• Home
  • Berita Sumut
  • Soal Kasus Mujianto, Saksi Ahli: Perkara Sudah P21 Harus ke Pengadilan

Soal Kasus Mujianto, Saksi Ahli: Perkara Sudah P21 Harus ke Pengadilan

faeza Kamis, 25 Juli 2019 21:36 WIB
mtc/ist
Saksi ahli pidana umum USU Medan Dr Edi Yunaea SH,MHum saat didengarkan keterangannya.
MATATELINGA, Medan:  Sidang praperadilan (prapid) yang diajukan Armen Lubis terkait Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKP2) yang diterbitkan Kejatisu atas kasus dugaan penipuan Mujianto kembali digelar di PN Medan, Kamis (25/7/2018). Dalam persidangan kali ini, pihak pemohon mengajukan tiga orang saksi, salah satunya adalah ahli hukum pidana  USU, Dr Edi Yunara SH,MHum.

[adx]





Dalam kesempatan itu,  Dr Edi Yunara SH,MHum menegaskan, kasus yang pemberkasannya sudah dinyatakan lengkap memenuhi unsur formil dan materil (P21), seharusnya segera dilimpahkan ke pengadilan. 

"Bila jaksa selaku penuntut umum berpendapat lain seharusnya berkasnya dikembalikan ke penyidik (kepolisian) untuk dilengkapi. Tapi kalau sudah dinyatakan P21, harus dilimpahkan ke pengadilan, " ucap Edi Yunara dihadapan hakim tunggal Ahmad Sayuti.

Edi Yunara juga secara gamblang menjelaskan asas legalitas dalam hukum acara pidana. 

"Sesuai Hukum Acara Pidana, asas legalitas dimaknai sebagai asas yang menyatakan bahwa setiap penuntut umum wajib menuntut setiap perkara yang sudah dinyatakan lengkap memenuhi unsur formil dan materil," tegas Edi.


Meski begitu, Edi mengakui landasan hukum lain yang membenarkan pihak kejaksaan untuk tidak melimpahkan perkara P21 ke pengadilan. Sedangkan alasan tidak dilimpahkan ke pengadilan yakni nebis In idem, demi hukum (tersangka meninggal dunia) dan ketiga, untuk kepentingan umum. 

Kalau jaksa selaku penuntut umum berpendapat lain, imbuhnya, seharusnya sebelum berkas perkara dinyatakan lengkap (P21), dikembalikan ke penyidik (kepolisian) untuk dilengkapi. Idealnya kasus tersebut dilimpahkan ke pengadilan dan biarlah nanti hakim yang memutuskannya.




[adx]


Ketika ditanya tim kuasa hukum pemohon dimotori Arizal SH tentang Peraturan Jaksa Agung Nomor 36/2011 tentang tenggang waktu 15 hari ke tahapan penuntutan setelah perkara dinyatakan lengkap, saksi ahli Edi Yunara berpendapat bahwa aturan dimaksud 'abu-abu' karena tidak ada sanksi tegas bila tidak dilaksanakan. 

Yang jelas, sebut Edi, upaya hukum praperadilan sebagaimana diajukan pemohon terhadap Jaksa Agung, Kajati Sumut dan Kapoldasu (termohon I, II, dsn III) menyusul 'mandeknya' proses hukum terhadap tersangka Mujianto, sudah tepat. 

Pada persidangan itu, Hakim  Ahmad Sayuti bahkan sempat  meminta saksi ahli hukum pidana tersebut menjelaskan secara gamblang misalnya kasus kerjasama bisnis yang acap bias.  Satu sisi bisa masuk ranah perdata dan di sisi lain bisa dikategorikan tindak pidana.

Menurut dosen Fakultas Hukum USU  tersebut, hal itu tergantung isi perjanjian diperbuat para pihak. Bila misalnya suatu pekerjaan atau jasa pernah dibayarkan namun kemudian seret, bisa dikategorikan sebagai wanprestasi (ingkar janji).

"Namun bila pekerjaan dikerjakan namun sama sekali tidak pernah dibayarkan, maka ada unsur menggerakkan hati dan pikiran, ada upaya-upaya tertentu yang digunakan dalam melakukan perbuatan yang dilarang dan merugikan orang lain secara materil, bisa dikategorikan tindak pidana," urainya.

