• Home
  • Berita Sumut
  • Terpidana Teddy Law Kembalikan Kerugian Negara Rp 4,7 Miliar Melalui Kejari Binjai

Terpidana Teddy Law Kembalikan Kerugian Negara Rp 4,7 Miliar Melalui Kejari Binjai

Mtc/James Rabu, 19 Desember 2018 05:10 WIB
Mata telinga/James P Pardede
Kejari Binjai menerima pengembalian uang kerugian negara dari terpidana korupsi Teddy Law
MATATELINGA, Binjai: Terpidana kasus korupsi atas nama Teddy Law selaku Direktur PT Mesarinda Abadi (MA) terkait proyek pengadaan alat kesehatan (alkes) di RSU Djoelham Binjai (sumber dananya dari APBN-P) menyerahkan kerugian negara senilai Rp 4,7 miliar kepada pihak Kejari Binjai.

Kajari Binjai Victor Antonius Sidabutar SH, Selasa (18/12/208) di kantornya menyampaikan bahwa pengembalian uang kerugian negara diserahkan oleh perwakilan keluarga terpida Teddy Law. Kerugian keuangan tersebut kemudian disetorkan ke rekening Kejaksaan di BRI Cabang Binjai.


"Penyerahan uang kerugian negara itu dimasukkan sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak," jelas Victor didampingi Kasi Bidang Intelijen Erwin Nasution SH.

Menurut Victor, Teddy Law sebelumnya divonis 8,5 tahun penjara. Dia juga diwajibkan membayar denda Rp250 juta subsidair enam bulan kurungan dan membayar uang pengganti sebesar Rp4,7 mlliar, subsidair 3 tahun dan 9 bulan kurungan.


Selain Teddy dalam kasus ini empat terdakwa lainnya yang terlibat dan telah divonis dalam persidangan tipikor dengan majelis hakim yang diketuai Ferry Sormin, diantaranya Mantan Direktur Utama (Dirut) RSUD Djoelham Binjai dr Mahim Siregar, dihukum 5 tahun penjara dan denda Rp100 juta subsidair 3 bulan kurungan, Kepala Unit Layanan Pengaduan  (ULP), Cipta Depari dihukum 6 tahun penjara dan denda 250 juta subsidair 3 bulan kurungan, Ketua Pokja Pengadaan Barang/Jasa dihukum 1,6 tahun penjara dan denda Rp 50 juta subsidair tiga bulan kurungan dan PPK Suryana selama 6 tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsidair 3 bulan kurungan.


Putusan itu sama dengan tuntutan dari JPU. Dalam dakwaan JPU, Mahim Siregar bersama keempat terdakwa lain merugikan keuangan negara sebesar Rp 4,7 miliar dari dana APBN-P Tahun Anggaran (TA) 2012 senilai Rp 14 miliar pada pengadaan alkes di RSUD Djoelham Binjai.

Modus yang dilakukan para terdakwa dengan cara menggelembungkan harga (mark-up) dan pengadaan barang/jasa RSUD Djoelham‎ Binjai‎ tidak sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2010.

Kajari Binjai Victor Antonius menambahkan, yang pasti hari ini terpidana Teddy Law telah membayar uang pengganti Rp 4,7 Miliar kepada negara melalui Kejari Binjai.

Editor: James P Pardede

T#g:kejari binjaikejatisukorupsiVictor Antonius
Komentar
Selasa, 26 Mar 2019 23:35Lifestyle

Benarkah Daun Kelor Mampu Tangkal Pelet? ini Kata Anak Indigo

Pembahasan daun kelor sebagai alat untuk melumpuhkan ilmu kebal penjahat menjadi perbincangan di media masa.

Selasa, 26 Mar 2019 23:15Berita Sumut

Mencekam, Dua Kelompok Pemuda Belawan Bentrok 1 Tewas

Dua kelompok Pemuda dari kawasan Gudang Arang Kelurahan Belawan Bahari Kecamatan Medan Belawan

Selasa, 26 Mar 2019 23:10Nasional

TNI dan Kemenko Kemaritiman Tanda Tangani Nota Kesepahaman Bersama

Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Republik Indonesia (Kemenko Kemaritiman RI)

Selasa, 26 Mar 2019 23:05Nasional

Kazona Tengah Bakamla Serukan Tanggung Jawab Moral Personel Terhadap Institusi

Personil yang profesional memiliki tanggung jawab moral terhadap institusi dan bersedia bekerja keras

Selasa, 26 Mar 2019 23:00Nasional

Aspers Panglima TNI: Sejarah Perjuangan Bangsa Perlu Terus Digelorakan

Saat ini kebanggaan terhadap sejarah perjuangan bangsa secara nyata perlu terus ditanamkan dan digelorakan

