• Home
  • Berita Sumut
  • Pelayanan PDAM TIRTANADI buruk, syarat tipikor, PATEN diminta bertanggung jawab

Pelayanan PDAM TIRTANADI buruk, syarat tipikor, PATEN diminta bertanggung jawab

Robby Kamis, 09 November 2017 18:57 WIB
Matatelinga.com
MATATELINGA, Medan:  Gebraksu yang di gawangi oleh Saharuddin menggelar dialog publik bertajuk "Kisruh PDAM Tirtanadi dan korupsi", Rabu 8/11/2017 lalu di Amaliun Foodcourt jalan Sisingamangaraja Medan.

Dalam forum diskusi tersebut, dikemukakan berbagai permasalahan yang ada di PDAM Tirtanadi dan keluhan masyarakat yang akhir-akhir semakin parah. Bahkan forum menduga oknum pejabat di PDAM Tirtanadi, di indikasikan telah melakukan tindak pidana korupsi.

Atas kondisi yang terjadi di PDAM Tirtanadi saat ini, maka forum meminta agar DR. Ir. H. T. Erry Nuradi, M. Si selaku Gubsu bertanggung jawab.

Saharuddin saat membuka diskusi menyampaikan pendahuluan terkait berbagai permasalahan yang berkembang di PDAM Tirtanadi saat, di buktikan dengan banyaknya kritik tentang kinerja mereka melalui media sosial yang digalang oleh Gebraksu.

"Tidak sedikit warga yang kecewa, bentuk kekecewaan itu ditumpahkan dengan berbagai sikap kritik di Medsos dan aksi rutin tiap hari Jum'at," kata Saharuddin.

Kondisi tsb, bukan hanya soal perbaikan pelayanan, bahkan di perburuk lagi dengan mencuat nya berita-berita dugaan korupsi di PDAM Tirtanadi.

"Rapor Merah" BUMD itu membuat kita miris, mulai dari dugaan korupsi kridit Fiktip, Kasus IPA Martubung, IPA Sunggal dan lainnya. "Uang rakyat yang digelontorkan untuk penyertaan modal", kami meminta untuk masalah ini segera diusut oleh penegak hukum," terang Saharuddin.

Di nilai, ada yang salah soal kenaik tarif bayar air yang dilakukan PDAM Tirtanadi, yang kini telah bergulir di Pengadilan, SK Gubsu No.188.44/732/KPTS/2016 yang ditandatatangani oleh PA'TEN, yang saat ini sedang dilakukan gugatan ke TUN Nomor 89/G/2017/PTUN-Medan.

"Diduga sejumlah regulasi ditabrak atas pemaksaan penaikan tarif itu diantaranya, UU No 25 TTg pelayanan Publik, Perda Provsu No.10/2009, dan Permendagri No.71/2016 jo. No.23/2006," jelas Saharuddin.

Selanjutnya, secara bergantian para narasumber menyampaikan berbagai permasalahan yang ada di tubuh salahsatu BUMD di Sumut tersebut, dimulai oleh M. Jauhari Lubis yang menjabarkan tentang masalah kenaikan tarif yang "dibungkus" dengan kalimat penyesuaian tarif yang dianggap sangat tidak tepat dilakukan.

"Tahun 2010 lalu, ada kenaikan tarif dengan alasan untuk meningkatkan pelayanan, tapi setelah diberlakukan, kualitas pelayanan menjadi lebih buruk," papar Jauhari.

"Katanya dulu naik tarifnya untuk menaikkan kualitas. Pokoknya seluruh keluhan akan mudah diatasi, tapi nyatanya sangat buruk. Kalau pelayanan baik, maka wajar naik. Tapi lihat saja beberapa waktu lalu, rumah masyarakat tidak dialiri air selama beberapa hari. Apakah ini pelayanan yang Paten? Jadi sangat tidak tepat,".

"Saya tegaskan bahwa forum pelanggan menolak kenaikan tarif. Bahkan kami dulu memperjuangkan penghapusan biaya perawatan meteran air,".

