Lagi, Pemkab Tobasa Raih Predikat WTP dari BPK RI

pintor Kamis, 24 Mei 2018 20:45 WIB
mtc/ist
Untuk yang kedua kalinya, pengelolaan keuangan Kabupaten Toba Samosir meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK-RI untuk tahun anggaran 2017.
MATATELINGA, Tobasa: Untuk yang kedua kalinya, pengelolaan keuangan Kabupaten Toba Samosir  meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK-RI untuk tahun anggaran 2017. 

Sebelumnya tahun 2017, Kabupaten Toba Samosir dibawah kepemimpinan Ir. Darwin Siagian dan Ir Hulman Sitorus menerima WTP untuk tahun anggaran 2016.

Selama kurang lebih 18 tahun sejak berdirinya Kabupaten Toba Samosir pada tahun 1999, ini yang kedua kali Tobasa mendapat opini WTP atas laporan keuangan dari BPK RI. 

LHP atau Laporan Hasil Pemeriksaan keuangan diberikan langsung oleh Kepala BPK Perwakilan Sumut Dra Vincentia Moli Ambar Wahyuni, MM, Ak di Auditorium BPK Sumut di Medan, Kamis (24/5). Didampingi Ketua DPRD Tobasa Ir. Boyke Pasaribu, Bupati Darwin  Siagian sebelumnya menandatangani Berita Acara penyerahan LHP dan ternyata mendapat predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).


Namun hal ini dibantah oleh Pemerintah kabupaten Toba Samosir. Darwin Siagian mengatakan jika perolehan WTP merupakan proses yang lama. "Setiap tahunnya BPK melakukan pemeriksaan. Setiap pemeriksaan mendapatkan rekomendasi yang harus diperbaiki untuk mendapatkan WTP. Jadi rekomendasi beberapa tahun sebelumnya Pemerintah kabupaten Tobasa menanggapi serius dan cepat merespon rekomendasi tersebut. Jadi WTP  merupakan penilaian yang berkesinambungan dari tahun ketahun" ungkap Darwin Siagian. 

Ir. Darwin Siagian mengatakan jika mempertahankan WTP merupakan hal yang tersulit dibanding dengan memperoleh WTP. 

Selanjunya oleh anggota V BPK RI Ir. Isma Yatun MT membacakan nama nama Pemerintah Kab/Kota yang mendapat Opini WTP. 

Dikatakan dari 33 Kab/Kota di Sumut, masih 19 yang menerima LHP, 13 diantaranya mendapat Opini WTP antara lain Pematang Siantar, Asahan, Tapsel, Taput, Dairi, Labura, Labusel, Pakpak Barat, Humbanghas, Tobasa, Samosir, Paluta dan Binjai. Sementara Kab/Kota lainnya masih dalam tahap pemeriksaan BPK.

Sebelumnya Isma Yatun menjelaskan, tujuan pemeriksaan Laporan Keuangan adalah untuk memberi Opini atas Laporan Keungan. Opini berupa pernyataan profesional pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan atas laporan keuangan oleh Pemerintah Kab/Kota.

Menurut peraturan perundang undangan lanjut Isma, kriteria yang digunakan untuk memberi opini terhadap kewajaran Laporan Keuangan yakni kesesuaian laporan keuangan dengan standar akutansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap perundang undangan dan efektivitas sistim pengendalian intern. 

Kemudian dijelaskan pemeriksaan keuangan tidak dimaksudkan untuk mengungkapkan adanya penyimpangan atau fraud (kecurangan) dalam pengelolaan keuangan. Meski demikian diakui jika pemeriksa menemukan penyimpangan, fraud atau pelanggaran terhadap perundang undangan khususnya yang berdampak pada adanya potensi dan indikasi kerugian negara maka harus diungkap dalam LHP.

Dan dalam batas tertentu akan mempengaruhi opini terhadap kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan. "Jadi opini yang diberikan pemeriksa termasuk opini WTP merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran laporan keuangan bukan merupakan jaminan tidak adanya kecurangan ditemui," tegasnya.

Hal ini disampaikan mengingat masih banyak terjadi kesalahpahaman di sebagian kalangan mengenai makna opini WTP oleh BPK.

