Redaksi Matatelinga Selamat hari Raya Idulfitri 1439 H
  • Home
  • Berita Sumut
  • Pelayanan PDAM TIRTANADI buruk, syarat tipikor, PATEN diminta bertanggung jawab

Pelayanan PDAM TIRTANADI buruk, syarat tipikor, PATEN diminta bertanggung jawab

Robby Kamis, 09 November 2017 18:57 WIB
Matatelinga.com
MATATELINGA, Medan:  Gebraksu yang di gawangi oleh Saharuddin menggelar dialog publik bertajuk "Kisruh PDAM Tirtanadi dan korupsi", Rabu 8/11/2017 lalu di Amaliun Foodcourt jalan Sisingamangaraja Medan.

Dalam forum diskusi tersebut, dikemukakan berbagai permasalahan yang ada di PDAM Tirtanadi dan keluhan masyarakat yang akhir-akhir semakin parah. Bahkan forum menduga oknum pejabat di PDAM Tirtanadi, di indikasikan telah melakukan tindak pidana korupsi.

Atas kondisi yang terjadi di PDAM Tirtanadi saat ini, maka forum meminta agar DR. Ir. H. T. Erry Nuradi, M. Si selaku Gubsu bertanggung jawab.

Saharuddin saat membuka diskusi menyampaikan pendahuluan terkait berbagai permasalahan yang berkembang di PDAM Tirtanadi saat, di buktikan dengan banyaknya kritik tentang kinerja mereka melalui media sosial yang digalang oleh Gebraksu.

"Tidak sedikit warga yang kecewa, bentuk kekecewaan itu ditumpahkan dengan berbagai sikap kritik di Medsos dan aksi rutin tiap hari Jum'at," kata Saharuddin.

Kondisi tsb, bukan hanya soal perbaikan pelayanan, bahkan di perburuk lagi dengan mencuat nya berita-berita dugaan korupsi di PDAM Tirtanadi.

"Rapor Merah" BUMD itu membuat kita miris, mulai dari dugaan korupsi kridit Fiktip, Kasus IPA Martubung, IPA Sunggal dan lainnya. "Uang rakyat yang digelontorkan untuk penyertaan modal", kami meminta untuk masalah ini segera diusut oleh penegak hukum," terang Saharuddin.

Di nilai, ada yang salah soal kenaik tarif bayar air yang dilakukan PDAM Tirtanadi, yang kini telah bergulir di Pengadilan, SK Gubsu No.188.44/732/KPTS/2016 yang ditandatatangani oleh PA'TEN, yang saat ini sedang dilakukan gugatan ke TUN Nomor 89/G/2017/PTUN-Medan.

"Diduga sejumlah regulasi ditabrak atas pemaksaan penaikan tarif itu diantaranya, UU No 25 TTg pelayanan Publik, Perda Provsu No.10/2009, dan Permendagri No.71/2016 jo. No.23/2006," jelas Saharuddin.

Selanjutnya, secara bergantian para narasumber menyampaikan berbagai permasalahan yang ada di tubuh salahsatu BUMD di Sumut tersebut, dimulai oleh M. Jauhari Lubis yang menjabarkan tentang masalah kenaikan tarif yang "dibungkus" dengan kalimat penyesuaian tarif yang dianggap sangat tidak tepat dilakukan.

"Tahun 2010 lalu, ada kenaikan tarif dengan alasan untuk meningkatkan pelayanan, tapi setelah diberlakukan, kualitas pelayanan menjadi lebih buruk," papar Jauhari.

"Katanya dulu naik tarifnya untuk menaikkan kualitas. Pokoknya seluruh keluhan akan mudah diatasi, tapi nyatanya sangat buruk. Kalau pelayanan baik, maka wajar naik. Tapi lihat saja beberapa waktu lalu, rumah masyarakat tidak dialiri air selama beberapa hari. Apakah ini pelayanan yang Paten? Jadi sangat tidak tepat,".

"Saya tegaskan bahwa forum pelanggan menolak kenaikan tarif. Bahkan kami dulu memperjuangkan penghapusan biaya perawatan meteran air,".

