Peserta BPJS Bakal Dikenakan Biaya Berobat

LAPK: Kebijakan Tidak Pro Rakyat

Amr/rel Sabtu, 19 Januari 2019 06:21 WIB
Google
MATATELINGA, Medan:   Melalui Permenkes Nomor 51 Tahun 2018, peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) akan dikenakan urun biaya saat berobat ke rumah sakit dan klinik utama, baik rawat jalan maupun rawat inap. Klaimnya, hal ini dilakukan untuk menekan potensi penyalahgunaan pelayanan yang ada di fasilitas kesehatan.



Menanggapi ini, Sekretaris Lembaga Advokasi Perlindungan Konsumen (LAPK) Padian Adi S Siregar berpendapat, faktanya kebijakan ini malah menjadi sangat tidak pro-rakyat. Sebab menurutnya, pemerintah seharusnya hadir untuk menjaga kesehatan masyarakatnya tanpa syarat, termasuk membebankan biaya tambahan kepada peserta BPJS Kesehatan.

"Padahal peserta sudah melakukan investasi jaminan kesehatan dengan iuran perbulan yang dibayarkan ke BPJS Kesehatan. Jadi, pertanyaannya iuran peserta selama ini hilang kemana?, mengapa peserta disuruh membayar lagi. Tentu pemerintah tidak adil dan masyarakat dirugikan," ungkapnya, Jumat (18/1/2019).



Padian menjelaskan, apabila penyakit tertentu tidak lagi menjadi tanggungan BPJS Kesehatan, kemudian ditambah lagi dengan urun biaya pengobatan, maka BPJS Kesehatan tentu tidak lagi memberikan kemanfaatan bagi rakyat.

"Sehingga negara terkesan secara sengaja telah alpa dalam memberikan jaminan kesehatan bagi rakyat, sekaligus membebani rakyat dengan biaya yang tidak jelas secara regulasi bahkan melanggar konstitusi," jelasnya.

Karenanya, sambung dia, kebijakan pemerintah terkait urun biaya pengobatan ini harus benar-benar dilakukan kajian yang komprehensif sebelum menerapkannya. Hal ini agar peserta BPJS Kesehatan justru tidak dirugikan atas kebijakan tersebut.

"Ya benar, menjadi penting harus disosialisasikan terlebih dahulu agar peserta BPJS tidak melakukan protes kepada fasilitas kesehatan. Selain itu, sosialisasi dilakukan agar tidak menimbulkan kegaduhan yang berakibat mengurangi ketidakpercayaan masyarakat pada pemerintah," pungkasnya.



Sebelumnya, Kepala Humas BPJS Kesehatan M Iqbal Anas Ma'ruf menerangkan, ketentuan urun biaya itu diberlakukan bagi jenis pelayanan kesehatan yang dianggap dapat menimbulkan penyalahgunaan. Akan tetapi, saat ini, kata dia, urun biaya memang belum diberlakukan, karena masih dalam proses pembahasan terkait pelayanan apa saja yang akan dikenakan.

Iqbal memaparkan, adapun aturan besaran urun biaya tersebut berbeda antara rawat jalan dengan rawat inap. Untuk rawat jalan, besarannya Rp 20.000 untuk setiap kali kunjungan rawat jalan di RS kelas A dan RS kelas B, Rp 10.000 untuk setiap kali kunjungan rawat jalan di RS kelas C, RS kelas D, dan klinik utama, serta paling tinggi Rp 350.000 untuk paling banyak 20 kali kunjungan dalam waktu 3 bulan.

Sedangkan untuk rawat inap, lanjutnya, besaran urun biayanya adalah 10% dari biaya pelayanan, dihitung dari total tarif INA CBG's setiap kali melakukan rawat inap, atau paling tinggi Rp 30 juta. Selanjutnya, BPJS Kesehatan akan membayar klaim RS dikurangi besaran urun biaya tersebut. Urun biaya dibayarkan oleh peserta kepada fasilitas kesehatan setelah pelayanan kesehatan diberikan.

"Ketentuan urun biaya ini tidak berlaku bagi peserta JKN-KIS dari segmen Penerima Bantuan Iuran (PBI) dan penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah," tegasnya.
Editor: Amrizal

T#g:BPJSBPJS bebankan RakyatBiaya BerobatbliblikesehatanKota MedanlapkMatatelingaOLXPermenkes Nomor 51 Tahun 2018Peserta BPJS Bakal Dikenakan Biaya BerobatSumutTerkiniTraveloka
Komentar
Selasa, 26 Mar 2019 23:35Lifestyle

Benarkah Daun Kelor Mampu Tangkal Pelet? ini Kata Anak Indigo

Pembahasan daun kelor sebagai alat untuk melumpuhkan ilmu kebal penjahat menjadi perbincangan di media masa.

