• Home
  • Ekonomi
  • Mau Mengembangkan Usaha, UMKM Kini Bisa Peroleh Kredit UMI

Mau Mengembangkan Usaha, UMKM Kini Bisa Peroleh Kredit UMI

James Selasa, 07 November 2017 05:47 WIB
James P Pardede
Direktur Keuangan Umum dan Sistem Informasi Ditjen Perbendaharaan Kemenkeu Sochif Winarno saat memberikan keterangan pers di Kantor Gubernur Sumatera Utara (Sumut), Senin (6/11) didampingi Kepala Biro Humas dan Keprotokolan Setdaprov Sumut Ilyas S Sitorus
MATA TELINGA-MEDAN. Bergulirnya Kredit Usaha Rakyat yang disalurkan lewat perbankan ternyata tidak semua UMKM yang jumlahnya mencapai 60 juta lebih tidak bisa terlayani, selain karena alasan kelengkapan data dan beberapa persyaratan lainnya, UMKM juga tidak memiliki akses untuk mendapatkan pinjalan. Menyikapi hal ini, Kementerian Keuangan RI melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Perbendaharaan akan menggelar sosialiasi tentang pembiayaan ultra mikro atau UMI yang dikhususkan kepada kaum ibu di Indonesia. Program ini disebutkan memberi kemudahan kepada masyarakat dengan pinjaman tanpa jaminan hingga Rp 10 juta.

Direktur Keuangan Umum dan Sistem Informasi Ditjen Perbendaharaan Kemenkeu Sochif Winarno saat memberikan keterangan pers di Kantor Gubernur Sumatera Utara (Sumut), Senin (6/11) menyampaikan, kredit UMI ini diharapkan dapat menggairahkan ekonomi masyarakat untuk lebih meningkat.



Sochif Winarno yang didampingi Kepala Biro Humas dan Keprotokolan Setdaprov Sumut Ilyas S Sitorus, dan perwakilan Direktorat Sistem Manajemen Investasi Kemenkeu Hariyatmoko mengatakan sosialisasi pembiayaan UMI akan menyasar kelompok ibu-ibu yang ingin meningkatkan usaha kecilnya namun punya keterbatasan akses terhadap modal karena faktor ketiadaan jaminan yang sering menjadi syarat untuk pinjaman/kredit perbankan atau lembaga keuangan lainnya. Sebab dari jumlah 61 juta Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia, berdasarkan penelitian BPS dan BPK, yang dapat mengakse Kredit Usaha Rakyat (KUR) hanya sekitar 17 juta.

"Artinya ada gap (jarak) sebanyak 44 juta (UMKM). Ternyata tidak bisa terlayani karena jaminan tetap. Sementara kita ketahui, yang usahanya kecil biasanya tidak memiliki jaminan (anggunan)," sebut Sochif.

Dengan pengalaman yang sudah ada, pemerintah merumuskan bagaimana caranya membantu masyarakat yang tidak punya akses pembiayaan sebanyak 44 juta UMKM se-Indonesia. Dari pembahasan tersebut lahir rumusan dengan sebutan pembiayaan ultra mikro (UMI).



"Kenapa untuk kaum ibu, karena umumnya mereka lebih bisa dipercaya, lebih teliti dan disiplin. Makanya namanya UMI," katanya.

Ada tiga lembaga yang ditunjuk untuk mengalokasikan dana kredit UMI, yaitu PT PNM dengan program Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (Mekar), Pegadaian serta PT Bahana Artha Ventura (BAV) yang merupakan anak perusahaan BUMN PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (BPUI). Sedangkan jumlahnya diberi amanah sebesar Rp1,5 Triliun yang akan dibagikan ke tiga perusahaan tersebut.

Untuk Sumut sendiri lanjut Sochif, memang belum begitu banyak berkembang. Selain programnya yang baru bergulir mulai Agustus lalu, saat ini sosialisasi memang terus dilakukan agar semamkin banyak masyarakat mengetahui serta memanfaatkan kemudahan tersebut, di mana secara nasional bejumlah 127 ribu UMKM, penerima UMI terbanyak ada di Jawa Barat dan Aceh.

"Yang terpenting adalah kesediaan UMKM untuk menaati aturan, harapannya tidak ada yang menunggak. Karena kalau ada, nanti sistemnya tanggung renteng. Msekipun begitu, kita tetap akui masih perlu ada penyempurnaan. Intinya adalah bagaimana program ini menyentuh langsung ke masyarakat, sesuai nawacita Presiden RI Joko Widodo yakni kemandirian ekonomi," tandasnya.



Syarat untuk bisa menerima bantuan pembiayaan UMI ini katanya, menyertakan data kependudukan seperti KTP dan KK. Selain itu, belum pernah mendapatkan pinjaman dari program seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang sudah ada sebelumnya. Karena itu pihaknya berkoordinasi dengan kementerian terkait yang mengalokasikan anggaran pembiayaan ini melalui Kemenkeu.

Sementara Direktorat Sistem Manajemen Investasi Kemenkeu Hariyatmoko menambahkan bahwa batas maksimal aset yang dimiliki calon penerima manfaat UMI adalah Rp300 juta setahun atau aset bersih senilai Rp50 juta.

"Syarat lainnya yaitu tidak sedang berhutang. Karena kalau masih ada hutang, nanti akan terlalu membebani masyarakat itu sendiri," katanya.
Editor: James P Pardede

T#g:Kredit UMI
Komentar
Rabu, 22 Nov 2017 13:20Opini

Nilai-Nilai Kejuangan Pahlawan Tidak Boleh Pudar

Negara-negara didunia pastinya pernah mengalami suatu perjuangan dalam mencapai tujuan bersama untuk membangun bangsanya kearah yang lebih baik, baik berjuang melawan penjajah yang dilakukan oleh Negara lain maupun melawan pemberontakan bersenjata di dal

Rabu, 22 Nov 2017 08:15Berita Sumut

Chairuman Harahap : Presiden Jokowi Juga Harus Diberi Marga Siregar

Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Tengku Erry Nuradi yang bergelar Patuan Raja Parlindungan Siregar memberi nasehat kepada putri Presiden Joko Widodo, Kahiyang yang diberi marga Siregar.