Indikasi tipikor di PDAM Tirtanadi terkait, penyertaan modal kepada PDAM Tirtanadi sebesar Rp 246 miliar pada 2013 lalu untuk Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) di Sunggal dan Martubung. Rencananya, dengan uang sebanyak itu akan menutupi kebutuhan air bersih di kawasan Kota Medan. Tapi kenyataannya tidak terlayani juga. Lalu, ada penghapusan hutang atau hapus buku (write off) atas hutang PDAM Tirtanadi.

"Lalu, siapa yang bertanggungjawab atas hutang itu? Siapa yang menagih dan bagaimana kejelasannya?".

Menambahkan apa yang disampaikan Jauhari, Ketua PD Pemuda Muhammadiyah Medan, Eka Putra Zakran mengatakan, bahwa dirinya salahsatu pelanggan PDAM, dirinya sangat dirugikan, sering tidak mandi karena pasokan air tidak masuk ke rumahnya. Bahkan, bila membandingkan tarif air dengan biaya hidup perhati, maka selisihnya sangat jauh.

"Saya beli beras Rp 10 ribu per hari, tapi biaya bayar air sampai Rp 16 ribu per hari. Bagi saya ini sangat memberatkan. Belum lagi kualitas air yang buruk. Jadi kenapa harus dinaikkan?,".

Kemudian Padian Adi Siregar (LPAK) menganggap, bahwa Manajemen di PDAM Tirtanadi saat ini adalah yang paling buruk dalam sejarah. Karena, banyak sekali pelanggaran yang dilakukan terkait pelayanan dan pengambilan keputusan.

"Contohnya, pengelolaan IPAL Sunggal yang hampir 60 persen terbuang kembali ke sungai. Tak hanya itu, keputusan kenaikan tarif dilakukan tidak melalui mekanisme yang semestinya,".

"Mereka menaikkkan tarif tanpa konsultasi publik yang benar, tidak melalui persetujuan dewan pengawas dan tidak berkonsultasi dengan DPRD Sumut. Bahkan dalam Permendagri No 71 ayat 1, selambat-lambatnya harus ditandatangani November tapi dilakukan Desember, belum lagi olahan air yang 60 persen terbuang kembali ke sungai,".

Mengapresiasi gugatan yang dilakukan Muchrid Nasution ke PTUN, class action Peradi ke Pengadilan Negeri (PN) Medan dan Pokja Humas Sumut ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Namun, hal itu juga harus menyasar Gubernur Sumut sebagai orang yang paling bertanggungjawab atas pengelolaan dan pemerintahan.

"Mestinya yang digugat adalah Gubernur karena ini adalah pengelolaan Pemerintah. Tidak mungkin Gubernur Sumut tidak tahu hal ini. Karena tidak mungkin ini terjadi tanpa sepengetahuannya. Maka kita tunggu bagaimana tanggungjawab Gubsu, apakah para direksi akan diganti,".

Dalam paparannya, Rion Aritonang menjelaskan bahwa, dalam Kepres 122 tahun 2015 tentang sistem penyediaan air minum menyatakan bahwa Gubsu sebagai pempinan Pemda harus bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan dan pembinaan bagi perusahaan daerah penyedia air minum. Hal itu tidak dapat dipisahkan.
2. Tidak hanya itu, disharmoni antar direksi yang mengakibatkan lemahnya pengawasan.

"Jadi Gubsu harus bertanggungjawab karena itu memang tugas dia. Lagian, saya mendengar informasi bahwa tidak harmonis hubungan antar direksi, lalu kenapa ini dipaksakan? Sudah sepatutnya ini diganti. Jangan gara-gara mereka yang tidak cocok, masyarakat yang dirugikan. Kita lihatlah sekarang,". Jelasnya.

Oleh karena itu, sambung Rion, harus dimulai penjaringan untuk mengganti posisi direksi. Dia yakin masih banyak orang yang bisa menjalankan perusahaan plat merah itu dengan baik.

Sementara itu, Anggota Komisi C DPRD Sumut, Muchrid Nasution (F-Golkar) alias Coki yang juga selaku salahsatu Pengacara dalam Pokja Humas Sumut menyampaikan dari sudut pandangnya sebagai bagian dari Legislatif, menjelaskan bahwa, pihaknya terpaksa merekomendasikan beberapa nama di PDAM Tirtanadi untuk diajukan ke Gubernur Sumut yang saat itu masih dijabat Gatot Pujonugroho supaya diganti

Kemudian, melihat buruknya kinerja mereka, maka pihaknya juga telah melalukan gugatan ke PTUN Medan.

