Perlu Kreatifitas Penggunaan Dana Desa Menjadi Layak Anak

Mtc/James Selasa, 08 Mei 2018 13:21 WIB
Istimewa
FGD Gunung Sitoli
MATATELINGA, Medan : Dalam upaya mewujudkan seluruh kabupaten/kota menjadi layak anak, Yayasan Pusat Kajian dan Perlindungan Anak (PKPA) meminta gubernur dan Bupati/Walikota di Provinsi Sumatera Utara untuk menerbitkan aturan mengenai penggunaan alokasi dana desa (ADD) untuk peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan sosial dasar di pedesaan, untuk
menjadi pedoman dalam perencanaan dan penyusunan kegiatan serta anggaran bagi pemerintah dan masyarakat.

Permintaan tersebut disampaikan Direktur Eksekutif PKPA, Keumala Dewi, menindaklanjuti diskusi kelompok terfokus yang dilaksanakan lembaganya di Gunungsitoli, 04/05/2018.


Menurut Keumala Dewi, Pasal 8 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi No. 19/2017 menekankan bahwa desa dalam perencanaan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dibiayai dana desa, dapat mempertimbangkan tipologi desa berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan desa.

"Misalnya peraturan tersebut membuka peluang pemerintah dan masyarakat desa dapat mengelola secara partisipatif kegiatan pelayanan sosial dasar di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan anak, serta pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota masyarakat desa, termasuk bagi penyandang disabilitas" jelasnya.


Keumala Dewi juga menekankan bahwa dalam lampiran pertama peraturan menteri tersebut yaitu dalam point peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan sosial dasar dapat direncanakan kegiatan dan anggaran yang mendukung pelaksanaan desa layak anak sebagai tahap akselerasi kebupatan/kota layak anak.

Menurut Keumala Dewi, kampanye dan promosi hak-hak anak, pelaksanaan keterampilan pengasuhan anak dan perlindungan anak, pengelolaan kegiatan rehabilitasi bagi penyandang disabilitas, pelatihan hak-hak anak maupun kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan masyarakat desa dapat dilakukan menggunakan anggaran dana desa.


"Tentu saja hal tersebut harus direncanakan dan diputuskan sesuai dengan kewenangan desa melalui musyawarah desa. Sehingga jika semua desa mengalokasikan anggarannya untuk kegiatan tersebut maka provinsi Sumatera Utara semakin cepat menjadi provinsi yang layak anak yaitu provinsi dimana anak-anak hidup, tumbuh dan berkembang secara layak" ujar Keumala
Dewi.

Keumala Dewi juga menyampaikan bahwa program-progam yang dilaksanakan PKPA di berbagai kabupaten di Sumatera Utara telah mengadvokasi pemerintah desa dan perusahaan swasta untuk berkolaborasi mengembangkan desa layak anak.


"Di Kabupaten Langkat PKPA telah bekerjasama dengan Pemerintah Desa Amal Tani dan PT. Amal Tani dan di Kabupaten Deli Serdang dengan Pemerintah Desa Damak Malihu dan hari ini, Jumat, 04/05/2018, PKPA menggagasnya di Kota Gunung Sitoli" papar Keumala Dewi memberikan contoh program lembaganya.

Memulai dengan Diskusi

Di Kota Gunungsitoli sendiri, seperti disampaikan Manager PKPA Cabang Nias, Chairidani Purnamawati, SH, dimulai dengan diskusi kelompok terfokus melibatkan berbagai organisasi pernagkat daerah dan lembaga swadya masyarakat.


Menurut Chairidani, pemerintah kabupaten/kota memiliki keterbatasan anggaran dalam mewujudkan kabupatan layak anak sehingga program PKPA memfokuskan pada gerakan memulai dari desa.

"Ya, kita mulai dari desa, karena desa memiliki potensi dan anggaran, tinggal bagaimana mereka dapat kita dampingi mulai dari perencanan sampai proses pelaksanaannya, dan PKPA memiliki kekuatan untuk pendampingan tersebut" papar Chairidani, sembari menyebutkan bahwa PKPA tidak akan menggunakan atau meminta dana desa untuk jasa pendampingan yang mereka
lakukan.


Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa/Keluarahan (PMDK) Kota Gunungsitoli, Arham Duski Hia, dalam sambutan pada diskusi tersebut menyampaikan bahwa prioritas penggunaan dana desa selain pada produk desa, Bumdes, lumbung desa, sarana dan pemberdayaan juga dapat untuk program desa layak anak.

Pembentukan Komite Perlindungan Anak Desa, Forum Anak Desa dan kegiatan-kegitan pengembangan kreatifitas dan bakat anak di desa dapat dilakukan dengan legalitas dan dibawah binaan PKK Desa atau LPM.


"Sumber anggaran desa berasal banyak, ada dari dana desa, ADD dan bagian hasil pajak dan retribusi (BHPR) sehingga dana yang dikelola oleh desa cukup besar dan hal tersebut menjadi peluang untuk meningkatkan gerakan perlindungan anak di setiap desa" ujarnya. 

Mtc/rel
Editor: James P Pardede

T#g:dana desalayak anakPKPA
Komentar
Sabtu, 26 Mei 2018 15:49Berita Sumut

Wakil Wali Kota Serap Aspirasi Warga Melalui Safari Subuh

Wakil Wali Kota Medan Akhyar Nasution melakukan Safari Subuh di Masjid Al Waqif Jalan Sempurna, Kelurahan Sudirejo, Kecamatan Medan Kota, Sabtu (26/5). Selain sahur bersama dengan ratusan warga sekitar, Safari Subuh juga diisi dengan Shalat Subuh berjamaa

Sabtu, 26 Mei 2018 14:32Berita Sumut

BPOM Medan Grebek Pabrik Lengkong Berformalin di Langkat

Balai Besar Pengawasan Obat dan Makan (BBPOM) di Medan berhasil menggrebek pabrik atau produsen lengkong berformalin di Desa Blankahan, Kabupaten Langkat.

