Lagi, Pemkab Tobasa Raih Predikat WTP dari BPK RI

pintor Kamis, 24 Mei 2018 20:45 WIB
mtc/ist
Untuk yang kedua kalinya, pengelolaan keuangan Kabupaten Toba Samosir meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK-RI untuk tahun anggaran 2017.
Sholat Idul Adha 1439 H
MATATELINGA, Tobasa: Untuk yang kedua kalinya, pengelolaan keuangan Kabupaten Toba Samosir  meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK-RI untuk tahun anggaran 2017. 

Sebelumnya tahun 2017, Kabupaten Toba Samosir dibawah kepemimpinan Ir. Darwin Siagian dan Ir Hulman Sitorus menerima WTP untuk tahun anggaran 2016.

Selama kurang lebih 18 tahun sejak berdirinya Kabupaten Toba Samosir pada tahun 1999, ini yang kedua kali Tobasa mendapat opini WTP atas laporan keuangan dari BPK RI. 

LHP atau Laporan Hasil Pemeriksaan keuangan diberikan langsung oleh Kepala BPK Perwakilan Sumut Dra Vincentia Moli Ambar Wahyuni, MM, Ak di Auditorium BPK Sumut di Medan, Kamis (24/5). Didampingi Ketua DPRD Tobasa Ir. Boyke Pasaribu, Bupati Darwin  Siagian sebelumnya menandatangani Berita Acara penyerahan LHP dan ternyata mendapat predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).


Namun hal ini dibantah oleh Pemerintah kabupaten Toba Samosir. Darwin Siagian mengatakan jika perolehan WTP merupakan proses yang lama. "Setiap tahunnya BPK melakukan pemeriksaan. Setiap pemeriksaan mendapatkan rekomendasi yang harus diperbaiki untuk mendapatkan WTP. Jadi rekomendasi beberapa tahun sebelumnya Pemerintah kabupaten Tobasa menanggapi serius dan cepat merespon rekomendasi tersebut. Jadi WTP  merupakan penilaian yang berkesinambungan dari tahun ketahun" ungkap Darwin Siagian. 

Ir. Darwin Siagian mengatakan jika mempertahankan WTP merupakan hal yang tersulit dibanding dengan memperoleh WTP. 

Selanjunya oleh anggota V BPK RI Ir. Isma Yatun MT membacakan nama nama Pemerintah Kab/Kota yang mendapat Opini WTP. 

Dikatakan dari 33 Kab/Kota di Sumut, masih 19 yang menerima LHP, 13 diantaranya mendapat Opini WTP antara lain Pematang Siantar, Asahan, Tapsel, Taput, Dairi, Labura, Labusel, Pakpak Barat, Humbanghas, Tobasa, Samosir, Paluta dan Binjai. Sementara Kab/Kota lainnya masih dalam tahap pemeriksaan BPK.

Sebelumnya Isma Yatun menjelaskan, tujuan pemeriksaan Laporan Keuangan adalah untuk memberi Opini atas Laporan Keungan. Opini berupa pernyataan profesional pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan atas laporan keuangan oleh Pemerintah Kab/Kota.

Menurut peraturan perundang undangan lanjut Isma, kriteria yang digunakan untuk memberi opini terhadap kewajaran Laporan Keuangan yakni kesesuaian laporan keuangan dengan standar akutansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap perundang undangan dan efektivitas sistim pengendalian intern. 

Kemudian dijelaskan pemeriksaan keuangan tidak dimaksudkan untuk mengungkapkan adanya penyimpangan atau fraud (kecurangan) dalam pengelolaan keuangan. Meski demikian diakui jika pemeriksa menemukan penyimpangan, fraud atau pelanggaran terhadap perundang undangan khususnya yang berdampak pada adanya potensi dan indikasi kerugian negara maka harus diungkap dalam LHP.

Dan dalam batas tertentu akan mempengaruhi opini terhadap kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan. "Jadi opini yang diberikan pemeriksa termasuk opini WTP merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran laporan keuangan bukan merupakan jaminan tidak adanya kecurangan ditemui," tegasnya.

