• Home
  • Berita Sumut
  • Pelayanan PDAM TIRTANADI buruk, syarat tipikor, PATEN diminta bertanggung jawab

Pelayanan PDAM TIRTANADI buruk, syarat tipikor, PATEN diminta bertanggung jawab

Robby Kamis, 09 November 2017 18:57 WIB
Matatelinga.com
MATATELINGA, Medan:  Gebraksu yang di gawangi oleh Saharuddin menggelar dialog publik bertajuk "Kisruh PDAM Tirtanadi dan korupsi", Rabu 8/11/2017 lalu di Amaliun Foodcourt jalan Sisingamangaraja Medan.

Dalam forum diskusi tersebut, dikemukakan berbagai permasalahan yang ada di PDAM Tirtanadi dan keluhan masyarakat yang akhir-akhir semakin parah. Bahkan forum menduga oknum pejabat di PDAM Tirtanadi, di indikasikan telah melakukan tindak pidana korupsi.

Atas kondisi yang terjadi di PDAM Tirtanadi saat ini, maka forum meminta agar DR. Ir. H. T. Erry Nuradi, M. Si selaku Gubsu bertanggung jawab.

Saharuddin saat membuka diskusi menyampaikan pendahuluan terkait berbagai permasalahan yang berkembang di PDAM Tirtanadi saat, di buktikan dengan banyaknya kritik tentang kinerja mereka melalui media sosial yang digalang oleh Gebraksu.

"Tidak sedikit warga yang kecewa, bentuk kekecewaan itu ditumpahkan dengan berbagai sikap kritik di Medsos dan aksi rutin tiap hari Jum'at," kata Saharuddin.

Kondisi tsb, bukan hanya soal perbaikan pelayanan, bahkan di perburuk lagi dengan mencuat nya berita-berita dugaan korupsi di PDAM Tirtanadi.

"Rapor Merah" BUMD itu membuat kita miris, mulai dari dugaan korupsi kridit Fiktip, Kasus IPA Martubung, IPA Sunggal dan lainnya. "Uang rakyat yang digelontorkan untuk penyertaan modal", kami meminta untuk masalah ini segera diusut oleh penegak hukum," terang Saharuddin.

Di nilai, ada yang salah soal kenaik tarif bayar air yang dilakukan PDAM Tirtanadi, yang kini telah bergulir di Pengadilan, SK Gubsu No.188.44/732/KPTS/2016 yang ditandatatangani oleh PA'TEN, yang saat ini sedang dilakukan gugatan ke TUN Nomor 89/G/2017/PTUN-Medan.

"Diduga sejumlah regulasi ditabrak atas pemaksaan penaikan tarif itu diantaranya, UU No 25 TTg pelayanan Publik, Perda Provsu No.10/2009, dan Permendagri No.71/2016 jo. No.23/2006," jelas Saharuddin.

Selanjutnya, secara bergantian para narasumber menyampaikan berbagai permasalahan yang ada di tubuh salahsatu BUMD di Sumut tersebut, dimulai oleh M. Jauhari Lubis yang menjabarkan tentang masalah kenaikan tarif yang "dibungkus" dengan kalimat penyesuaian tarif yang dianggap sangat tidak tepat dilakukan.

"Tahun 2010 lalu, ada kenaikan tarif dengan alasan untuk meningkatkan pelayanan, tapi setelah diberlakukan, kualitas pelayanan menjadi lebih buruk," papar Jauhari.

"Katanya dulu naik tarifnya untuk menaikkan kualitas. Pokoknya seluruh keluhan akan mudah diatasi, tapi nyatanya sangat buruk. Kalau pelayanan baik, maka wajar naik. Tapi lihat saja beberapa waktu lalu, rumah masyarakat tidak dialiri air selama beberapa hari. Apakah ini pelayanan yang Paten? Jadi sangat tidak tepat,".

"Saya tegaskan bahwa forum pelanggan menolak kenaikan tarif. Bahkan kami dulu memperjuangkan penghapusan biaya perawatan meteran air,".

Indikasi tipikor di PDAM Tirtanadi terkait, penyertaan modal kepada PDAM Tirtanadi sebesar Rp 246 miliar pada 2013 lalu untuk Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) di Sunggal dan Martubung. Rencananya, dengan uang sebanyak itu akan menutupi kebutuhan air bersih di kawasan Kota Medan. Tapi kenyataannya tidak terlayani juga. Lalu, ada penghapusan hutang atau hapus buku (write off) atas hutang PDAM Tirtanadi.

