• Home
  • Ekonomi
  • Meski Berstatus Produsen Terbesar, Pemerintah Dinilai Belum Berpihak Pada Petani Kelapa Sawit Rakyat

Meski Berstatus Produsen Terbesar, Pemerintah Dinilai Belum Berpihak Pada Petani Kelapa Sawit Rakyat

Faeza Senin, 27 November 2017 09:30 WIB
mtc/ist
pengurus APKASINDO usai memberi keterangan pada Wartawan,Sabtu sore
Sholat Idul Adha 1439 H
MATATELINGA, Medan: Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO) menilai,banyak regulasi yang dibuat pemerintah untuk kelapa sawit,UU,Perpres,Permen dan SE namun belum menyentuh substansi untuk pengembangan kelapa sawit nasional terutama kelapa sawit rakyat.

"Hampir dapat dikatakan bahwa pemerintah belum memihak untuk petani kelapa sawit rakyat,ujar Ketua Umum  APKASINDO Pusat, Anizar Simanjuntak didampingi Sekretaris Jenderal Asmar Arsyad kepada wartawan, Sabtu sore(25/11).
 
Namun di satu sisi,kata Anizar memberi apresiasi yang tinggi kepada Presiden Jokowi karena baru akhir tahun 2017 ini memberikan perhatian serius kepada kelapa sawit.Hal ini karena asing terutama UE dan NG0/LSM dalam maupun luar negeri semakin gencar melakukan kampanye negatif menyerang kelapa sawit Indonesia.
 
Padahal,sebutnya,Indonesia merupakan produsen terbesar kelapa sawit dunia dan merupakan industri strategis sebagai penghasil devisa,penyediaan tenaga kerja,pengembangan wilayah dan penghasil energi terbarukan biodisel.

Produksi CPO Indonesia tahun 2016 sebesar 35 juita ton,ekspor 20 juta ton dengan nilai 15 miliar dolar AS,tenaga kerja terserap hulu hilir sebanyak 5,5 juta orang dan lebih dari 40 juta orang Indonesia hidup dari kelapa sawit.
 
Di satu sisi,Indonesia dengan luas areal kelapa sawit hampir 12 juta hektar, dimana 5 juta hektar(43%) adalah petani kelapa sawit rakyat perkebunan besar swasta/asing 6 juta hektar dan perkebunan negara sekitar 800 ribu hektar.

"Jadi rahmat Tuhan yang diberikan ini wajib disyukuri,dipelihara dan dikembangkan secara berkelanjutan untuk bangsa dan tanah air,ucapnya. Namun sangat disayangkan kebijakan pemerintah tentang kawasan hutan,lahan gambut,sertifikasi lahan, akses modal perbankan, kebijakan BPDP-KS(Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit) tidak ada rasa keadilan dan banyak lagi regulasi lain telah menghambat perkembangan kelapa sawit rakyat.
  
Disebutnya lagi,Perpres No 88/2017 tanggal 6 September tentang kawasan hutan dinilai sangat menyakiti petani kelapa sawit yang menetapkan dan menunjuk kebun kelapa sawit ada dalam kawasan hutan dan status lahannya lahan garapan. Padahal petani memiliki suraty-surat kepemilikan lahan saat ini diperkirakan ada 31.000 desa masuk dan diklaim dalam kawasan hutan yang luasnya mencapai 17 juta hektar.

Di samping itu,katanya, penunjukkan kawasan hutan dalam HGU oleh kementerian LHK berpotensi negatif pada perkembangan kelapa sawit nasional,pendapatan negara,kesempatan kerja dan pengembangan daerah yang harus menjadi perhatian serius Presiden RI.
 
"Model penunjukkan kawasan hutan oleh Kementerian LHK telah mencaplok dan menzalimi para petani dan perkebunan besar,ujarnya.

Juga kebijakan penetapan aturan berubahnya kawasan gambut menjadi kawasan lindung menyebabkan lahan HTI(Hutan Tanam Industri) seluas 780 ribu hektar dan kebun kelapa sawit seluas 1.020.000 hektar harus dimusnahkan.
 
Kawasan Lindung Ekosistem Gambut(KLEG) pada lahan gambut yang ditetapkan dengan PP no57/2016 dalam moratorium gambut dalam kawasan lindung juga telah mencederai petani kelapa sawit dan HTI.

