• Home
  • Berita Sumut
  • Pemko Medan Patikan Program Pemerintah Kota Pro Penanggulangan Kemiskinan

Pemko Medan Patikan Program Pemerintah Kota Pro Penanggulangan Kemiskinan

Amrizal Minggu, 14 Januari 2018 13:58 WIB
Google
MATATELINGA, Medan:   Pemerintah Kota Medan terus berupaya untuk meningkatkan program pembangunan kota dengan fokus pada penanggulangan kemiskinan di Kota Medan melalui berbagai program kesejahteraan sosial masyarakat.


Walikota Medan Drs. H T Dzulmi Eldin mengintruksikan perangkat daerahnya agar berkomitmen penuh memprogramkan Rencana Kerja Pemerintah Kota Medan tahun 2018 yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat miskin.

Dirinya mengatakan Pemko Medan telah memiliki program pembangunan masyarakat yang berorientasi pada manfaat program kepada masyarakat miskin melalui Program Penanggulangan Kemiskinan yang kegiatannya ditampung dan tersebar di berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemko Medan.

Diantaranya program kesehatan, program pendidikan, kependudukan, pemberdayaan masyarakat, budi daya peternakan perikanan pertanian, program ekonomi kerakyatan, hingga program Bedah Rumah Aladin yang manfaatnya bisa dirasakan luas bagi masyarakat miskin di Kota Medan.


Kepala Bappeda Kota Medan Ir. Wiriya Alrahman ketika dikonfirmasi, Jumat (12/1) menjelaskan saat ini di Kota Medan terdapat berbagai program nasional maupun program pemerintah daerah yang orientasinya sama-sama untuk penanggulangan kemiskinan.        

Rastra, Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Indonesia Pintar, BPJS, Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Kelompok Usaha Bersama (KUBE) merupakan program dari Pemerintah Pusat. Demikian juga Program Penanggulangan Kemiskinan Pemko Medan, seperti program JKN APBD Kota Medan, penyuluhan, pemberdayaan masyarakat, program ekonomi kerakyatan, program kesehatan, Bedah Rumah  Aladin hingga program pemberian bantuan Seragam Sekolah kepada siswa miskin.

"Tidak semua program penanggulangan kemiskinan tersebut berada dalam tanggung jawab pemerintah kota. Untuk program yang berada di bawah Kementerian, tanggung jawab pelaksanaan berada di bawah Kementerian terkait. Pemko Medan punya batasan tertentu seperti halnya pendataan peneriman bantuan pemerintah pusat. Pemko Medan hanya mengawasi dan mendampingi pelaksanaan program nasional tersebut dilapangan," jelasnya.

Sebagaimana diketahui, data orang miskin penerima bantuan sosial di Kota Medan bukan berasal dari data Pemko Medan, tapi TNP2K di bawah Staff Kepresidenan RI tahun 2015 bekerjasama dengan BPS serta Forum Konsultasi Publik (Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, serta stakeholder di tingkat kelurahan dan kecamatan) yang kemudian diserahkan oleh TNP2K ke Kemensos RI untuk digunakan pada program kesejahteraan sosial.

Data ini setiap semesternya diverifikasi dan divalidasi, apabila ada yang meninggal dunia dihapuskan, namun jika hendak ditambah, tidak otomatis bisa dimasukkan, harus melalui prosedur pengusulan kembali dan dikeluarkan SK nya oleh Menteri Sosial karena kewenangannya ada di sana.

Data dari Bappeda Kota Medan tercatat bahwa jumlah masyarakat miskin Kota Medan yang tertampung sebagai Peserta JKN APBN sebesar 469.417 jiwa, Peserta JKN APBD Kota Medan sebanyak 253.742 jiwa, serta Peserta JKN APBD Provsu sebanyak 47.393 jiwa. Bahkan di tahun 2018 ini ditambah lagi 75.000 jiwa penerima manfaat JKN APBD Kota Medan.

"Hal ini menunjukkan bahwa Program Kerja Pembangunan Pemko Medan pro rakyat untuk penanggulangan kemiskinan," tegas Wiriya.