Ditambahkan, dalam upaya peningkatan kualitas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, Isma menyampaikan beberapa hal penting untuk mendapat perhatian dan perbaikan dari pemerintah kab/kota yakni, terdapat kekurangan kas pada bendahara pengeluaran, aset tetap tidak dapat diyakini kewajarannya karena terdapat perbedaan antara nilai di neraca dengan nilai pendukung, aset disajikan dengan nilai Rp. 0,00; aset tidak didukung rincian memadai serta tanah dibawah ruas jalan dan daerah irigasi belum disajikan dalam neraca serta nilai rehabilitasi aset tetap tidak diatribusikan ke aset tetap perolehan awal. 

Kekurangan volume pekerjaan pada jasa konstruksi dan pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai spesifikasi kontrak. Penatausahaan piutang PBB P2 belum memadai dan belum dilakukan validasi. Terakhir realisasi belanja barang dan jasa tidak dapat diyakini kewajarannya karena tidak menunjukkan kondisi kenyataan serta tidak didukung dokumen yang lengkap dan sah.

Khusus mengenai tindak lanjut oleh DPRD, Isma mengatakan apabila terdapat kekurangjelasan atas isi materi LHP maka DPRD dapat mengusulkan pertemuan konsultasi dengan BPK dalam rangka menjelaskan materi LHP. 
"Pejabat juga wajib menindak lanjuti rekomendasi dalam LHP dan jawaban atau penjelasan disampaikan ke BPK 60 hari setelah LHP diterima," katanya. 

Dalam acara penyerahan LHP hadir Gubsu Tengku Erry Nuradi, Kepala Perwakilan BPKP Sumut Sihar Panjaitan dan lainnya. 

Bupati Tobasa didampingi oleh Kadis Keuangan Thamrin Simanjuntak, Inspektur Wallen Hutahaean, Plt Pertanian Sahat Manullang, Kadis PUPR Darlin Sagala dan Kabag Humas Tulus Hutabarat. 


(mtc/pintor)

Editor: faeza

T#g:
Komentar
Rabu, 23 Jan 2019 13:40Berita Sumut

Ketua Persit KCK PD I/BB : Mengisi Waktu Luang dengan Kegiatan Positif

Mengisi waktu luang dapat dilakukan dengan kegiatan positif, antara lain dengan kreativitas dan seni. Ketua Persit KCK PD I/BB Ny. Tri Sasanti MS Fadhilah menyampaikan hal itu pada kegiatan keterampilan membuat Bros untuk hiasan dinding, Rabu 23 Januari 2

Rabu, 23 Jan 2019 13:20Berita Sumut

Atasi Masalah Sampah, Bangkitkan Kembali Semangat Gotong Royong

Permasalahan sampah dan kebersihan Kota Medan masih menjadi sorotan berbagai kalangan, mulai dari pengamat lingkungan, akademisi dan kali ini mendapat sorotan dari tokoh pemuda. Selaku warga Medan, Rianto SH merasa bertanggungjawab dengan predikat yang d

Rabu, 23 Jan 2019 13:11Berita Sumut

Gladi Simulasi Pam Pileg dan Pilpres 2019 Kota Medan Libatkan Ratusan Personil TNI dan Polri

Ratusan personel TNI-Polri se Garnizun Kota Medan menggelar gladi untuk kegiatan simulasi pengamanan Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2019 di Lapangan Benteng, Jln Pengadilan No.8 Medan, Rabu pagi (23/1/2019).

Rabu, 23 Jan 2019 11:43Berita Sumut

Dua Rekannya "Nyanyi", Bandar Narkoba Ini Pasrah Dibekuk Polisi

Tim Opsnal Reskrim Polsek Simpang Empat membekuk seorang tersangka bandar narkoba yang meresahkan warga masyarakat kecamatan Simpang empat Asahan. Tersangka berinisial MSBM alias Surya” dapat dibekuk atas nyanyian tersangka “RA alias Tuti” warga dusun

Rabu, 23 Jan 2019 11:27Internasional

Tragis nan Pilu, Bayi ini Meregang Nyawa di Tangan Ibunya & Jasadnya di "Mainkan"

Bayi perempuan berusia 18 bulan di Taiwan harus mengalami kisah tragis saat disiksa ibunya dan tiga saudara ibunya, yang terjadi pada 15 Januari 2018 lalu. Bayi malang itu dipukuli hingga meninggal dunia, bahkan sempat diajak karaoke oleh ibunya meski sud

Rabu, 23 Jan 2019 11:25Internasional

Jelang Olimpiade, Jepang Akan Tutup Toko Majalah "Konten Negatif"

Toko serba ada yang dapat ditemukan di mana pun di Jepang dilaporkan tengah bersiap untuk menghentikan penjualan majalah porno menjelang kedatangan gelombang turis ke negara itu untuk menyaksikan Olimpiade yang akan digelar tahun depan dan Piala Dunia Rag

Rabu, 23 Jan 2019 11:10Lifestyle

Hubungan Tak Direstui Sang Ayah, Artis Cut Meyriska Angkat Bicara

Cut Meyriska akhirnya menjawab teka-teki soal hubungannya dengan Roger Danuarta.

