• Home
  • Berita Sumut
  • Pilkada Serentak 2018 Berkualitas Bukan Lagi Berpatokan pada 'Isi Ni Tas'

Pilkada Serentak 2018 Berkualitas Bukan Lagi Berpatokan pada 'Isi Ni Tas'

James P Pardede Rabu, 11 April 2018 09:28 WIB
Istimewa
deklarasi Pilkada Gubsu menolak Politik Uang dan Berita Hoax
Batara KC Pangaribuan, mahasiswa fakultas ekonomi Universitas Methodist Indonesia (UMI) Medan yang juga Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) tersenyum sendiri saat melihat status Facebook seseorang yang menjelekkan salah satu pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur. Berita hoax yang disebar sedemikian rupa dengan editan foto yang terlihat seperti asli di-tag ke puluhan orang.

Oleh : James P Pardede

"Status seperti ini kalau ditanggapi dengan emosi bisa menjadi sumber keributan dan perpecahan antara yang satu dengan yang lain. Saya dengan teman-teman anggota BEM selalu mengingatkan agar tidak mudah terpancing dengan berita-berita hoax atau status provokatif yang ketika kita membacanya bisa tersulut emosi atau marah. Menahan diri untuk tidak menanggapinya akan lebih baik," kata Batara Pangaribuan.



Selain masalah berita hoax dan status provokatif, kata Batara mahasiswa sebagai agent of change juga harus menjunjung tinggi proses demokrasi yang bersih, jujur, adil dan terhindari dari money politic (politik uang). Kalau masyarakat kita masih berpatokan pada istilah nomor piro wani piro atau memilih seseorang karena uangnya, maka negeri ini tidak akan pernah terbebas dari permasalahan korupsi. Politik uang ini nantinya yang menyebabkan calon yang berhasil duduk merasa terbeban dengan uang yang telah ia keluarkan selama sosialisasi dan kampanye.

"Harapan kita pada Pilkada Gubernur Sumatera Utara 27 Juni nanti masyarakat kita sudah lebih dewasa dalam berdemokrasi dan menentukan siapa pemimpin yang benar-benar memiliki kepedulian terhadap masyarakat yang dipimpinnya," tandas Batara.



Apa yang disampaikan Batara, tak jauh berbeda dengan sebuah joke yang pernah penulis dengar, yang mengatakan kalau mau maju menjadi calon kepala daerah (Gubernur, Bupati dan Walikota) tidak cukup hanya memiliki kualitas, kapasitas, kapabilitas tapi juga 'isi ni tas' (uang). Celotehan ini tersimpan di otak penulis dan mencoba mencermatinya dengan seksama. Apa benar harus ada isi ni tas (uang) baru bisa maju menjadi salah satu bakal calon kepala daerah?

Pilkada berkualitas memang tidak akan pernah terpisahkan dengan uang, hanya saja penggunaannya harus tepat sasaran dan bukan untuk membeli suara masyarakat agar memilih salah satu pasangan calon. Politik uang seperti ini sudah berlangsung sangat lama di negeri ini, hanya saja tidak terlalu di ekspose dan dimunculkan ke permukaan.



Itu sebabnya, untuk mengantisipasi berita hoax, kampanye hitam dan politik uang, Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Sumatera Utara menggelar acara Deklarasi Kampanye Damai di Taman Budaya Sumut, Jalan Perintis Kemerdekaan Medan pada pertengahan Februari 2018 lalu.

Dalam deklarasi kampanye damai ini, dua pasangan calon yang maju pada Pilgubsu 2018, pasangan nomor urut 1 Edy Rahmayadi-Musa Rajeckshah (Ijeck) dan pasangan nomor urut 2 Djarot Saiful Hidayat-Sihar Sitorus membaca deklarasi kampanye damai bersama-sama. Pembacaan dipimpin langsung Ketua KPUD Sumut Mulia Banurea.



Satu, berjanji siap menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Dua, siap melaksanakan kampanye yang damai, demokrasi, dan mengedukasi dalam rangka mewujudkan kedaulatan pemilih, dan ketiga, masing-masing pasangan calon di Pilkada Sumut 2018 siap melaksanakan kampanye tanpa hoax, politisasi Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan (SARA), serta politik uang. Dan yang keempat, masing-masing pasangan calon tunduk dan patuh terhadap peraturan perundangan-undangan yang berlaku di Indonesia.

Setelah pembacaan deklarasi, masing-masing Paslon, Ketua dan Sekretaris Tim Pelaksana Kampanye Pasangan calon menandatangani deklarasi kampanye damai Pilgub Sumut 2018. Ini artinya, dua pasangan calon, tim pemenangan dan tim suksesnya harus benar-benar dalam menjalankan deklarasi ini agar tidak menodai sistem demokrasi yang telah kita sepakati bersama.



