Lagi, Pemkab Tobasa Raih Predikat WTP dari BPK RI

pintor Kamis, 24 Mei 2018 20:45 WIB
mtc/ist
Untuk yang kedua kalinya, pengelolaan keuangan Kabupaten Toba Samosir meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK-RI untuk tahun anggaran 2017.
MATATELINGA, Tobasa: Untuk yang kedua kalinya, pengelolaan keuangan Kabupaten Toba Samosir  meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK-RI untuk tahun anggaran 2017. 

Sebelumnya tahun 2017, Kabupaten Toba Samosir dibawah kepemimpinan Ir. Darwin Siagian dan Ir Hulman Sitorus menerima WTP untuk tahun anggaran 2016.

Selama kurang lebih 18 tahun sejak berdirinya Kabupaten Toba Samosir pada tahun 1999, ini yang kedua kali Tobasa mendapat opini WTP atas laporan keuangan dari BPK RI. 

LHP atau Laporan Hasil Pemeriksaan keuangan diberikan langsung oleh Kepala BPK Perwakilan Sumut Dra Vincentia Moli Ambar Wahyuni, MM, Ak di Auditorium BPK Sumut di Medan, Kamis (24/5). Didampingi Ketua DPRD Tobasa Ir. Boyke Pasaribu, Bupati Darwin  Siagian sebelumnya menandatangani Berita Acara penyerahan LHP dan ternyata mendapat predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).


Namun hal ini dibantah oleh Pemerintah kabupaten Toba Samosir. Darwin Siagian mengatakan jika perolehan WTP merupakan proses yang lama. "Setiap tahunnya BPK melakukan pemeriksaan. Setiap pemeriksaan mendapatkan rekomendasi yang harus diperbaiki untuk mendapatkan WTP. Jadi rekomendasi beberapa tahun sebelumnya Pemerintah kabupaten Tobasa menanggapi serius dan cepat merespon rekomendasi tersebut. Jadi WTP  merupakan penilaian yang berkesinambungan dari tahun ketahun" ungkap Darwin Siagian. 

Ir. Darwin Siagian mengatakan jika mempertahankan WTP merupakan hal yang tersulit dibanding dengan memperoleh WTP. 

Selanjunya oleh anggota V BPK RI Ir. Isma Yatun MT membacakan nama nama Pemerintah Kab/Kota yang mendapat Opini WTP. 

Dikatakan dari 33 Kab/Kota di Sumut, masih 19 yang menerima LHP, 13 diantaranya mendapat Opini WTP antara lain Pematang Siantar, Asahan, Tapsel, Taput, Dairi, Labura, Labusel, Pakpak Barat, Humbanghas, Tobasa, Samosir, Paluta dan Binjai. Sementara Kab/Kota lainnya masih dalam tahap pemeriksaan BPK.

Sebelumnya Isma Yatun menjelaskan, tujuan pemeriksaan Laporan Keuangan adalah untuk memberi Opini atas Laporan Keungan. Opini berupa pernyataan profesional pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan atas laporan keuangan oleh Pemerintah Kab/Kota.

Menurut peraturan perundang undangan lanjut Isma, kriteria yang digunakan untuk memberi opini terhadap kewajaran Laporan Keuangan yakni kesesuaian laporan keuangan dengan standar akutansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap perundang undangan dan efektivitas sistim pengendalian intern. 

Kemudian dijelaskan pemeriksaan keuangan tidak dimaksudkan untuk mengungkapkan adanya penyimpangan atau fraud (kecurangan) dalam pengelolaan keuangan. Meski demikian diakui jika pemeriksa menemukan penyimpangan, fraud atau pelanggaran terhadap perundang undangan khususnya yang berdampak pada adanya potensi dan indikasi kerugian negara maka harus diungkap dalam LHP.

Dan dalam batas tertentu akan mempengaruhi opini terhadap kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan. "Jadi opini yang diberikan pemeriksa termasuk opini WTP merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran laporan keuangan bukan merupakan jaminan tidak adanya kecurangan ditemui," tegasnya.

Hal ini disampaikan mengingat masih banyak terjadi kesalahpahaman di sebagian kalangan mengenai makna opini WTP oleh BPK.

