• Home
  • Ekonomi
  • Meski Berstatus Produsen Terbesar, Pemerintah Dinilai Belum Berpihak Pada Petani Kelapa Sawit Rakyat

Meski Berstatus Produsen Terbesar, Pemerintah Dinilai Belum Berpihak Pada Petani Kelapa Sawit Rakyat

Faeza Senin, 27 November 2017 09:30 WIB
mtc/ist
pengurus APKASINDO usai memberi keterangan pada Wartawan,Sabtu sore
MATATELINGA, Medan: Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO) menilai,banyak regulasi yang dibuat pemerintah untuk kelapa sawit,UU,Perpres,Permen dan SE namun belum menyentuh substansi untuk pengembangan kelapa sawit nasional terutama kelapa sawit rakyat.

"Hampir dapat dikatakan bahwa pemerintah belum memihak untuk petani kelapa sawit rakyat,ujar Ketua Umum  APKASINDO Pusat, Anizar Simanjuntak didampingi Sekretaris Jenderal Asmar Arsyad kepada wartawan, Sabtu sore(25/11).
 
Namun di satu sisi,kata Anizar memberi apresiasi yang tinggi kepada Presiden Jokowi karena baru akhir tahun 2017 ini memberikan perhatian serius kepada kelapa sawit.Hal ini karena asing terutama UE dan NG0/LSM dalam maupun luar negeri semakin gencar melakukan kampanye negatif menyerang kelapa sawit Indonesia.
 
Padahal,sebutnya,Indonesia merupakan produsen terbesar kelapa sawit dunia dan merupakan industri strategis sebagai penghasil devisa,penyediaan tenaga kerja,pengembangan wilayah dan penghasil energi terbarukan biodisel.

Produksi CPO Indonesia tahun 2016 sebesar 35 juita ton,ekspor 20 juta ton dengan nilai 15 miliar dolar AS,tenaga kerja terserap hulu hilir sebanyak 5,5 juta orang dan lebih dari 40 juta orang Indonesia hidup dari kelapa sawit.
 
Di satu sisi,Indonesia dengan luas areal kelapa sawit hampir 12 juta hektar, dimana 5 juta hektar(43%) adalah petani kelapa sawit rakyat perkebunan besar swasta/asing 6 juta hektar dan perkebunan negara sekitar 800 ribu hektar.

"Jadi rahmat Tuhan yang diberikan ini wajib disyukuri,dipelihara dan dikembangkan secara berkelanjutan untuk bangsa dan tanah air,ucapnya. Namun sangat disayangkan kebijakan pemerintah tentang kawasan hutan,lahan gambut,sertifikasi lahan, akses modal perbankan, kebijakan BPDP-KS(Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit) tidak ada rasa keadilan dan banyak lagi regulasi lain telah menghambat perkembangan kelapa sawit rakyat.
  
Disebutnya lagi,Perpres No 88/2017 tanggal 6 September tentang kawasan hutan dinilai sangat menyakiti petani kelapa sawit yang menetapkan dan menunjuk kebun kelapa sawit ada dalam kawasan hutan dan status lahannya lahan garapan. Padahal petani memiliki suraty-surat kepemilikan lahan saat ini diperkirakan ada 31.000 desa masuk dan diklaim dalam kawasan hutan yang luasnya mencapai 17 juta hektar.

Di samping itu,katanya, penunjukkan kawasan hutan dalam HGU oleh kementerian LHK berpotensi negatif pada perkembangan kelapa sawit nasional,pendapatan negara,kesempatan kerja dan pengembangan daerah yang harus menjadi perhatian serius Presiden RI.
 
"Model penunjukkan kawasan hutan oleh Kementerian LHK telah mencaplok dan menzalimi para petani dan perkebunan besar,ujarnya.

Juga kebijakan penetapan aturan berubahnya kawasan gambut menjadi kawasan lindung menyebabkan lahan HTI(Hutan Tanam Industri) seluas 780 ribu hektar dan kebun kelapa sawit seluas 1.020.000 hektar harus dimusnahkan.
 
Kawasan Lindung Ekosistem Gambut(KLEG) pada lahan gambut yang ditetapkan dengan PP no57/2016 dalam moratorium gambut dalam kawasan lindung juga telah mencederai petani kelapa sawit dan HTI.

