• Home
  • Berita Sumut
  • Soal Kasus Mujianto, Saksi Ahli: Perkara Sudah P21 Harus ke Pengadilan

Soal Kasus Mujianto, Saksi Ahli: Perkara Sudah P21 Harus ke Pengadilan

faeza Kamis, 25 Juli 2019 21:36 WIB
mtc/ist
Saksi ahli pidana umum USU Medan Dr Edi Yunaea SH,MHum saat didengarkan keterangannya.
MATATELINGA, Medan:  Sidang praperadilan (prapid) yang diajukan Armen Lubis terkait Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKP2) yang diterbitkan Kejatisu atas kasus dugaan penipuan Mujianto kembali digelar di PN Medan, Kamis (25/7/2018). Dalam persidangan kali ini, pihak pemohon mengajukan tiga orang saksi, salah satunya adalah ahli hukum pidana  USU, Dr Edi Yunara SH,MHum.






Dalam kesempatan itu,  Dr Edi Yunara SH,MHum menegaskan, kasus yang pemberkasannya sudah dinyatakan lengkap memenuhi unsur formil dan materil (P21), seharusnya segera dilimpahkan ke pengadilan. 

"Bila jaksa selaku penuntut umum berpendapat lain seharusnya berkasnya dikembalikan ke penyidik (kepolisian) untuk dilengkapi. Tapi kalau sudah dinyatakan P21, harus dilimpahkan ke pengadilan, " ucap Edi Yunara dihadapan hakim tunggal Ahmad Sayuti.

Edi Yunara juga secara gamblang menjelaskan asas legalitas dalam hukum acara pidana. 

"Sesuai Hukum Acara Pidana, asas legalitas dimaknai sebagai asas yang menyatakan bahwa setiap penuntut umum wajib menuntut setiap perkara yang sudah dinyatakan lengkap memenuhi unsur formil dan materil," tegas Edi.


Meski begitu, Edi mengakui landasan hukum lain yang membenarkan pihak kejaksaan untuk tidak melimpahkan perkara P21 ke pengadilan. Sedangkan alasan tidak dilimpahkan ke pengadilan yakni nebis In idem, demi hukum (tersangka meninggal dunia) dan ketiga, untuk kepentingan umum. 

Kalau jaksa selaku penuntut umum berpendapat lain, imbuhnya, seharusnya sebelum berkas perkara dinyatakan lengkap (P21), dikembalikan ke penyidik (kepolisian) untuk dilengkapi. Idealnya kasus tersebut dilimpahkan ke pengadilan dan biarlah nanti hakim yang memutuskannya.






Ketika ditanya tim kuasa hukum pemohon dimotori Arizal SH tentang Peraturan Jaksa Agung Nomor 36/2011 tentang tenggang waktu 15 hari ke tahapan penuntutan setelah perkara dinyatakan lengkap, saksi ahli Edi Yunara berpendapat bahwa aturan dimaksud 'abu-abu' karena tidak ada sanksi tegas bila tidak dilaksanakan. 

Yang jelas, sebut Edi, upaya hukum praperadilan sebagaimana diajukan pemohon terhadap Jaksa Agung, Kajati Sumut dan Kapoldasu (termohon I, II, dsn III) menyusul 'mandeknya' proses hukum terhadap tersangka Mujianto, sudah tepat. 

Pada persidangan itu, Hakim  Ahmad Sayuti bahkan sempat  meminta saksi ahli hukum pidana tersebut menjelaskan secara gamblang misalnya kasus kerjasama bisnis yang acap bias.  Satu sisi bisa masuk ranah perdata dan di sisi lain bisa dikategorikan tindak pidana.

Menurut dosen Fakultas Hukum USU  tersebut, hal itu tergantung isi perjanjian diperbuat para pihak. Bila misalnya suatu pekerjaan atau jasa pernah dibayarkan namun kemudian seret, bisa dikategorikan sebagai wanprestasi (ingkar janji).

"Namun bila pekerjaan dikerjakan namun sama sekali tidak pernah dibayarkan, maka ada unsur menggerakkan hati dan pikiran, ada upaya-upaya tertentu yang digunakan dalam melakukan perbuatan yang dilarang dan merugikan orang lain secara materil, bisa dikategorikan tindak pidana," urainya.

Sebelumnya saksi yang diajukan pemohon yakni Hasbullah menerangkan adanya statemen Kasi Penkum Kejatisu Sumanggar Siagian SH seputar sudah lengkapnya (P21) berkas kasus dugaan penipuan dan penggelapan atas nama Mujianto dan stafnya Rosihan Anwar. 