Hal senada juga diungkapkan Kadis Sosial Endar Sutan Lubis bahwa kewenangan Pemko Medan dalam pendataan warga miskin masih terbatas.

Namun demikian Kadis Sosial Endar Sutan Lubis menyebutkan Pemerintah Kota Medan siap mencarikan solusi penyelesaian terhadap pendataan masyarakat miskin agar semua masyarakat miskin di Kota Medan terfasilitasi.

"Kita telah anggarkan di tahun 2018 ini pendataan, validasi dan verifkasi ulang terhadap data kemiskinan yang ada di Kota Medan, sehingga data itu komprehensif dengan kondisi ril lapangan yang nantinya dapat digunakan untuk dasar pemberian program bantuan kesejahteraan sosial, " kata Kadis Sosial.

            Untuk itu dihimbau bagi masyarakat Kota Medan yang merasa dirinya berhak menerima bantuan sosial namun belum terdata dalam penerima bantuan sosial dari pemerintah pusat, agar segera melaporkan secara resmi ke Dinas Sosial, supaya kita proses datanya dan usulkan agar dia bisa mendapat bantuan sosial tersebut.

Prinsipnya sambung Endar, Pemko Medan siap memfasilitasi pendataan agar masyarakat miskin yang benar-benar layak menerima bantuan sosial terfasilitasi, namun semua harus melalui mekanisme yang ada dari Pemerintah Pusat.

Editor: Amrizal

T#g:Dzulmi EldinMatatelingaPemko Medanpenanggulangan kemiskinan
loading...
Loading...
Komentar
Selasa, 17 Jul 2018 22:00Berita Sumut

Batas Perbaikan Berkas Pendaftaran Bacaleg 22 sampai 31 Juli

Setelah menyatakan menerima tanda pendaftaran Caleg, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumut memberikan, kesempatan masa perbaikan berkas bagi bakal calon Legislatif pada 22- 30 Juli 2018

Selasa, 17 Jul 2018 21:45Berita Sumut

Satu Pelaku Jaringan Narkoba Tewas di Terjang Timah Panas

Satu dari tiga pelaku jaringan narkoba jenis sabu sabu di seputaran Jalan Rakyat Kecamatan Medan Timur, terkapar diterjang peluru Petugas Sat Res Narkoba Polrestabes Medan

Selasa, 17 Jul 2018 21:30Nasional

Lagi, Bakamla Segera Tanam Mangrove di Perbatasan Negeri

Setelah sukses menggelar kegiatan sosialisasi pelayanan publik dan penanaman mangrove di Aceh dan Atambua, kini Badan Keamanan Laut Republik Indonesia

Selasa, 17 Jul 2018 21:15Nasional

Duka “Selimuti” Kontingen Garuda UNIFIL

Berita duka menyelimuti Kontingen Garuda United Nations Interim Forces In Lebanon (UNIFIL) yang sedang melaksanakan tugas misi sebagai pasukan pemelihara perdamaian dunia di Lebanon

Selasa, 17 Jul 2018 21:00Berita Sumut

Pj Gubsu akan Tindaklanjuti Temuan dan Saran Dewan

Penjabat Gubernur Sumatera Utara (Pj Gubsu) Drs Eko Subowo MBA menyampaikan terimakasih kepada seluruh anggota DPRD Sumut atas penyampaian laporan hasil kunjungan kerja (kunker) yang berisi temuan terhadap realisasi pelaksanaan program pembangunan TA 2017

Selasa, 17 Jul 2018 20:50Berita Sumut

Komisi “A” DPRD Asahan Undang Instansi Terkait Soal PT.Varem Sawit Cemerlang.