Selain itu sertifikasi lahan untuk petani kelapa sawit sampai saat ini belum dibantu pemerintah.Pemerintah sampai saat ini telah memberikan prona kepada 2,6 juta sertifikat tapi bukan untuk petani kelapa sawit.Sepertinya pemerintah hanya terfokus bantuan peremajaan untuk petani kelapa sawit plasma yang sudah teratur kelengkapan manajemennya.Sedangkan bantuan untuk petani kelapa sawit mandiri belum ada.
 
Demikian pula akses perbankan juga menjadi hambatan bagi petani kelapa sawit dalam mengembangkaN usaha dan peremajaan tanaman.Kebijakan OJK(Otoritas Jasa Keuangan yang akan memberlakukan tidak akan memberikan pinjaman kepada dunia usaha perkebunan dan petani kelapa sawit yang kebunnya tidak sustainabel.
 
BPDPI-KS yang dibentuk berdasarkan Perpres 61/2015 pada awalnya merupakan angin segar bagi dunia usaha perkebunan dan petani kelapa sawit. Tiga pilar utamanya yakni peremajaan kelapa sawit rakyat,perbaikan infrastruktur dan pengembangan biodisel belum berpihak secara adil. Dana sawit dari pengusaha dan petani sawit yang sudah dihimpun sekitar Rp 12 triliun,hampir semuanya digunakan untuk pengembangan biodisel.

"Jadi mana untuk petani kelapa sawit yang harusnya mendapat porsi lebih besar.tanya Anizar didampingi Ketua Apkasindo Sumut Gus Dalhari Harahap,Teuku Amir Hussein DPW Apkasindo Aceh dan Bendahara Umum DPP Ir B Purba MP.
 
Para petani tidak tahu kemana mau mengadu atau menggugat karena semua tidak ada memberi respon positif dari pemerintah.

Jadi dalam kepemimpinan Bapak Presiden Jokowi,kami petani kelapa sawit Indonesia bermohon dapat fokus membentuk Kementerian Perkebunan agar fokus dapat mengelola perkebunan kelapa sawit.

"Petani kelapa sawit rakyat yang luasnya hampir 5 juta hektar belum ada satu pun PKS(Pabrik Kelapa Sawit) dimiliki petani,ujarnya sambil menyebutkan perlunya membantu program peremajaan kelapa sawit rakyat seluas 2,5 juta hektar.(mtc)
Editor: Faeza

T#g:apkasindokelapa sawitperkebunanperkebunanm
Komentar
Senin, 11 Des 2017 15:58Berita Sumut

Prihatin Kondisi Drainase, Anggota DPRD Medan Ini Turun Langsung Korek Parit di Jalan M Jamil

Prihatin dengan kondisi di Jalan M. Jamil Lubis yang kerap dilanda banjir, anggota DPRD Medan Paul Mei Anton Simanjuntak turun langsung mengorek drainase di kawasan itu. Tidak sendiria, dia dibantu dengan pihak Kelurahan Bandar Setia dan satu unit alat be

Senin, 11 Des 2017 15:40Berita Sumut

Pemkab Karo Sosialisasikan Perundanga-undangan Tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa Tahun 2017

Pemerintah Kabupaten Karo melalui Bagian Kemasyarakatan dan Bina Pemerintahan Desa/Kelurahan Setda Kab Karo adakan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Tentang Penetapan Dan Penegasan Batas Desa Tahun 2017 khusus bagi Desa yang masuk kawasan hutan.

Senin, 11 Des 2017 15:20Berita Sumut

Pemkab Sergai Gelar Sosialisasi dan Pelatihan Aplikasi E-Planning SIPEREKAT

Semakin cepatnya perkembangan teknologi informasi mengharuskan kita untuk beradaptasi dalam pemanfaatannya guna mendukung efektifitas kerja terutama instansi pelayanan publik pemerintah seperti aplikasi E-Government. Dalam rangka meningkatkan pelayanan pu

Senin, 11 Des 2017 15:00Berita Sumut

Demo Konjen Amerika, Cipayung Plus Sumut Kecam Pernyataan Presiden Donald Trump Soal Ibukota Israel

Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Kelompok Cipayung Plus Sumut menggeruduk kantor Konjen Amerika Serikat yang berada di Gedung Uniland Plaza Jalan MT. Hariyono, Senin (11/12). Mahasiswa yang berasal dari berbagai latar belakang organisasi kemahasiswa

Senin, 11 Des 2017 14:45Ekonomi

Triwulan III, Bongkar Muat Pelindo 1 Tumbuh 32,46%

PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) atau Pelindo 1 turut mendukung percepatan pembangunan industri maritim Indonesia. Hal ini tercermin dari peningkatan trafik kunjungan kapal Pelindo 1 baik dalam call maupun GT (Gross Tonage).