Hal ini disampaikan mengingat masih banyak terjadi kesalahpahaman di sebagian kalangan mengenai makna opini WTP oleh BPK.

Ditambahkan, dalam upaya peningkatan kualitas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, Isma menyampaikan beberapa hal penting untuk mendapat perhatian dan perbaikan dari pemerintah kab/kota yakni, terdapat kekurangan kas pada bendahara pengeluaran, aset tetap tidak dapat diyakini kewajarannya karena terdapat perbedaan antara nilai di neraca dengan nilai pendukung, aset disajikan dengan nilai Rp. 0,00; aset tidak didukung rincian memadai serta tanah dibawah ruas jalan dan daerah irigasi belum disajikan dalam neraca serta nilai rehabilitasi aset tetap tidak diatribusikan ke aset tetap perolehan awal. 

Kekurangan volume pekerjaan pada jasa konstruksi dan pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai spesifikasi kontrak. Penatausahaan piutang PBB P2 belum memadai dan belum dilakukan validasi. Terakhir realisasi belanja barang dan jasa tidak dapat diyakini kewajarannya karena tidak menunjukkan kondisi kenyataan serta tidak didukung dokumen yang lengkap dan sah.

Khusus mengenai tindak lanjut oleh DPRD, Isma mengatakan apabila terdapat kekurangjelasan atas isi materi LHP maka DPRD dapat mengusulkan pertemuan konsultasi dengan BPK dalam rangka menjelaskan materi LHP. 
"Pejabat juga wajib menindak lanjuti rekomendasi dalam LHP dan jawaban atau penjelasan disampaikan ke BPK 60 hari setelah LHP diterima," katanya. 

Dalam acara penyerahan LHP hadir Gubsu Tengku Erry Nuradi, Kepala Perwakilan BPKP Sumut Sihar Panjaitan dan lainnya. 

Bupati Tobasa didampingi oleh Kadis Keuangan Thamrin Simanjuntak, Inspektur Wallen Hutahaean, Plt Pertanian Sahat Manullang, Kadis PUPR Darlin Sagala dan Kabag Humas Tulus Hutabarat. 


(mtc/pintor)

Editor: faeza

T#g:
Komentar
Selasa, 21 Agu 2018 23:33Berita Sumut

Kedatangan Kapolda Sumut Agus Andrianto Disambut Pj Gubsu

Kedatangan Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Sumut Irjen Pol Drs Agus Andrianto SH disambut Penjabat Gubernur Sumatera Utara (Pj Gubsu) Drs Eko Subowo MBA yang diwakili Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Sumatera Utara (Sum

Selasa, 21 Agu 2018 23:29Berita Sumut

Bupati Asahan Melantik Jabatan Sekertaris Daerah

Bupati Asahan drs.H.Taufan Gama Simatupang MAP melantik Taufik Zainal Abidin Siregar memangku jabatan Sekertaris daerah, setelah selama kurun waktu tiga bulan lamanya Taufik ZA sebgai pelaksana tehnis

Selasa, 21 Agu 2018 22:59Nasional

Panglima TNI : Paskibraka 2018 Mampu Teruskan Estafet Perjuangan dan Kepemimpinan Bangsa

Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) 2018 diyakini mampu meneruskan estafet perjuangan dan kepemimpinan bangsa di masa mendatang dalam rangka mengisi kemerdekaan dengan pembangunan nasional guna mewujudkan cita-cita luhur bangsa

Selasa, 21 Agu 2018 22:55Berita Sumut

Wakil Wali Kota & Unsur Forkopimda Takbiran di Balai Kota

Wakil Wali Kota Medan Ir H Akhyar Nasution MSi bersama unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah

Selasa, 21 Agu 2018 22:51Berita Sumut

ASN Pemkab.Asahan Qurban 95 Ekor Hewan Ternak Lembu dan 30 Ekor Kambing

Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kabupaten Asahan pada hari raya Idhul Adha 1439 H

Selasa, 21 Agu 2018 22:05Berita Sumut

Bus Sentosa Masuk Jurang Di Tobasa,8 Meninggal, 14 Selamat

Pencarian korban kecelakaan bus Sentosa yang terperosok kedalam jurang di Desa Lumban Rau Tengah diantara Kecamatan Habinsaran dan Kecamatan Nassau Km 24 25, Kabupaten Toba Samosir

