• Home
  • Ekonomi
  • #PM 108 Diharapkan akan Akhiri Perseteruan Angkutan Umum dengan ASK

#PM 108 Diharapkan akan Akhiri Perseteruan Angkutan Umum dengan ASK

jms Rabu, 01 November 2017 10:08 WIB
internet
Ilustrasi Angkutan Sewa Khusus (ASK) yang akrab disebut angkutan online, Foto : internet
MATA TELINGA-Sejak hadirnya angkutan sewa khusus berbasis aplikasi di kota Medan, banyak pengusaha dan supir angkutan umum yang merasa tersaingi. Menyikapi hal ini, Kementerian Perhubungan mengambil sikap sebagai penengah untuk mengakhiri perseteruan antara angkutan umum dengan angkutan sewa khusus (ASK) yang berbasis aplikasi.

ASK yang akrab disebut angkutan online harus memenuhi persyaratan operasional yang diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek. Perusahaan aplikasi atau aplikator akan ditindak Kemenkominfo jika melanggar peraturan ini.

"Aplikator yang menyalahi PM 108 ini bisa langsung ditindak oleh Kemenkominfo. Ini sudah menjadi kesepakatan antara Kementerian Perhubungan dan Kemenkominfo. Penindakan dilakukan jika ada laporan dari gubernur, bupati, wali kota, dan dirjen," kata Direktur Angkutan dan Multimoda Ditjen Perhubungan Darat Kemenhub, Cucu Mulyana dalam sosialisasi Permenhub Nomor 108 Tahun 2017 di Medan, Senin (30/10) lalu.


Kegiatan sosialisasi juga dihadiri Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sumut, Anthony Siahaan, Sekjen DPP Organda Ateng Aryanto dan salah seorang perwakilan dari manajemen ASK di Medan, PM 108 telah diundangkan pada 24 Oktober lalu dan berlaku efektif mulai 1 November 2017. Dengan  aturan ini, lanjutnya seluruh kendaraan angkutan online harus memenuhi syarat atau aspek legalitas. Peraturan ini, kata Cucu, diharap dapat menjadi pedoman pemerintah pusat, pemerintah daerah dan perusahaan angkutan. Aturan ini, lanjutnya, merupakan titik kompromi dan diharap dapat memberi kepastian usaha untuk pelaku di lapangan.

"Dalam prosesnya memang banyak yang kurang puas. Namun, ini adalah jalan tengah antara angkutan konvensional dan angkutan online. Jadi kita masih konsisten bagaimana keduanya bisa tetap berjalan," ujar dia.

Jalan tengah dimaksud Cucu dalam peraturan ini, yakni regulasi yang mengatur tentang batas tarif atas dan batas tarif  bawah, kuota (jumlah kendaraan dalam satu wilayah atau daerah), domisili berdasarkan Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) dan wilayah operasional, serta pemberlakuan sistem argometer.


Dalam Permenhub itu juga diatur, setiap kendaraan online diwajibkan memakai tanda khusus di kaca depan kanan atas dan belakang, kartu uji KIR dan kartu pengawasan. Begitu juga dengan syarat umum, seperti identitas pengemudi ditempatkan pada dashboard kendaraan atau tertera pada aplikasi yang dikeluarkan masing-masing perusahan.

"Ini titik tengah dari regulator, yakni Kemenhub yang mengakomodir seluruh pihak. Ketidakpuasan pasti ada. Tapi mari kita laksanakan PM 108 ini bersama-sama," kata Cucu.

Kadishub Sumut Anthony Siahaan mengatakan, pihaknya sedang menyusun aturan turunan dari Permenhub tersebut berupa Peraturan Gubernur (Pergub). Pihaknya tengah menggodok aturan yang akan diberlakukan di Sumut mengenai keberadaan angkutan online.

"Masalah kuota, kami sudah tetapkan sebanyak 3.500 maksimal. Tetapi yang ada baru 500 unit. Kalau ada kebutuhan perubahan kuota, kami akan duduk bersama lagi untuk membahasnya. Begitu juga dengan tanda khusus seperti stiker itu dipasang," kata Anthony.



Sekjen DPP Organda Ateng Aryono mengaku Permenhub PM 108 ini dapat diterima termasuk pihaknya sebagai organisasi kendaraan angkutan konvensional yang telah ada puluhan tahun. Sehingga pihaknya mengajak seluruh masyarakat khusunya pengguna aplikasi untuk bisa mematuhi regulasi yang diberlakukan.

Sedangkan perwakilan satu perusahaan aplikasi daring (online) Guruh menyebutkan bahwa keberadaan ASK ini telah memberikan jaminan keselamatan seperti data pengemudi, termasuk kelengkapan berkas sebelum menjadi bagian dari sistem yang mereka jalankan.

"Kita juga sudah sampaikan kepada pengemudi agar memenuhi syarat sesuai aturan seperti terdaftar di badan hukum perusahaan pemilik izin operasional," katanya.
Editor: James P Pardede

T#g:ASKAngkutan OnlineKemenhubPM 108
Komentar
Rabu, 22 Nov 2017 13:20Opini

Nilai-Nilai Kejuangan Pahlawan Tidak Boleh Pudar

Negara-negara didunia pastinya pernah mengalami suatu perjuangan dalam mencapai tujuan bersama untuk membangun bangsanya kearah yang lebih baik, baik berjuang melawan penjajah yang dilakukan oleh Negara lain maupun melawan pemberontakan bersenjata di dal

Rabu, 22 Nov 2017 08:15Berita Sumut

Chairuman Harahap : Presiden Jokowi Juga Harus Diberi Marga Siregar

Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Tengku Erry Nuradi yang bergelar Patuan Raja Parlindungan Siregar memberi nasehat kepada putri Presiden Joko Widodo, Kahiyang yang diberi marga Siregar.

Rabu, 22 Nov 2017 07:58Berita Sumut

Poldasu Imbau Pengendara Jangan Melintas di Jalan Ringroad Saat “Ngunduh Mantu Presiden”

Direktorat Lalu Lintas Polda Sumut mengimbau kepada para pengendara maupun pengemudi agar tidak melintas di Jalan Ringroad/Gagak Hitam, pada puncak acara ngunduh mantu putri Presiden RI, Joko Widodo tanggal 26 November.

Rabu, 22 Nov 2017 07:42Internasional

Ledakan Bom, 23 Tewas dan 60 Luka luka

Lebih kurang 23 orang tewas dan sedikitnya 60 orang luka-luka, akibat ledakan bom di sebuah pasar buah dan sayur di kawasan Utara Irak

Rabu, 22 Nov 2017 07:27Nasional

Dua Belas Desa Terendam Banjir

Akibat meluapnya air Sungai Kedunglarangan dan Sungai Welang, sebanyak 12 desa dan kelurahan di Pasuruan, Jawa Timur dilanda banjir. Air di dua sungai ini meluap akibat hujan deras yang berlangsung lebih dari dua jam di wilayah Kecamatan Tosari, Tutur,

Rabu, 22 Nov 2017 07:12Bola

Liverpool Sempat Unggul, Silva Kejar Ketinggal

Liverpool mengawali pertandingan matchday 5 Liga Champions di Ramon Sanchez Pizjuan

Rabu, 22 Nov 2017 07:05Berita Sumut

Praktisi Hukum Ini Sebut Tidak Ada Indikasi Pelanggaran Pidana Dilakukan RSUD HAMS Kisaran

Operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Polres Asahan di RSUD HAMS, Kisaran beberapa waktu lalu dipersoalkan.

Rabu, 22 Nov 2017 06:52Bola

Napoli Sempat Kerepotan Tebus Pertahanan Shakhtar

Bermain di San Paolo, Rabu (22/11/2017) dinihari WIB, Napoli sempat kerepotan menembus pertahanan Shakhtar. Upaya tim besutan Maurizio Sarri itu kerap kandas lantaran para pemainnya terperangkap offside. Babak pertama ditutup dengan skor 0-0

Rabu, 22 Nov 2017 06:37Internasional

Sejak Donald Trump Melonggarkan Aturan Militer Menindak Teroris

Pada 13 November lalu, Pentagon mengumumkan pasukan AS telah menewaskan 40 militan Shabaab dan ISIS dalam rangkaian serangan yang terjadi selama beberapa hari. Peningkatan operasi itu mencuat pada Maret, sejak Presiden AS Donald Trump

Rabu, 22 Nov 2017 06:22Berita Sumut

KPU Sumut Membuka Pendaftaran Perorangan Pilgubsu 22-26 November 2017

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumut mulai hari ini 22 Novenber 2017, sudah membuka dan menerima penyerahan berkas pasangan calon (Paslon) perseorangan Pilgubsu 2018 di Jl Printis Kemerdekaan Medan

Selasa, 21 Nov 2017 23:32Berita Sumut

Pemkab.Asahan Apresiasi Tindakan Polri Atas Kejadian Di RSUD HAMS

Pemerintah Daerah Kabupaten Asahan melalui Kepala Inspektorat Kabupaten Asahan selaku Badan Pengawas Internal memberikan apresiasi atas tindakan yang telah diambil oleh pihak Kepolisian Resor Asahan atas adanya penyimpangan penggunaan Peraturan Daerah (P

Selasa, 21 Nov 2017 21:32Berita Sumut

Prioritaskan Pemanggilan Pengelola MSDC Syarat Urus SIM

Penetapan dilakukan hasil musyawarah anggota komisi melalui rapat yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Medan Burhanuddin diruang komisi, Selasa (21/11/2017).

Selasa, 21 Nov 2017 21:27Berita Sumut

Bimtek Implementasi Peraturan Perundang-Undangan di Lingkungan Inspektorat Sergai Tahun 2017

Bupati Serdang Bedagai (Sergai) Ir. H. Soekirman, Selasa (21/11/2017) membuka Bimtek Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (UU) di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Sergai Tahun 2017 bertempat di Grand Mutiara Hotel Berastagi Kabupaten Karo

Selasa, 21 Nov 2017 21:24Berita Sumut

Hendra DS Jabat Ketua Komisi C DPRD Medan

Drs H Hendra DS dari Partai Hanura terpilih menjadi Ketua Komisi C DPRD Medan untuk satu tahun ke depan periode 2017-2018

Selasa, 21 Nov 2017 21:19Nasional

Panglima TNI : Keberhasilan Tugas Milik Anak Buah, Kegagalan Tanggung Jawab Komandan

Dalam melaksanakan tugas negara, seorang pemimpin atau komandan harus mempunyai strategi yang matang agar tugas tersebut bisa berhasil dengan baik. Perlu diketahui bahwa keberhasilan tugas dalam setiap operasi adalah milik prajurit atau anak buah, sedangk

Selasa, 21 Nov 2017 21:16Berita Sumut

Rajudin Sagala Pimpin Ketua Komisi B DPRD Medan.

Rajudin Sagala dari Fraksi PKS DPRD Medan ditetapkan menabat Ketua Komisi B DPRD Medan periode 2017-2018.