Perlu Kreatifitas Penggunaan Dana Desa Menjadi Layak Anak

Mtc/James Selasa, 08 Mei 2018 13:21 WIB
Istimewa
FGD Gunung Sitoli
MATATELINGA, Medan : Dalam upaya mewujudkan seluruh kabupaten/kota menjadi layak anak, Yayasan Pusat Kajian dan Perlindungan Anak (PKPA) meminta gubernur dan Bupati/Walikota di Provinsi Sumatera Utara untuk menerbitkan aturan mengenai penggunaan alokasi dana desa (ADD) untuk peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan sosial dasar di pedesaan, untuk
menjadi pedoman dalam perencanaan dan penyusunan kegiatan serta anggaran bagi pemerintah dan masyarakat.

Permintaan tersebut disampaikan Direktur Eksekutif PKPA, Keumala Dewi, menindaklanjuti diskusi kelompok terfokus yang dilaksanakan lembaganya di Gunungsitoli, 04/05/2018.


Menurut Keumala Dewi, Pasal 8 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi No. 19/2017 menekankan bahwa desa dalam perencanaan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dibiayai dana desa, dapat mempertimbangkan tipologi desa berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan desa.

"Misalnya peraturan tersebut membuka peluang pemerintah dan masyarakat desa dapat mengelola secara partisipatif kegiatan pelayanan sosial dasar di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan anak, serta pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota masyarakat desa, termasuk bagi penyandang disabilitas" jelasnya.


Keumala Dewi juga menekankan bahwa dalam lampiran pertama peraturan menteri tersebut yaitu dalam point peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan sosial dasar dapat direncanakan kegiatan dan anggaran yang mendukung pelaksanaan desa layak anak sebagai tahap akselerasi kebupatan/kota layak anak.

Menurut Keumala Dewi, kampanye dan promosi hak-hak anak, pelaksanaan keterampilan pengasuhan anak dan perlindungan anak, pengelolaan kegiatan rehabilitasi bagi penyandang disabilitas, pelatihan hak-hak anak maupun kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan masyarakat desa dapat dilakukan menggunakan anggaran dana desa.


"Tentu saja hal tersebut harus direncanakan dan diputuskan sesuai dengan kewenangan desa melalui musyawarah desa. Sehingga jika semua desa mengalokasikan anggarannya untuk kegiatan tersebut maka provinsi Sumatera Utara semakin cepat menjadi provinsi yang layak anak yaitu provinsi dimana anak-anak hidup, tumbuh dan berkembang secara layak" ujar Keumala
Dewi.

Keumala Dewi juga menyampaikan bahwa program-progam yang dilaksanakan PKPA di berbagai kabupaten di Sumatera Utara telah mengadvokasi pemerintah desa dan perusahaan swasta untuk berkolaborasi mengembangkan desa layak anak.


"Di Kabupaten Langkat PKPA telah bekerjasama dengan Pemerintah Desa Amal Tani dan PT. Amal Tani dan di Kabupaten Deli Serdang dengan Pemerintah Desa Damak Malihu dan hari ini, Jumat, 04/05/2018, PKPA menggagasnya di Kota Gunung Sitoli" papar Keumala Dewi memberikan contoh program lembaganya.

Memulai dengan Diskusi

Di Kota Gunungsitoli sendiri, seperti disampaikan Manager PKPA Cabang Nias, Chairidani Purnamawati, SH, dimulai dengan diskusi kelompok terfokus melibatkan berbagai organisasi pernagkat daerah dan lembaga swadya masyarakat.


Menurut Chairidani, pemerintah kabupaten/kota memiliki keterbatasan anggaran dalam mewujudkan kabupatan layak anak sehingga program PKPA memfokuskan pada gerakan memulai dari desa.