"Ini bentuk tanggungjawab saya. Makanya dalam kesempatan ini saya sepakat jika Gubsu harus mencopot dirut. Saya banyak sekali mendapat laporan dari konstituen yang mengeluhkan buruknya pelayanan PDAM Tirtanadi,". Paparnya.

4. Sebenarnya Gubsu bisa dipanggil menggunakan hak angket, mengingat saat ini adalah tahun politk, tentunya sangat berat untuk mencari dukungan di tahun politik ini.

Menambahkan apa yang disampaikan oleh para narasumber, anggota Komisi C DPRD Sumut (F-PDIP) sdr. Sutrisno Pangaribuan mengatakan bahwa, dengan berbagai pelanggaran dan kekecewaan terhadap pengelolaan pemerintahan saat ini, maka sebagai wakil rakyat bisa meminta pertanggungjawaban Gubsu.

"Apa yang dikatakan Coki benar. Penggalangan hak-hak yang melekat pada legislator sangat sulit dilakukan karena cukup berat dilakukan di DPRD Sumut, dengan banyaknya pelanggaran itu, seharusnya bisa dilakukan hak angket, tapi seperti yang dibilang Bang Coki tadi, sangat sulit. Tapi sebagai tanggungjawab, maka direksi harus diganti. Apalagi disharmoni itu, maka masyarakat yang dirugikan. Kondisi ini tidak bisa dibiarkan berlarut-larut,". Pungkasnya.

Dalam forum ini Gebraksu mekomendasikan, baik Dirut ataupun Direksi harus di Copot sebab tidak beres mengurus air.

"Makanya, kami tidak akan berhenti untuk mengkritisi demi perbaikan pelayanan,". Tegas Saharuddin.

(Mtc/Robby)
Editor: Amrizal

T#g:Kota MedanPDAM TirtanadiSumutMatatelinga
Komentar
Selasa, 19 Jun 2018 21:40Berita Sumut

Tim Marinir dan Basarnas Dengan Pesawat Hercules Tiba Bandara Silangit

Guna menindak lanjuti pencarian korban Kapal KM Sinar Bangun di perairan Danau Toba, Samosir

Selasa, 19 Jun 2018 19:49Berita Sumut

Pencarian Korban Kapal Karam di Danau Toba Berlangsung 10 Hari

Tim Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) memastikan pencarian korban Kapal Motor (KM) Sinar Bangun yang karam di perairan Danau Toba akan berlangsung selama sepuluh hari.

Selasa, 19 Jun 2018 19:13Berita Sumut

Pemilih Tak Terdaftar Kerawanan di TPS

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) memetakan potensi kerawanan di Tempat Pemungutan Suara (TPS), mencegah pelanggaran pada hari pemungutan suara 27 Juni mendatang. Penduduk belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) menjadi satu indikator keraw

Selasa, 19 Jun 2018 18:04Berita Sumut

Tragedi KM Sinar Bangun, Sihar: Ini Duka Sumut

Calon Wakil Gubernur (Cawagub) Sumatera Utara Sihar Sitorus menyampaikan duka yang mendalam atas tragedi tenggelamnya KM Sinar Bangun di Danau Toba

Selasa, 19 Jun 2018 17:49Berita Sumut

Nurhayati: Masih Menunggu Adik Ipar di Ikut Tenggelam KM Sinar Bangun

Salah seorang korban dengan tenggelamnya Kapal KM Sinar Bangun bernama Nurhayati ,35, warga Karang Sari Simpang Banjiran, Kota Pematangsiantar, sedang menunggu kabar keluarga adiknya yang ikut dalam rombongan penumpang Kapal KM Sinar Bangun

Selasa, 19 Jun 2018 17:34Berita Sumut

Kelompok Komunitas Vespa, Ikut Tenggelam

im gabungan diantaranya Tim SAR, Kepilisian, TNI AL serta yang lainnya terus melakukan penacaraian terhadap korban penumpang Kapal KM Sinar Bangun yang tenggelam belum ditemukan. Hal tersebut dikatakan Kapolres Simalungun AKBP Marudut Liberty Panjaitan.

