• Home
  • Ekonomi
  • Meski Berstatus Produsen Terbesar, Pemerintah Dinilai Belum Berpihak Pada Petani Kelapa Sawit Rakyat

Meski Berstatus Produsen Terbesar, Pemerintah Dinilai Belum Berpihak Pada Petani Kelapa Sawit Rakyat

Faeza Senin, 27 November 2017 09:30 WIB
mtc/ist
pengurus APKASINDO usai memberi keterangan pada Wartawan,Sabtu sore
MATATELINGA, Medan: Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO) menilai,banyak regulasi yang dibuat pemerintah untuk kelapa sawit,UU,Perpres,Permen dan SE namun belum menyentuh substansi untuk pengembangan kelapa sawit nasional terutama kelapa sawit rakyat.

"Hampir dapat dikatakan bahwa pemerintah belum memihak untuk petani kelapa sawit rakyat,ujar Ketua Umum  APKASINDO Pusat, Anizar Simanjuntak didampingi Sekretaris Jenderal Asmar Arsyad kepada wartawan, Sabtu sore(25/11).
 
Namun di satu sisi,kata Anizar memberi apresiasi yang tinggi kepada Presiden Jokowi karena baru akhir tahun 2017 ini memberikan perhatian serius kepada kelapa sawit.Hal ini karena asing terutama UE dan NG0/LSM dalam maupun luar negeri semakin gencar melakukan kampanye negatif menyerang kelapa sawit Indonesia.
 
Padahal,sebutnya,Indonesia merupakan produsen terbesar kelapa sawit dunia dan merupakan industri strategis sebagai penghasil devisa,penyediaan tenaga kerja,pengembangan wilayah dan penghasil energi terbarukan biodisel.

Produksi CPO Indonesia tahun 2016 sebesar 35 juita ton,ekspor 20 juta ton dengan nilai 15 miliar dolar AS,tenaga kerja terserap hulu hilir sebanyak 5,5 juta orang dan lebih dari 40 juta orang Indonesia hidup dari kelapa sawit.
 
Di satu sisi,Indonesia dengan luas areal kelapa sawit hampir 12 juta hektar, dimana 5 juta hektar(43%) adalah petani kelapa sawit rakyat perkebunan besar swasta/asing 6 juta hektar dan perkebunan negara sekitar 800 ribu hektar.

"Jadi rahmat Tuhan yang diberikan ini wajib disyukuri,dipelihara dan dikembangkan secara berkelanjutan untuk bangsa dan tanah air,ucapnya. Namun sangat disayangkan kebijakan pemerintah tentang kawasan hutan,lahan gambut,sertifikasi lahan, akses modal perbankan, kebijakan BPDP-KS(Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit) tidak ada rasa keadilan dan banyak lagi regulasi lain telah menghambat perkembangan kelapa sawit rakyat.
  
Disebutnya lagi,Perpres No 88/2017 tanggal 6 September tentang kawasan hutan dinilai sangat menyakiti petani kelapa sawit yang menetapkan dan menunjuk kebun kelapa sawit ada dalam kawasan hutan dan status lahannya lahan garapan. Padahal petani memiliki suraty-surat kepemilikan lahan saat ini diperkirakan ada 31.000 desa masuk dan diklaim dalam kawasan hutan yang luasnya mencapai 17 juta hektar.

Di samping itu,katanya, penunjukkan kawasan hutan dalam HGU oleh kementerian LHK berpotensi negatif pada perkembangan kelapa sawit nasional,pendapatan negara,kesempatan kerja dan pengembangan daerah yang harus menjadi perhatian serius Presiden RI.
 
"Model penunjukkan kawasan hutan oleh Kementerian LHK telah mencaplok dan menzalimi para petani dan perkebunan besar,ujarnya.

Juga kebijakan penetapan aturan berubahnya kawasan gambut menjadi kawasan lindung menyebabkan lahan HTI(Hutan Tanam Industri) seluas 780 ribu hektar dan kebun kelapa sawit seluas 1.020.000 hektar harus dimusnahkan.
 
Kawasan Lindung Ekosistem Gambut(KLEG) pada lahan gambut yang ditetapkan dengan PP no57/2016 dalam moratorium gambut dalam kawasan lindung juga telah mencederai petani kelapa sawit dan HTI.

Selain itu sertifikasi lahan untuk petani kelapa sawit sampai saat ini belum dibantu pemerintah.Pemerintah sampai saat ini telah memberikan prona kepada 2,6 juta sertifikat tapi bukan untuk petani kelapa sawit.Sepertinya pemerintah hanya terfokus bantuan peremajaan untuk petani kelapa sawit plasma yang sudah teratur kelengkapan manajemennya.Sedangkan bantuan untuk petani kelapa sawit mandiri belum ada.
 
Demikian pula akses perbankan juga menjadi hambatan bagi petani kelapa sawit dalam mengembangkaN usaha dan peremajaan tanaman.Kebijakan OJK(Otoritas Jasa Keuangan yang akan memberlakukan tidak akan memberikan pinjaman kepada dunia usaha perkebunan dan petani kelapa sawit yang kebunnya tidak sustainabel.
 
BPDPI-KS yang dibentuk berdasarkan Perpres 61/2015 pada awalnya merupakan angin segar bagi dunia usaha perkebunan dan petani kelapa sawit. Tiga pilar utamanya yakni peremajaan kelapa sawit rakyat,perbaikan infrastruktur dan pengembangan biodisel belum berpihak secara adil. Dana sawit dari pengusaha dan petani sawit yang sudah dihimpun sekitar Rp 12 triliun,hampir semuanya digunakan untuk pengembangan biodisel.

"Jadi mana untuk petani kelapa sawit yang harusnya mendapat porsi lebih besar.tanya Anizar didampingi Ketua Apkasindo Sumut Gus Dalhari Harahap,Teuku Amir Hussein DPW Apkasindo Aceh dan Bendahara Umum DPP Ir B Purba MP.
 
Para petani tidak tahu kemana mau mengadu atau menggugat karena semua tidak ada memberi respon positif dari pemerintah.

Jadi dalam kepemimpinan Bapak Presiden Jokowi,kami petani kelapa sawit Indonesia bermohon dapat fokus membentuk Kementerian Perkebunan agar fokus dapat mengelola perkebunan kelapa sawit.

"Petani kelapa sawit rakyat yang luasnya hampir 5 juta hektar belum ada satu pun PKS(Pabrik Kelapa Sawit) dimiliki petani,ujarnya sambil menyebutkan perlunya membantu program peremajaan kelapa sawit rakyat seluas 2,5 juta hektar.(mtc)
Editor: Faeza

T#g:apkasindokelapa sawitperkebunanperkebunanm
Komentar
Rabu, 23 Mei 2018 12:19Berita Sumut

Wagubsu Hadiri Rakor Pemda se-Kawasan Danau Toba Bersama Menko Kemaritiman

Wakil Gubernur Sumatera Utara (Wagubsu) Dr Hj Nurhajizah Marpaung SH MH menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) bersama Menko Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan, Selasa (22/5) di Kantor Kemenko Kemaritiman, Jalan MH Thamrin Nomor 8, Jakarta.

Rabu, 23 Mei 2018 12:08Berita Sumut

Jadi Jurtul Togel di Kedai Kopi, Pemuda Ini Diciduk Polsek Medan Helvetia

Seorang penulis sekaligus penjual Togel (Toto Gelap) berinisial SP (19) warga Jalan Gaperta Ujung Gg Beringin Kelurahan Tanjung Gusta Kecamatan Medan Helvetia, diringkus petugas Reskrim Polsek Medan Helvetia, Selasa (23/5/2018).

Rabu, 23 Mei 2018 11:55Berita Sumut

Wali Kota: Peran Ulama Penting Wujudkan Medan Kota Religius

Wali Kota Medan Drs H T Dzulmi Eldin S MSi mengajak seluruh keluarga besar Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Medan untuk terus memperbaiki diri sekaligus senantiasa meningkatkan kinerja. Di samping itu juga MUI diharapkan dapat menjadi wadah pembinaan um

Rabu, 23 Mei 2018 11:40Lifestyle

Studi Mengatakan Nikah Di Usia 30-an Diklaim Tidak Langgeng. Bagaimana Menurut Anda?

Pernikahan Pangeran Harry dan Meghan Markle sudah berlangsung pada Sabtu (19/5) lalu.

Rabu, 23 Mei 2018 11:35Internasional

Berstatus Bahaya, Aliran Lava Gunung Kilauea Menuju Pembangkit Listrik

Lava cair dari Gunung Kilauea di Hawaii dikabarkan sedang merayap menuju pembangkit listrik tenaga panas bumi. Para pekerja bergegas menutup fasilitas itu untuk mencegah lepasnya gas-gas beracun.