Sebelumnya saksi yang diajukan pemohon yakni Hasbullah menerangkan adanya statemen Kasi Penkum Kejatisu Sumanggar Siagian SH seputar sudah lengkapnya (P21) berkas kasus dugaan penipuan dan penggelapan atas nama Mujianto dan stafnya Rosihan Anwar. 

Menurutnya, penjelasan Sumanggar itu disampaikan secara tegas melalui konferensi pers. Demikian juga pelimpahan kedua tersangka dari penyidik Poldasu ke Kejatisu (P22). Mujianto juga disebutkan tidak ditahan dengan alasan kooperatif dan memberikan jaminan Rp 3 miliar. Hasbullah seraya mengaku masih menyimpan video konferensi pers tersebut. 

[adx]





Sedangkan saksi lainnya Sahril Sani Pane menerangkan, sebelum dilakukan penimbunan di lahan seluas 3,5 ha di Kampung Salam Belawan itu, dirinya ditugaskan oleh pihak Mujianto untuk menjaga lahan tersebut. Saksi juga sempat diberikan copy sertifikat surat tanah itu atas nama Mujianto agar tidak digarap pihak lain. 

Saksi juga mengaku ikut bekerja ketika dilakukan penimbunan lahan tersebut dari awal. Semula penimbunan dikerjakan Marwan alias Įguan, namun terhenti. Kemudian penimbunan dikerjakan oleh Rosihan yang juga pihak Mujianto sendiri, juga terhenti. Selanjutnya dikerjakan Armen Lubis, namun turut terhenti karena disebut-sebut tidak dibayar. Selanjutnya lahan itu dikerjakan pihak lain yang ditunjuk Mujianto. 

Lahan yang ditimbun itu sekarang sudah dijual ke PT Bungasari. Dari awal sebelum dilakukan penimbunan, lahan tersebut hendak dijual Mujianto kepada PT Bungasari.

 "Dari awal pekerjaan penimbunan, dari 2014 hingga 2017, baik saat dikerjakan Įguan hingga dikerjakan Armen, selalu ada pihak dari PT Bungasari di lokasi penimbunan," jelasnya. 

Menjawab pertanyaan kuasa hukum termohon I dan II, saksi mengatakan, Armen Lubis (pemohon prapid) sempat mengeluh tentang pekerjaan penimbunan mereka lakukan tidak dibayar Mujianto.

Usai mendengarkan keterangan ketiga saksi, hakim tunggal Ahmad Sayuti melanjutkan persidangan, Jumat besok (25/7/2019) dengan agenda mendengarkan keterangan saksi dari para termohon. (mtc/fae)
Editor: faeza

T#g:Armen lubiskejatisumujiantoPN Medanprapid
Komentar
Sabtu, 11 Jul 2020 13:30Berita Sumut

Pak Kapolda, Tolonglah...Kasusku Sudah Bertahun Tak Juga Ada Solusinya...

Salah seorang warga masyarakat yang merasa diperlakukan tidak adil oleh aparat penegak hukum menyampaikan keluh kesahnya kepada sejumlah wartawan di Medan, Sabtu (11/7/2020). Ia merasa tidak puas dengan jawaban dari oknum petugas di Polsek Delitua yang se

Sabtu, 11 Jul 2020 13:00Berita Sumut

Tiga Unit Rumah Permanen Di Siantar Ludes Dilahap Si Jago Merah

Tiga unit rumah permanen hangus terbakar di Jalan RPKAD Kelurahan Bukit Sofa, Kecamatan Siantar Sitalasari Kota Pematang Siantar, Jumat (11/07/2020) sekira pukul 19.30 Wib.

Sabtu, 11 Jul 2020 11:00Nasional

PWI Jaya Minta Polisi Secepatnya Ungkap Peristiwa Pembunuhan Editor Metro TV

Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi DKI Jakarta meminta kepada aparat kepolisian untuk mengusut tuntas peristiwa pembunuhan Yodi Prabowo, editor stasiun televisi Metro TV, yang ditemukan tewas di pinggir jalan tol Pesanggrahan, Jakarta Selatan, J

Sabtu, 11 Jul 2020 10:45Berita Sumut

Lupa Cabut Kunci, Sepeda Motor Nyaris Digondol Pelaku Curanmor

Seorang warga Jalan Sutrisno kel. Sukaramai 2 kec. Medan Area nyaris kehilangan sepeda motornya akibat lupa mencabut kunci starter. Untungnya, satu dari dua pelaku yang melakukan pencurian berhasil diringkus oleh personil Polsek Medan Area yang sedang b