Indikasi tipikor di PDAM Tirtanadi terkait, penyertaan modal kepada PDAM Tirtanadi sebesar Rp 246 miliar pada 2013 lalu untuk Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) di Sunggal dan Martubung. Rencananya, dengan uang sebanyak itu akan menutupi kebutuhan air bersih di kawasan Kota Medan. Tapi kenyataannya tidak terlayani juga. Lalu, ada penghapusan hutang atau hapus buku (write off) atas hutang PDAM Tirtanadi.

"Lalu, siapa yang bertanggungjawab atas hutang itu? Siapa yang menagih dan bagaimana kejelasannya?".

Menambahkan apa yang disampaikan Jauhari, Ketua PD Pemuda Muhammadiyah Medan, Eka Putra Zakran mengatakan, bahwa dirinya salahsatu pelanggan PDAM, dirinya sangat dirugikan, sering tidak mandi karena pasokan air tidak masuk ke rumahnya. Bahkan, bila membandingkan tarif air dengan biaya hidup perhati, maka selisihnya sangat jauh.

"Saya beli beras Rp 10 ribu per hari, tapi biaya bayar air sampai Rp 16 ribu per hari. Bagi saya ini sangat memberatkan. Belum lagi kualitas air yang buruk. Jadi kenapa harus dinaikkan?,".

Kemudian Padian Adi Siregar (LPAK) menganggap, bahwa Manajemen di PDAM Tirtanadi saat ini adalah yang paling buruk dalam sejarah. Karena, banyak sekali pelanggaran yang dilakukan terkait pelayanan dan pengambilan keputusan.

"Contohnya, pengelolaan IPAL Sunggal yang hampir 60 persen terbuang kembali ke sungai. Tak hanya itu, keputusan kenaikan tarif dilakukan tidak melalui mekanisme yang semestinya,".

"Mereka menaikkkan tarif tanpa konsultasi publik yang benar, tidak melalui persetujuan dewan pengawas dan tidak berkonsultasi dengan DPRD Sumut. Bahkan dalam Permendagri No 71 ayat 1, selambat-lambatnya harus ditandatangani November tapi dilakukan Desember, belum lagi olahan air yang 60 persen terbuang kembali ke sungai,".

Mengapresiasi gugatan yang dilakukan Muchrid Nasution ke PTUN, class action Peradi ke Pengadilan Negeri (PN) Medan dan Pokja Humas Sumut ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Namun, hal itu juga harus menyasar Gubernur Sumut sebagai orang yang paling bertanggungjawab atas pengelolaan dan pemerintahan.

"Mestinya yang digugat adalah Gubernur karena ini adalah pengelolaan Pemerintah. Tidak mungkin Gubernur Sumut tidak tahu hal ini. Karena tidak mungkin ini terjadi tanpa sepengetahuannya. Maka kita tunggu bagaimana tanggungjawab Gubsu, apakah para direksi akan diganti,".

Dalam paparannya, Rion Aritonang menjelaskan bahwa, dalam Kepres 122 tahun 2015 tentang sistem penyediaan air minum menyatakan bahwa Gubsu sebagai pempinan Pemda harus bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan dan pembinaan bagi perusahaan daerah penyedia air minum. Hal itu tidak dapat dipisahkan.
2. Tidak hanya itu, disharmoni antar direksi yang mengakibatkan lemahnya pengawasan.

"Jadi Gubsu harus bertanggungjawab karena itu memang tugas dia. Lagian, saya mendengar informasi bahwa tidak harmonis hubungan antar direksi, lalu kenapa ini dipaksakan? Sudah sepatutnya ini diganti. Jangan gara-gara mereka yang tidak cocok, masyarakat yang dirugikan. Kita lihatlah sekarang,". Jelasnya.

Oleh karena itu, sambung Rion, harus dimulai penjaringan untuk mengganti posisi direksi. Dia yakin masih banyak orang yang bisa menjalankan perusahaan plat merah itu dengan baik.

Sementara itu, Anggota Komisi C DPRD Sumut, Muchrid Nasution (F-Golkar) alias Coki yang juga selaku salahsatu Pengacara dalam Pokja Humas Sumut menyampaikan dari sudut pandangnya sebagai bagian dari Legislatif, menjelaskan bahwa, pihaknya terpaksa merekomendasikan beberapa nama di PDAM Tirtanadi untuk diajukan ke Gubernur Sumut yang saat itu masih dijabat Gatot Pujonugroho supaya diganti

Kemudian, melihat buruknya kinerja mereka, maka pihaknya juga telah melalukan gugatan ke PTUN Medan.

"Ini bentuk tanggungjawab saya. Makanya dalam kesempatan ini saya sepakat jika Gubsu harus mencopot dirut. Saya banyak sekali mendapat laporan dari konstituen yang mengeluhkan buruknya pelayanan PDAM Tirtanadi,". Paparnya.

4. Sebenarnya Gubsu bisa dipanggil menggunakan hak angket, mengingat saat ini adalah tahun politk, tentunya sangat berat untuk mencari dukungan di tahun politik ini.

Menambahkan apa yang disampaikan oleh para narasumber, anggota Komisi C DPRD Sumut (F-PDIP) sdr. Sutrisno Pangaribuan mengatakan bahwa, dengan berbagai pelanggaran dan kekecewaan terhadap pengelolaan pemerintahan saat ini, maka sebagai wakil rakyat bisa meminta pertanggungjawaban Gubsu.

"Apa yang dikatakan Coki benar. Penggalangan hak-hak yang melekat pada legislator sangat sulit dilakukan karena cukup berat dilakukan di DPRD Sumut, dengan banyaknya pelanggaran itu, seharusnya bisa dilakukan hak angket, tapi seperti yang dibilang Bang Coki tadi, sangat sulit. Tapi sebagai tanggungjawab, maka direksi harus diganti. Apalagi disharmoni itu, maka masyarakat yang dirugikan. Kondisi ini tidak bisa dibiarkan berlarut-larut,". Pungkasnya.

Dalam forum ini Gebraksu mekomendasikan, baik Dirut ataupun Direksi harus di Copot sebab tidak beres mengurus air.

"Makanya, kami tidak akan berhenti untuk mengkritisi demi perbaikan pelayanan,". Tegas Saharuddin.

(Mtc/Robby)
Editor: Amrizal

T#g:Kota MedanPDAM TirtanadiSumutMatatelinga
Komentar
Rabu, 24 Jan 2018 15:45Berita Sumut

Gagal Bertarung Dalam Pilkada 2018, Hailullah Tunjukkan Jiwa Kesatria

Aksi jiwa kesatria diperlihatkan pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Padangsidimpuan yang gagal bertarung di Pikada 2018 ini. Ya, nama Hailullah Harahap dan Amas Muda Hasibuan belakangan ini santer diberitakan.

Rabu, 24 Jan 2018 15:15Berita Sumut

Tak Disetujui Keluarga, Plt Bupati Batubara Undur Diri Dari Pencalonan Pilkada

Bakal calon Bupati Batubara RM Harry Nugroho mengundurkan diri dari pencalonan Pilkada 2018. Alasanya, keluarga dari Plt Bupati Batubara itu tidak memperoleh izin dari pihak keluarga.

Rabu, 24 Jan 2018 15:13Ekonomi

Risiko Politik Lebih Bersifat Psikologis

Seminar yang bertajuk "Merket Outlook 2018" yang digelar di Hotel Grand Aston City Hall Jalan Balai Kota Medan, Sabtu (20/01/2018) menghadirkan 3 pembicara dari latar belakang yang berbeda. Pembicara yang menyampaikan materi pada seminar tersebu

Rabu, 24 Jan 2018 14:00Berita Sumut

Jelang Pilkada 2010, Polres Pakpak Bharat Gelar Apel Kesiapan Sarpras

Polres Pakpak Bharat siap melaksanakan pengamanan Pilkada 2018 secara serentak yang dilaksanakan pada bulan Juni mendatang. Kesiapan ini mereka wujudkan melalui Operasi Mantap Praja 2018, salah satunya dengan memeriksa kelayakan semua kendaraan bermotor

Rabu, 24 Jan 2018 13:05Berita Sumut

PKPA Bermitra dengan Amal Tani Gagas Program Kesejahteraan Anak dan Keluarga

Program CSR Sahabat Anak Yayasan Pusat Kajian dan Perlindungan Anak (PKPA) bekerjasama dengan PT. Amal Tani dan Pemerintah Desa Amal Tani, Kecamatan Serapit, Langkat, mulai gagas program bersama untuk meningkatkan kesejahteraan anak dan keluarga di Desa A

Rabu, 24 Jan 2018 11:40Nasional

Panglima TNI : TNI Harus Mampu Merespon Ancaman Kontemporer

Tentara Nasional Indonesia (TNI) harus bergerak cepat untuk mentransformasi diri menjadi suatu organisasi yang profesional, modern, tangguh, berjiwa satria, militan dan loyal yang disertai kemanunggalan dengan rakyat, sehingga mampu merespon dan menyikapi

Rabu, 24 Jan 2018 11:21Berita Sumut

KPU Sumut Prioritaskan Sosialisasi Pilkada di Lapas dan Rutan

Guna meminimalisir angka golput, KPU Sumatera Utara memprioritaskan sosialisasi Pilkada kepada para narapidana ataupun tahanan yang berada Lapas dan Rutan di Sumatera Utara (Sumut).

Rabu, 24 Jan 2018 11:07Berita Sumut

Berkas Kasus Dugaan Penipuan Mujianto Masih Diteliti Penyidik Kejatisu

Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) mengaku sudah menerima berkas perkara milik Mujianto terkait kasus dugaan penipuan dan penggelapan ‎dari penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum (Dit Reskrimum) Polda Sumut, pada Selasa (23/1) sia

Rabu, 24 Jan 2018 10:55Ekonomi

BEI Medan Dorong Pengusaha untuk Go Public

Seminar yang bertajuk "Merket Outlook 2018" yang digelar di Hotel Grand Aston City Hall Jalan Balai Kota Medan, Sabtu (20/01/2018) menghadirkan 3 pembicara dari latar belakang yang berbeda. Pembicara yang menyampaikan materi pada seminar tersebu

Rabu, 24 Jan 2018 10:15Ekonomi

Menpar Undang Investor China ke 10 Destinasi, Termasuk Danau Toba Lho!

Di Danau Toba sudah ada bandara internasional. Nanti di Yogyakarta juga ada. Di Belitung juga sama. Dengan begitu, investasi yang ditanamkan akan bisa berbalik minimal lima kali lipat

Rabu, 24 Jan 2018 09:51Berita Sumut

Pemuda Muhammadiyah Medan Launching Kantin Ilmiah

Piminan Daerah Pemuda Muhammadiyah (PDPM) Kota Medan melaunching program Kajian Rutin Ilmiah

Rabu, 24 Jan 2018 09:50Lifestyle

Ini Dia Daftar Nominasi Oscar 2018

MATATELINGA : Daftar nominasi penghargaan Oscar 2018 telah diumumkan. Film "The Shape of Water" yang disutradarai Guillermo del Toro berada di urutan teratas dengan 13 nominasi, termasuk Film Terbaik,

Rabu, 24 Jan 2018 09:06Berita Sumut

Tujuh Jemaah Umroh Jatuh di Eskalator Kualanamu

Saat berada di eskalator menuju lobby keberangkatan, tujuh jemaah umroh mengalami insiden di Bandara Kualanamu

Rabu, 24 Jan 2018 08:42Berita Sumut

Tiga Bulan Rianto Bergaya Dengan Sepeda Motor Curiannya

Selama tiga bulan tersangka Slamet Rianto alias Bombat (25) warga dusun IV desa Benteng Jaya kecamatan Sei Balai Kabupaten Batu Bara

Selasa, 23 Jan 2018 20:44Berita Sumut

Walikota Terima Kunjungan Kepala Perwakilan BI Sumut

Walikota Medan, Drs. H.T. Dzulmi Eldin S, MSi menerima kunjungan Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Sumatra Utara, Arief Budi Santoso

Selasa, 23 Jan 2018 20:36Berita Sumut

Walikota Terima Audiensi Dirut KIM

Walikota Medan, Drs. H.T. Dzulmi Eldin S, MSi, menerima audiensi Direktur Utama (Dirut) PT. Kawasan Industri Medan