Selasa, 26 Mar 2019 22:45Berita Sumut

Akhyar Hadiri Sertijab & Pisah Sambut Dandenpom I/5

Wakil Wali Kota Medan Ir H Akhyar Nasution MSi mengucapkan terima kasih kepada Letkol CPM Sudarsono atas jasa dan pengabdiannya

Selasa, 26 Mar 2019 22:30Nasional

Bakamla RI - Japan Coast Guard Tingkatkan Kerja Sama Bilateral Keamanan Maritim

Bakamla dan Japan Coast Guard melakukan pembahasan draft Memorandum of Cooperation (MoC) di ruang rapat Podcast

Selasa, 26 Mar 2019 22:15Berita Sumut

Kementan Jamin Ekspor Kopi Lolos ke Berbagai Negara Luar

Setelah sukses melepas ekspor kubis di Berastagi bulan kemarin, sekarang Kepala Badan Karantina Pertanian, Ali Jamil bersama Wakil Gubernur Sumatera Utara, Musa Rajekshah, melepas ekspor 819,36 Ton kopi biji tujuan Rumania

Selasa, 26 Mar 2019 22:00Berita Sumut

Senilai Rp4,9 Triliun, Wagub Sumut Lepas Ekspor Kopi ke Berbagai Negara Luar

Wakil Gubernur Sumatera Utara Musa Rajekshah melepas ekspor kopi sebesar 65.347,10 ton atau senilai Rp4,901 triliun milik PT Sari Makmur Tunggal Mandiri, Selasa (26/3/2019).

Selasa, 26 Mar 2019 21:45Berita Sumut

Kapolda Resmikan Pembangunan Polres Batu Batubara

Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Agus Andrianto meresmikan pembangunan gedung baru Polres Batubara.

Selasa, 26 Mar 2019 21:28Berita Sumut

Bupati Batubara Hibahkan Mobil Dinas Ke Kapolres Batubara

Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Agus Andrianto menyaksikan penyerahan mobil dinas Kapolres Batubara AKBP Robinson Simatupang dari dana hibah Pemkab Batubara. Penyerahan langsung dilakukan secara simbolis oleh Bupati Batubara H Zahir, Selasa (25/3/2019).

Selasa, 26 Mar 2019 21:01Berita Sumut

Resmikan Pembangunan Mapolres Batubara, Kapolda Sumut Sampaikan Harapan Ini

Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Agus Andrianto meresmikan pembangunan gedung baru Polres Batubara. Ini ditandai dengan peletakan batu pertama oleh Kapolda dan selanjutnya oleh Kapolres Batubara AKBP Robin Simatupang serta Bupati Batubara H Zahir.

Selasa, 26 Mar 2019 20:15Berita Sumut

Terjerat OTT, 4 Pengurus P3TM Dituntut 3 Bulan Penjara

Sidang kasus OTT yang melibatkan pengurus Pasar Marelan akhirnya sampai pada pembacaan tuntutan. Dalam tuntutan yang dibacakan Penuntut Umum Kejatisu, Abdul Hakim Sorimuda Harahap dihadapan majelis hakim yang diketuai Abdul Qadir, menuntut Ketua P3TM pasa

Selasa, 26 Mar 2019 19:42Berita Sumut

Dugaan Pemalsuan Sertifikat Tanah, Dakwaan Terhadap Tengku Awaluddin Tak Cermat

Salah seorang terdakwa kasus dugaan pemalsuan sertifikat tanah Grant Sultan lahan Tol Tanjungmulia Hilir, Tengku Awaluddin Taufiq, mengaku menjadi korban rekayasa hukum yang dipaksakan. Pasalnya, dakwaan yang dituduhkan jaksa penuntut umum (JPU) kepadany

Selasa, 26 Mar 2019 19:15Berita Sumut

Duh, Ternyata Korban Kakek Cabul di Multatuli Sebanyak 9 Orang Bocah

Ternyata korban kakek cabul berinisial PS (56) warga Jalan Multatuli Medan tidak hanya tiga orang anak tetangganya. Polisi mengembangkan kasus ini dan menemukan fakta baru korban pencabulan pria ini ternyata berjumlah 9 orang.

Selasa, 26 Mar 2019 19:00Berita Sumut

Kampanyekan Salah Satu Capres di Medsos, Oknum Pegawai PTPN IV Dituntut 6 Bulan Penjara

Seorang oknum pegawai di PTPN IV bernama Ibrahim Martabaya dituntut dengan pidana 6 bulan penjara lantaran mengkampanyekan salah satu pasangan calon presiden di akun Facebook miliknya. Dia juga dituntut membayar denda sebesar Rp5 juta subsider 1 bulan kur