Sukses tidaknya sebuah pelaksanaan tahapan pemilihan kepala daerah juga ikut dipengaruhi angka partisipasi pemilih yang mau datang ke tempat pemungutan suara (TPS) untuk menyalurkan suaranya. Partisipasi pemilih di Sumatera Utara dapat terbilang rendah. Pada Pilgub 2013 silam, partisilasi pemilih Sumut hanya sebesar 48 persen.

Dari angka ini menunjukkan bahwa separuh dari warga Sumut memilih untuk tidak berpartisipasi menentukan calon pemimpinnya lima tahun ke depannya. Mengantisipasi hal ini, KPU Sumut telah merancang cara untuk mendongkrak angka partisipasi pemilih pada agenda Pilgubsu 2018.



"Kita punya cara baru untuk mendongkrak angka partisipasi pemilih pada Pilkada 2018 ini. Sistem kita adalah mendatangi langsung para pemilih dan mensosialisasikan arti pentingnya menyalurkan hak suara dalam menentukan pemimpin lima tahun ke depan," kata Komisioner KPU Sumut Benget Silitonga di Medan beberapa waktu lalu.

Sosialisasi tentang agenda Pilkada ini, lanjut Benget Silitonga juga disampaikan kepada penyandang cacat, kaum difabel dan disabilitas, tunanetra serta pemilih pemula agar menyalurkan hak suaranya pada Pilkada 2018 dan Pemilu pada 2019 mendatang.

"Surat edaran dari KPU RI juga sudah kita sosialisasikan, dimana akses bagi penyandang cacat dan disabilitas untuk menjangkau TPS tetap harus menjadi perhatian penyelenggara. Hal ini kita lakukan untuk lebih menyadarkan masyarakat tentang arti pentingnya menyuarakan hak pilih," tandasnya.



Salah seorang penyandang disabilitas David Sitorus meminta agar pemerintah dan KPU dalam melakukan sosialisasi yang merata dan benar-benar tepat sasaran.

Daftar Pemilih Sementara

Dalam rapat pleno penetapan Daftar Pemilih Sementera (DPS) yang disampaikan KPUD Sumut, DPS Sumut tahun 2018 sebanyak 9.202.967 pemilih dan akan mencoblos di 27.465 TPS yang tersebar di 6.110 desa/kelurahan dari 33 kabupaten/kota di Sumatera Utara.

Dari jumlah DPS ini, kata Benget Silitonga sebagian diantaranya adalah penyandang cacat dan pemilih pemula. Akses bagi mereka tetap harus menjadi perhatian penyelenggara untuk memberikan kemudahan bagi mereka dalam menyalurkan hak suaranya.



DPS di atas satu juta jiwa ada di Kota Medan 1.513.835 pemilih dan Kabupaten Deliserdang 1.170.543 pemilih. Sedangkan daerah yang paling sedikit adalah Kabupaten Pakpak Bharat 33.421 pemilih dan Kabupaten Nias Barat dengan 56.982 pemilih. DPS daerah lainnya, Kabupaten Tapanuli Tengah 199.191, Tapanuli Utara 207.241, Tapanuli Selatan 222.399, Nias 90.712, Langkat 705.769, dan Karo 238.296 pemilih. Simalungun 615.668, Asahan 487.331, Labuhan Batu 274.350, Dairi 190.979, Toba Samosir 124.412, Mandailing Natal 283.096, Nias Selatan 197.323, dan Humbang Hasundutan 123.716.

Kabupaten Samosir 90.128, Serdang Bedagai 447.873, Batubara 284.231, Padang Lawas Utara 150.824, Padang Lawas 153.820, Labuhan Batu Selatan 183.312, Labuhan Batu Utara 237.951, dan Nias Utara 88.729 pemilih. Kota Pematang Siantar 169.964, Sibolga 62.185, Tanjung Balai 106.378, Binjai 176.781, Tebing Tinggi 99.970, Padang Sidempuan 136.022, dan Gunung Sitoli 84.485 pemilih.



DPS ini menurut Ketua KPUD Sumut, Mulia Banurea masih mengalami perubahan ketika masyarakat aktif dalam memberikan respon positif melakukan pengecekan sampai nantinya ada daftar pemilih sementara hasil perbaikan (DPSHP), kemudian ditetapkan menjadi daftar pemilih tetap (DPT).

Tahapan demi tahapan yang dijalankan penyelenggara (KPU dan Bawaslu) pada akhirnya bertujuan untuk mewujudkan demokrasi yang bersih, jujur, transparan dan akuntabel. Menyikapi hal ini, Ketua KPU RI Arief Budiman selalu mengingatkan penyelenggara agar tidak bermain-main dengan tugas yang diemban. Penyelenggara selalu diingatkan untuk mensukseskan pelaksanaan pilkada serentak yang berkualitas dan tidak mudah tergoda dengan uang.