"Lalu, siapa yang bertanggungjawab atas hutang itu? Siapa yang menagih dan bagaimana kejelasannya?".

Menambahkan apa yang disampaikan Jauhari, Ketua PD Pemuda Muhammadiyah Medan, Eka Putra Zakran mengatakan, bahwa dirinya salahsatu pelanggan PDAM, dirinya sangat dirugikan, sering tidak mandi karena pasokan air tidak masuk ke rumahnya. Bahkan, bila membandingkan tarif air dengan biaya hidup perhati, maka selisihnya sangat jauh.

"Saya beli beras Rp 10 ribu per hari, tapi biaya bayar air sampai Rp 16 ribu per hari. Bagi saya ini sangat memberatkan. Belum lagi kualitas air yang buruk. Jadi kenapa harus dinaikkan?,".

Kemudian Padian Adi Siregar (LPAK) menganggap, bahwa Manajemen di PDAM Tirtanadi saat ini adalah yang paling buruk dalam sejarah. Karena, banyak sekali pelanggaran yang dilakukan terkait pelayanan dan pengambilan keputusan.

"Contohnya, pengelolaan IPAL Sunggal yang hampir 60 persen terbuang kembali ke sungai. Tak hanya itu, keputusan kenaikan tarif dilakukan tidak melalui mekanisme yang semestinya,".

"Mereka menaikkkan tarif tanpa konsultasi publik yang benar, tidak melalui persetujuan dewan pengawas dan tidak berkonsultasi dengan DPRD Sumut. Bahkan dalam Permendagri No 71 ayat 1, selambat-lambatnya harus ditandatangani November tapi dilakukan Desember, belum lagi olahan air yang 60 persen terbuang kembali ke sungai,".

Mengapresiasi gugatan yang dilakukan Muchrid Nasution ke PTUN, class action Peradi ke Pengadilan Negeri (PN) Medan dan Pokja Humas Sumut ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Namun, hal itu juga harus menyasar Gubernur Sumut sebagai orang yang paling bertanggungjawab atas pengelolaan dan pemerintahan.

"Mestinya yang digugat adalah Gubernur karena ini adalah pengelolaan Pemerintah. Tidak mungkin Gubernur Sumut tidak tahu hal ini. Karena tidak mungkin ini terjadi tanpa sepengetahuannya. Maka kita tunggu bagaimana tanggungjawab Gubsu, apakah para direksi akan diganti,".

Dalam paparannya, Rion Aritonang menjelaskan bahwa, dalam Kepres 122 tahun 2015 tentang sistem penyediaan air minum menyatakan bahwa Gubsu sebagai pempinan Pemda harus bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan dan pembinaan bagi perusahaan daerah penyedia air minum. Hal itu tidak dapat dipisahkan.
2. Tidak hanya itu, disharmoni antar direksi yang mengakibatkan lemahnya pengawasan.

"Jadi Gubsu harus bertanggungjawab karena itu memang tugas dia. Lagian, saya mendengar informasi bahwa tidak harmonis hubungan antar direksi, lalu kenapa ini dipaksakan? Sudah sepatutnya ini diganti. Jangan gara-gara mereka yang tidak cocok, masyarakat yang dirugikan. Kita lihatlah sekarang,". Jelasnya.

Oleh karena itu, sambung Rion, harus dimulai penjaringan untuk mengganti posisi direksi. Dia yakin masih banyak orang yang bisa menjalankan perusahaan plat merah itu dengan baik.

Sementara itu, Anggota Komisi C DPRD Sumut, Muchrid Nasution (F-Golkar) alias Coki yang juga selaku salahsatu Pengacara dalam Pokja Humas Sumut menyampaikan dari sudut pandangnya sebagai bagian dari Legislatif, menjelaskan bahwa, pihaknya terpaksa merekomendasikan beberapa nama di PDAM Tirtanadi untuk diajukan ke Gubernur Sumut yang saat itu masih dijabat Gatot Pujonugroho supaya diganti

Kemudian, melihat buruknya kinerja mereka, maka pihaknya juga telah melalukan gugatan ke PTUN Medan.

"Ini bentuk tanggungjawab saya. Makanya dalam kesempatan ini saya sepakat jika Gubsu harus mencopot dirut. Saya banyak sekali mendapat laporan dari konstituen yang mengeluhkan buruknya pelayanan PDAM Tirtanadi,". Paparnya.