Komisi “A” DPRD Asahan mengundang instasi terkait serta pihak PTPN IV kebun Pulu Raja terkait persoalan perusahaan pengolahan buah kelapa sawit PT.Varem Sawit Cemerlang yang berada di lingkungan III Aek Loba Pekan ecamatan Aek Kuasan Asahan

Selasa, 17 Jul 2018 20:45Berita Sumut

Wakil Walikota Medan: Kelurahan Laucih Layak Jadi Juara

Perkembangan Kelurahan Laucih ke depan akan lebih maju lagi, karena nantinya di Pasar Induk akan ada pengembangan moda transportasi

Selasa, 17 Jul 2018 20:30Berita Sumut

Cegah Konflik Berkepanjangan, PTPN IV Kebun Pulu Raja Akhirnya Pasang Portal Jalan

Konflik berkepanjangan yang terjadi antara masyarakat di lingkungan VI dan VII kelurahan Aek Loba Pekan Kecamatan Aek Kuasan Asahan dengan manageman PT.Varem Sawit Cemerlang , kini sudah dapat di redam setelah PTPN IV kebun Pulu Raja memasang portal jalan

Selasa, 17 Jul 2018 20:15Berita Sumut

Bupati Karo Pimpin Upacara Pengibaran Bendera dan Parade Senja

Upacara Pengibaran bendera, parade senja dan penurunan bendera Kabupaten Karo Tahun 2018 ini diselengarakan di Lapangan Samura, Kabanjahe pada Selasa pagi (17/7).

Selasa, 17 Jul 2018 20:00Berita Sumut

Kasih Sayang Berawal dari Keluarga

Pemerintah Kota Binjai melaksanakan upacara Hari Kesadaran Nasional yang dirangkaikan dengan peringatan Hari Keluarga Nasional ke 25 di Lapangan Merdeka Binjai, Selasa (17/07/2018). Pada peringatan ini, Walikota Binjai HM Idaham dalam amanatnya mengi

Selasa, 17 Jul 2018 19:40Berita Sumut

Soal Pembelian Lahan Eks PTPN II, Dirut PT ACR Berutang Rp 105 M

Direktur Utama PT Agung Cemara Reality ( ACR) Mujianto ternyata masih berutang Rp 105 miliar kepada PT Erni Putra Terari( EPP)dalam pembelian lahan eks HGU PTPN II seluas 74 hektar di Pasar IV Desa Helvetia.

Selasa, 17 Jul 2018 19:20Berita Sumut

Hakim Tolak Eksepsi Terdakwa Kasus Penodaan Agama di Tanjungbalai

Majelis hakim Pengadilan Negeri Medan menolak eksepsi atau keberatan Meiliana (44), wanita yang menjadi terdakwa perkara penodaan agama yang memicu kerusuhan bernuansa SARA di Tanjung Balai, dua tahun lalu.

Selasa, 17 Jul 2018 18:45Berita Sumut

Apes, Lagi Bagi Hasil Kejahatan, Jambret Ini Diringkus Polisi

Seorang dari dua pelaku jambret diringkus petugas Tim Pegasus Polsek Medan Helvetia saat sedang membagi hasil kejahatannya dibantaran sungai Jalan Gatot Subroto Medan tepatnya didepan Universitas Panca Budi, Selasa (17/7).

Selasa, 17 Jul 2018 18:30Berita Sumut

Sekdaprovsu Ingatkan Pentingnya PAD Bagi Pembangunan Sumut

Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara (Sekdaprovsu) Dr Ir Hj R Sabrina MSi mengatakan meningkatnya pendapatan asli daerah (PAD) sangat penting untuk meningkatkan pembangunan di Sumatera Utara (Sumut), yang tujuannya untuk kesejahteraan masyarakat.

Selasa, 17 Jul 2018 18:15Berita Sumut

Buku Tentang Haji Diharapkan dapat Menambah Pengetahuan Para Calon Jamaah Haj

Wali Kota Medan Drs. H. T Dzulmi Eldin S, MSI berharap Peluncuran Buku tentang haji yang berjudul "Haji dan Peran Jamaah Haji dalam Percepatan Pembangunan" karya Prof Dr Syahrin Harahap dapat menambah pengetahuan dan menjadi pedoman para calon

Selasa, 17 Jul 2018 18:00Berita Sumut

Pj Gubsu Harapkan ASN Dukung Program Pembangunan di Sumut

Penjabat Gubernur Sumatera Utara (Pj Gubsu) Drs Eko Subowo MBA mengharapkan dukungan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN), terutama di jajaran Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) untuk mensukseskan program pembangunan di Sumatera Utara (Sumut).