• Home
  • Ekonomi
  • Berlaku 1 April 2019, Kemenkeu Terbitkan Aturan Pajak Online Bagi Pelaku Usaha, ini isinya

Berlaku 1 April 2019, Kemenkeu Terbitkan Aturan Pajak Online Bagi Pelaku Usaha, ini isinya

Mtc Sabtu, 12 Januari 2019 20:00 WIB
google
Kementerian Keuangan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan No 210/PMK.010/2018 tentang Perlakuan Perpajakan atas Transaksi Perdagangan melalui Sistem Elektronik.
MATATELINGA, Jakarta: Kementerian Keuangan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan No 210/PMK.010/2018 tentang Perlakuan Perpajakan atas Transaksi Perdagangan melalui Sistem Elektronik.



Beleid yang akan berlaku efektf mulai 1 April 2019 itu diharapkan dapat memberikan kepastian terkait aspek perpajakan bagi pelaku usaha yang melaksanakan kegiatan perdagangan melalui jaringan internet.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas Ditjen Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Hestu Yoga Saksama mengatakan, pemerintah tidak menetapkan jenis atau tarif pajak baru bagi pelaku e-commerce. Menurutnya, pengaturan yang dimuat dalam PMK-210 tersebut semata-mata terkait tata cara dan prosedur pengenaan pajak untuk memberikan kemudahan administrasi dan mendorong kepatuhan perpajakan para pelaku e-commerce.

"Ini demi menciptakan perlakuan yang setara dengan pelaku usaha konvensional," kata Hestu melalui siaran persnya di Jakarta.

Pokok-pokok pengaturan pajak dalam PMK-210 terbagi menjadi tiga bagian. Pertama, bagi pedagang dan penyedia jasa yang berjualan melalui platform marketplace maka harus memberitahukan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) kepada pihak penyedia platform. Apabila belum memiliki NPWP, pelaku usaha dapat memilih untuk mendaftarkan diri guna memperoleh NPWP, atau memberitahukan Nomor Induk Kependudukan (NIK) kepada penyedia platform marketplace.



Kedua, kewajiban penyedia platform marketplace adalah memiliki NPWP, dan dikukuhkan sebagai PKP. Kemudian memungut, menyetor, dan melaporkan PPN dan PPh terkait penyediaan layanan platform marketplace kepada pedagang dan penyedia jasa.

Penyedia platform marketplace juga wajib memungut, menyetor, dan melaporkan PPN dan PPh terkait penjualan barang dagangan milik penyedia platform marketplace sendiri, serta melaporkan rekapitulasi transaksi yang dilakukan oleh pedagang pengguna platform.

Di Indonesia beberapa penyedia platform marketplace yang dikenal antara lain Blibli, Bukalapak, Elevenia, Lazada, Shopee, dan Tokopedia. Selain perusahaan-perusahaan ini, pelaku over-the-top di bidang transportasi juga tergolong sebagai pihak penyedia platform marketplace.

Ketiga, bagi e-commerce di luar Platform marketplace adalah pelaku usaha yang melaksanakan kegiatan perdagangan barang dan jasa melalui online retail, classified ads, daily deals, dan media sosial wajib mematuhi ketentuan terkait PPN, PPnBM, dan PPh sesuai ketentuan yang berlaku.



Hestu menambahkan, sebelum PMK-210 ini mulai berlaku efektif pada 1 April 2019, Ditjen Pajak akan melakukan sosialisasi kepada para pelaku e-commerce.

Sementara itu, Menteri Kominfo Rudiantara optimistis ekonomi berbasis digital akan terus berkembang. Dia memperkirakan pada 2030 mendatang total transaksi ekonomi digital mencapai USD 130 miliar. Nilai yang sangat besar itu menurut Rudiantara salah satunya disebabkan oleh gaya hidup manusia saat ini yang tidak lepas dari gawai. Potensi ini harus dimanfaatkan sebaik mungkin oleh para pengusaha startup di Indonesia.

(Mtc/Okz)
Editor: Fjr

Sumber: Okezone

T#g:Aturan E-CommerseblibliE-CommersekemenkeuMatatelingaPajak OnlineTerkini
Komentar
Selasa, 26 Mar 2019 23:05Nasional

Kazona Tengah Bakamla Serukan Tanggung Jawab Moral Personel Terhadap Institusi

Personil yang profesional memiliki tanggung jawab moral terhadap institusi dan bersedia bekerja keras

Selasa, 26 Mar 2019 23:00Nasional

Aspers Panglima TNI: Sejarah Perjuangan Bangsa Perlu Terus Digelorakan

Saat ini kebanggaan terhadap sejarah perjuangan bangsa secara nyata perlu terus ditanamkan dan digelorakan

Selasa, 26 Mar 2019 22:45Berita Sumut

Akhyar Hadiri Sertijab & Pisah Sambut Dandenpom I/5

Wakil Wali Kota Medan Ir H Akhyar Nasution MSi mengucapkan terima kasih kepada Letkol CPM Sudarsono atas jasa dan pengabdiannya

Selasa, 26 Mar 2019 22:30Nasional

Bakamla RI - Japan Coast Guard Tingkatkan Kerja Sama Bilateral Keamanan Maritim

Bakamla dan Japan Coast Guard melakukan pembahasan draft Memorandum of Cooperation (MoC) di ruang rapat Podcast