Rabu, 22 Nov 2017 07:58Berita Sumut

Poldasu Imbau Pengendara Jangan Melintas di Jalan Ringroad Saat “Ngunduh Mantu Presiden”

Direktorat Lalu Lintas Polda Sumut mengimbau kepada para pengendara maupun pengemudi agar tidak melintas di Jalan Ringroad/Gagak Hitam, pada puncak acara ngunduh mantu putri Presiden RI, Joko Widodo tanggal 26 November.

Rabu, 22 Nov 2017 07:42Internasional

Ledakan Bom, 23 Tewas dan 60 Luka luka

Lebih kurang 23 orang tewas dan sedikitnya 60 orang luka-luka, akibat ledakan bom di sebuah pasar buah dan sayur di kawasan Utara Irak

Rabu, 22 Nov 2017 07:27Nasional

Dua Belas Desa Terendam Banjir

Akibat meluapnya air Sungai Kedunglarangan dan Sungai Welang, sebanyak 12 desa dan kelurahan di Pasuruan, Jawa Timur dilanda banjir. Air di dua sungai ini meluap akibat hujan deras yang berlangsung lebih dari dua jam di wilayah Kecamatan Tosari, Tutur,

Rabu, 22 Nov 2017 07:12Bola

Liverpool Sempat Unggul, Silva Kejar Ketinggal

Liverpool mengawali pertandingan matchday 5 Liga Champions di Ramon Sanchez Pizjuan

Rabu, 22 Nov 2017 07:05Berita Sumut

Praktisi Hukum Ini Sebut Tidak Ada Indikasi Pelanggaran Pidana Dilakukan RSUD HAMS Kisaran

Operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Polres Asahan di RSUD HAMS, Kisaran beberapa waktu lalu dipersoalkan.

Rabu, 22 Nov 2017 06:52Bola

Napoli Sempat Kerepotan Tebus Pertahanan Shakhtar

Bermain di San Paolo, Rabu (22/11/2017) dinihari WIB, Napoli sempat kerepotan menembus pertahanan Shakhtar. Upaya tim besutan Maurizio Sarri itu kerap kandas lantaran para pemainnya terperangkap offside. Babak pertama ditutup dengan skor 0-0

Rabu, 22 Nov 2017 06:37Internasional

Sejak Donald Trump Melonggarkan Aturan Militer Menindak Teroris

Pada 13 November lalu, Pentagon mengumumkan pasukan AS telah menewaskan 40 militan Shabaab dan ISIS dalam rangkaian serangan yang terjadi selama beberapa hari. Peningkatan operasi itu mencuat pada Maret, sejak Presiden AS Donald Trump

Rabu, 22 Nov 2017 06:22Berita Sumut

KPU Sumut Membuka Pendaftaran Perorangan Pilgubsu 22-26 November 2017

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumut mulai hari ini 22 Novenber 2017, sudah membuka dan menerima penyerahan berkas pasangan calon (Paslon) perseorangan Pilgubsu 2018 di Jl Printis Kemerdekaan Medan

Selasa, 21 Nov 2017 23:32Berita Sumut

Pemkab.Asahan Apresiasi Tindakan Polri Atas Kejadian Di RSUD HAMS

Pemerintah Daerah Kabupaten Asahan melalui Kepala Inspektorat Kabupaten Asahan selaku Badan Pengawas Internal memberikan apresiasi atas tindakan yang telah diambil oleh pihak Kepolisian Resor Asahan atas adanya penyimpangan penggunaan Peraturan Daerah (P

Selasa, 21 Nov 2017 21:32Berita Sumut

Prioritaskan Pemanggilan Pengelola MSDC Syarat Urus SIM

Penetapan dilakukan hasil musyawarah anggota komisi melalui rapat yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Medan Burhanuddin diruang komisi, Selasa (21/11/2017).

Selasa, 21 Nov 2017 21:27Berita Sumut

Bimtek Implementasi Peraturan Perundang-Undangan di Lingkungan Inspektorat Sergai Tahun 2017

Bupati Serdang Bedagai (Sergai) Ir. H. Soekirman, Selasa (21/11/2017) membuka Bimtek Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (UU) di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Sergai Tahun 2017 bertempat di Grand Mutiara Hotel Berastagi Kabupaten Karo

Selasa, 21 Nov 2017 21:24Berita Sumut

Hendra DS Jabat Ketua Komisi C DPRD Medan

Drs H Hendra DS dari Partai Hanura terpilih menjadi Ketua Komisi C DPRD Medan untuk satu tahun ke depan periode 2017-2018

Selasa, 21 Nov 2017 21:19Nasional

Panglima TNI : Keberhasilan Tugas Milik Anak Buah, Kegagalan Tanggung Jawab Komandan

Dalam melaksanakan tugas negara, seorang pemimpin atau komandan harus mempunyai strategi yang matang agar tugas tersebut bisa berhasil dengan baik. Perlu diketahui bahwa keberhasilan tugas dalam setiap operasi adalah milik prajurit atau anak buah, sedangk

Selasa, 21 Nov 2017 21:16Berita Sumut

Rajudin Sagala Pimpin Ketua Komisi B DPRD Medan.

Rajudin Sagala dari Fraksi PKS DPRD Medan ditetapkan menabat Ketua Komisi B DPRD Medan periode 2017-2018.