Pengamat Hukum USU : Kasus Tamin Sukardi Ada Kejanggalan

Bentuk Tim Teliti Kasus
Faeza/rel Rabu, 07 November 2018 10:01 WIB
Mtc/ist
Kepala Laboratorium Fakultas Hukum USU, Dr Edi Yunara
MATATELINGA, Medan: Sejumlah pakar hukum dari Universitas Sumatera Utara (USU) menilai kasus tindak pidana korupsi penjualan lahan eks HGU PTPN II di Desa Helvetia, Kecamatan Labuhan Deli, Deli Serdang, dengan terdakwa Tamin Sukardi sangat janggal sehingga perlu dilakukan penelitian secara ilmiah.


Kepala Laboratorium Fakultas Hukum USU, Dr Edi Yunara mengungkapkan dalam proses hukum yang terjadi terhadap Tamin Sukardi cukup ganjil. Edi menyebur proses hukumnya bila dikaji dalam teori, menerapkan Crime Control Model yang secara sederhana menekankan kepada asas praduga bersalah.

Artinya, kata Edi, asalkan administrasi sudah cukup maka bisa diproses untuk dilakukan penahanan dan diajukan sidang ke pengadilan. Padahal, lanjut Edi, seharusnya dalam hukum mengedepankan asas praduga tak bersalah. Edi menyatakan hal ini tidak lazim dalam peradilan kita sehingga perlu kajian mendalam tentang fakta hukum.

"Kasus Tamin Sukardi cukup unik, karena yang melawan perbuatan hukum sebenarnya tidak diproses. Malahan, saksi yang dijadikan tersangka yaitu Tamin Sukardi," ungkap Dr Edi Yunara saat memberikan keterangan pers kepada wartawan, Selasa (6/11/2018).


Menurut dia, dalam perkara ini putusan hukum terhadap terdakwa bersumber dari dakwaan jaksa dinilai keliru. Sebagai contoh, sebut Edi, pelakunya satu orang tetapi diterapkan Pasal 55 KUHP. Hal ini jelas bertolak belakang, karena dalam penerapan pasal tersebut cenderung lebih dari satu orang pelakunya.

"Bisa dibilang kecelakaan hukum dalam dunia peradilan di Sumatera Utara. Kalau seperti ini kondisi hukum kita, tentu masyarakat akan takut menjadi saksi karena bakal terlibat lantaran mengetahui. Kondisi hukum seperti itu juga merupakan suatu kemunduran dan sangat bahaya," sebutnya.

Diutarakan Edi, penelitian yang dilakukan ini merupakan inisiatif pihaknya karena melihat perkara itu cukup intens diberitakan media massa. Oleh karenanya, segera dibentuk tim yang berjumlah lima hingga enam ahli hukum dengan latar belakang berbeda seperti hukum pidana, perdata, niaga hingga ekonomi yaitu Prof Syafruddin Kalo, Prof Budiman Ginting, Prof Hasyim Purba dan lainnya.

"Hasil penelitian kami nantinya akan disampaikan ke publik  paling lambat 10 hari ke depan," tuturnya.

Edi menyatakan penelitian yang dilakukan ini merupakan salah satu fungsi keberadaan perguruan tinggi selain pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat. "Nantinya hasil dari penelitian ini jika memungkinkan, maka akan dimasukkan ke dalam jurnal internasional dan berdampak terhadap peringkat USU sendiri," ucapnya.


Ia menambahkan, tidak ada maksud-maksud tertentu apalagi menggiring opini dan bahkan mempengaruhi putusan hakim dalam penelitian tersebut. "Tujuannya tak lain untuk pembelajaran hukum di Sumatera Utara agar kedepannya lebih baik lagi," pungkasnya.

Sebelumnya, kuasa hukum Tamin Sukardi, Fachruddin Rifai menyatakan, putusan majelis hakim Pengadilan Negeri Medan yang memutuskan Tamin Sukardi bersalah melakukan tindak pidana korupsi penjualan lahan eks HGU PTPN II merupakan keliru besar. Menurut Fachruddin, bagaimana mungkin Tamin Sukardi dinyatakan bersalah sementara fakta-fakta dan saksi-saksi yang terkutip ditranskrip pengadilan menyatakan sebaliknya.

Fachruddin menilai, putusan persidangan Tamin Sukardi di Pengadilan Negeri Medan beberapa waktu lalu sangat dipaksakan dan sarat tekanan. "Sangat jelas tekanannya karena sejak awal penanganan kasus di Kejaksaan Agung, Tamin Sukardi yang sudah berumur 75 tahun dengan penyakit jantung kronis ditahan tanpa penangguhan," kata Fachruddin.

Fachruddin mengaku heran dengan sikap Kejaksaan Agung yang terlalu ngototc mengvadili Tamin Sukardi. Padahal, kliennya bukan pihak yang melakukan pengikatan dengan kuasa ahli waris pemegang hak yaitu Tasman Aminoto, yang sudah meninggal dan hanya terlibat sebagai saksi di perjanjian PT Erniputra Terari untuk mengalihkan hak (bukan jual beli) kepada PT Agung Cemara Realty. Selain itu, Tamin Sukardi juga bukan pemegang saham ataupun pengurus di PT Erniputra Terari yang bukan seluruhnya milik keluarga.

"Keterlibatan Tamin Sukardi berdasarkan dakwaan jaksa penuntut umum adalah berkolusi dengan Tasman Aminoto (almarhum) sejak pembuatan surat keterangan ahli waris di 2002.  Sementara, keduanya pertama berkenal di tahun 2006 dan tidak ada satupun saksi di pengadilan yang kenal dengan Tamin Sukardi sebelum itu. "Jadi dimana salahnya Tamin Sukardi," ungkapnya.

Dia juga menyatakan lahan eks HGU PTPN II dimaksud sesungguhnya sudah ada putusan perdata yang berkekuatan hukum tetap yang menyebutkan para ahli waris pemegang hak tahun 1954 adalah pemilik sah atas lahan eks HGU dan sudah dilakukan eksekusi tahun 2011. "Pertanyaannya lagi, apakah penetapan eksekusi oleh pengadilan sudah tidak lagi berharga di negeri ini," ujar Fachruddin.

Ia melanjutkan, adalah fakta hukum bahwa lahan eks HGU tersebut sudah tidak lagi menjadi milik PTPN II dan seharusnya dilakukan hapus buku sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku. Hal ini juga didukung oleh fatwa Pengadilan Tinggi Medan bahwa proses penghapusbukuan merupakan tindakan administrasi yang berlaku secara internal di lingkungan BUMN dan tidak menghalangi proses permohonan hak baru.

"Kita bertanya kenapa "kealpaan" PTPN II dalam menghapusbuku lahan yang sudah dieksekusi oleh pengadilan menjadi masalah Tamin Sukardi," cetus Fachruddin dengan nada heran.

Sebagai informasi, lahan 106 hektar di desa Helvetia yang dipersoalkan telah dilakukan hapusbuku oleh PTPN II pada Desember 2017 setelah memperoleh Legal Opini dari Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara pada Maret 2017. Namun, kata Fachruddin, Kejaksaan Agung malahan mentersangkakan Tamin Sukardi dan menahannya pada 30 Oktober 2017 sehingga sangat ironis bahwa pertimbangan hukum legal opini tersebut juga tidak dihiraukan oleh sesama Korps Adhiyaksa, padahal dalam Pasal 2 ayat 3 UU No 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan, terdapat asas.

Kejaksaan satu dan tidak terpisahkan (openbaar ministerieis een en ondwelbaaren de procurwur generaal aan het hoofd). Namun asas inipun hanya sekedar slogan penghias halaman kantor.

Majelis hakim Pengadilan Negeri Medan bulan Agustus lalu memvonis Tamin Sukardi dengan hukuman 6 tahun penjara dan ganti rugi Rp232 miliar karena melakukan tindak pidana korupsi penjualan lahan eks HGU PTPN II di desa Helvetia, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Atas putusan ini, kuasa hukum Tamin Sukardi mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Medan. (mtc/rel)
Editor: faeza

T#g:kasus tanahMatatelingaPengamat hukumTamin sukardiTerkiniUSU
Komentar
Jumat, 06 Des 2019 07:00Nasional

Papua di Guncang Gempa Warga Terjaga

Warga Ambon yang sedang tertidur dengan nyenyak sempat terjaga dengan Gempa bumi magnitudo 2,9 mengguncang wilayah Ambon, Maluku, pada Jumat (6/12/2019) dini hari.

Jumat, 06 Des 2019 06:45Bola

Sheffield United Harus Mengakui Keunggulan Newcastle

Bermain di Bramall Lane, Inggris, Jumat (6/12/2019) dini hari WIB, Sheffield menyerah dengan skor akhir 0-2. Sheffield United harus mengakui keunggulan Newcastle pada pekan ke-15 Liga Inggris 2019-2020.

Jumat, 06 Des 2019 06:30Berita Sumut

Peringati HUT ke-58, Korps Kowad Kodam I/BB gelar Donor Darah

Korps Wanita Angkatan Darat (Kowad) wilayah Komando Daerah Militer (Kodam) I/Bukit Barisan, melakukan donor darah di kantor Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Medan, Jalan Perintis Kemerdekaan No 35 Medan

Jumat, 06 Des 2019 06:15Berita Sumut

Pelepasan Peserta Binjai Off Road Expedition One 2019

Puluhan peserta Binjai Off Road Expedition One 2019 dilepas oleh perwakilan pengurus IOF cabang kota Binjai, bertempat di pendopo Umar Bakie Binjai, Jalan Veteran Kel. Tangsi, Kec. Binjai Kota

Jumat, 06 Des 2019 06:00Berita Sumut

Eksekutif Sumut Lawatan ke Alor Setar

Tim Tenis Meja Eksekutif Sumatera Utara melakukan lawatan ke Majlis Bandaraya Alor Setar (MBAS) Malaysia, 6-8 Desember 2019. Lawatan ini merupakan pertandingan uji coba untuk meningkatkan tali silaturahim.

Kamis, 05 Des 2019 22:50Ekonomi

JNE Pecahkan Rekor MURI di Hari Ulang Tahunnya yang Ke-29

Pada acara puncak peringatan Hari Ulang Tahun JNE yang ke-29 lebih istimewa dibanding tahun-tahun sebelumnya karena JNE memecahkan Rekor MURI dalam acara bertema “29 Tahun Bersama Indonesia” pada hari Minggu 1 Desember 2019, yaitu Rekor Pembagian Liwetan

Kamis, 05 Des 2019 22:29Berita Sumut

Dekan FP UMI Medan : Junjung Tinggi Sportifitas

Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Pertanian (BEM FP) Universitas Methodist Indonesia (UMI) Medan menggelar acara pertandingan olahraga yang diikuti oleh tim dan perorangan dari lima fakultas yang ada di UMI Medan, Sabtu (30/12/2019).

Kamis, 05 Des 2019 21:57Berita Sumut

Aliansi Wartawan Medan Utara, Mengadakan Sukuran

Aliansi Wartawan Medan Utara ( Awan Mera) mengadakan sukuran bertempat di rumah makan Marine Seafood Cafe di Jalan Kampar Kelurahan Belawan l Kecatan Medan Belawan Kota Medan

Kamis, 05 Des 2019 21:46Berita Sumut

Ribuan Warga Padati Acara Jumpa Fans Pemain Film Sang Prawira Di Kota Kisaran

Ribuan masyarakat Kabupaten Asahan, Kamis (5/12/2019) memadati Irian Supermarket kota Kisaran. Kedatangan warga ke Irian Supermarket tersebut untuk bertemu dengan para pemain film "Sang Prawira", yang dijadwalkan akan datang ke kota Kisaran untu

Kamis, 05 Des 2019 20:30Berita Sumut

Ayo ke Festival Danau Toba 2019

Festival Danau Toba (FDT) kembali digelar dan dipusatkan di Parapat, Kabupaten Simalungun, mulai tanggal 9 - 12 Desember 2019 dengan agenda acara yang menarik dan pemecahan Rekor MURI.

Kamis, 05 Des 2019 20:23Berita Sumut

Ini Dia Pemenang The Voice Methodist 2019

Selain menggelar perlombaan beberapa cabang olahraga, BEM FP UMI Medan juga menggelar acara The Voice Methodist yang diikuti peserta dari lima fakultas yang ada di Universitas Methodist Indonesia Medan. Peserta yang mendaftar sebanyak 8 orang.

Kamis, 05 Des 2019 20:00Berita Sumut

Kunker Komisi V DPR RI ke Sumut, Gubernur Edy Minta Kondisi Jalan Nasional Diperhatikan

Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Provinsi Sumatera Utara

Kamis, 05 Des 2019 19:45Nasional

Panglima TNI Pompa Semangat Juang Timnas Karate Indonesia SEA Games 2019

Panglima TNI Marsekal TNI Dr. (H.C.) Hadi Tjahjanto, S.I.P selaku Ketua Umum PB FORKI menekankan kepada para atlit karateka bahwa karateka-karateka Indonesia sangat siap dan memiliki semangat untuk bertanding yang didasari oleh nilai nilai Pancasila demi

Kamis, 05 Des 2019 19:30Berita Sumut

Wagub Sumut Apresiasi Eco Fashion Week Indonesia 2019

Wakil Gubernur (Wagub) Sumatera Utara (Sumut) Musa Rajekshah mengapresiasi Eco Fashion Week Indonesia 2019 yang diadakan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), melalui Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Terti

Kamis, 05 Des 2019 19:15Berita Sumut

Memakmurkan Mesjid, Kapolsek Sholat Subuh Berjamaah Di Mesjid

Untuk terus memakmurkan mesjid, Kapolsek Pancur Batu, Kompol Faidir Chaniago melaksanakan sholat subuh berjamaah di mesjid Al Ikhlas Desa Baru, Kec. Pancur Batu, Kab. Deli Serdang

Kamis, 05 Des 2019 19:00Berita Sumut

Jelang Natal, Polsek Pancur Batu Koordinasi Dengan Gereja

Menjelang hari besar Natal 2019, jajaran Polsek Pancur Batu yang dipimpin langsung Kapolsek nya, Kompol Faidir Chaniago melaksanakan rapat koordinasi dengan pihak gereja yang ada di Kec. Pancur Batu dan Kec. Sibolangit, Kab. Deli Serdang, Kamis (5/12/2019