PM Narendra Modi Pimpin India, Muslim di India Resah

Mtc Sabtu, 18 Mei 2019 08:15 WIB
GOOGLE
Shaukat Ali dirundung karena menjual sapi
MATATELINGA, Mumbai: Dengan meningkatnya kejahatan kebencian terhadap Muslim di India dalam beberapa tahun terakhir, beberapa pihak cemas kalau negara demokrasi terbesar di dunia ini akan menjadi sangat intoleran di bawah kekuasaan Partai Nasionalis Hindu Bharatiya Janata (BJP) yang dipimpin Narendra Modi.



Kekerasan terbaru terjadi hanya beberapa hari sebelum tahap pertama pemungutan suara dalam pemilihan umum India, menurut wartawan yang melaporkan gejala yang dialami pemeluk Muslim di negara itu.

Seorang pedagang Muslim di negara bagian Assam sedang pulang kerja ketika didatangi oleh massa.

Shaukat Ali dikelilingi oleh kelompok tersebut, diserang dan dipaksa berlutut di lumpur.

"Apa kamu orang Bangladesh?" teriak seorang lelaki, mempertanyakan kewarganegaraan Indianya.

"Kenapa kamu menjual daging sapi di sini?" tanya yang lain sambil menusukkan jarinya ke Ali.

Alih-alih menolong Ali, kerumunan yang berkumpul malah merekam kejadian itu di ponsel mereka.

"Massa memaksa Ali makan daging babi"

Sebulan kemudian, Ali masih kesulitan untuk berjalan. Saya bertemu dengannya di rumahnya, tidak jauh dari pasar, dikelilingi oleh pedesaan hijau dan sawah yang subur.



Pria berusia 48 tahun itu duduk bersila di tempat tidur, matanya dipenuhi air mata ketika ia menceritakan kengerian dari apa yang terjadi.

"Mereka memukuli saya dengan tongkat, mereka menendang wajah saya," katanya, menunjukkan kepada saya cedera pada tulang rusuk dan kepalanya.

Selama berpuluh-puluh tahun keluarganya telah menyajikan kari daging sapi dari warung kecil mereka — namun mereka belum pernah menghadapi masalah seperti itu.

Beberapa negara telah menetapkan perdagangan daging sapi ilegal karena orang Hindu menganggap sapi sebagai hewan suci — tapi masih legal untuk menjualnya di Assam.

Shaukat Ali tidak hanya terluka secara fisik — martabatnya pun dilucuti. Massa membuat Muslim yang taat itu memakan daging babi, memaksanya untuk mengunyah dan kemudian menelannya.

"Sekarang saya tidak punya alasan untuk hidup," katanya sambil menangis, "Ini adalah serangan terhadap seluruh keyakinan saya."

Pada hari ketika kami bertemu, puluhan anggota komunitas Muslim setempat berkumpul di rumah Ali untuk menengoknya. Ketika mereka mendengarkan ceritanya, beberapa orang mulai menangis dan bertanya-tanya apakah sekarang mereka juga dalam bahaya.



Seiring India memulai pemilihan umum, muncul pertanyaan tentang seberapa inklusif negara demokrasi terbesar di dunia itu bagi populasi minoritas Muslim yang berjumlah 172 juta.

Shaukat Ali adalah korban terakhir dari serangan terhadap mereka yang menjual, atau diduga menjual daging sapi.

Serangan terus meningkat

Jumlah serangan seperti ini terus meningkat. Laporan Human Rights Watch pada Februari 2019 menemukan bahwa antara Mei 2015 dan Desember 2018, sedikitnya 44 orang – 36 di antaranya Muslim – tewas di 12 negara bagian India. Sekitar 280 orang terluka dalam lebih dari 100 insiden di 20 negara bagian selama periode yang sama.

Dalam laporan tahunannya, Direktur HAM PBB Michelle Bachelet menyuarakan keprihatinan atas "meningkatnya pelecehan dan penargetan kaum minoritas — khususnya Muslim dan orang-orang dari kelompok yang secara historis kurang mampu dan termarjinalkan, seperti Dalit (sebelumnya dikenal sebagai orang-orang yang haram untuk disentuh)."

