MATATELINGA, Medan: Benturan antar pengemudi ojek online dan supir angkot beberapa waktu lalu dinilai sebagai satu kelalaian pemerintah pusat. Karena, pemerintah seperti cuek dan tak peduli menyamakan regulasi kesetaraan antar pengemudi dan supir.
Anggota Komisi D DPRD Kota Medan, Salman Alfarisi mengatakan, para supir angkutan kota (Angkot) sebenarnya mencari kesamaan dengan pengemudi kendaraan berbasis online. Karena supir angkot menggunakan pelat kuning sementara kendaraan berbasis online bebas berkeliaran memakai pelat hitam.
"Itu sajanya, mereka supir angkot merasa tidak mendapatkan keadilan. Ini adalah salah pemerintah pusat yang terkesan membiarkan situasi terus begini," ujar Salman, Selasa (16/1).
Menurutnya, dengan situasi ekonomi yang semakin menyempit, masyarakat pun tak ada pilihan untuk berusaha agar tetap hidup dan bertahan. Jadi, jangan heran jika benturan-benturan mestinya terhindarkan, malah sebaliknya.
"Ini karena apa, karena pemerintah lepas takan dan tak peduli. Mungkin pemerintah daerah sudah berulang kali meminta ke pemerintah pusat untuk mengambil sikap atas legalitas pengemudi online ini," ucap Salman.
Salman malah khawatir, potensi yang kian memburuk bisa saja terjadi kembali. Sebab, kondisi masyarakat sekarang dalam keadaan lapar.
"Jika pemerintah pusat masih saja cuek, saya rasa peluang benturan masih sangat mungkin terjadi," kata Salman.
Diketahui, sebelumnya pengemudi online dan supir angkot terlibat bentrokan di Jalan Jamin Ginting beberapa waktu lalu. Supir angkot masih mempersoalkan soal legalitas pelat yang digunakan oleh pengemudi online.(mtc)
