MATATELINGA, Medan: Pemerintah Provinsi Sumut (Pemprovsu) terus berupaya untuk memenuhi rekomendasi UNESCO agar Geopark Kaldera Toba (GKT) masuk dalam Unesco Global Geopark (UGG). Termasuk mempercepat penyelesaian pengerjaan dossier (laporan) GKT yang akan dikirimkan ke Komisi Nasional Indonesia untuk UNESCO (KNIU) pada tanggal 9 Desember ini.
"Tanggal 9 November ini kita akan mengirimkan dossier kepada KNIU dalam hal ini ke Menteri Koordinator Kemaritiman, untuk selanjutnya akan dibuat desain grafisnya dan akan diperbaiki kembali untuk kemudian tanggal 17-20 November akan dikirim ke Unesco," ujar Wagubsu, Nurhajizah Marpaung yang juga Ketua Tim Percepatan GKT dalam Focus Grup Discusion (FGD) yang digelar agar Geopark Kaldera Toba bisa masuk UGG, di kantor Gubsu, Selasa (7/11/2017).
Turut hadir dalam FGD tersebut, Ahli Geologi dari Badan Geologi Bandung, Indio Pratomo, Ketua Badan Pengelola Geopark Kaldera Toba, Alimin Ginting, Dewan Pakar Badan Pengelola Geopark Kaldera Toba, Dirut Badan Pengelola Otorita Danau Toba, Arie Prasetyo, Kadisbudpar Sumut, Elisa Marbun, Kadis Lingkungan Hidup, Hidayati.
Nurhajizah mengatakan, dossier yang akan dikirimkan ke KNIU itu sebelumnya sudah dibahas oleh Menko Kemaritiman, Menteri Pariwisata, Mendikbud, Menteri ESDM juga Badan Geologi. "Selanjutnya setelah dossier dikirim ke Unesco, maka tanggal 21-22 November kita akan roadshow ke lapangan," terang Nurhajizah.
Kemudian pada bulan Desember akan dilakukan kunjungan adviser dari Unesco, untuk itulah akan dilakukan pembenahan di lapangan sampai dengan bulan Maret 2018. Diperkirakan assessment akan dilakukan pihak Unesco pada bulan April 2018 mendatang.
"Semua yang telah kita masukkan dalam dossier kita harapkan dapat direalisasikan di lapangan. Meski pun memang belum 100 persen. Seperti untuk panel informasi itu harus ada 40 yang sudah dapat dibiayai sebanyak 21 panel. Begitu juga seperti gapura harus ada 18 yang sudah dapat dibiayai sebanyak 10. Paling tidak sudah ada separuh yang bisa kita realisasikan," terang Nurhajizah.
Sementara itu, Kadis Lingkungan Hidup Sumut, Hidayati memaparkan saat ini Pemprovsu terus berupaya untuk memenuhi proses aplikasi yang ditentukan pihak Unesco. Seperti mengirimkan dossier ke KNIU dan mengirimkan dossier ke Unesco yang dideadline tanggal 1 Oktober hingga 30 November. Setelah tanggal 1 Desember Unesco akan melakukan pemeriksaan. 1 Mei hingga 15 Agustus 2018 akan dilakukan evaluasi lapangan dan bulan September 2018 baru diketahui apakah GKT masuk mendapatkan rekomendasi UGG atau tidak.
Dalam kesempatan itu, Hidayati memaparkan kalau dossier yang telah dikerjakan tersebut di dalamnya melingkupi rekomendasi yang diminta oleh Unesco diantaranya yakni, adanya identifikasi area, hal yang berkaitan dengan warisan geologi, geo konservasi, aktivitas ekonomi dan rencana bisnis, geo heritage hingga minat dan alasan GKT untuk menjadi UGG. "Untuk mendukung hal ini juga dibutuhkan SDM yang baik terutama SDM yang berada di masing-masing geoarea dan geosite," terang Hidayati.
Ahli Geologi dari Badan Geologi Bandung, Indio Pratomo mengatakan untuk mendukung GKT masuk UGG, maka tim percepatan GKT harus memenuhi 5 rekomendasi Unesco. Kelima rekomendasi ini kata dia yakni adanya aktivasi edukasi terpadu pada masing-masing geoarea dan geosite dengan tema Geopark Supervolcano. Kedua harus ada panel edukasi dan informasi yang lebih focus pada informasi public.
Ketiga diperlukan strategi pemasaran dan promosi (papan petunjuk, peta wisata, website, gapura dan lainnya), keempat pengembangan budaya perlu lebih ditingkatkan dan lebih banyak (desa budaya/situs budaya dan pembangunan culture center di beberapa geoarea dan geosite), serta kelima adanya aktivitas geopark di lapangan harus terjadi pada keempat geoarea/geosite GKT.
"Dossier ini harus disempurnakan dan dilengkapi sesuai dengan data yang telah disepakati sehingga dapat dilakukan pembenahan lapangan," ujar Indio.
Hal lain yang harus dilakukan kata Indio, tim percepatan GKT harus mempersiapkan geosite prioritas untuk melengkapi assessment UGG. "Saran kita tim percepatan harus menetapkan jadwal dan lintasan assessment, mensosialisasikan ke lokasi geosite prioritas dan melengkapi sarana prasarana geosite prioritas. Jadi harus ada manajemen geosite yang menjadi prioritas untuk dikunjungi assessment, terutama geosite yang sudah siap untuk dikunjungi, sehingga tidak harus semua sehingga tidak membuat bingung assessment," terang Indio.
(Mtc/rel)