Selasa, 26 Mar 2019 23:15Berita Sumut

Mencekam, Dua Kelompok Pemuda Belawan Bentrok 1 Tewas

Dua kelompok Pemuda dari kawasan Gudang Arang Kelurahan Belawan Bahari Kecamatan Medan Belawan

Selasa, 26 Mar 2019 23:10Nasional

TNI dan Kemenko Kemaritiman Tanda Tangani Nota Kesepahaman Bersama

Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Republik Indonesia (Kemenko Kemaritiman RI)

Selasa, 26 Mar 2019 23:05Nasional

Kazona Tengah Bakamla Serukan Tanggung Jawab Moral Personel Terhadap Institusi

Personil yang profesional memiliki tanggung jawab moral terhadap institusi dan bersedia bekerja keras

Selasa, 26 Mar 2019 23:00Nasional

Aspers Panglima TNI: Sejarah Perjuangan Bangsa Perlu Terus Digelorakan

Saat ini kebanggaan terhadap sejarah perjuangan bangsa secara nyata perlu terus ditanamkan dan digelorakan

Selasa, 26 Mar 2019 22:45Berita Sumut

Akhyar Hadiri Sertijab & Pisah Sambut Dandenpom I/5

Wakil Wali Kota Medan Ir H Akhyar Nasution MSi mengucapkan terima kasih kepada Letkol CPM Sudarsono atas jasa dan pengabdiannya

Selasa, 26 Mar 2019 22:30Nasional

Bakamla RI - Japan Coast Guard Tingkatkan Kerja Sama Bilateral Keamanan Maritim

Bakamla dan Japan Coast Guard melakukan pembahasan draft Memorandum of Cooperation (MoC) di ruang rapat Podcast

Selasa, 26 Mar 2019 22:15Berita Sumut

Kementan Jamin Ekspor Kopi Lolos ke Berbagai Negara Luar

Setelah sukses melepas ekspor kubis di Berastagi bulan kemarin, sekarang Kepala Badan Karantina Pertanian, Ali Jamil bersama Wakil Gubernur Sumatera Utara, Musa Rajekshah, melepas ekspor 819,36 Ton kopi biji tujuan Rumania

Selasa, 26 Mar 2019 22:00Berita Sumut

Senilai Rp4,9 Triliun, Wagub Sumut Lepas Ekspor Kopi ke Berbagai Negara Luar

Wakil Gubernur Sumatera Utara Musa Rajekshah melepas ekspor kopi sebesar 65.347,10 ton atau senilai Rp4,901 triliun milik PT Sari Makmur Tunggal Mandiri, Selasa (26/3/2019).

Selasa, 26 Mar 2019 21:45Berita Sumut

Kapolda Resmikan Pembangunan Polres Batu Batubara

Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Agus Andrianto meresmikan pembangunan gedung baru Polres Batubara.

Selasa, 26 Mar 2019 21:28Berita Sumut

Bupati Batubara Hibahkan Mobil Dinas Ke Kapolres Batubara

Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Agus Andrianto menyaksikan penyerahan mobil dinas Kapolres Batubara AKBP Robinson Simatupang dari dana hibah Pemkab Batubara. Penyerahan langsung dilakukan secara simbolis oleh Bupati Batubara H Zahir, Selasa (25/3/2019).

Selasa, 26 Mar 2019 21:01Berita Sumut

Resmikan Pembangunan Mapolres Batubara, Kapolda Sumut Sampaikan Harapan Ini

Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Agus Andrianto meresmikan pembangunan gedung baru Polres Batubara. Ini ditandai dengan peletakan batu pertama oleh Kapolda dan selanjutnya oleh Kapolres Batubara AKBP Robin Simatupang serta Bupati Batubara H Zahir.

Selasa, 26 Mar 2019 20:15Berita Sumut

Terjerat OTT, 4 Pengurus P3TM Dituntut 3 Bulan Penjara

Sidang kasus OTT yang melibatkan pengurus Pasar Marelan akhirnya sampai pada pembacaan tuntutan. Dalam tuntutan yang dibacakan Penuntut Umum Kejatisu, Abdul Hakim Sorimuda Harahap dihadapan majelis hakim yang diketuai Abdul Qadir, menuntut Ketua P3TM pasa

Selasa, 26 Mar 2019 19:42Berita Sumut

Dugaan Pemalsuan Sertifikat Tanah, Dakwaan Terhadap Tengku Awaluddin Tak Cermat

Salah seorang terdakwa kasus dugaan pemalsuan sertifikat tanah Grant Sultan lahan Tol Tanjungmulia Hilir, Tengku Awaluddin Taufiq, mengaku menjadi korban rekayasa hukum yang dipaksakan. Pasalnya, dakwaan yang dituduhkan jaksa penuntut umum (JPU) kepadany

Selasa, 26 Mar 2019 19:15Berita Sumut

Duh, Ternyata Korban Kakek Cabul di Multatuli Sebanyak 9 Orang Bocah

Ternyata korban kakek cabul berinisial PS (56) warga Jalan Multatuli Medan tidak hanya tiga orang anak tetangganya. Polisi mengembangkan kasus ini dan menemukan fakta baru korban pencabulan pria ini ternyata berjumlah 9 orang.

Selasa, 26 Mar 2019 19:00Berita Sumut

Kampanyekan Salah Satu Capres di Medsos, Oknum Pegawai PTPN IV Dituntut 6 Bulan Penjara

Seorang oknum pegawai di PTPN IV bernama Ibrahim Martabaya dituntut dengan pidana 6 bulan penjara lantaran mengkampanyekan salah satu pasangan calon presiden di akun Facebook miliknya. Dia juga dituntut membayar denda sebesar Rp5 juta subsider 1 bulan kur