Ditambahkan, dalam upaya peningkatan kualitas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, Isma menyampaikan beberapa hal penting untuk mendapat perhatian dan perbaikan dari pemerintah kab/kota yakni, terdapat kekurangan kas pada bendahara pengeluaran, aset tetap tidak dapat diyakini kewajarannya karena terdapat perbedaan antara nilai di neraca dengan nilai pendukung, aset disajikan dengan nilai Rp. 0,00; aset tidak didukung rincian memadai serta tanah dibawah ruas jalan dan daerah irigasi belum disajikan dalam neraca serta nilai rehabilitasi aset tetap tidak diatribusikan ke aset tetap perolehan awal. 

Kekurangan volume pekerjaan pada jasa konstruksi dan pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai spesifikasi kontrak. Penatausahaan piutang PBB P2 belum memadai dan belum dilakukan validasi. Terakhir realisasi belanja barang dan jasa tidak dapat diyakini kewajarannya karena tidak menunjukkan kondisi kenyataan serta tidak didukung dokumen yang lengkap dan sah.

Khusus mengenai tindak lanjut oleh DPRD, Isma mengatakan apabila terdapat kekurangjelasan atas isi materi LHP maka DPRD dapat mengusulkan pertemuan konsultasi dengan BPK dalam rangka menjelaskan materi LHP. 
"Pejabat juga wajib menindak lanjuti rekomendasi dalam LHP dan jawaban atau penjelasan disampaikan ke BPK 60 hari setelah LHP diterima," katanya. 

Dalam acara penyerahan LHP hadir Gubsu Tengku Erry Nuradi, Kepala Perwakilan BPKP Sumut Sihar Panjaitan dan lainnya. 

Bupati Tobasa didampingi oleh Kadis Keuangan Thamrin Simanjuntak, Inspektur Wallen Hutahaean, Plt Pertanian Sahat Manullang, Kadis PUPR Darlin Sagala dan Kabag Humas Tulus Hutabarat. 


(mtc/pintor)

Editor: faeza

T#g:
Komentar
Rabu, 24 Okt 2018 00:19Berita Sumut

Puncak Peringatan Hari Koperasi ke 71

Pemerintah Kabupaten Karo laksanakan puncak peringatan Hari Koperasi ke 71 Kabupaten Karo Tahun 2018 , yang dilaksanakan di Sibayak Hotel Berastagi, Selasa (23/8/2018). Pucak peringatan hari koperasi ke 71 ini mengambil tema Penguatan Koperasi mendorong

Selasa, 23 Okt 2018 23:56Berita Sumut

Doorr!! Perampok Sadis Dua Gadis Ditembak

Peluru personel Tim Pagasus Polsek Patumbak menembus betis kaki satu dari tiga pelaku perampokan dua wanita di Jalan Sisingamangaraja Medan

Selasa, 23 Okt 2018 23:33Bola

Kenapa Keita Akui Terbebani Gunakan Nomor Gerrard

MATATELINGA, Liverpool: Sebagaimana diketahui, Keita resmi menjadi bagian dalam skuad Liverpool pada bursa transfer musim panas 2018. Manajemen The Reds - julukan Liverpool - berhasil mendaratkan Keita dari RB Leipzig dengan mahar mencapai 60 juta euro a

Selasa, 23 Okt 2018 23:03Berita Sumut

Berbaur, Kapoldasu Santap Makan Malam dan Hibur Seribuan Supir Angkot

Tidak sekedar tatap muka, silaturahmi seribuan supir angkot dengan Kapoldasu Irjen Pol Agus Andrianto juga diselingi dengan makan malam bersama.

Selasa, 23 Okt 2018 22:40Berita Sumut

Langsung Tatap Muka, Para Supir Angkot Ini Tak Sungkan Rangkul Kapoldasu

Selamat datang pahlawan transportasi, selamat datang di rumah rakyat. Inilah ungkapan Kapolda Sumut Irjen Pol Agus Andrianto SH menyambut kedatangan sopir angkot, taxsi dan nahkoda Kapal se Sumatera Utara di Mapolda Sumut, Selasa (23/10/2018).

Selasa, 23 Okt 2018 20:19Berita Sumut

Buntut Pembakaran Bendera Tauhid, GNPF Sumut Dukung Pembubaran Banser

Lantaran anggota Barisan Ansor Serba Guna (Banser), salah satu organisasi sayap Nahdlatul Ulama, membakar bendera warna hitam yang berlafadz tauhid bertepatan di Hari Santri di Garut pada Minggu (21/10), Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Ulama Sumate

Selasa, 23 Okt 2018 18:30Berita Sumut

Oknum Polisi Penista Agama Diserahkan Ke Kejari Asahan

Kejaksaan Negeri (Kejari) Asahan menerima pelimpahan tahap dua berupa tersangka dan barang bukti kasus dugaan penghinaan terhadap Nabi Muhammad melalui akun media sosial (medsos) Facebook dengan tersangka Aipda Saperio Sahputra Perangin-angin Pinem (4

Selasa, 23 Okt 2018 18:10Nasional

TNI Bersihkan Area Likuifaksi di Balaroa

Kegiatan clearing lokasi di Balaroa bertujuan untuk menghilangkan rasa trauma masyarakat, karena kalau kita biarkan rumah-rumah masih hancur, masyarakat yang datang untuk melihat akan merasa trauma berkepanjangan.