Rabu, 23 Mei 2018 11:33Berita Sumut

Pria Tua Tanpa Identitas Ditemukan Tewas di Pinggir Jalan

Warga pengguna jalan Abdul Haris Nasution Medan atau persisnya di simpang Jalan Karya April dihebohkan dengan sosok mayat pria tua yang tidak memilik identitas, Rabu (23/5/2018). Korban diperkirakan berusia 60 tahun.

Rabu, 23 Mei 2018 11:21Berita Sumut

Diperiksa di Kejatisu, Tiga Anggota DPRD Sumut Kembalikan Uang Suap Rp 350 Juta ke Penyidik KPK

Tiga dari 22 anggota dan mantan DPRD Sumut yang menjalani pemeriksaan KPK di Kantor Kejati sumut pada Selasa (23/5/2018) kemarin mengembalikan uang kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) total senilai Rp350 juta. Uang itu ditenggarai sebagai uang kasus

Rabu, 23 Mei 2018 11:13Internasional

Pendakian Kedelapan, Nobukazu Kuriki 'Takluk' Sebelum Tiba di Puncak Everest

Pendaki asal Jepang Nobukazu Kuriki, 35 tahun, tewas di Gunung Everest dalam upaya menaklukkan puncak tertinggi di dunia itu untuk ke delapan kalinya.

Rabu, 23 Mei 2018 10:50Internasional

Palestina Laporkan Israel Ke Mahkamah Kejahatan Internasional

Palestina resmi menggugat Israel atas kejahatan perang yang dilakukan di Tepi Barat, Jalur Gaza dan Yerusalem Timur.

Rabu, 23 Mei 2018 10:45Nasional

Hari Ini Jokowi Akan Lantik KSAL Baru Di Istana Negara

Presiden Joko Widodo hari ini, Rabu (23/5), dikabarkan akan melantik Laksamana Madya TNI Siwi Sukma Adji menjadi Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL) menggantikan Laksamana TNI Ade Supandi yang memasuki masa pensiun pada 1 Juni 2018.

Rabu, 23 Mei 2018 10:37Nasional

Mengalir Sampai Jauh, Dana e-KTP Diduga Singgah Ke Kantong Nurhayati Assegaf

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan mendalami dugaan suap senilai US$100 ribu dalam kasus e-KTP yang mengalir ke kantong Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Nurhayati Ali Assegaf.

Rabu, 23 Mei 2018 10:30Nasional

Alami Letusan Freatik 4 Menit, Abu Merapi Terbang Ke Magelang

Gunung Merapi kembali mengalami letusan freatik pada Rabu (23/5) pukul 03.31 WIB. Letusan terjadi selama empat menit dengan ketinggian mencapai 2.000 meter arah barat daya atau Magelang. Alhasil, warga Magelang diminta untuk mewaspadai hujan abu.

Rabu, 23 Mei 2018 10:20Nasional

Nasib Miris Jurnalis, LBH Pers Catat 723 Kasus Kekerasan Hingga 2017

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers menyebut kebebasan mendapat informasi dan profesi wartawan masih dalam ancaman dalam kurun waktu 20 tahun terakhir. Dalam catatan mereka, ada 700-an kasus kekerasan dialami awak media yang bertugas mencari dan menyalurkan

Rabu, 23 Mei 2018 10:14Ekonomi

Kabar Gembira Untuk PNS, Selain Alami Kenaikan, THR Juga Cair Pekan Depan

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur memperkirakan Tunjangan Hari Raya (THR) Aparatur Sipil Negara (ASN) mulai cair pekan depan.

Rabu, 23 Mei 2018 10:06Ekonomi

Rupiah Melemah, Perusahaan Sektor Farmasi Dinilai Paling Terpukul

Menteri Perindustrian (Menperin) Airlangga Hartarto menyebut perusahaan-perusahaan di sektor farmasi paling terdampak pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS).

Rabu, 23 Mei 2018 10:00Berita Sumut

Tim Monitoring Pemkab Asahan Bersama Polres Asahan Sidak Pasar

Tim monitoring Pemkab Asahan bersama Sat.Reskrim Polres Asahan Unit Ekonomi melakukan peninjauan ke Pasar tradisional Kisaran yang berada di jalan Diponegoro, Selasa (22/5/2018) pukul 15.30 Wib.