Kekerasan berbasis agama yang menelan korban lintas iman telah menjadi bagian yang tidak disukai dari sejarah negara ini sejak awal.

Tetapi ada kekhawatiran nyata bahwa mereka yang berkuasa di India saat ini menerima budaya impunitas.

Salah satu contoh paling mengerikan ialah apa yang terjadi menyusul salah satu kasus pemerkosaan beramai-ramai paling mengerikan di India dalam beberapa tahun terakhir.



Anak delapan tahun diperikosa ramai-ramai

Pada Januari tahun lalu, seorang gadis Muslim berusia delapan tahun diculik saat sedang menggembalakan kuda milik keluarganya. Ia diculik di distrik Kathua di wilayah Kashmir yang dikuasai India.

Gadis itu ditahan selama seminggu di sebuah kuil Hindu, dibius dan berulang kali diperkosa ramai-ramai dan disiksa sebelum dibunuh.

Laporan polisi mengatakan kejahatan tersebut merupakan bagian dari rencana sekelompok pria Hindu untuk mengusir komunitas Muslim Bakerwal yang nomaden, komunitas asal si gadis, dari daerah itu.

Lebih dari setahun kemudian, seorang petugas polisi berjaga di luar rumah keluarganya di daerah terpencil di Kathua, tersembunyi di ujung jalan tanah yang panjang dan belum diaspal.

"Mereka bilang ini adalah putri seorang Muslim, bunuh dia dan mereka akan takut dan melarikan diri," kata ayah gadis itu sambil menyeka air matanya.

Orangtuanya menolak untuk meninggalkan rumah yang pernah ditinggali gadis kecil mereka, namun mereka khawatir akan keselamatan mereka.

"Sekarang kami takut keluar sekarang karena nyawa kami terancam," kata ibunya. "Jika kami melangkah keluar, orang-orang memaki-maki kami dan mengancam akan membunuh kami."

Setelah kematian gadis delapan tahun itu, ratusan orang turun ke jalan dan berunjuk rasa. Tetapi banyak dari unjuk rasa di daerah malah mendukung delapan pria Hindu yang dituduh melakukan serangan biadab itu, dan tidak menunjukkan solidaritas kepada korban dan keluarganya.

Dua menteri BJP yang bertugas di pemerintahan negara bagian, Chaudhary Lal Singh dan Chander Prakash Ganga, ikut turun ke jalan untuk mendukung para tersangka.



"Satu gadis kecil ini meninggal dunia dan ada begitu banyak investigasi. Ada banyak perempuan yang mati di sini," kata Singh kepada kerumunan massa saat itu.

Sementara PM Modi mengutuk aksi pemerkosaan itu, ia tidak segera meminta kedua menteri itu untuk. Butuh tekanan selama berminggu-minggu sampai mereka akhirnya turun.

Menurut laporan, sekretaris jenderal BJP Ram Madhav terus membela mereka.

"Partai tidak ingin Ganga dan Singh mundur. Mereka mengundurkan diri karena media menciptakan kesan bahwa mereka mendukung pemerkosaan yang dituduhkan," katanya.

Ini bukan sekali terjadi. Ada beberapa kesempatan di mana anggota partai BJP secara terbuka mendukung para pelaku kekerasan agama, menunjukkan ketidakpedulian secara terang-terangan bagi mereka yang menderita.

Partai mengusung ideologi nasionalis Hindu dan beberapa tokoh seniornya menyerukan negara Hindu. Namun para pemimpin partai telah berulang kali menekankan bahwa mereka tidak anti-minoritas.

Sekelompok pria yang dituduh memukuli Mohammad Akhlaq, 50 tahun, dengan batu bata sampai mati pada tahun 2015 karena mereka curiga ia telah membunuh seekor sapi, menghadiri reli yang diadakan Menteri Utama Uttar Pradesh Yogi Aditanath.

