MATATELINGA, Binjai: Menyikapi aksi blokir jalan yang dilakukan oleh masyarakat di Jalan Ismail dan Jalan Umar Baki, belum lama ini, Wali Kota Binjai, Muhammad Idaham sebut hal tersebut sah-sah saja. Dia menegaskan, kalau Pemerintah Kota (Pemko) Binjai sudah menganggarkan dan bakal melakukan pengaspalan beton pada kedua ruas jalan tersebut.
Ungkapan itu diutarakan oleh Idaham ketika dikonfirmasi wartawan di RSUD Djoelham, Jalan Sultan Hasanuddin, Binjai Kota, kemarin (17/7/2017).
Menurut dia, rusak parahnya kedua jalan tersebut lantaran dump truk yang melintas, disinyalir melebihi tonase.
"Ada beberapa dilema itu. Kalian juga lihat dulu bagaimana saya menahannya. Kalian juga diam, saya yang menahannya sendiri. Kita jujur-jujur saja. Aku sendiri yang nahan. Sekarang tahun ini memang, sudah kita proyekkan untuk pembetonan. Sebenarnya mereka unjuk rasa, wajar. Hak mereka," kata Idaham.
Menurut dia, Pemko Binjai pun keterbatasan anggaran untuk melakukan pengaspalan beton tersebut. Begitupun, tetap saja Pemko Binjai menunjukkan keseriusannya kepada masyarakat dengan mengaspal kedua ruas jalan yang menghubungkan Binjai Barat dan Binjai Utara itu dengan beton.
"Saat ini, sudah kita kerjain karena memang sudah selesai tender. Cuma karena Lebaran, dimulai habis Lebaran. Bukan karena itu (demo warga). Cuma masyarakat tidak sabar. Sah-sah saja. Hak negara demokrasi. Tapi bukan tidak pemerintah kota untuk lebih baik. Coba kita lihat sekarang, dibandingkan dengan daerah lain. Dengan mobil seperti itu lewat, kita bandingkan dengan jalan kita, masih jauh lebih baik kan. Bener kan?," ujar mantan Kepala Dinas Pertamanan Kota Medan itu.
Dia menambahkan, sebelumnya Pemko Binjai juga sudah melakukan pengaspalan dengan beton pada ruas jalan lainnya. Hingga kini, kata dia, tak ada masalah.
"Ini bukan yang pertama. Daerah dulu paling hancur, juga tidak ada masalah. Karena keterbatasan uang.
Sekarang ini kita sedang mencoba ada beberapa (panjang) di Jalan Perintis dan Jalan Umar Baki. Kita sudah punya taksasinya. Untuk Umar Baki, kita butuh Rp6 miliar lagi dari sudah yang ditenderkan. Di Perintis Kemerdekaan, sekitar Rp4 miliar lagi kalau tidak salah saya," sebutnya.
Berdasarkan pantauan, kini mobil dump truk mulai menghiasi sejumlah ruas jalan inti di Kota Rambutan. Namun, truk yang melintas di inti kota itu tidak membawa material.
Menanggapi itu, Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kota Binjai, Kuspriyanto mengaku, langkah dump truk boleh melintas ruas jalan inti Kota Binjai tanpa membawa material, merupakan usulannya. Dia bilang, usulan tersebut disampaikannya saat sejumlah pejabat Pemko Binjai seperti Asisten I, II dan III serta Kepala Dinas Perhubungan hingga pejabat terkait turun ke lapangan melihat demo warga blokir jalan, kemarin petang.
"Jadi pada saat itu, aku usul sama Kepala Dinas Perhubungan. Pak Kadis, untuk memperingan pekerjaan ini, jalan juga sedang digali separoh. Kalau nanti dua-dua lewat, bakal terjadi antre panjang, pekerjaan terganggu. Gimana caranya kalau yang non muatan dialihkan ke Jalan Juanda. Oke gamasalah kata Kepala Dinas Perhubungan. Kalau memang tidak ada masalah, buat surat ke Polres. Supaya pengalihan lokasi itu tidak menjadi tanggung jawab Polres lagi," ujar pejabat yang akrab disapa Kus ini, Selasa (18/7/2017).
Menurut dia, dump truk non material itu keluar di Kelurahan Rambung setelah melintas dari Jalan Juanda. Kemudian, diperbolehkan juga melintas depan Markas Kepolisian Resort Kota Binjai.
"Selama pekerjaan boleh. Supaya tidak macet. Itu jalan tinggal setengah, tentu padat traffic. Jadi aku usul seperti itu kemudian disetujui," ujarnya.
Pantauan wartawan di lokasi pengerjaan, satu unit alat berat diturunkan untuk mengorek jalan sedalam kurang lebih 1 meter pada ruas Jalan Ismail. Sementara pada ruas Jalan Umar Baki, sudah dilakukan pengorekan dan tengah dilakukan pengaspalan.
Jika pengerjaan jalan sudah rampung, sambung dia, truk bermuatan material maupun non material kembali melintas di Jalan Umar Baki hingga Jalan Ismail. Dia menambahkan, dump truk yang membawa material tetap melintas seperti biasa dari Jalan Umar Baki.
"Sebenarnya proyek itu dikerjakan bukan karena unjuk rasa. Planning kita sudah ada, tinggal menunggu waktu. Kita pakai uang negara, ada proses. Cuma masyarakat tidak mengerti. Sudah dianggarkan dari tahun 2016 itu. Sesuai penjadwalan, memang bulan Juli dikerjakan," akunya.
(Mtc/Ted/rel)
