• Home
  • Ekonomi
  • Meski Berstatus Produsen Terbesar, Pemerintah Dinilai Belum Berpihak Pada Petani Kelapa Sawit Rakyat

Meski Berstatus Produsen Terbesar, Pemerintah Dinilai Belum Berpihak Pada Petani Kelapa Sawit Rakyat

Faeza Senin, 27 November 2017 09:30 WIB
mtc/ist
pengurus APKASINDO usai memberi keterangan pada Wartawan,Sabtu sore
MATATELINGA, Medan: Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO) menilai,banyak regulasi yang dibuat pemerintah untuk kelapa sawit,UU,Perpres,Permen dan SE namun belum menyentuh substansi untuk pengembangan kelapa sawit nasional terutama kelapa sawit rakyat.

"Hampir dapat dikatakan bahwa pemerintah belum memihak untuk petani kelapa sawit rakyat,ujar Ketua Umum  APKASINDO Pusat, Anizar Simanjuntak didampingi Sekretaris Jenderal Asmar Arsyad kepada wartawan, Sabtu sore(25/11).
 
Namun di satu sisi,kata Anizar memberi apresiasi yang tinggi kepada Presiden Jokowi karena baru akhir tahun 2017 ini memberikan perhatian serius kepada kelapa sawit.Hal ini karena asing terutama UE dan NG0/LSM dalam maupun luar negeri semakin gencar melakukan kampanye negatif menyerang kelapa sawit Indonesia.
 
Padahal,sebutnya,Indonesia merupakan produsen terbesar kelapa sawit dunia dan merupakan industri strategis sebagai penghasil devisa,penyediaan tenaga kerja,pengembangan wilayah dan penghasil energi terbarukan biodisel.

Produksi CPO Indonesia tahun 2016 sebesar 35 juita ton,ekspor 20 juta ton dengan nilai 15 miliar dolar AS,tenaga kerja terserap hulu hilir sebanyak 5,5 juta orang dan lebih dari 40 juta orang Indonesia hidup dari kelapa sawit.
 
Di satu sisi,Indonesia dengan luas areal kelapa sawit hampir 12 juta hektar, dimana 5 juta hektar(43%) adalah petani kelapa sawit rakyat perkebunan besar swasta/asing 6 juta hektar dan perkebunan negara sekitar 800 ribu hektar.

"Jadi rahmat Tuhan yang diberikan ini wajib disyukuri,dipelihara dan dikembangkan secara berkelanjutan untuk bangsa dan tanah air,ucapnya. Namun sangat disayangkan kebijakan pemerintah tentang kawasan hutan,lahan gambut,sertifikasi lahan, akses modal perbankan, kebijakan BPDP-KS(Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit) tidak ada rasa keadilan dan banyak lagi regulasi lain telah menghambat perkembangan kelapa sawit rakyat.
  
Disebutnya lagi,Perpres No 88/2017 tanggal 6 September tentang kawasan hutan dinilai sangat menyakiti petani kelapa sawit yang menetapkan dan menunjuk kebun kelapa sawit ada dalam kawasan hutan dan status lahannya lahan garapan. Padahal petani memiliki suraty-surat kepemilikan lahan saat ini diperkirakan ada 31.000 desa masuk dan diklaim dalam kawasan hutan yang luasnya mencapai 17 juta hektar.

Di samping itu,katanya, penunjukkan kawasan hutan dalam HGU oleh kementerian LHK berpotensi negatif pada perkembangan kelapa sawit nasional,pendapatan negara,kesempatan kerja dan pengembangan daerah yang harus menjadi perhatian serius Presiden RI.
 
"Model penunjukkan kawasan hutan oleh Kementerian LHK telah mencaplok dan menzalimi para petani dan perkebunan besar,ujarnya.

Juga kebijakan penetapan aturan berubahnya kawasan gambut menjadi kawasan lindung menyebabkan lahan HTI(Hutan Tanam Industri) seluas 780 ribu hektar dan kebun kelapa sawit seluas 1.020.000 hektar harus dimusnahkan.
 
Kawasan Lindung Ekosistem Gambut(KLEG) pada lahan gambut yang ditetapkan dengan PP no57/2016 dalam moratorium gambut dalam kawasan lindung juga telah mencederai petani kelapa sawit dan HTI.

