KPK menegaskan telah memiliki bukti permulaan yang cukup di tingkat Penyelidikan, yaitu 450 dokumen atau surat dan bukti elektronik, serta keterangan 61 orang termasuk 4 pemohon.


Kemudian penyelidikan dilakukan sejak 5 Januari 2018, dan sesuai dengan ketentuan di Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) UU KPK ketika sudah ditemukan bukti permulaan yang cukup dapat dilakukan Penyidikan. Dalam kasus ini, penyidikan dilakukan pada tanggal 28 Maret 2018.

Juru bicara KPK, Febri Diansyah mengatakan bahwa dalam proses Praperadilan, KPK mengajukan sejumlah bukti, yaitu 100 bukti dokumen dan 1 orang ahli Hukum Acara Pidana.

"Ada 100 bukti dokumen yang diajukan diantaranya Surat Perintah Penyelidikan dan penyidikan, lembar disposisi Gubernur Sumut, Salinan rekomendasi DPRD Sumut, Surat Panggilan dan berita acara permintaan keterangan termasuk terhadap 4 pemohon, penetapan ketua pengadilan negeri medan, sejumlah putusan prapaeradilan," kata Febri lewat siaran pers KPK, Jumat (21/9/2018)


Ia menambahkan, KPK juga memberikan tanggapan pada 7 bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon. Pada prinsipnya KPK membantah argumentasi Pemohon seolah-olah mereka ditetapkan sebagai tersangka sebelum proses penyidikan. 

"Pandangan 4 tersangka dalam kasus ini yang mengatakan seharusnya KPK melakukan penyidikan terlebih dahulu, barulah kemudian menetapkan tersangka kami pandang hanya mengacu pada ketentuan umum di KUHAP dan hal tersebut sudah sering dijelaskan dan ditolak oleh sejumlah hakim di sejumlah putusan praperadilan," ujarnya.

"Karena Pasal 44 UU KPK mengatur secara khusus bahwa dalam hal ditemukan bukti permulaan yang cukup maka kasusnya dapat ditingkatkan ke Penyidikan. Hal ini merupakan ketentuan yang bersifat khusus (lex specialis) dari KUHAP," terang Febri.

Lebih lanjut, KPK meyakini seluruh alasan pemohon tidak berdasarkan hukum dan seharusnya ditolak. KPK percaya, Hakim praperadilan akan memutus berdasarkan fakta yang muncul di persidangan dan mempertimbangkan secara independen dan imparsial. Kasus yang sedang ditangani KPK ini bisa disebut sebagai salah satu bentuk korupsi masal yang terjadi di DPRD. 

"Sampai saat ini, dalam 3 tahap proses, sekitar 50 anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara telah diproses oleh KPK," jelas Febri.

Terkait pengembalian uang, penyidikan kasus ini terus berjalan. Hingga saat ini sejumlah anggota DPRD Provinsi Sumut telah mengembalikan uang yang pernah diterima sebelumnya dengan total Rp7,15 Milyar. 

Pengembalian dilakukan selama 88 kali, diantaranya ada yang mengembalikan secara bertahap atau lebih dari 1x pembayaran. Kisaran nilai pengembalian secara mencicil tersebut mulai dari Rp500rb, 2,5 juta, 50 juta, 100 juta hingga 400 juta. 

Seluruh uang yang dikembalikan tersebut disita KPK dan menjadi bagian dari pemberkasan perkara. 

Meskipun pengembalian uang yang pernah diterima tidak menghapus pidana, namun KPK menghargai hal tersebut dan tentu akan diperhitungkan sebagai faktor yang meringankan. 

"Kami ingatkan kembali pada seluruh pihak yang pernah menerima uang terkait kasus ini, ataupun kasus lain yang diproses KPK agar segera mengembalikan uang tersebut ke Negara melalui KPK. Sikap koperatif terhadap proses hukum akan lebih baik bagi penanganan perkara dan kepentingan tersangka sendiri," tegas Febri. (mtc/fae)
Editor: faeza

T#g:4 Anggota DPRD SumuBerita MedanBerita SumutkorupsiMatatelingaMedanPN MedanSumutTerkini
Komentar
Selasa, 23 Jul 2019 08:15Internasional

Industri Ganja Medis Jadi Prioritas Negara ini

Mengembangkan industri ganja medis adalah salah satu prioritas kebijakan utama bagi pemerintah baru Thailand

Selasa, 23 Jul 2019 08:00Bola

Gelandang Baru Manchester City siap Jadi Pemimpin Lini Tengah

Gelandang baru Manchester City, Rodrigo Hernandez, yakin dirinya mampu menjadi pemimpin di lini tengah

