Soal Pemekaran, Ternyata Edy Setuju dengan DJOSS

faeza Rabu, 16 Mei 2018 17:00 WIB
mtc/ist
Pasangan calon (Paslon) Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara, Djarot Saiful Hidayat Sihar Sitorus (DJOSS) menyatakan bahwa keputusan pemekaran daerah adalah kewenangan pemerintah pusat. Terpenting bagi paslon nomor urut dua itu adalah percepatan d
MATATELINGA, Medan: Pasangan calon (Paslon) Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara, Djarot Saiful Hidayat Sihar Sitorus (DJOSS) menyatakan bahwa keputusan pemekaran daerah adalah kewenangan pemerintah pusat. Terpenting bagi paslon nomor urut dua itu adalah percepatan dan pemerataan seluruh daerah di provinsi ini, terutama Kepulauan Nias.

Pernyataan itu pun dilontarkannya saat menjawab pertanyaan dalam debat publik kedua Pilgub Sumut, akhir pekan lalu. Di mana, Cawagub Musa Rajekshah, menanyakan pendapat Sihar soal keinginan Kepualaun Nias untuk memisahkan dan membentuk provinsi sendiri.

"Kewenangan pusat sudah mengatur kriteria bagaimana pemekaran suatu daerah. Yang terpenting dari itu, yaitu apa yang harus kita lakukan bagi Nias," ungkap Sihar.

Sihar menegaskan, sangat disayangkan jika Kepulauan Nias memilih hengkang dari Sumut. Kekayaan yang dimiliki kepulauan yang terletak di sebelah barat Pulau Sumatera ini, sepatutnya menjadi pendongkrak investasi bagi Sumut. Sayangnya, hal tersebut belum tereksplorasi dengan maksimal.

"Nias kaya akan pariwisata, memiliki sumber daya laut yang sangat luar biasa. Tapi Nias dari berbagai indeks, berada di bawah. Ini dengan kata lain kita harus menunjukkan keberpihakan kepada Nias," jelas pria murah senyum itu.

 Lalu apa solusinya? Paslon yang diusung PDI Perjuangan dan PPP itu menekankan perlunya kesetaraan dan percepatan pembangunan di wilayah Pantai Barat, terutama di Kepulauan Nias. Tak ayal, DJOSS pun siap menganggarkan alokasi dana demi wujudkan hal tersebut.

"Nias butuh infrastruktur baik fisik dan non-fisik. Kita akan alokasikan dana yang lebih besar dibandingkan lainnya. Tentunya dana ini diambil dari kerja efisiensi, biaya operasional, biaya investasi dan libatkan swasta bersama-sama dengan pemerintah mencari solusi terbaik bagi Nias," jabar Sihar.

 Dan ternyata Edy Rahmayadi sepakat dengan apa yang diungkapkan Sihar, bahwa pemekaran wilayah merupakan wewenang pusat. Katanya, pihaknya siap mendukung pemekaran yang memilih untuk memisahkan diri dari provinsi Sumatera Utara. "Selama itu pantas dan bermanfaat untuk kesejahteraan rakyat kenapa tidak," ungkapnya.

Katanya, bila keinginan besar itu desakan masyarakat, maka pihaknya siap menjembataninya dengan pemerintah pusat. "Itu adalah wewenang pusat. Tugas kami nanti jadi gubernur, kami memfasilitasi, membicarakan kepada pusat. Tapi keputusan tetap ada di pusat," tutur Edy

Disinggung soal daerah mana saja yang telah didata pihaknya daerah yang ingin berdiri sendiri, Edy mengaku, belum ada kajian tersebut. "Kami belum sampai ke situ. Karena pemekaran itu menuntut sumber daya manusia, sumber daya alam, dan infrastruktur. Banyak yang harus kita bicarakan di situ," ujar Edy. (mtc/rel)
Editor: faeza

T#g:
Komentar
Sabtu, 26 Mei 2018 15:49Berita Sumut

Wakil Wali Kota Serap Aspirasi Warga Melalui Safari Subuh

Wakil Wali Kota Medan Akhyar Nasution melakukan Safari Subuh di Masjid Al Waqif Jalan Sempurna, Kelurahan Sudirejo, Kecamatan Medan Kota, Sabtu (26/5). Selain sahur bersama dengan ratusan warga sekitar, Safari Subuh juga diisi dengan Shalat Subuh berjamaa

Sabtu, 26 Mei 2018 14:32Berita Sumut

BPOM Medan Grebek Pabrik Lengkong Berformalin di Langkat

Balai Besar Pengawasan Obat dan Makan (BBPOM) di Medan berhasil menggrebek pabrik atau produsen lengkong berformalin di Desa Blankahan, Kabupaten Langkat.

Sabtu, 26 Mei 2018 14:12Berita Sumut

Nyambi Jadi Bandar Judi Online, Honorer Pemkab Madina Ini Berurusan dengan Polisi

Seorang pegawai honorer di lingkungan Pemkab Madina berinisika DJS alias Justin (25) harus berurusan dengan aparat penegak hukum. Pasalnya pria itu diringkus karena menyambi sebagai bandar judi Kim online.

Sabtu, 26 Mei 2018 13:37Berita Sumut

Gubsu Erry Safari Ramadhan Bersama Panglima TNI

Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Dr Ir HT Erry Nuradi MSi menghadiri Safari Ramadhan bersama Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto SIP, Jumat (25/5) di Kodam I/Bukit Barisan, Jalan Gatot Subroto, Medan. Ini merupakan safari Ramadhan pertama Panglima TNI

Sabtu, 26 Mei 2018 12:05Nasional

Bertemu Rohan, Aman Mengaku Ditawari Tiga Hal

Aman Abdurrahman mengaku bertemu Head of the International Centre for Political Violence and Terrorism Research Singapura, Rohan Gunaratna pada Desember 2017 lalu.

Sabtu, 26 Mei 2018 12:00Nasional

Imparsial: Definisi Terorisme Ibarat Pedang Bermata Dua

Direktur Imparsial Al Araf menyebut pencantuman 'motif politik' dalam definisi terorisme dalam UU Antiterorisme yang baru disahkan DPR dapat menjadi pedang bermata dua.

Sabtu, 26 Mei 2018 11:54Nasional

Libatkan Anak Dalam Aksi Teorisme, Pelaku Akan Dipidana Lebih Berat

Revisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (UU Antiterorisme) yang baru saja disahkan DPR mengatur sejumlah hukuman baru. Salah satunya pemberatan hukuman bagi pelaku aksi teror yang melibatkan anak.

Sabtu, 26 Mei 2018 11:52Berita Sumut

Membangun Jembatan Hati Melalui Safari Ramadhan

Selain menyemarakkan bulan suci Ramadan, program Safari Ramadan Pemko Medan ini juga menjadi ajang silaturrahmi sekaligus menyampaikan pesan pembangunan juga menyerap aspirasi warga. Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Kota Medan ketika membacakan

Sabtu, 26 Mei 2018 11:46Internasional

Raja Kamboja Terima Dubes RI Baru di Istana

Raja Kamboja Norodom Sihamoni mengharapkan peningkatan hubungan dengan Indonesia di berbagai bidang. Terutama perdagangan, investasi, pariwisata, kebudayaan, industri, ekonomi, teknologi dan kerja sama internasional. Hal tersebut disampaikan raja saat men

Sabtu, 26 Mei 2018 11:33Internasional

Dua Negara Sekutu Angkat Kaki, Menlu Taiwan Undur Diri

Menteri Luar Negeri Taiwan Joseph Wu mengajukan pengunduran diri tak lama setelah Burkina Faso mengumumkan pemutusan hubungan diplomatik dengan negara yang dianggap provinsi pembelot oleh China itu, Kamis (24/5).

Sabtu, 26 Mei 2018 11:25Internasional

Makanan Napi Muslim Mengandung Babi, CAIR Gugat Penjara Alaska

Dewan Hubungan Islam Amerika (The Council on American-Islamic Relations/CAIR) melayangkan gugatan kepada penjara Alaska (The Alaska Departemen of Corrections/DOC) dengan tuduhan membiarkan narapidana (napi) muslim "kelaparan" dan memberikan ma

Sabtu, 26 Mei 2018 11:16Berita Sumut

Gelar Razia Pekat, Polsek Patumbak Amankan 4 Pasangan Mesum

Sebanyak 4 orang pasangan bukan suami istri terjaring dalam operasi penyakit masyarakat (Pekat) yang digelar personil Polsek Patumbak, Jumat (25/5/2018) malam. Para pasangan bukan suami istri ini diamankan dari razia yang digekar di Hotel KUPJ depan RS M

Sabtu, 26 Mei 2018 11:07Internasional

Tak Ingin Rugi, Trump Wacanakan Kembali KTT dengan Kim Jong Un

Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump masih membuka pintu untuk pertemuan dengan Pemimpin Tertinggi Korea Utara Kim Jong Un, meski sebelumnya sudah dibatalkan.

Sabtu, 26 Mei 2018 11:01Ekonomi

Replanting Sawit 2,5 Juta Ha, Luhut Pakai Dana China

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan akan segera merealisasikan tawaran China Development Bank (CDB) yang berminat membiayai program penanaman kembali (replanting) sawit.

Sabtu, 26 Mei 2018 10:58Berita Sumut

AMPI Sumut Siap Sukseskan Program Millennials Nationalism

Dewan Pimpinan Daerah Angkutan Muda Pembaharuan Indonesia (DPD AMPI) Sumatera Utara (Sumut) siap mensukseskan program DPP AMPI yakni Millennials Nationalism menuju generasi muda menyambut Indonesia 4.0. Terkait hal itu, AMPI Sumut berikrar siap berkontrib

Sabtu, 26 Mei 2018 10:52Ekonomi

Bank BUMN Tahan Bunga KPR Meski Suku Bunga Acuan BI Naik

Bank-bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN) agaknya masih menahan diri menaikkan bunga Kredit Pemilikan Rumah (KPR), meski suku bunga acuan Bank Indonesia (BI 7DRRR) mekar 25 basis poin menjadi 4,5 persen.