"Ya, kita mulai dari desa, karena desa memiliki potensi dan anggaran, tinggal bagaimana mereka dapat kita dampingi mulai dari perencanan sampai proses pelaksanaannya, dan PKPA memiliki kekuatan untuk pendampingan tersebut" papar Chairidani, sembari menyebutkan bahwa PKPA tidak akan menggunakan atau meminta dana desa untuk jasa pendampingan yang mereka
lakukan.


Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa/Keluarahan (PMDK) Kota Gunungsitoli, Arham Duski Hia, dalam sambutan pada diskusi tersebut menyampaikan bahwa prioritas penggunaan dana desa selain pada produk desa, Bumdes, lumbung desa, sarana dan pemberdayaan juga dapat untuk program desa layak anak.

Pembentukan Komite Perlindungan Anak Desa, Forum Anak Desa dan kegiatan-kegitan pengembangan kreatifitas dan bakat anak di desa dapat dilakukan dengan legalitas dan dibawah binaan PKK Desa atau LPM.


"Sumber anggaran desa berasal banyak, ada dari dana desa, ADD dan bagian hasil pajak dan retribusi (BHPR) sehingga dana yang dikelola oleh desa cukup besar dan hal tersebut menjadi peluang untuk meningkatkan gerakan perlindungan anak di setiap desa" ujarnya. 

Mtc/rel
Editor: James P Pardede

T#g:dana desalayak anakPKPA
loading...
Loading...
Komentar
Jumat, 20 Jul 2018 07:35Berita Sumut

PSI Yakin Rebut 10 Kursi di DPRD Medan

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kini menjadi sorotan publik. Debut perdana pada Pemilu 2019 mendatang, PSI banyak mendaftarkan para Bakal Calon Anggota Legislatif (Bacaleg) dari kaum muda, baik di tingkat DPR RI, DPRD Provinsi maupun DPRD Kabupaten/Kot

Jumat, 20 Jul 2018 07:20Berita Sumut

Mengedepankan Strategi Pencegahan dan Penindakan dan Pelanggaran Yang Cepat dan Profesional

Bawaslu Sumut 2018-2023 Mengedepankan Strategi Pencegahan dan Penindakan dan Pelanggaran Yang Cepat dan Profesional

Jumat, 20 Jul 2018 07:05Berita Sumut

Pemko Medan Gelar Dzikir & Doa Bersama

Pemko Medan menggelar dzikir dan doa bersama di Lapangan Merdeka Medan, Kamis (19/7/2018). Ribuan umat Muslim menghadiri kegiatan yang digelar dalam rangka untuk memperingati Hari Jadi Kota Medan ke-428,

Jumat, 20 Jul 2018 06:50Berita Sumut

Walikota Medan Buka Rapat Kordinasi LKS Tripartit

Pemerintah Kota Medan menyambut baik atas penyelenggaraan rapat koordinasi Lembaga Kerjasama Tripartit (LKS) ini sehingga ke depannya kita dapat membahas berbagai

Kamis, 19 Jul 2018 20:02Berita Sumut

Berbagi Itu Bagian dari Wujud Kepedulian kepada Sesama

Berbagi dengan sesama adalah wujud dari kepedulian terhadap anak panti asuhan dan anak yang kurang beruntung ditengah keluarga kurang mampu.

Kamis, 19 Jul 2018 19:48Berita Sumut

14 Warga Ditetapkan Sebagai Tersangka Kerusuhan di Taput

Penyidik Polres Tapanuli Utara (Taput), menetapkan 14 orang sebagai tersangka dalam aksi yang berakhir pada pengrusakan Kantor Panwaslih Taput di Hutagalung, Tarutung, Senin (16/17/2018) kemarin.

Kamis, 19 Jul 2018 19:25Berita Sumut

Ini Alasan Dirut PTPN II Batalkan SK Persetujuan Penghapusbukuan Tanah 106 Hektar

Direktur Utama( Dirut) PTPN II, Ir Teten Jaka bersama dua anak buahnya mengaku dipanggil dan diperiksa penyidik Kejaksaan Agung( Kejagung) karena dianggap menghambat proses persidangan.