Rabu, 23 Jan 2019 10:56Berita Sumut

Balai Kota Medan Dikirimi Papan Bunga Sindiran, Isinya Sangat Menohok

Ada pemandangan lucu di depan Balai Kota Medan Jalan Kapten Maulana Lubis pada Rabu (23/1/2019) pagi tadi. Sebuah papan bunga berdiri tepat di depan gerbang kantor Wali Kota itu. Yang menohok dari papan bunga itu adalah isi tulisannya.

Rabu, 23 Jan 2019 10:55Ekonomi

Rupiah Kembali Perkasa, Pagi ini di Buka Rp14.190/USD

Nilai tukar Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) berhasil menguat pada perdagangan pagi ini. Rupiah kini berada di level Rp14.100-an per USD.

Rabu, 23 Jan 2019 10:40Nasional

Terciduk Bawa Sabu Dari Negara Sebrang, 3 Pemuda di Amankan

Tiga warga Kabupaten Rokan Hilir (Rohil), Riau menyebarangi laut lepas yakni Selat Malaka dengan memakai kapal sederhana berupa kapal kayu. Tujuan mereka adalah menjemput narkoba dari Negara Malaysia.

Rabu, 23 Jan 2019 10:25Ekonomi

BPJS Ketenagakerjaan Siap Akuisisi Puluhan Juta Tenaga Kerja Baru

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS-TK) optimistis tahun ini dapat mengakuisisi kepesertaan baru mencapai 21 juta tenaga kerja, hal tersebut untuk mencapai target 34,5 juta peserta aktif tahun 2019.

Rabu, 23 Jan 2019 10:10Lifestyle

Meski Petarung Wanita MMA Tapi Tetap Mempesona

Beberapa tahun terakhir, seni bela diri campuran (MMA) semakin populer. Bahkan ada kompetisi untuk olahraga tersebut. Tak hanya untuk laki-laki, kompetisi juga diadakan untuk para perempuan.

Rabu, 23 Jan 2019 09:45Berita Sumut

Mampir di Asahan, SBY Resmikan Klinik Perawatan Korban Narkotika Sei Silau

Selain menggelar pertemuan dan bertatap muka secara langsung dengan masyarakat Asahan, Ketua Umum DPP Partai Demokrat yang juga Presiden RI ke 6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) meresmikan balai pengobatan dan perawatan korban narkotika “Klinik Amanah” yang

Rabu, 23 Jan 2019 07:22Berita Sumut

Kodim 0203/Lkt Grebek, Oknum Lapas Terjaring Lokasi Narkoba

Dalam kurun waktu selama bulan Januari 2019,aparat dari Unit Kodim 0203/Lkt sudah dua kali berhasil meringkus para pengedar dan bandar narkoba jenis sabu. Pertama awal bulan Januari 2019 dan kali ini tepatnya hari Selasa (22/1/2019) petugas Unit Intel Kod

Rabu, 23 Jan 2019 07:07Berita Sumut

Bersama Tiga Pilar Plus Pemkab.Asahan Gotong Royong

Kabupaten Asaha yang dikenal dengan Visi Misinya , Asahan yang Religius,Sehat,Cerdas dan Mandiri terus bernah dalam mewujudkannya, dan dalam mewujudkan Asahan yang bersih dan sehat Pemerintah Kabupaten bersama tiga pilar plus melaksanakan kegiatan gotong

Rabu, 23 Jan 2019 06:52Nasional

Kenapa Abu Bakar Ba'asyir Memilih Dipenjara Dari Bebas Bersyarat...?

Narapidana terorisme ini akan tetap memilih bertahan di penjara dan menolak bebas bersyarat, hal tersebut dikatakan Achmad Michdan, selaku Pengacara Abu Bakar Ba'asyir