Sabtu, 26 Mei 2018 14:12Berita Sumut

Nyambi Jadi Bandar Judi Online, Honorer Pemkab Madina Ini Berurusan dengan Polisi

Seorang pegawai honorer di lingkungan Pemkab Madina berinisika DJS alias Justin (25) harus berurusan dengan aparat penegak hukum. Pasalnya pria itu diringkus karena menyambi sebagai bandar judi Kim online.

Sabtu, 26 Mei 2018 13:37Berita Sumut

Gubsu Erry Safari Ramadhan Bersama Panglima TNI

Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Dr Ir HT Erry Nuradi MSi menghadiri Safari Ramadhan bersama Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto SIP, Jumat (25/5) di Kodam I/Bukit Barisan, Jalan Gatot Subroto, Medan. Ini merupakan safari Ramadhan pertama Panglima TNI

Sabtu, 26 Mei 2018 12:05Nasional

Bertemu Rohan, Aman Mengaku Ditawari Tiga Hal

Aman Abdurrahman mengaku bertemu Head of the International Centre for Political Violence and Terrorism Research Singapura, Rohan Gunaratna pada Desember 2017 lalu.

Sabtu, 26 Mei 2018 12:00Nasional

Imparsial: Definisi Terorisme Ibarat Pedang Bermata Dua

Direktur Imparsial Al Araf menyebut pencantuman 'motif politik' dalam definisi terorisme dalam UU Antiterorisme yang baru disahkan DPR dapat menjadi pedang bermata dua.

Sabtu, 26 Mei 2018 11:54Nasional

Libatkan Anak Dalam Aksi Teorisme, Pelaku Akan Dipidana Lebih Berat

Revisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (UU Antiterorisme) yang baru saja disahkan DPR mengatur sejumlah hukuman baru. Salah satunya pemberatan hukuman bagi pelaku aksi teror yang melibatkan anak.

Sabtu, 26 Mei 2018 11:52Berita Sumut

Membangun Jembatan Hati Melalui Safari Ramadhan

Selain menyemarakkan bulan suci Ramadan, program Safari Ramadan Pemko Medan ini juga menjadi ajang silaturrahmi sekaligus menyampaikan pesan pembangunan juga menyerap aspirasi warga. Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Kota Medan ketika membacakan

Sabtu, 26 Mei 2018 11:46Internasional

Raja Kamboja Terima Dubes RI Baru di Istana

Raja Kamboja Norodom Sihamoni mengharapkan peningkatan hubungan dengan Indonesia di berbagai bidang. Terutama perdagangan, investasi, pariwisata, kebudayaan, industri, ekonomi, teknologi dan kerja sama internasional. Hal tersebut disampaikan raja saat men

Sabtu, 26 Mei 2018 11:33Internasional

Dua Negara Sekutu Angkat Kaki, Menlu Taiwan Undur Diri

Menteri Luar Negeri Taiwan Joseph Wu mengajukan pengunduran diri tak lama setelah Burkina Faso mengumumkan pemutusan hubungan diplomatik dengan negara yang dianggap provinsi pembelot oleh China itu, Kamis (24/5).

Sabtu, 26 Mei 2018 11:25Internasional

Makanan Napi Muslim Mengandung Babi, CAIR Gugat Penjara Alaska

Dewan Hubungan Islam Amerika (The Council on American-Islamic Relations/CAIR) melayangkan gugatan kepada penjara Alaska (The Alaska Departemen of Corrections/DOC) dengan tuduhan membiarkan narapidana (napi) muslim "kelaparan" dan memberikan ma

Sabtu, 26 Mei 2018 11:16Berita Sumut

Gelar Razia Pekat, Polsek Patumbak Amankan 4 Pasangan Mesum

Sebanyak 4 orang pasangan bukan suami istri terjaring dalam operasi penyakit masyarakat (Pekat) yang digelar personil Polsek Patumbak, Jumat (25/5/2018) malam. Para pasangan bukan suami istri ini diamankan dari razia yang digekar di Hotel KUPJ depan RS M

Sabtu, 26 Mei 2018 11:07Internasional

Tak Ingin Rugi, Trump Wacanakan Kembali KTT dengan Kim Jong Un

Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump masih membuka pintu untuk pertemuan dengan Pemimpin Tertinggi Korea Utara Kim Jong Un, meski sebelumnya sudah dibatalkan.

Sabtu, 26 Mei 2018 11:01Ekonomi

Replanting Sawit 2,5 Juta Ha, Luhut Pakai Dana China

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan akan segera merealisasikan tawaran China Development Bank (CDB) yang berminat membiayai program penanaman kembali (replanting) sawit.

Sabtu, 26 Mei 2018 10:58Berita Sumut

AMPI Sumut Siap Sukseskan Program Millennials Nationalism

Dewan Pimpinan Daerah Angkutan Muda Pembaharuan Indonesia (DPD AMPI) Sumatera Utara (Sumut) siap mensukseskan program DPP AMPI yakni Millennials Nationalism menuju generasi muda menyambut Indonesia 4.0. Terkait hal itu, AMPI Sumut berikrar siap berkontrib

Sabtu, 26 Mei 2018 10:52Ekonomi

Bank BUMN Tahan Bunga KPR Meski Suku Bunga Acuan BI Naik

Bank-bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN) agaknya masih menahan diri menaikkan bunga Kredit Pemilikan Rumah (KPR), meski suku bunga acuan Bank Indonesia (BI 7DRRR) mekar 25 basis poin menjadi 4,5 persen.