Menurutnya, penjelasan Sumanggar itu disampaikan secara tegas melalui konferensi pers. Demikian juga pelimpahan kedua tersangka dari penyidik Poldasu ke Kejatisu (P22). Mujianto juga disebutkan tidak ditahan dengan alasan kooperatif dan memberikan jaminan Rp 3 miliar. Hasbullah seraya mengaku masih menyimpan video konferensi pers tersebut. 






Sedangkan saksi lainnya Sahril Sani Pane menerangkan, sebelum dilakukan penimbunan di lahan seluas 3,5 ha di Kampung Salam Belawan itu, dirinya ditugaskan oleh pihak Mujianto untuk menjaga lahan tersebut. Saksi juga sempat diberikan copy sertifikat surat tanah itu atas nama Mujianto agar tidak digarap pihak lain. 

Saksi juga mengaku ikut bekerja ketika dilakukan penimbunan lahan tersebut dari awal. Semula penimbunan dikerjakan Marwan alias Įguan, namun terhenti. Kemudian penimbunan dikerjakan oleh Rosihan yang juga pihak Mujianto sendiri, juga terhenti. Selanjutnya dikerjakan Armen Lubis, namun turut terhenti karena disebut-sebut tidak dibayar. Selanjutnya lahan itu dikerjakan pihak lain yang ditunjuk Mujianto. 

Lahan yang ditimbun itu sekarang sudah dijual ke PT Bungasari. Dari awal sebelum dilakukan penimbunan, lahan tersebut hendak dijual Mujianto kepada PT Bungasari.

 "Dari awal pekerjaan penimbunan, dari 2014 hingga 2017, baik saat dikerjakan Įguan hingga dikerjakan Armen, selalu ada pihak dari PT Bungasari di lokasi penimbunan," jelasnya. 

Menjawab pertanyaan kuasa hukum termohon I dan II, saksi mengatakan, Armen Lubis (pemohon prapid) sempat mengeluh tentang pekerjaan penimbunan mereka lakukan tidak dibayar Mujianto.

Usai mendengarkan keterangan ketiga saksi, hakim tunggal Ahmad Sayuti melanjutkan persidangan, Jumat besok (25/7/2019) dengan agenda mendengarkan keterangan saksi dari para termohon. (mtc/fae)
Editor: faeza

T#g:Armen lubiskejatisumujiantoPN Medanprapid
Komentar
Selasa, 28 Jan 2020 21:15Nasional

Kemenlu Akan Kirim Logistik untuk WNI di Provinsi Hubei

Sebanyak 243 warga negara Indonesia (WNI) di Provinsi Hubei, China terisolasi akibat virus korona yang mewabah di Negeri Tirai Bambu itu. Kini, kondisi cadangan logistik mereka sudah mulai menipis dan hanya tersisa hingga lima hari ke depan.

Selasa, 28 Jan 2020 20:56Berita Sumut

Satu Orang Tewas Akbat Kebakaran Rumah Di Desa Binjai Serbangan

Satu orang tewas terpanggang akibat kebakaran rumah yang di huni oleh korban Zainuddin alias Udin Tompel (46) warga lingkungan VIII desa Binjai Serbangan Kecamatan Air Joman Kabupaten Asahan, Selasa (28/01/2020) sekira pukul 18.00 Wib.

Selasa, 28 Jan 2020 20:45Berita Sumut

Kejari Limpahkan Perkara Dugaan Korupsi Disnaker Tobasa ke PN Tipikor Medan

Kasus dugaan korupsi kegiatan proyek Padat Karya tahun 2018 di Disnaker Tobasa bakal segera bergulir ke pengadilan. Pasalnya, Kejari Tobasa telah melimpahkan perkara yang diduga merugikan negara sebesar Rp 394 juta itu ke Pengadilan Tipikor pada Pengadila

Selasa, 28 Jan 2020 20:30Berita Sumut

Banmus DPRD Batubara Belajar Ke DPRD Medan

Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Medan menerima kunjungan kerja anggota DPRD Batubara, Selasa (28/1/2020) di Lantai II Ruangan Banmus DPRD Medan.

Selasa, 28 Jan 2020 20:15Nasional

'Ketidakpatuhan' Ombudsman Ditujukan Pada Permasalahan di Pemda, Bukan Kemendagri

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri Hadi Prabowo memastikan tudingan Ombudsman RI terkait ketidakpatuhan Kemendagri dalam menjalankan rekomendasi adalah keliru.