Selasa, 21 Agu 2018 21:50Berita Sumut

BD Narkoba Diduga Berlindung Dibalik Kalapas

Proses pembinaan para narapidana nampaknya tak se seram yang dibayangkan. Apalagi terhadap para gembong narkoba perusak generasi bangsa, disebut-sebut kerap mendapatkan keistimewaan di Lapas Narkotika Klas III Langkat

Selasa, 21 Agu 2018 21:41Berita Sumut

Komisi A DPRD Medan BKOW Sumut Layak Pertahankan Lahan Wisma Kartini

Ketua Komisi A DPRD Medan,Andi Lumban Gaol SH menyampaikan dukungan sepenuhnya terhadap Badan Kerjasama Organisasi Wanita(BKOW) Sumut yang mempertahankan lahan Wisma Kartini,untuk tetap dijadikan sebagai tempat berhimpunya Organisasi Wanita di Sumut

Selasa, 21 Agu 2018 21:30Berita Sumut

PDAM Tirtanadi Sedekahkan 13 Ekor Lembu di Hari Raya Idul Adha 1439 H

Sambut Hari Raya Idul Adha 1439 H Tahun 2018 ini, Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara (Sumut), sedekahkan 13 ekor Lembu kepada masyarakat yang berada disekitar Sumber Air dan Instalasi Pengolahan Air PDAM Tirtanadi

Selasa, 21 Agu 2018 21:26Berita Sumut

Polda Sumut Tetapkan Dua Tersangka

Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sumatera Utara (Sumut) resmi menetapkan 2 orang tersangka dalam kasus Operasi Tangkap Tangan

Selasa, 21 Agu 2018 21:00Berita Sumut

Dua Pegawai BP2RD Gelapkan Uang Negara Rp 31 Juta

Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sumatera Utara (Sumut) akhirnya memberikan keterangan resmi terkait Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan terhadap dua pegawai Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) Kota Meda

Selasa, 21 Agu 2018 20:52Berita Sumut

Dinas Pariwisata Petakan Potensi Industri Kreatif di Medan

Pemko Medan melalui Dinas Pariwisata tengah melakukan pemetaan potensi ekonomi kreatif di ibu kota Sumatra Utara ini

Selasa, 21 Agu 2018 19:05Berita Sumut

Dinas PPKB & PP PA Asahan Kurban Tiga Ekor Lembu

Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPKB & PP PA) Kabupaten Asahan, dalam rangka menyambut kedatangan hari raya Idhul Adha 1439 H, menyembelih tiga ekor lembu yang berkualitas baik serta seh

Selasa, 21 Agu 2018 16:40Berita Sumut

Produksi Padi Sumut Diharapkan Capai 7 Ton/Tahun

Program Upaya Khusus (Upsus) Padi, Jagung dan Kedelai (Pajale) diharapkan dapat meningkatkan produksi padi di Provinsi Sumatera Utara (Sumut). Produksi padi tahun 2017 yang mencapai 5,1 ton diharapkan terus meningkat menjadi 7 ton/tahun.

Selasa, 21 Agu 2018 16:00Berita Sumut

Protes Azan Hingga Picu Keributan, Meiliana Dihukum 18 Bulan Penjara

Perbuatan Meiliana ,44, yang memprotes suara azan hingga memicu kerusuhan SARA di Tanjungbalai pada dua tahun lalu diganjar dengan 1 tahun 6 bulan penjara. Putusan ini sama dengan tuntutan yang diajukan oleh tim JPU dari Kejari Tanjungbalai.

Selasa, 21 Agu 2018 15:30Berita Sumut

Pemprovsu Dukung Pengumpulan Koleksi Kayu Indonesia

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mendukung kegiatan pengumpulan koleksi kayu yang ada di Indonesia, khususnya Sumatera Utara. Kegiatan ini diharapkan dapat memberi sumbangsih kepada berbagai kalangan termasuk akademisi, industri, dan masyarakat.