Politisi BJP kontroversial itu, yang baru-baru ini diperintahkan komisi pemilihan umum India untuk menunda kampanye selama beberapa hari pada bulan lalu karena retorika anti-Islamnya, sering berbagi panggung dengan Modi.

[adsnse]

Hukuman mati karena bunuh pedagang sapi

Baru-baru ini, Jayant Sinha, menteri penerbangan sipil yang duduk di kabinet Modi, mengatakan kepada BBC bahwa ia telah mendanai ongkos hukum untuk sekelompok orang yang diberi hukuman mati karena membunuh pedagang sapi Muslim pada tahun 2017.

Dalam wawancara dengan Jugal Purohit dari Hindi BBC, Sinha mengatakan ia membantu para terpidana, yang merupakan anggota BJP, karena ia yakin mereka dipidana secara tidak sah.

Penulis dan aktivis politik terkemuka Arundhati Roy, yang telah menjadi pengkritik vokal pemerintah BJP, menggambarkan tindakan semacam ini sebagai "outsourcing teror", dengan alasan bahwa kelompok yang main hakim sendiri dapat melakukan kejahatan karena mendapat perlindungan dari atas.

"Bukan hanya para pemimpin yang harus kita perhatikan. Apa yang terjadi pada pikiran orang-orang yang terus-menerus disuapi kebencian semacam ini — untuk menghisap kembali racun seperti itu akan sulit," katanya kepada saya.

Namun juru bicara BJP Nalin Kohli menolak anggapan bahwa kebijakan partainya telah berkontribusi pada peningkatan kejahatan berbasis ras. Dia menuduh laporan PBB dan hak asasi manusia "membelokkan statistik untuk membangun narasi yang tidak ada".

Mr Kohli menekankan bahwa di bawah pemerintahan Modi, BJP memberikan kesejahteraan, yang mengarah pada pengembangan orang-orang dari semua agama. Partai itu untuk 1,3 miliar orang India, dan tidak membeda-bedakan berdasarkan agama, katanya.



Tetapi seiring warga India berbondong-bondong ke TPS, beberapa kalangan khawatir kalau kekuasaan BJP periode kedua dapat membawa negara ini lebih dekat ke negara mayoritarian.

Salah satu janji dalam manifesto partai adalah menghapus semua imigran ilegal dari Bangladesh yang tinggal di India.

Partai itu menjanjikan amnesti bagi sebagian orang – Hindu, Budha, Sikh, Kristen, Parsis, dan Jain – tetapi umat Islam secara khusus dikecualikan.

Pada reli kampanye, presiden BJP Amit Shah menyebut para imigran ini sebagai "rayap" dan "penyusup", menuai cercaan dari banyak pihak.

Di distrik Goalpara di Assam, sekelompok penduduk desa duduk melingkar di atas kursi plastik.

Banyak yang memegang potongan kertas dengan foto anggota keluarga mereka di atasnya.

Silsilah keluarga sebagai bukti

Tahun lalu, orang-orang di seluruh negara bagian ini diminta untuk menunjukkan dokumentasi silsilah keluarga mereka dan membuktikan bahwa mereka orang India.

Dalam kasus ini, dokumentasi yang membuktikan bahwa mereka memasuki Assam sebelum 24 Maret 1971 — sehari sebelum negara tetangga Bangladesh menyatakan kemerdekaan.



Ufaan, ibu empat anak, membuka selembar kertas. Di bagian atas ada foto suaminya yang meninggal dunia tahun lalu, dan di bawahnya ada wajah anak-anak lelakinya.

Keluarganya lahir di India, tetapi tidak satu pun dari mereka yang akhirnya terdaftar di Data Kependudukan Nasional (NRC) pemerintah. Empat juta penduduk – banyak dari mereka Muslim – juga tidak masuk dalam daftar.

Ufaan takut ini berarti ia mungkin bakal diusir dari satu-satunya negara yang ia anggap sebagai rumahnya.

Duduk di dekatnya adalah Mohammed Samsul, yang juga hidup dalam gelisah. Ia memberi tahu saya bahwa kakek dan ayahnya lahir di Assam dan nama keduanya muncul di daftar. Ia mengaku bahwa meskipun memiliki semua dokumen, namanya tidak muncul di daftar NRC.