Selasa, 26 Mar 2019 22:15Berita Sumut

Kementan Jamin Ekspor Kopi Lolos ke Berbagai Negara Luar

Setelah sukses melepas ekspor kubis di Berastagi bulan kemarin, sekarang Kepala Badan Karantina Pertanian, Ali Jamil bersama Wakil Gubernur Sumatera Utara, Musa Rajekshah, melepas ekspor 819,36 Ton kopi biji tujuan Rumania

Selasa, 26 Mar 2019 22:00Berita Sumut

Senilai Rp4,9 Triliun, Wagub Sumut Lepas Ekspor Kopi ke Berbagai Negara Luar

Wakil Gubernur Sumatera Utara Musa Rajekshah melepas ekspor kopi sebesar 65.347,10 ton atau senilai Rp4,901 triliun milik PT Sari Makmur Tunggal Mandiri, Selasa (26/3/2019).

Selasa, 26 Mar 2019 21:45Berita Sumut

Kapolda Resmikan Pembangunan Polres Batu Batubara

Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Agus Andrianto meresmikan pembangunan gedung baru Polres Batubara.

Selasa, 26 Mar 2019 21:28Berita Sumut

Bupati Batubara Hibahkan Mobil Dinas Ke Kapolres Batubara

Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Agus Andrianto menyaksikan penyerahan mobil dinas Kapolres Batubara AKBP Robinson Simatupang dari dana hibah Pemkab Batubara. Penyerahan langsung dilakukan secara simbolis oleh Bupati Batubara H Zahir, Selasa (25/3/2019).

Selasa, 26 Mar 2019 21:01Berita Sumut

Resmikan Pembangunan Mapolres Batubara, Kapolda Sumut Sampaikan Harapan Ini

Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Agus Andrianto meresmikan pembangunan gedung baru Polres Batubara. Ini ditandai dengan peletakan batu pertama oleh Kapolda dan selanjutnya oleh Kapolres Batubara AKBP Robin Simatupang serta Bupati Batubara H Zahir.

Selasa, 26 Mar 2019 20:15Berita Sumut

Terjerat OTT, 4 Pengurus P3TM Dituntut 3 Bulan Penjara

Sidang kasus OTT yang melibatkan pengurus Pasar Marelan akhirnya sampai pada pembacaan tuntutan. Dalam tuntutan yang dibacakan Penuntut Umum Kejatisu, Abdul Hakim Sorimuda Harahap dihadapan majelis hakim yang diketuai Abdul Qadir, menuntut Ketua P3TM pasa

Selasa, 26 Mar 2019 19:42Berita Sumut

Dugaan Pemalsuan Sertifikat Tanah, Dakwaan Terhadap Tengku Awaluddin Tak Cermat

Salah seorang terdakwa kasus dugaan pemalsuan sertifikat tanah Grant Sultan lahan Tol Tanjungmulia Hilir, Tengku Awaluddin Taufiq, mengaku menjadi korban rekayasa hukum yang dipaksakan. Pasalnya, dakwaan yang dituduhkan jaksa penuntut umum (JPU) kepadany

Selasa, 26 Mar 2019 19:15Berita Sumut

Duh, Ternyata Korban Kakek Cabul di Multatuli Sebanyak 9 Orang Bocah

Ternyata korban kakek cabul berinisial PS (56) warga Jalan Multatuli Medan tidak hanya tiga orang anak tetangganya. Polisi mengembangkan kasus ini dan menemukan fakta baru korban pencabulan pria ini ternyata berjumlah 9 orang.

Selasa, 26 Mar 2019 19:00Berita Sumut

Kampanyekan Salah Satu Capres di Medsos, Oknum Pegawai PTPN IV Dituntut 6 Bulan Penjara

Seorang oknum pegawai di PTPN IV bernama Ibrahim Martabaya dituntut dengan pidana 6 bulan penjara lantaran mengkampanyekan salah satu pasangan calon presiden di akun Facebook miliknya. Dia juga dituntut membayar denda sebesar Rp5 juta subsider 1 bulan kur

Selasa, 26 Mar 2019 18:20Berita Sumut

Apes, Belum Sempat Digunakan, Pengguna Narkoba Ini Lebih Dulu Kepergok Patroli Polisi

Niat hendak menggunakan narkotika jenis sabhu, seorang lelaki berinisial FO alias Ono (35) warga jalan Hasanuddin Lingkungan II kelurahan Kisaran Timur Kecamatan Kota Kisaran Timur Asahan terpaksa harus berurusan dengan pihak aparat penegak hukum. Pasaln

Selasa, 26 Mar 2019 18:01Berita Sumut

Pemko Medan Dorong Warga Manfaatkan Jaringan Gas Bumi Rumah Tangga

Deputi Keuangan dan Monetisasi SKK Migas Parulian Sihotang, mengatakan, penggunaan Jargas ini lebih hemat dari pada penggunaan elpiji karena gas yang dihasilkan Indonesia tidak semuanya dapat dijadikan elpiji sehingga harus impor, jika terus menerus impor

Selasa, 26 Mar 2019 17:45Berita Sumut

Pemko Medan Terapkan Pemenuhan Standar Pelayanan Publik dan Penerapan SP4N-LAPOR

Wali Kota Medan mengapresiasi atas dilakukannya penandatangan komitmen bersama ini. Menurut Wali Kota Medan dengan diterapkannya sistem SP4N-LAPOR maka akan semakin memudahkan masyarakat untuk menyampaikan pengaduanya.