Selasa, 19 Jun 2018 17:19Berita Sumut

Anggota DPD RI Asal Sumut Tinjau Langsung Lokasi Tenggelamnya KM Sinar Bangun

Para pejabat bayak "berbondong bondong" menuju lokasi kejadian dengan tenggelamnnya kapal KM Sinar Bangun, diantaranya Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI perwakilan Sumatera Utara, Parlindungan Purba meninjau langsung kondisi lokasi di Da

Selasa, 19 Jun 2018 17:04Berita Sumut

Kombatan dan Tim Kuasa Hukum Djoss Laporkan Penyebaran Fitnah ke Polda Sumut

Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Komunitas Banteng Asli Nusantara (Kombatan) Sumatera Utara (Sumut) didampingi Tim Kuasa Hukum Djarot-Sihar (Djoss) menyambangi Polda Sumut untuk membuat laporan terhadap akun media Facebook bernama Kayla Kusmawati yang diduga

Selasa, 19 Jun 2018 16:49Berita Sumut

Trimedya Panjaitan: Warga Harus Bersama Awasi Tindakan Curang

Politisi senior dari PDI Perjuangan, Trimedya Panjaitan menegaskan bahwa pasangan Djarot dan Sihar Sitorus di Pemilihan Gubernur

Selasa, 19 Jun 2018 16:37Berita Sumut

Ombudsman Minta Pengawasan Kapal Laik Layar di Danau Toba Diperketat

Tragedi tenggelamnya KM Sinar Bangun di Danau Toba, Senin (18/6/2018) sore mengundang keprihatinan dari Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara.

Selasa, 19 Jun 2018 16:34Berita Sumut

Tangkap Pelaku Money Politics, Dapat Hadiah Dari Timses Eramas

Perkumpulan Pokja Humas Sumatera Utara himbau relawan dan masyarakat pendukung paslon Gubsu dan Wagubsu nomor urut satu, H. Edi Rahmayadi dan H. Musa Rajekshah untuk ikut mengawasi pelaksanaan Pilgubsu pada hari Rabu tanggal 27 Juni 2018. Bahkan Pokja Hum

Selasa, 19 Jun 2018 16:23Nasional

94 Orang Penumpang KM Sinar Bangun Belum Ditemukan, Ini Identitasnya

Sebanyak 94 orang penumpang KM Sinar Bangun yang karam di Perairan Danau Toba hingga kini masih belum ditemukan. Sedangkan 18 orang dinyatakan selamat dan satu dinyatakan meninggal dunia.

Selasa, 19 Jun 2018 16:19Berita Sumut

Sihar Janji Akan Perhemat Anggaran, Dialokasikan untuk Kesejahteraan Warga

Penggunaan Anggaran Pendapat Belanja Daerah (APBD) Sumatera Utara (Sumut) saat ini lebih dominan digunakan untuk gaji dan belanja pegawai. Hal itu menurut Sihar Sitorus harus dapat ditekan dan menambah anggaran untuk kesejahteraan warga

Selasa, 19 Jun 2018 16:04Berita Sumut

Wali Kota Rayakan Lebaran Bersama Masyarakat Melalui Open House

Wali Kota Medan Drs H T Dzulmi Eldin S MSi bersama istri Hj Rita Maharanai Dzulmi Eldin SH beserta keluarga menggelar open house di hari pertama Hari Raya Idu Fitri 1 Syawal 1439 H bertempat di Rumah Dinas Wali Kota Jalan Sudirman Medan

Selasa, 19 Jun 2018 15:49Berita Sumut

Pawai Takbiran Kenderaan Hias Berlangsung Meriah

Diiringi lantunan gema takbir, Gubsu Ir H T Erry Nuriadi bersama Wali Kota Medan Drs H T Dzulmi Eldin S MSi beserta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Sumut dan Kota Medan melepas pawai takbiran kenderaan hias dalam menyambut datangnya H

Selasa, 19 Jun 2018 15:34Berita Sumut

Wali Kota Shalat Ied Bersama Ribuan Warga

MATATELINGA, Medan:  Wali Kota Medan Drs H T Dzulmi Eldin S MSi bersama ribuan masyarakat melaksanakan Shalat Idul Fitri  1439 H di Lapangan Merdeka Medan, Jumat (15/6) pagi. Bertindak seb