Selasa, 23 Jul 2019 07:45Ekonomi

Harga Emas Kian Tak Setabil

Harga emas berjangka di divisi COMEX New York Mercantile Exchange lebih tinggi pada penutupan perdagangan

Selasa, 23 Jul 2019 07:30Nasional

Penemuan Mayat dalam Parit Gegerkan Warga

Penemuan mayat perempuan muda dalam parit gegerkan warga Kecamatan Cibeureum

Selasa, 23 Jul 2019 07:15Lifestyle

Kisah Pertanyaan Pendeta Yahudi, ini Jawaban Cerdas Sayidina Ali

Siapa yang tak kenal Sosok Sayidina Ali, terlebih umat Muslim di seluruh dunia. Selain sebagai menjadi kalifah terakhir, dari kalangan Khilafaur Rasyidin. Sayidina Ali juga dikenal sebagai sahabat yang paling cerdas.

Selasa, 23 Jul 2019 07:05

Mobil Pajeo Terjungkal, 4 Penumpang Alamai Luka Berat dan Ringan

Mobil Mitsubhisi Pajero Sport dengan jumlah penumpang 4 orang, terjungkal setelah terjadi kecelakaan tunggal di jalan lintas Banda Aceh - Calang tepatnya di Km 83 Desa Kuala, Kecamatan Indra Jaya, Kabupaten Aceh Jaya, Minggu (21/7/2019).

Selasa, 23 Jul 2019 07:00Bola

Musim Buruk Hantui Liburan Para Pemain Manchester United

Fullback Manchester United, Luke Shaw, mengakui buruknya musim yang dilalui Setan Merah membuat liburannya terganggu

Selasa, 23 Jul 2019 06:45Bola

Cari Striker Baru, Beppe Marotta Beberkan Kreterianya

Nerazzurri tengah mengincar dua orang striker untuk menemani Lautaro Martinez.

Selasa, 23 Jul 2019 06:30Lifestyle

5 Resep Agar Menjadi Orang Tua yang Baik Bagi Anak

Tidak hanya anak yang memiliki kewajiban terhadap orangtua. Orangtua pun meiliki tanggung jawab yang besar dan kewajiban terhadap anak yang harus dilakukan

Selasa, 23 Jul 2019 06:15Nasional

Capim KPK, 3 Komisioner Petahana Lolos

Para komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) petahana, yakni Alexander Marwata, Basaria Panjaitan, serta Laode M Syarif

Selasa, 23 Jul 2019 06:00Bola

Meski di Barcelona, Griezmann: Atletico Rumah Saya

Antoine Griezmann sudah resmi menjadi pemain Barcelona dan kini sedang dalam tur pramusim 2019-2020 di Jepang

Selasa, 23 Jul 2019 05:45Nasional

Kepala Bakamla RI/IDNCG Kobarkan Semangat Jajarannya

Dalam rangka penyampaian hasil kunjungan kerja Kepala Bakamla RI/Indonesian Coast Guard (IDNCG) Laksdya Bakamla A. Taufiq R. beserta sejumlah pejabat lainnya ke Amerika Serikat, kobaran semangat sangat terasa ditunjukkan dalam arahannya saat apel di Marka

Selasa, 23 Jul 2019 05:30Berita Sumut

Grebek Kampung Narkoba, Sat Narkoba Polrestabes Medan Ringkus 4 Pengedar Sabu

Satuan narkoba Polrestabes Medan grebek kampung narkoba yang berada di Jalan Garuda Perumnas Mandala, Gang Nuri 18, Kecamatan Medan Denai. Dalam penggerebekan itu petugas berhasil mengamankan 4 orang diduga tersangka pengedar narkoba jenis sabu

Selasa, 23 Jul 2019 05:15Berita Sumut

Empat Komplotan Curanmor Terkapar di Terjang Timah Panas, 1 Pelaku DPO

Tim Penanganan Gangguan Khusus (Pegasus) Polsek Patumbak, membongkar jaringan komplotan curanmor dengan meringkus empar orang dan masing masing terpaksa dilumpuhkan dengan timah panas, Kamis (18/7/2019). Pasalnya, keempat pelaku dilumpuhkan lantaran mela

Selasa, 23 Jul 2019 05:00Nasional

TNI dan Hawaian National Guard Gelar Latihan Keamanan Cyber

Tentara Nasional Indonesia (TNI) bekerjasama dengan Hawaian National Guard (HING) menggelar latihan keamanan cyber dan sistem teknologi. Latihan yang dilaksanakan dalam bentuk Information System and Technology Exchange (ISTX) dibuka secara resmi oleh

Senin, 22 Jul 2019 23:00Nasional

Tingkatkan Kualitas Pendidikan, Rektor Asing Bakal Ngajar di Indonesia

Pemerintah serius akan mendatangkan rektor dari luar negeri untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Tanah Air