Sabtu, 11 Jul 2020 10:30Ekonomi

Kuala Tanjung Multipurpose Terminal Pacu Kinerja 2020

Komisaris Utama PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) atau Pelindo 1 Achmad Djamaludin bersama Komisaris Pelindo 1 Ahmad Perwira Mulia Tarigan, Direktur Teknik Pelindo 1 Hosadi A. Putra, dan Direktur Transformasi dan Pengembangan Bisnis Pelindo 1 Prasetyo, m

Sabtu, 11 Jul 2020 10:15Ekonomi

Rupiah di Prediksi Pekan Depan Melemah

Pada perdagangan kemarin, hanya mata uang dolar Singapura dan yen Jepang yang menguat terhadap the greenback.

Sabtu, 11 Jul 2020 10:00Berita Sumut

Andalkan Kearifan Lokal, Pemerintah Bangun 10 Desa Wisata di Kawasan Danau Toba

Pengembangan pariwisata Danau Toba terus dilakukan pemerintah. Targetannya untuk mendatangkan wisatawan yang akan berdampak pada peningkatan perekonomian masyarakat. Kementerian Pariwisata mencanangkan pembangunan 10 desa wisata di Danau Toba. Peletakan b

Sabtu, 11 Jul 2020 09:45Berita Sumut

Modus Baru Maling di Medan, Lihat Iklan Duka Kemudian Beraksi

Satreskrim Polrestabes Medan mengungkap modus baru aksi para pelaku pencurian di Medan. Kali ini, para maling memanfaatkan media massa untuk tujuan jahat. Dia melihat iklan duka cita dan beraksi setelah keluarga yang berduka pergi ke balai sosial.

Sabtu, 11 Jul 2020 09:30Nasional

Pembobol Kas Bank BNI Berurusan dengn Bareskrim

Tersangka kasus pembobolan kas bank BNI lewat Letter of Credit (L/C) fiktif, Maria Pauline Lumowa senilai Rp132 miliar, asetnya disita Bareskrim Polri.

Sabtu, 11 Jul 2020 09:15Ekonomi

Emas Berjangka Turun Lagi pada Akhir Perdagangan

Setelah melambung ke tertinggi dalam hampir sembilan tahun minggu ini dipicu oleh lonjakan infeksi COVID-19, Emas berjangka turun lagi pada akhir perdagangan

Sabtu, 11 Jul 2020 09:00Ekonomi

Setali Tiga Uang, Harga Minyak Jenis West Texas Intermediate

Setali tiga uang, harga minyak jenis West Texas Intermediate (WTI) kontrak pengiriman Agustus 2020 juga melonjak 93 sen atau 2,4% ke US$ 40,55 per barel.

Sabtu, 11 Jul 2020 08:45Lifestyle

Pencipta Lagu Anak - Anak Papa T Bob Telah Tiada

Sebuah firasat sebelum sang ayah meninggal dunia, dirasakan Putra Papa T Bob, Vargo

Sabtu, 11 Jul 2020 08:30Bola

Jangan Lewatkan Laga Juventus vs Atalanta

Laga kontra Juventus bahkan akan berlangsung pada Minggu 12 Juli 2020 di Stadion Allianz, Turin.

Sabtu, 11 Jul 2020 08:15Nasional

Polisi Memburu Pelaku Pembunuhan Wartawan Metro TV

Terkait diduga aksi pembunuhan terhadap wartawan Metro TV, Yodi Prabowo ,26, pihak kepolisian memburu pelaku. Sejauh ini, aparat masih mengumpulkan bukti dan merangkai alur hingga terjadinya pembunuhan tersebut.

Sabtu, 11 Jul 2020 08:00Berita Sumut

Polsek Labuhan Grebek Lokasi Narkoba

Dua orang bandar narkoba dibekuk petugas Satreskrim Polsek Medan Labuhan dari sebuah rumah di tepi Sungai Deli Lingkungan 18 Kelurahan Pekan Labuhan, Kecamatan Medan Labuhan

Sabtu, 11 Jul 2020 07:45Nasional

Panglima TNI : Strategi Intervensi Berbasis Lokal Perangi Pandemi Covid-19

Sesuai dengan keinginan Presiden RI Joko Widodo bahwa dalam rangka memerangi pandemi Covid-19, kita harus melaksanakan strategi intervensi berbasis lokal seperti yang telah dilaksanakan Provinsi Sulawesi Selatan.