Selain itu sertifikasi lahan untuk petani kelapa sawit sampai saat ini belum dibantu pemerintah.Pemerintah sampai saat ini telah memberikan prona kepada 2,6 juta sertifikat tapi bukan untuk petani kelapa sawit.Sepertinya pemerintah hanya terfokus bantuan peremajaan untuk petani kelapa sawit plasma yang sudah teratur kelengkapan manajemennya.Sedangkan bantuan untuk petani kelapa sawit mandiri belum ada.
 
Demikian pula akses perbankan juga menjadi hambatan bagi petani kelapa sawit dalam mengembangkaN usaha dan peremajaan tanaman.Kebijakan OJK(Otoritas Jasa Keuangan yang akan memberlakukan tidak akan memberikan pinjaman kepada dunia usaha perkebunan dan petani kelapa sawit yang kebunnya tidak sustainabel.
 
BPDPI-KS yang dibentuk berdasarkan Perpres 61/2015 pada awalnya merupakan angin segar bagi dunia usaha perkebunan dan petani kelapa sawit. Tiga pilar utamanya yakni peremajaan kelapa sawit rakyat,perbaikan infrastruktur dan pengembangan biodisel belum berpihak secara adil. Dana sawit dari pengusaha dan petani sawit yang sudah dihimpun sekitar Rp 12 triliun,hampir semuanya digunakan untuk pengembangan biodisel.

"Jadi mana untuk petani kelapa sawit yang harusnya mendapat porsi lebih besar.tanya Anizar didampingi Ketua Apkasindo Sumut Gus Dalhari Harahap,Teuku Amir Hussein DPW Apkasindo Aceh dan Bendahara Umum DPP Ir B Purba MP.
 
Para petani tidak tahu kemana mau mengadu atau menggugat karena semua tidak ada memberi respon positif dari pemerintah.

Jadi dalam kepemimpinan Bapak Presiden Jokowi,kami petani kelapa sawit Indonesia bermohon dapat fokus membentuk Kementerian Perkebunan agar fokus dapat mengelola perkebunan kelapa sawit.

"Petani kelapa sawit rakyat yang luasnya hampir 5 juta hektar belum ada satu pun PKS(Pabrik Kelapa Sawit) dimiliki petani,ujarnya sambil menyebutkan perlunya membantu program peremajaan kelapa sawit rakyat seluas 2,5 juta hektar.(mtc)
Editor: Faeza

T#g:apkasindokelapa sawitperkebunanperkebunanm
Komentar
Selasa, 21 Agu 2018 22:51Berita Sumut

ASN Pemkab.Asahan Qurban 95 Ekor Hewan Ternak Lembu dan 30 Ekor Kambing

Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kabupaten Asahan pada hari raya Idhul Adha 1439 H

Selasa, 21 Agu 2018 22:05Berita Sumut

Bus Sentosa Masuk Jurang Di Tobasa,8 Meninggal, 14 Selamat

Pencarian korban kecelakaan bus Sentosa yang terperosok kedalam jurang di Desa Lumban Rau Tengah diantara Kecamatan Habinsaran dan Kecamatan Nassau Km 24 25, Kabupaten Toba Samosir

Selasa, 21 Agu 2018 21:50Berita Sumut

BD Narkoba Diduga Berlindung Dibalik Kalapas

Proses pembinaan para narapidana nampaknya tak se seram yang dibayangkan. Apalagi terhadap para gembong narkoba perusak generasi bangsa, disebut-sebut kerap mendapatkan keistimewaan di Lapas Narkotika Klas III Langkat

Selasa, 21 Agu 2018 21:41Berita Sumut

Komisi A DPRD Medan BKOW Sumut Layak Pertahankan Lahan Wisma Kartini

Ketua Komisi A DPRD Medan,Andi Lumban Gaol SH menyampaikan dukungan sepenuhnya terhadap Badan Kerjasama Organisasi Wanita(BKOW) Sumut yang mempertahankan lahan Wisma Kartini,untuk tetap dijadikan sebagai tempat berhimpunya Organisasi Wanita di Sumut

Selasa, 21 Agu 2018 21:30Berita Sumut

PDAM Tirtanadi Sedekahkan 13 Ekor Lembu di Hari Raya Idul Adha 1439 H

Sambut Hari Raya Idul Adha 1439 H Tahun 2018 ini, Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara (Sumut), sedekahkan 13 ekor Lembu kepada masyarakat yang berada disekitar Sumber Air dan Instalasi Pengolahan Air PDAM Tirtanadi