Senin, 11 Des 2017 14:15Berita Sumut

Pemko Medan Dukung Program Penerapan LAPOR SP4N

Pemko Medan mendukung pelaksana Program “Penguatan Penerapan LAPOR Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N)” yang dilaksanakan oleh USAID Cegah bekerjasama dengan TIM SP4N yang terdiri dari perwakilan Kementerian PAN & RB, Kanto

Senin, 11 Des 2017 12:45Berita Sumut

Maulid Nabi Juga Diperingati Pasukan Garuda di Afrika

Pasukan Garuda Misi Perdamaian PBB yang tergabung dalam Satgas Kompi Zeni TNI Konga XXXVII-D/Minusca (Multi-Dimensional Integrated Stabilization Mission in Central African Republic) dibawah pimpinan Letkol Czi Chotman Jumei Arisandy, S.E. sebagai Dansatga

Senin, 11 Des 2017 12:15Berita Sumut

ASN Harus Ikuti Perkembangan Agar Tidak Tergilas Kemajuan Zaman

Sebagai upaya meningkatkan kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai (Pemkab Sergai) melalui Badan Kepegawaian Daerah (BKD) menggelar Bimbingan T

Senin, 11 Des 2017 12:00Berita Sumut

Peduli Lingkungan, SMKN I Beringin Tingkatkan Program Adiwiyata

Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) - I Beringin, Kecamatan Beringin, Kabupaten Deliserdang, terus berupaya meningkatkan program Adiwiyata yang mandiri.

Senin, 11 Des 2017 11:18Lifestyle

Ini Rekam Jejak Sutradara X-Men yang Gemar Gelar Pesta Seks

Banyak yang kemudian menyampaikan pengakuan tentang rekam jejak sutradara film X-Men ke permukaan. Rekam jejak Bryan Singer yang bersinar dikenal sebagai sutradara film-film X-Men kini telah tercoreng. Singer dituding melakukan pelecehan seksual di masa l

Senin, 11 Des 2017 07:14Berita Sumut

Ayo, Siapa Mau Jadi Cawagub dari Partai Golkar

Sejumlah agenda yang dibahas oleh Partai Golkar Provinsi Sumut dalam Rapat Pleno, Sabtu (9/12/2017), yang digelar di Grand Aston Hotel. Salah satunya pembentukan Tim Penjaringan Calon Wakil Gubernur Sumut menggantikan Ngogesa Sitepu.

Senin, 11 Des 2017 06:59Nasional

Suasana usai Pertemuan di rumah Airlangga

Plt Ketum Golkar Idrus Marham tak terlihat hadir di pertemuan , sedangkan sejumlah pengurus Partai Golkar mulai dari Kepala Bidang Pemenangan Pemilihan Umum Daerah I Partai Golkar Nusron Wahid hingga Anggota DPR Komisi III Aziz Syamsuddin tampak hadir di

Senin, 11 Des 2017 06:44Bola

Saul Niguez Mencetak gol kemenangan atas Real Betis

Laga di Stadion Benito Villamarin, Minggu (10/12/2017), berjalan ketat sejak menit awal. Gelandang Betis Ryad Boudebouz bahkan langsung diganjar kartu kuning di menit pertama usai melanggar Gabi.

Senin, 11 Des 2017 06:29Bola

Olivier Giroud Jadi Penyelamat Arsenal di Southampton

Arsenal bermain imbang 1-1 saat bertandang ke St. Mary's Stadium, Minggu (10/12/2017) malam WIB. The Gunners sudah langsung tertinggal saat laga baru berjalan empat menit, ketika dibobol oleh Charlie Austin.

Senin, 11 Des 2017 06:14Internasional

Korut: Donalp Trump "aksi ceroboh dan licik." Tentang Yerusalem

Kini Korut bergabung dengan banyak negara di dunia mengutuk keputusan Trump atas Yerusalem dan juga menyebut aksi itu sebagai "aksi ceroboh dan licik."

Minggu, 10 Des 2017 20:04Berita Sumut

Jangan Pertajam Perbedaan dan Utamakan Persamaan

Kyai Haji Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah dan Kyai Haji Hasyim Asyari mendirikan Nahdalatul Ulama diawal abad ke-20