Selain itu sertifikasi lahan untuk petani kelapa sawit sampai saat ini belum dibantu pemerintah.Pemerintah sampai saat ini telah memberikan prona kepada 2,6 juta sertifikat tapi bukan untuk petani kelapa sawit.Sepertinya pemerintah hanya terfokus bantuan peremajaan untuk petani kelapa sawit plasma yang sudah teratur kelengkapan manajemennya.Sedangkan bantuan untuk petani kelapa sawit mandiri belum ada.
 
Demikian pula akses perbankan juga menjadi hambatan bagi petani kelapa sawit dalam mengembangkaN usaha dan peremajaan tanaman.Kebijakan OJK(Otoritas Jasa Keuangan yang akan memberlakukan tidak akan memberikan pinjaman kepada dunia usaha perkebunan dan petani kelapa sawit yang kebunnya tidak sustainabel.
 
BPDPI-KS yang dibentuk berdasarkan Perpres 61/2015 pada awalnya merupakan angin segar bagi dunia usaha perkebunan dan petani kelapa sawit. Tiga pilar utamanya yakni peremajaan kelapa sawit rakyat,perbaikan infrastruktur dan pengembangan biodisel belum berpihak secara adil. Dana sawit dari pengusaha dan petani sawit yang sudah dihimpun sekitar Rp 12 triliun,hampir semuanya digunakan untuk pengembangan biodisel.

"Jadi mana untuk petani kelapa sawit yang harusnya mendapat porsi lebih besar.tanya Anizar didampingi Ketua Apkasindo Sumut Gus Dalhari Harahap,Teuku Amir Hussein DPW Apkasindo Aceh dan Bendahara Umum DPP Ir B Purba MP.
 
Para petani tidak tahu kemana mau mengadu atau menggugat karena semua tidak ada memberi respon positif dari pemerintah.

Jadi dalam kepemimpinan Bapak Presiden Jokowi,kami petani kelapa sawit Indonesia bermohon dapat fokus membentuk Kementerian Perkebunan agar fokus dapat mengelola perkebunan kelapa sawit.

"Petani kelapa sawit rakyat yang luasnya hampir 5 juta hektar belum ada satu pun PKS(Pabrik Kelapa Sawit) dimiliki petani,ujarnya sambil menyebutkan perlunya membantu program peremajaan kelapa sawit rakyat seluas 2,5 juta hektar.(mtc)
Editor: Faeza

T#g:apkasindokelapa sawitperkebunanperkebunanm
Komentar
Jumat, 16 Nov 2018 09:54Berita Sumut

Lantik 6 PJU dan 7 Kapolres, Kapoldasu : Ini Angin Segar Baru

Kapolda Sumut Irjen Agus Andrianto memimpin upacara pelantikan dan serah terima jabatan enam Pejabat Utama (PJU) Polda Sumatera Utara (Sumut) serta tujuh Kapolres di Mapolda Sumut, Jumat (15/11) pagi.

Jumat, 16 Nov 2018 07:33Nasional

Kasad : Latihan Ancab TNI AD 2018 Akumulasi Kemampuan Tempur

Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad), Jenderal TNI Mulyono menyaksikan langsung Latihan Antar Kecabangan (Latancab) TNI AD TA. 2018 di daerah latihan Pusat Latihan Tempur (Puslatpur), Kodiklatad, Baturaja, Sumatera Selatan (Sumsel),

Jumat, 16 Nov 2018 07:18Bola

Kenapa Malcom, Khianati Roma demi Barcelona...?

Santer dikabarkan bakal meninggalkan klub berjuluk Blaugrana, pada bursa transfer mendatang. Kendati demikian, hal itu lekas ditanggapi oleh Malcom, yang mengatakan bahwa dirinya senang berada di Barcelona.

Jumat, 16 Nov 2018 07:03Internasional

Tujuh Belas Tersangka Pembunuhan Wartawan di Beri Sanksi

Dalam pembunuhan Wartawan Jamal Khashoggi di konsulat Arab Saudi di Istanbul, Turki, Departemen Keuangan Amerika Serikat pada Kamis 15 November 2018, mengumumkan hukuman terhadap 17 orang Saudi atas peran mereka.