Selasa, 21 Agu 2018 21:26Berita Sumut

Polda Sumut Tetapkan Dua Tersangka

Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sumatera Utara (Sumut) resmi menetapkan 2 orang tersangka dalam kasus Operasi Tangkap Tangan

Selasa, 21 Agu 2018 21:00Berita Sumut

Dua Pegawai BP2RD Gelapkan Uang Negara Rp 31 Juta

Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sumatera Utara (Sumut) akhirnya memberikan keterangan resmi terkait Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan terhadap dua pegawai Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) Kota Meda

Selasa, 21 Agu 2018 20:52Berita Sumut

Dinas Pariwisata Petakan Potensi Industri Kreatif di Medan

Pemko Medan melalui Dinas Pariwisata tengah melakukan pemetaan potensi ekonomi kreatif di ibu kota Sumatra Utara ini

Selasa, 21 Agu 2018 19:05Berita Sumut

Dinas PPKB & PP PA Asahan Kurban Tiga Ekor Lembu

Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPKB & PP PA) Kabupaten Asahan, dalam rangka menyambut kedatangan hari raya Idhul Adha 1439 H, menyembelih tiga ekor lembu yang berkualitas baik serta seh

Selasa, 21 Agu 2018 16:40Berita Sumut

Produksi Padi Sumut Diharapkan Capai 7 Ton/Tahun

Program Upaya Khusus (Upsus) Padi, Jagung dan Kedelai (Pajale) diharapkan dapat meningkatkan produksi padi di Provinsi Sumatera Utara (Sumut). Produksi padi tahun 2017 yang mencapai 5,1 ton diharapkan terus meningkat menjadi 7 ton/tahun.

Selasa, 21 Agu 2018 16:00Berita Sumut

Protes Azan Hingga Picu Keributan, Meiliana Dihukum 18 Bulan Penjara

Perbuatan Meiliana ,44, yang memprotes suara azan hingga memicu kerusuhan SARA di Tanjungbalai pada dua tahun lalu diganjar dengan 1 tahun 6 bulan penjara. Putusan ini sama dengan tuntutan yang diajukan oleh tim JPU dari Kejari Tanjungbalai.

Selasa, 21 Agu 2018 15:30Berita Sumut

Pemprovsu Dukung Pengumpulan Koleksi Kayu Indonesia

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mendukung kegiatan pengumpulan koleksi kayu yang ada di Indonesia, khususnya Sumatera Utara. Kegiatan ini diharapkan dapat memberi sumbangsih kepada berbagai kalangan termasuk akademisi, industri, dan masyarakat.

Selasa, 21 Agu 2018 14:30Berita Sumut

Mayjen TNI MS Fadillah : "Mauliate Godang Rekan Media"

Pangdam I BB Mayjen TNI Muhammad Sabrar Fadhilah mengucapkan Mauliate Godang atas sambutan dan penerimaan dari teman-teman media yang ada di jajaran Kodam I Bukit Barisan. Penegasan ini disampaikan Pangdam I Bukit Barisan, Mayjen TNI Muhammad Sabrar Fadh

Selasa, 21 Agu 2018 14:00Berita Sumut

Bajing Loncat di Jalan Letsu Ditangkap

Seorang pelaku bajing loncat yang kerap beraksi di kawasan Jalan Letda Sujono, Medan diringkus tim Pegasus Polrestabes Medan. Tersangka berinisial SK ,31, ini diringkus setelah aksinya menjarah sebuah truk viral di media sosial.

Selasa, 21 Agu 2018 13:29Berita Sumut

Sobek-sobek Alqur'an, Brigadir Tommy Dituntut 16 Bulan Penjara

Brigadir Tomi, oknum anggota Polri yang menjadi terdakwa dalam kasus penistaan agama dituntut dengan hukuman 1 tahun dan 4 bulan penjara.

Selasa, 21 Agu 2018 12:55Berita Sumut

Soekirman Minta Peserta Gala Siswa Indonesia Tiru Semangat Joni si Pemanjat Tiang Bendera

Bupati Sergai Ir H Soekirman resmi membuka Gala Siswa Indonesia (GSI) Tingkat SMP se-Kabupaten Serdang Bedagai (Sergai) Tahun 2018 berlangsung sukses bertempat di Stadion Mini Desa Nagur, Kecamatan Tanjung Beringin, Senin (20/8) sore.