Selasa, 28 Jan 2020 20:02Nasional

Mendagri Minta Semua Pihak Kawal Pelaksanaan Pilkada 2020

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Prof. H. M. Tito Karnavian, Ph.D., menyampaikan pentingnya legitimasi masyarakat dalam Mendukung suksesnya Pilkada Serentak Tahun 2020 yang akan diselenggarakan di 270 daerah. Pemaparan dilakukan dalam Rapat Pimpinan TNI-Po

Selasa, 28 Jan 2020 19:45Berita Sumut

Aksi Mahasiswa Di DPRD Medan Menolak Kenaikan Tarif BPJS Kesehatan

Puluhan mahasiswa mengatasnamakan Pengurus Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Medan berorasi di Balaikota Medan dan DPRD Medan, Selasa (28/1/2020). Massa menolak kenaikan tarif BPJS Kesehatan dan meminta tidak dicabut subsidi gas 3 kg.

Selasa, 28 Jan 2020 19:30Berita Sumut

Komisi I Minta Pemko Selesaikan Kegaduhan di PD Pasar

Ketua Komisi I DPRD Kota Medan, Rudiyanto Simangunsong S.Pd.I meminta Pemerintah Kota Medan segera menyelesaikan kegaduhan di Perusahaan Umum Daerah (PUD) Pasar Kota Medan agar tidak mempengaruhi kinerja Pemko Medan di tahun 2020 ini.

Selasa, 28 Jan 2020 19:15Berita Sumut

Sepasang Insan Gol Miliki Narkotika

Lagi dan lagi Sat Narkoba Polres Tanah Karo mengamankan para pelaku narkotika. Kali ini dua insan berlainan jenis yang menjadi sasaran nya. Mereka diringkus

Selasa, 28 Jan 2020 19:00Berita Sumut

Bayar Gaji Tak Sesuai UMK, Komisi II Akan Laporkan RS Mitra Medica

Komisi II DPRD Medan akan segera melaporkan Managemen Rumah Sakit (RS) Mitra Medica di Jalan KL Yos Sudarso ke Kementerian Tenaga Kerja.

Selasa, 28 Jan 2020 18:45Berita Sumut

Kapolres Simalungun Tatap Muka Dengan Tokoh Agam, Masyarakat di Jorlang Hataran

Kapolres Simalungun AKBP Heribertus Ompusunggu, didampingi ibu ketua cabang Bhayangkari Polres Simalungun Ny. Cathy Heri Ompusunggu beserta PJU Polres Simalungun melaksanakan kunjungan kerja ke Polsek Balata sekaligus tatap muka dengan tokoh agama, tokoh

Selasa, 28 Jan 2020 18:30Berita Sumut

Kuasa Hukum Gomgom TP Siregar, Minta Laporan Kasus Penipuan Jangan "Mandek"

Kasus dugaan penipuan atau penggelapan uang ratusan juta rupiah dengan terlapor mantan calon legislatif (caleg) DPRD Sumut Dapil Sumut 2 Pemilihan Legislatif (Pileg) 2019, Inggrid Herlina Hutabarat, yang ditangani Polsek Medan Baru terkesan mandek.

Selasa, 28 Jan 2020 18:15Nasional

Ketum Dharma Pertiwi Buka "Rakor Dharma Pertiwi Tahun 2020"

Ketua Umum (Ketum) Dharma Pertiwi, Ny. Nanny Hadi Tjahjanto membuka secara resmi “Rakor Dharma Pertiwi Tahun Anggaran 2020”, bertempat di Gedung Balai Sudirman, Jl. Dr. Saharjo No. 268, Tebet, Jakarta Selatan

Selasa, 28 Jan 2020 18:00Berita Sumut

Gubernur Harapkan Pemuda Kreatif dan Inovatif

Para pemuda Sumatera Utara (Sumut) diharapkan dapat kreatif, inovatif dan terus berkarya demi kemajuan negara khususnya Provinsi Sumut. Apalagi di era perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat saat ini, dibutuhkan sumber daya manusia (SDM) yang b

Selasa, 28 Jan 2020 17:45Berita Sumut

Meski Licin Sebagai Pengedar Narkoba, Sat Narkoba Sergai Berhasil Meringkusnya

Satuan unit reskrim Narkoba Polres Sergai menghentikan kegiatan dua tersangka sebagai pengedar narkoba, yang kerap beraksi diwilayah hukum Polres Sergai. Tersangka Kan, 25, dan Dila,28, keduanya warga Dusun I, Desa Pantai Cermin Kiri, Kecamatan Pantai Cer

Selasa, 28 Jan 2020 17:30Berita Sumut

Pangdam I/BB Hadiri Rapim TNI - Polri Tahun 2020

Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto bersama Kapolri Jenderal Polisi Idham Azis didampingi Wakasad Letjen TNI Tatang Sulaiman, Kasal Laksamana TNI Siwi Sukma Adji, dan Kasau Marsekal TNI Yuyu Sutisna membuka Rapat Pimpinan (Rapim) TNI-Polri tahun 2020