Jumat, 16 Nov 2018 06:48Nasional

UAS dan Habib Rizieq Paling Didengar di Pilpres Perhitangan LSI

Temuan Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA, yang menyebut Ustaz Abdul Somad (UAS) dan Habib Rizieq Shihab sebagai ulama yang paling didengar imbauannya dan berpengaruh di Pilpres 2019, disambut baik oleh Tim Kampanye Nasional (TKN) Pasangan Joko Wid

Kamis, 15 Nov 2018 22:45Berita Sumut

Sejumlah Anggota DPRD Medan Diperiksa BPK, Masalah Anggaran Reses

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sumut melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah anggota DPRD Kota Medan periode 2014-2019 di kantor Jalan Imam Bonjol, Medan

Kamis, 15 Nov 2018 22:30Berita Sumut

Resedivis Beraksi Membongkar Kantor Asuransi

Menyandang seorang resedivis, tidak mudah untuk bertobat. Itu tergantung orangnya, mau berubah nasib usai menjalani hukuman atau sebaliknya melakukan melawan hukum.

Kamis, 15 Nov 2018 22:15Nasional

Kepala Bakamla Beri Ucapan Selamat Kepada Kasal

Kepala Bakamla RI Laksdya TNI Achmad Taufiqoerrochman, S.E. memberikan ucapan selamat kepada Kepala Staf TNI Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Siwi Sukma Adji, S.E., M.M. atas pengangkatannya sebagai warga kehormatan Korps Marinir TNI Angkatan Laut ke-3

Kamis, 15 Nov 2018 22:00Berita Sumut

Wali Kota Kembali Raih Penghargaan Natamukti 2018

Wali Kota Medan Drs H T Dzulmi Eldin S MSi MH menerima Penghargaan Natamukti 2018 dari Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Republik Indonesia bekerjasama dengan International Council for Small Buniness (ICSB) di Graha Widya Bhakti, Ge

Kamis, 15 Nov 2018 21:45Berita Sumut

Kasat Lantas Asahan AKP.Rusbeny : Polantas Sudah Melakukan Penindakan Sesuai Prosedur

Kasat Lantas Asahan AKP.Rusbeny menanggapi viralnya tayangan vidio yang diunggah di media sosial terkait personil lalu lintas Polres Asahan yang melakukan penindakan terhadap seorang lelaki pegendara sepeda motor Honda Vario warna merah BK.4668 VBL yang

Kamis, 15 Nov 2018 21:30Berita Sumut

Transparan untuk Lindungi Pegawai

Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara (Sekdaprov Sumut) Dr Hj R Sabrina MSi mengatakan bahwa sistem kepegawaian saat ini akan menggunakan aplikasi elektronik yang transparan dan lebih melindungi Aparatur Sipil Negara (ASN) dari pengaruh atau tekanan d

Kamis, 15 Nov 2018 21:15Berita Sumut

Sabrina Ajak Seluruh Masyarakat Bersama Lestarikan Lingkungan Hidup

Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumatera Utara (Sumut) Dr Hj R Sabrina MSi mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama melestarikan lingkungan hidup. Dengan melestarikan lingkungan hidup berarti juga ikut menyelamatkan masyarakat sekitarnya.

Kamis, 15 Nov 2018 21:00Nasional

Panglima TNI Kunjungan Kerja ke Merauke

Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, S.I.P. melaksanakan kunjungan kerja ke Merauke, Provinsi Papua.

Kamis, 15 Nov 2018 20:45Berita Sumut

Anton Panggabean Usulkan Penambahan Honor Guru dan Imam Mesjid

Anggota DPRD Medan Anton Panggabean yang juga selaku panitia khusus (Pansus) R APBD Kota Medan TA 2019 mengusulkan penambahan honor guru gereja dan imam mesjid di kota Medan. Penambahan itu dinilai sangat penting guna memaksimalkan ajaran agama kepada gen

Kamis, 15 Nov 2018 20:30Berita Sumut

Wanita Tua Ini, Jual Narkoba, Berujung ke Terali Besi

Petugas Satuan Narkoba Polres Pelabuhan Belawan menangkap seorang wanita pengedar daun ganja kering pada (12/11/2018) kemarin dari tersangka petugas menyita 16 amplop dan kertas tiktak.

Kamis, 15 Nov 2018 20:15Berita Sumut

PT Medan Perberat Hukuman Tamin Sukardi Jadi 8 Tahun Penjara

Majelis hakim Pengadilan Tinggi (PT) Medan memperberat hukuman Tamin Sukardi (71) dalam perkara tindak pidana korupsi penjualan aset negara dengan nilai lebih dari Rp 132 miliar. Pengusaha ternama yang juga tertangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi