Perlu Kreatifitas Penggunaan Dana Desa Menjadi Layak Anak

Mtc/James Selasa, 08 Mei 2018 13:21 WIB
Istimewa
FGD Gunung Sitoli
MATATELINGA, Medan : Dalam upaya mewujudkan seluruh kabupaten/kota menjadi layak anak, Yayasan Pusat Kajian dan Perlindungan Anak (PKPA) meminta gubernur dan Bupati/Walikota di Provinsi Sumatera Utara untuk menerbitkan aturan mengenai penggunaan alokasi dana desa (ADD) untuk peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan sosial dasar di pedesaan, untuk
menjadi pedoman dalam perencanaan dan penyusunan kegiatan serta anggaran bagi pemerintah dan masyarakat.

Permintaan tersebut disampaikan Direktur Eksekutif PKPA, Keumala Dewi, menindaklanjuti diskusi kelompok terfokus yang dilaksanakan lembaganya di Gunungsitoli, 04/05/2018.


Menurut Keumala Dewi, Pasal 8 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi No. 19/2017 menekankan bahwa desa dalam perencanaan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dibiayai dana desa, dapat mempertimbangkan tipologi desa berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan desa.

"Misalnya peraturan tersebut membuka peluang pemerintah dan masyarakat desa dapat mengelola secara partisipatif kegiatan pelayanan sosial dasar di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan anak, serta pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota masyarakat desa, termasuk bagi penyandang disabilitas" jelasnya.


Keumala Dewi juga menekankan bahwa dalam lampiran pertama peraturan menteri tersebut yaitu dalam point peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan sosial dasar dapat direncanakan kegiatan dan anggaran yang mendukung pelaksanaan desa layak anak sebagai tahap akselerasi kebupatan/kota layak anak.

Menurut Keumala Dewi, kampanye dan promosi hak-hak anak, pelaksanaan keterampilan pengasuhan anak dan perlindungan anak, pengelolaan kegiatan rehabilitasi bagi penyandang disabilitas, pelatihan hak-hak anak maupun kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan masyarakat desa dapat dilakukan menggunakan anggaran dana desa.


"Tentu saja hal tersebut harus direncanakan dan diputuskan sesuai dengan kewenangan desa melalui musyawarah desa. Sehingga jika semua desa mengalokasikan anggarannya untuk kegiatan tersebut maka provinsi Sumatera Utara semakin cepat menjadi provinsi yang layak anak yaitu provinsi dimana anak-anak hidup, tumbuh dan berkembang secara layak" ujar Keumala
Dewi.

Keumala Dewi juga menyampaikan bahwa program-progam yang dilaksanakan PKPA di berbagai kabupaten di Sumatera Utara telah mengadvokasi pemerintah desa dan perusahaan swasta untuk berkolaborasi mengembangkan desa layak anak.


"Di Kabupaten Langkat PKPA telah bekerjasama dengan Pemerintah Desa Amal Tani dan PT. Amal Tani dan di Kabupaten Deli Serdang dengan Pemerintah Desa Damak Malihu dan hari ini, Jumat, 04/05/2018, PKPA menggagasnya di Kota Gunung Sitoli" papar Keumala Dewi memberikan contoh program lembaganya.

Memulai dengan Diskusi

Di Kota Gunungsitoli sendiri, seperti disampaikan Manager PKPA Cabang Nias, Chairidani Purnamawati, SH, dimulai dengan diskusi kelompok terfokus melibatkan berbagai organisasi pernagkat daerah dan lembaga swadya masyarakat.


Menurut Chairidani, pemerintah kabupaten/kota memiliki keterbatasan anggaran dalam mewujudkan kabupatan layak anak sehingga program PKPA memfokuskan pada gerakan memulai dari desa.

"Ya, kita mulai dari desa, karena desa memiliki potensi dan anggaran, tinggal bagaimana mereka dapat kita dampingi mulai dari perencanan sampai proses pelaksanaannya, dan PKPA memiliki kekuatan untuk pendampingan tersebut" papar Chairidani, sembari menyebutkan bahwa PKPA tidak akan menggunakan atau meminta dana desa untuk jasa pendampingan yang mereka
lakukan.


Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa/Keluarahan (PMDK) Kota Gunungsitoli, Arham Duski Hia, dalam sambutan pada diskusi tersebut menyampaikan bahwa prioritas penggunaan dana desa selain pada produk desa, Bumdes, lumbung desa, sarana dan pemberdayaan juga dapat untuk program desa layak anak.

Pembentukan Komite Perlindungan Anak Desa, Forum Anak Desa dan kegiatan-kegitan pengembangan kreatifitas dan bakat anak di desa dapat dilakukan dengan legalitas dan dibawah binaan PKK Desa atau LPM.


"Sumber anggaran desa berasal banyak, ada dari dana desa, ADD dan bagian hasil pajak dan retribusi (BHPR) sehingga dana yang dikelola oleh desa cukup besar dan hal tersebut menjadi peluang untuk meningkatkan gerakan perlindungan anak di setiap desa" ujarnya. 

Mtc/rel
Editor: James P Pardede

T#g:dana desalayak anakPKPA
Komentar
Senin, 24 Sep 2018 20:56Berita Sumut

KTP Warga Medan Perjuangan Tak Kunjung Selesai

Masyarakat mengeluhkan pengurusan Kartu Tanda Penduduk (KTP) di Kecamatan Medan Perjuangan. Selain merasa dipersulit, warga juga merasa heran pengurusan KTP bisa lama sekali bahkan sampai beberapa tahun tidak kunjung selesai

Senin, 24 Sep 2018 20:52Nasional

Panglima TNI : Prajurit TNI-Polri Harus Dapat Meredam Isu Jelang Pemilu 2019

Dalam rangka mengantisipasi upaya-upaya yang memecah belah bangsa melalui berbagai isu-isu yang tidak bertanggung jawab dan dapat mengancam stabilitas nasional menjelang Pemilu 2019, seluruh prajurit TNI-Polri tidak boleh terbawa arus tersebut dan harus d

Senin, 24 Sep 2018 19:31Berita Sumut

Dampak Permen Soal Alat Tangkap Ikan, 400 ABK di Belawan Menganggur

Sebanyak 400 orang ABK (Anak Buah Kapal) ikan pukat teri yang berpangkalan di Sundari Jalan TM Pahlawan Kelurahan Belawan l Kecamatan Medan Belawan menjadi pengangguran akibat dampak Permen 71.

Senin, 24 Sep 2018 19:08Berita Sumut

Kapolres Nisel Pimpin Sertijab Kapolsek Pulau-Pulau Batu

Polres Nias Selatan menggelar upacara serah terima jabatan (Sertijab) Kapolsek Pulau-Pulau Batu (Tello) di Aula Simuk Polres Nias Selatan, Jalan Moh. Hatta, Teluk Dalam, Kabupaten Nias Selatan, Sumatera Utara Senin (24/09) siang. Bertindak selaku inspektu

Senin, 24 Sep 2018 18:33Berita Sumut

DPRD Medan Minta Walikota Bongkar Bangunan di Merdeka Walk

DPRD Kota Medan meminta agar Walikota Dzulmi Eldin bertindak tegas membongkar bangunan di seputaran lapangan Merdeka Medan. Pasalnya, keberadaan bangunan restoran dan cafe ditegarai merusak taman ruang terbuka hijau (RTH).

Senin, 24 Sep 2018 18:10Berita Sumut

Sistem Informasi Gistaru Diluncurkan untuk Tingkatkan Kualitas Tata Ruang

Untuk meningkatkan kualitas rencana tata ruang di Indonesia, Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional telah meluncurkan Sistem Informasi Geografis Tata Ruang (Gistaru) yang memungkinkan setiap orang dapat mengakses rencana tata ruang

Senin, 24 Sep 2018 17:56Berita Sumut

Lagi, Pos Lantas dan Papan Reklame di Medan Belawan Ditertibkan

Pemko Medan kembali melanjutkan penataan di Kecamatan Medan Belawan dengan menurunkan tim gabungan, Senin (24/9). Papan reklame bermasalah dan bangunan kios tanpa izin yang di bangun di atas parit maupun pinggiran rel kereta api yang selama ini membuat ke