Tidak hanya penyelenggara, Gubernur Sumatera Utara Dr. Ir. H. Tengku Erry Nuradi, M.Si juga mengingatkan seluruh apratur sipil negara (ASN) dilingkungan pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan kabupaten/kota yang ikut menggelar pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 27 Juni 2018 nanti agar tidak berpihak kepada salah satu pasangan calon.



"Saya mengimbau semua ASN netral dalam Pilkada dan tidak berpihak kepada salah satu pasangan calon. Kita harus bersikap profesional dan tidak menjelek-jelekkan calon lain dalam kampanye. Semua orang punya hak dan punya pilihan masing-masing," tegasnya.

Sekaitan dengan masih adanya oknum-oknum tertentu yang menginginkan perpecahan, Kapolda Sumut, Irjen Pol Paulus Waterpauw meminta masyarakat agar menghindari isu SARA dan konflik sosial serta menjaga kekondusifan di daerahnya masing-masing.

"Keberagaman harus dijaga sedemikian rupa. Kemajemukan masyarakat Sumut sudah terkenal dan Sumut adalah miniatur Indonesia. Dalam masa sosialisasi dan kampanye, tidak dipungkiri akan ada kecurangan atau black campaign, money politic baik secara terang-terangan atau tersembunyi. Ini akan mengganggu tahapan penyelenggaraan Pilkada. Pelaku yang melakukan kampanye hitam dan menyebarkan berita hoax akan kita tindak tegas," tandas Paulus.

Kapolda juga mengimbau pasangan calon, pendukung, mahasiswa dan seluruh elemen masyarakat untuk sama-sama menjadikan Pilkada Sumut menjadi pilkada yang damai dan pilkada yang berkualitas.



Seperti disampaikan Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan UMI Medan Jhoni Maslan Hutapea, pilkada serentak yang berkualitas tidak lagi berpatokan pada 'isi ni tas' atau uang.

"Masyarakat kita saat ini sudah semakin cerdas dalam menentukan pilihannya. Siapa pun gubernurnya, atau siapa pun yang nantinya terpilih memimpin Sumut lima tahun ke depan, harapan masyarakat adalah Sumut aman bagi dunia usaha dan pembangunan bisa merata ke seluruh wilayah," kata Hutapea.

* Tulisan ini diikursertakan dalam Lomba Karya Tulis bagi jurnalis tahun 2018 dalam rangka hari jadi ke-70 Provinsi Sumatera Utara tahun 2018
Editor: Amrizal

T#g:DJOSSERAMASGubsupilkada serentak
Komentar
Selasa, 24 Apr 2018 19:00Berita Sumut

Ketua TP PKK Provsu Apresiasi Pengenalan Tanggap Bencana Anak Usia Dini

Ketua Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) Ny. Hj. Evi Diana Erry Nuradi, mengapresiasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sumut yang telah mengenalkan upaya tanggap bencana kepada anak u

Selasa, 24 Apr 2018 18:31Berita Sumut

Panglima TNI : Bangun TNI Yang Modern Mengedepankan Kesamaan Gender

Sekolah Staf dan Komando Tentara Nasional Indonesia (Sesko TNI) terus berupaya meningkatkan kualitas lembaganya dan keluaran hasil didik yang mampu menjawab tuntutan dan tantangan tugas TNI kedepan. Untuk itu, melalui lembaga pendidikan Sesko TNI inilah s

Selasa, 24 Apr 2018 18:16Ekonomi

Tenaga Kerja Asing Yang Tidak Trampil Bakal Diberi Sanksi Oleh Kemenaker

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) memastikan tenaga kerja asing (TKA) yang dapat masuk ke Indonesia hanya yang memiliki keterampilan dan memenuhi syarat pendidikan. Hal ini menjadi wajib, meski sudah ada aturan baru berupa Peraturan Presiden Nomor 2

Selasa, 24 Apr 2018 18:05Ekonomi

Sri Mulyani Curhat Soal Perang Dagang Di Spring Meeting IMF

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan kekhawatirannya terhadap perang dagang antara Amerika Serikat dengan China, termasuk risiko kenaikan suku bunga acuan The Federal Reserve, yang membuat Indonesia harus lebih waspada menjaga momentum per

Selasa, 24 Apr 2018 16:52Berita Sumut

Harta Kekayaan Calon Kepala Daerah: Sihar Tertinggi, Djarot Terendah

Calon Wakil Gubernur (Cawagub) Sihar Sitorus tercatat memiliki kekayaan terbanyak dibandingkan calon lainnya, dengan jumlah Rp 350.887.340.551.

Selasa, 24 Apr 2018 16:52Berita Sumut

Mendagri akan Beri Sanksi kepada Kepala Daerah yang Melanggar Aturan

"Kalau memang ada laporan, saya minta untuk dipertimbangkan atau segera diganti," sebut Tjahjo Kumolo, Selasa (24/4/2018), menanggapi perihal perekrutan tenaga pendukung ataupun tenaga honorer yang dilakukan oleh Pemprovsu dalam Anggaran Tahun

Selasa, 24 Apr 2018 16:15Berita Sumut

Optimis Sumut Jadi Tuan Rumah PON, Edy Bakal Bangun Stadion di Kualanamu

Sesuai rencana, hari ini, Selasa (24/4/2018) penetapan daerah pelaksanaan PON 2024 akan diumumkan. Provinsi Sumatera Utara dan Aceh berduet untuk menjadi tuan rumah event olahraga terbesar di Indonesia itu.

Selasa, 24 Apr 2018 16:00Nasional

Bakamla RI Cermati Perpindahan Zat Radioaktif Melalui NKRI

Berkembangnya isu perpindahan zat radioaktif secara ilegal melalui laut Indonesia menuju Korea Utara, mencuri perhatian Bakamla RI dalam upaya pengamanan potensi radiasi di wilayah perairan dan yurisdiksi Indonesia. Hal ini dibahas dalam kunjungan Directo

Selasa, 24 Apr 2018 15:43Berita Sumut

Coca-Cola Amatil Indonesia Tanam Mangrove Di Peringatan Hari Bumi

Dalam rangka peringatan Hari Bumi, Coca-Cola Amatil Indonesia NSO Medan bekerjasama pramuka belawan melakukan aksi tanam 3000 pohon mangrove .

Selasa, 24 Apr 2018 15:37Berita Sumut

Estafet, Sihar Terima Keluhan Warga 3 Desa

Persoalan jembatan penghubung, kondisi kerusakan jalan, perlengkapan dan peralatan nelayan tradisional menjadi keluhan yang dilontarkan warga Desa Karang Gading Kec Labuhan Deli Kabupatrn Deliserdang, Desa Pantai Gading dan Desa Selotong Kecmatan Secangg

Selasa, 24 Apr 2018 15:15Nasional

Panglima TNI Tinjau Gladi Upacara Militer Apel Bersama Wanita TNI

Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, S.I.P. bersama Ketua Umum Dharma Pertiwi dan para Asisten Panglima TNI serta Kabalakpus TNI menghadiri Gladi Bersih Upacara Militer Apel Bersama Wanita TNI, Polwan dan wanita komponen bangsa, yang bertemakan “Wan

Selasa, 24 Apr 2018 15:00Nasional

16 CPNS Baru Perkuat Kapal Patroli Bakamla RI

Sedikitnya 16 personel Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) turut memperkuat kapal patroli Bakamla RI di Batam. Ke-16 Pegawai baru tersebut berdinas di KN. Bintang Laut – 4801 berjumlah empat orang, sementara 11 CPNS lainnya diproyeksikan sebagai ABK dari KN

Selasa, 24 Apr 2018 14:13Berita Sumut

Viral di Medsos, Pengendara Motor Peremas Payudara Siswi SMA Diringkus

Pelaku pelecehan seksual terhadap sejumlah pelajar SMA yang viral di media sosial akhirnya dibekuk polisi. Dalam aksinya pelaku yang menggunakan sepeda motor meremas payudara siswi SMA. Aksinya ini terekam sebuah kamera dan menjadi viral di media sosial.

Selasa, 24 Apr 2018 13:30Berita Sumut

Mendagri dan KPK Beri Petuah untuk Seluruh Cakada di Sumut

Pimpinan KPK Saut Situmorang dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo memberi pembekalan kepada para pasangan calon kepala daerah yang bertarung dalam Pilkada di Sumatera Utara, Selasa 24 April 2018 di Aula Raja Inal Kantor Pemprov Sumut.

Selasa, 24 Apr 2018 13:15Berita Sumut

Malam Ini Jalur ke Brastagi akan Dialihkan, Ini Jalur Alternatif yang Disiapkan

Satlantas Tanah Karo mulai Selasa (24/4/2018) pukul 23.00 Wib akan mengalihkan arus lalu lintas menuju Kota Brastagi dan sebaliknya. Pengalihan arus lalu lintas berkaitan dengan perbaikan saluran drainase melintang (cross drain) di badan jalan nasional

Selasa, 24 Apr 2018 12:07Berita Sumut

FITRA Sumut Nilai Biro Humas Pemrprovsu Langgar SE Mendagri No. 814.1/169/SJ

Dua bulan terakhir, proses penerimaan dan perekrutan tenaga pendukung di jajaran Biro Humas dan Keprotokolan Setdaprovsu, mendapat reaksi dari Direktur Eksekutif Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran Sumatera Utara (FITRA Sumut) Rurita Ningrum.