Kamis, 19 Jul 2018 17:15Berita Sumut

Sosialisasi Penguatan Kapasitas Pengelola Pelayanan Informasi Publik

Pemerintah Kota (Pemko) Binjai melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) menggelar kegiatan penguatan kapasitas pengelola pelayanan informasi publik, yang diikuti seluruh pimpinan OPD, dan Kepala Bagian (Kabag), Narasumber yaitu Robinson Simb

Kamis, 19 Jul 2018 17:00Berita Sumut

Walikota Binjai Terima Peserta Pertukaran Pelajar Asal Italia

Walikota Binjai HM Idaham SH Msi menerima kunjungan Emanuele Colombo, remaja asal Italia yang menjadi peserta program pertukaran pelajar kerjasama Bina AntarBudaya dan American Field Service (AFS), di ruang Binjai Command Center Kantor Walikota B

Kamis, 19 Jul 2018 16:45Berita Sumut

Dinsos Sosialisasikan Dana Penerima Bantuan Dari Pemerintah

Sosialisasi Basis Data Terpadu (BDT) atau yang lebih dikenal pemutahiran daftar penerima bantuan di Kecamatan Silaen Kabupaten Tobasa Sumatera Utara pada Kamis siang, 19/7/18 dilaksanakan di Balai Pertemuan Silaen. Dalam pertemuan tersebut hadir 23 kep

Kamis, 19 Jul 2018 16:30Berita Sumut

Bacaleg Pernah Terjerat Hukum Tetap Peroleh SKCK

Meski pernah terjerat kasus hukum, seorang bakal calon legislatif (bacaleg) akan tetap dapat memperoleh Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK).

Kamis, 19 Jul 2018 16:19Berita Sumut

10 Bulan Buron, Polisi Bekuk Pelaku Penganiayaan

Petugas Kepolisian Sektor Lolowau Polres Nias Selatan meringkus seorang tersangka pelaku penganiayaan di Pekan Lolowau Desa Lolowau Kecamatau Lolowau Kabupaten Nias Selatan

Kamis, 19 Jul 2018 16:00Berita Sumut

Suami Kabur, Wanita Ini Diringkus Polisi dalam Kasus Narkoba

Tim pegasus Polsek Pancur Batu mengamankan seorang ibu rumah tangga yang disinyalir mengedarkan narkotika jenis daun ganja kering. Tersangka berinisial W (35) diringkus di dalam rumahnya di Jalan Bunga Kardiol Kel. Ladang Bambu Kec. Medan Tuntungan Medan

Kamis, 19 Jul 2018 15:33Berita Sumut

Sekdaprovsu Tekankan Agar ASN Perhatikan Penulisan Tata Naskah Dinas

Untuk menciptakan tata laksana pemerintahan yang lebih jelas, efektif, efisien dan akuntabel, Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara (Sekdaprovsu) Dr Ir Hj R Sabrina MSi menekankan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) agar memperhatikan penulisan tata na

Kamis, 19 Jul 2018 15:18Berita Sumut

Pj Gubsu Pesan Hindarkan Perbuatan Tercela dan Korupsi

Sebanyak 85 orang CPNS lulusan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) angkatan XXIV 2017 ditempatkan di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) dan 33 kabupaten/kota. Penjabat Gubernur Sumut (Pj Gubsu) Drs Eko Subowo MBA pun berpe

Kamis, 19 Jul 2018 15:00Berita Sumut

Tahanan Rutan Kabanjahe Kabur, Polisi Imbau Serahkan Diri

Polres Tanah Karo hingga saat ini masih memburu Roni Sanjaya Sitepu (36) tahanan Rutan Kabanjahe yang melarikan diri usai sidang di PN Kabanjahe pada Rabu (18/7/2018) kemarin.