4. Sebenarnya Gubsu bisa dipanggil menggunakan hak angket, mengingat saat ini adalah tahun politk, tentunya sangat berat untuk mencari dukungan di tahun politik ini.

Menambahkan apa yang disampaikan oleh para narasumber, anggota Komisi C DPRD Sumut (F-PDIP) sdr. Sutrisno Pangaribuan mengatakan bahwa, dengan berbagai pelanggaran dan kekecewaan terhadap pengelolaan pemerintahan saat ini, maka sebagai wakil rakyat bisa meminta pertanggungjawaban Gubsu.

"Apa yang dikatakan Coki benar. Penggalangan hak-hak yang melekat pada legislator sangat sulit dilakukan karena cukup berat dilakukan di DPRD Sumut, dengan banyaknya pelanggaran itu, seharusnya bisa dilakukan hak angket, tapi seperti yang dibilang Bang Coki tadi, sangat sulit. Tapi sebagai tanggungjawab, maka direksi harus diganti. Apalagi disharmoni itu, maka masyarakat yang dirugikan. Kondisi ini tidak bisa dibiarkan berlarut-larut,". Pungkasnya.

Dalam forum ini Gebraksu mekomendasikan, baik Dirut ataupun Direksi harus di Copot sebab tidak beres mengurus air.

"Makanya, kami tidak akan berhenti untuk mengkritisi demi perbaikan pelayanan,". Tegas Saharuddin.

(Mtc/Robby)
Editor: Amrizal

T#g:Kota MedanPDAM TirtanadiSumutMatatelinga
Komentar
Senin, 20 Nov 2017 15:57Berita Sumut

UMI Medan Kirim 6 Mahasiswa ke Korea Selatan

MATA TELINGA-MEDAN. Menyahuti undangan dari Korea Selatan, Universitas Methodist Indonesia (UMI) Medan mengirim 6 orang delegasi ke Korea Selatan 15 - 26 Oktober 2017 lalu. Menurut Wakil Rektor IV Bid

Senin, 20 Nov 2017 15:30Berita Sumut

Besok, Kahiyang Bakal Ditabalkan Marga Siregar, Ternyata Ini Alasannya

Pada Selasa (21/11/2017) esok hari, putri Presiden Joko Widodo, Kahiyang Ayu akan ditabalkan marga Siregar di kediaman paman Bobby Jalan Suka Tangkas no 17, Kel. Suka Maju, Kec. Medan Johor.

Senin, 20 Nov 2017 15:00Berita Sumut

Apes, Sudah Ditinggal Kabur Teman, Supardi Diringkus Polisi Saat Pegang Sabu

Apes benar nasib Supardi yang kesehariannya bekerja sebagai tukang cat ini. Sudah ditinggal kabur temannya, warga Jalan Veteran, Pasar VI Gang Hidayah, Desa Manunggal, Kecamatan Labuhan Deli harus berurusan dengan polisi lantaran kepergok membeli sabu.

Senin, 20 Nov 2017 14:15Berita Sumut

Pemko Medan Diminta Tetapkan Kawasan Rawan Bencana

Pemerintah Kota ( Pemko) Medan diminta harus segera menetapkan Kawasan Rawan Bencana dan upaya- upaya pencegahan terhadap bencana alam di kota Medan. Ini seperti disampaikan Ketua Fraksi Gerindra, Surianto dalam Pendapat Fraksi Gerindra DPRD Medan terhada

Senin, 20 Nov 2017 14:00Berita Sumut

Amankan Ngunduh Mantu Putri Jokowi, Polda Sumut Gelar Apel Pasukan

Hajatan pernikahan putri Presiden Indonesia Joko 'Jokowi' Widodo yakni Kahiyang Ayu dengan Bobby Afif Nasution akan dilangsungkan di Bukit Hijau Residence Kompleks Taman Setia Budi Indah, Medan selama tiga hari, mulai 24 sampai 26 Nopember 2017.

Senin, 20 Nov 2017 13:30Berita Sumut

Pembangunan Jalur Pedestrian di Medan Terus Dilanjutkan

Pembangunan jalur pedestrian akan terus dilanjutkan di Kota Medan. Selain memberikan ruang seluas-luasnya bagi para pejalan kaki , keberadaan pedestrian ini juga diharapkan dapat mempermudah para wisatawan baik lokal maupun mancanegara untuk dapat men

Senin, 20 Nov 2017 13:00Berita Sumut

DPRD Medan Sahkan Perda Penanggulangan Bencana

Pimpinan DPRD Medan bersama Walikota Medan melakukan penandatanganan pengesahan Ranperda menjadi Perda Penanggulangan bencana Kota Medan. Penandatanganan dilakukan setelah sembilan Fraksi DPRD Medan menyetujui yang disampaikan melalui pendapat fraksi fra

Senin, 20 Nov 2017 12:35Berita Sumut

DPRD Medan Rombak Susunan Komisi, Berikut Komposisinya

DPRD Medan mengumumkan perubahan susunan komposisi nama nama anggota DPRD Medan di alat kelengkapan dewan banggar, banmus dan komisi komis. Pengumuman ini melalui rapat paripurna DPRD Medan, Senin (20/11/2017).

Senin, 20 Nov 2017 12:30Berita Sumut

Masjid Taqwa Polonia Mau Dijual dan Diruntuhkan, Itu Kabar Hoax

Polemik kepalsuan dari isi akte ikrar wakaf lahan seluas 1.841 meter persegi, yang diatasnya berdiri Masjid Taqwa Jalan Polonia Gang A Kelurahan Polonia, Kecamatan Medan Polonia, Kota Medan semakin berkepanjangan. Pasalnya, penyidik Direktorat Reserse K

Senin, 20 Nov 2017 12:00Berita Sumut

Pemkab Sergai Utus 53 Kafilah pada MTQ ke-XXXVI Tingkat Provinsi Sumatera Utara

ebanyak 53 orang kafilah dan 10 Official pendamping yang akan mewakili Kabupaten Serdang Bedagai (Sergai) secara resmi dilepas oleh Bupati Ir. H. Soekirman untuk mengikuti Musabaqoh Tilawatil Qur'an (MTQ) ke-XXXVI tingakat Provinsi Sumatera Utara (P

Senin, 20 Nov 2017 10:01Nasional

Setnov Langsung Dibawa ke Rutan

Ketua MPR RI Zulkifli Hasan mengatakan saat ini Ketua DPR RI Setya Novanto berpindah "kantor" ke rutan Komisi Pemberantasan Korupsi.

Senin, 20 Nov 2017 10:00Berita Sumut

Sampai 2018, Bupati Targetkan Seluruh Puskesmas di Asahan Dapat Akreditas

Pemerintah Kabupaten Asahan terus berupaya untuk memberikan peningkatan pelayanan kesehatan bagi warga masyarakatnya, hal tersebut seiring dengan visi Kabupaten Asahan yang Religius,Sehat,Cerdas dan Mandiri. Pembangunan kesehatan merupakan salah satu prog

Senin, 20 Nov 2017 10:00Berita Sumut

Dinas Koperasi dan UKM Batubara Beri Pemahaman Perkoperasian

Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Kabupaten Batubara memberikan pemahaman kepada peserta sosialisasi tentang prinsip-prinsip Pemahaman Perkoperasian, Senin(20-11-2017) di Aula RM Al Barokah Jln.Lintas Sumatera Kecamatan Sei Suka, Batubara, ya

Senin, 20 Nov 2017 09:30Berita Sumut

Sepanjang 2017, 329 Laka Lantas Terjadi di Wilkum Polres Asahan, 91 Diantaranya Meninggal Dunia

Sebanyak 319 kasus kecelakaan lalu lintas terjadi sepanjang tahun 2017 di wilayah hukum Polres Asahan. Dari jumlah kecelakaan itu, tercatat 91 orang meninggal dunia.

Senin, 20 Nov 2017 09:00Berita Sumut

Bupati Hadiri Penahbisan dan Peletakan Batu Alas Gereja HKBP Sei Baru

Bupati Serdang Bedagai (Sergai) Ir. H. Soekirman menghadiri acara Penahbisan dan Peletakan Batu Alas Gereja HKBP Sei Baru Ressort Perbaungan Distrik XXIX DS bertempat di HKBP Sei Baru Desa Naga Kisar Kecamatan Pantai Cermin, Minggu (19/11) sore.

Minggu, 19 Nov 2017 20:52Nasional

Panglima TNI : Kerja Sama TNI dan Polri Sangat Strategis Dalam Menjaga NKRI

Keberhasilan pembebasan sandera di Papua adalah bentuk dari kerja sama TNI dan Polri, maka kekompakan dan kebersamaan TNI dan Polri sangat strategis dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan dilihat dunia sebagai sesuatu yang sa