Senin, 24 Sep 2018 17:39Berita Sumut

Karo Humas Setdaprovsu: Mari Sukseskan MTQN XXVII di Sumut

Seluruh masyarakat dan pihak terkait diajak untuk bersama-sama mensukseskan pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Qur’an Nasional (MTQN) XXVII tahun 2018 yang akan digelar 4-13 Oktober 2018 di Medan dan Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara (Sumut). Karena, MT

Senin, 24 Sep 2018 17:05Berita Sumut

Harga Cabai Mulai Pulih, Sumut Berpeluang Deflasi

Sempat bertahan diatas 35 ribu per kg lebih dari sepekan, harga cabai merah mulai berangsur mengalami pemulihan. Kini cabai merah dijual sekitar Rp 30 ribu per kg. Ada penurunan yang sangat tajam dibandingkan harga menjelang akhir pekan lalu yang sempat b

Senin, 24 Sep 2018 16:40Berita Sumut

Kader PKK Binjai Dibekali Peningkatan Kesadaran Bela Negara

Peningkatan kesadaran bela negara diharapkan mampu meningkatkan dan memantapkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya kesadaran bela negara, dengan tujuan agar nilai-nilai bela negara menjadi landasan sikap dan perilaku dalam kehidupan bermasyarakat, be

Senin, 24 Sep 2018 16:25Berita Sumut

100 Pelaku Usaha Ikut Sosialisasi Pengiriman Paket

Lebih dari 100 pelaku usaha di Sumatera Utara (Sumut) mengikuti kegiatan PT Pos Indonesia Regional 1 terkait Sosialisasi Regulasi Pengiriman Paket Domestik dan Internasional di komplek Pekan Raya Sumatera Utara (PRSU), Senin (24/9).

Senin, 24 Sep 2018 16:10Berita Sumut

KPK Harap Pemko Medan Jadi Pilot Project Penyelanggaraan Katalog Elektronik

Penerapan sistem Katalog Elektronik sangat penting guna mengantisipasi tindak penyimpangan dalam mengadakan barang dan jasa pemerintah, karena melalui sistem ini produk-produk yang dipasarkan adalah produk yang memiliki kualitas dan harga yang sudah memil

Senin, 24 Sep 2018 15:55Berita Sumut

PK5 Pasar Sikambing Ditertibkan, Arus Lalu Lintas Langsung Lancar

Tim gabungan yang dikomandoi Satpol PP Kota Medan menertibkan pedagang kaki lima (PK5) di seputaran Pasar Sei Sikambing Jalan Kapten Muslim Medan, Senin (24/9) pagi. Selain memicu terjadinya kemacetan arus lalu lintas, kehadiran PK5 selama ini membuat k

Senin, 24 Sep 2018 15:30Berita Sumut

Demo di DPRD Sumut, Ratusan Mahasiswa Kecam Aksi Arogansi Polisi

Ratusan mahasiswa dari berbagai universitas di Kota Medan berunjuk rasa di depan Gedung DPRD Sumut, Senin (24/9). Kali ini, ratusan mahasiswa yang mengenakan jas almamaternya mengecam aksi arogan yang dilakukan petugas kepolisian terhadap aksi mahasiwa p

Senin, 24 Sep 2018 15:15Berita Sumut

Ternyata Perempuan Medan Sangat Antusias Berpolitik

Kendala - kendala yang dihadapi calon legislatif (caleg) dalam mengikuti ranah politik terungkap dalam Pelatihan Politik Potensial Calon Legislatif Dan Calon Kepala Daerah Di Provinsi Sumatera Utara di Aula Raja Inal Siregar Lantai II Kantor Gubernur Su

Senin, 24 Sep 2018 15:00Berita Sumut

Belasan Kali Beraksi, Kawanan Begal Sadis Ini Akhirnya Diringkus Polisi

Tim Pegasus Polsek Sunggal meringkus kawanan begal sadis yang kerap beraksi di Medan. Dalam pengungkapan ini, polisi meringkus 9 orang tersangka dan 10 unit sepeda motor yang diduga hasil kejahatan.