Selasa, 23 Okt 2018 17:55Berita Sumut

Walikota Medan Diharapkan Dukung Pedagang Pasar Jadi Peserta BPJS Ketenagakerjaan

Deputi Direktur Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Wilayah Sumbagut Umardin Lubis, minta dukungan penuh Wali Kota Medan Drs H T Dzulmi Eldin S MSi agar seluruh tenaga kerja baik formal maupun informal yang ada di Kota Medan pes

Selasa, 23 Okt 2018 17:30Berita Sumut

Ijeck Minta Target 10.500 Hektar Peremajaan Perkebunan Sawit Rakyat Terwujud

Target peremajaan perkebunan kelapa sawit rakyat di Sumatera Utara (Sumut) tahun 2018 seluas 10.500 hektar diharapkan segera terealisasi. Untuk itu, Pemerintah Daerah (Pemda) dan stakeholder terkait diminta bersinergi dan berkolaborasi melakukan upaya per

Selasa, 23 Okt 2018 17:07Berita Sumut

Poldasu Secepatnya Limpahkan Sukran Tanjung ke Jaksa

Kasus Sukron J Tanjung yang ditangani oleh Penyidik Subdit II/Harda-Tahbang Direktorat (Dit) Reskrimum Polda Sumut secepatnya dilimpahkan ke Kejaksaan. Sebab, berkas mantan Bupati Tapanuli Tengah (Tapteng) itu telah dinyatakan lengkap (P-21).

Selasa, 23 Okt 2018 17:00Berita Sumut

Kendalikan Peredaran Narkoba, Napi Lapas Tanjung Gusta Dihukum Mati

Egah Halim, narapidan Lapas Tanjung Gusta Medan diganjar pidana mati dari majelis hakim PN Medan. Ia terbukti mengendalikan narkotika jenis pil ekstasi dari dalam Lapas Klas IA Tanjung Gusta Medan.

Selasa, 23 Okt 2018 16:59Nasional

TNI Gelar Lomba Menggambar Bagi Anak-Anak Pengungsi Sulteng

Prajurit TNI dari Batalyon Infanteri Raider 700/Wira Yudha Cakti (WYC) Kodam XIV/Hasanuddin dipimpin Lettu Inf Sahang dan Batalyon Infanteri Para Raider 432/Waspada Setia Jaya (Yonif Para Raider 432/WSJ) Divisi 3/Kostrad dipimpin Kapten Inf Nur Cahyo, men

Selasa, 23 Okt 2018 16:54Nasional

TNI Bantu Bangun Rumah Warga di Desa Senayan Sumbawa Barat

Pasca bencana gempa berkekuatan 7.0 skala richter pada 5 Agustus 2018 lalu, tidak hanya menghancurkan bangunan maupun infrastruktur yang berada di Lombok, Nusa Tenggara Barat, namun juga sebagian wilayah Kabupaten Sumbawa dan Sumbawa Barat ikut terkena da

Selasa, 23 Okt 2018 16:44Berita Sumut

PNS TNI Wilayah Medan Ikut Ujian Dinas dan Penyesuaian Kenaikan Pangkat

Sebanyak 56 orang PNS TNI Wilayah Medan mengikuti seleksi Ujian Dinas Tk I dan Penyesuaian Kenaikan Pangkat Tingkat Sarjana di Aula Transito Ajendam Jalan Abdul Manaf Lubis, Gaperta Medan

Selasa, 23 Okt 2018 16:36Berita Sumut

Istri Seharusnya Disayangi, Oknum PNS Dinas Kehutanan Sumut Malah Menganiaya

Unit Reskrim Polsek Patumbak melakukan penangkapan terhadap Pegawai Negeri Sipil (PNS) Dinas Kehutanan Sumut, berinisial ND ,54, warga Jalan Bajak V Kelurahan Harjosari II, Medan Amplas.