"Kami senantiasa hidup dalam ketakutan. Saya takut polisi akan datang pada malam hari dan membawa keluarga kami ke kamp pengungsi."

BJP menegaskan bahwa kebijakan mereka hanya ditujukan bagi imigran ilegal, namun ada ketakutan yang nyata bahwa kebijakan tersebut dapat digunakan untuk mengusir umat Islam.

Kekuatan India terletak pada keanekaragamannya. Hak semua agama untuk hidup berdampingan diabadikan dalam konstitusi negara ini. Tetapi banyak yang takut kalau iklim politik saat ini membahayakan prinsip sekuler yang mendasar itu.

(Mtc/Okz)
Editor: FJR

Sumber: Okezone

T#g:blibliIndiainternasionalMatatelingaMuslim India Resahnarendra modiPM Narendra ModiTerkini
Komentar
Rabu, 26 Jun 2019 12:44Berita Sumut

Jenasah Nek Saminem Dimakamkan, Polres Asahan Sedang Buru Pelaku

Saminem yang kerab disapa dengan panggilan Wak Gedek ,57, warga dusun III desa Sidomulyo Kecamatan Pulo Bandring Asahan korban pembakaran yang dilakukan “Jum” anak tiri korban pada Selasa (25/6/2019) sekira pukul 09.30 Wib, akhirnya meninggal dunia setela

Rabu, 26 Jun 2019 09:15Ekonomi

Jatuhnya Bursa Saham AS, Harga Emas Naik

Harga emas berjangka di divisi COMEX New York Mercantile Exchange mengalami kenaikan. Hal tersebut dipicu oleh jatuhnya pasar saham Amerika Serikat (AS).

Rabu, 26 Jun 2019 09:00Bola

Siapa Calon Pemenang Ballon dOr Menggantikan Dua Bintang sepak Bola Dunia

Eks gelandang Timnas Portugal, Paulo Futre, yakin Bernardo Silva adalah penerus yang tepat untuk Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo. Ketika Ronaldo dan Messi pensiun

Rabu, 26 Jun 2019 08:45Nasional

Kunjungan Imigrasi Kelas II, SPKKL Tual Tunjukkan Surveillance System

Stasiun Pemantauan Keamanan dan Keselamatan Laut (SPKKL) Tual Bakamla menunjukkan kemampuan surveillance system yang dimiliki, saat mendapat kunjungan jajaran Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tual, di Kantor SPKKL Tual

Rabu, 26 Jun 2019 08:30Berita Sumut

Gubernur Sumut Hadiri Halalbihalal Alumni Smansa

Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi menghadiri Halalbihalal Forum Silaturahmi Lintas Angkatan Smansa Medan (FSLASM), di Wisma Benteng, Jalan Kapten Maulana Lubis, Medan, Selasa sore (25/6/2019). Diharapkan forum silaturahmi dapat menjadi sarana bagi an

Rabu, 26 Jun 2019 08:15Berita Sumut

Gubernur: Republik Ini Ada di Pundak Kalian

Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi memberikan motivasi kepada ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Forum Mahasiswa Masyarakat Sumatera Utara (FMMSU) di Gedung Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI), Jalan Willem Iskandar, Pasar V, Percut Sei

Rabu, 26 Jun 2019 08:00Berita Sumut

Edy Rahmayadi Sambut Baik Tawaran Pembangunan Aerotrain di Sumut

Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi menyambut baik tawaran pembangunan Indonesia Aerotrain atau kereta layang generasi baru di Sumut. Apalagi, hal tersebut dapat mendukung transportasi massal di daerah ini.

Rabu, 26 Jun 2019 07:00Nasional

Komandan PMPP TNI Terima Kunjungan Kehormatan Wakil Sekjen PBB urusan Pasukan Perdamaian

Komandan Pusat Misi Pasukan Perdamaian TNI (PMPP TNI) Brigjen TNI Victor H. Simatupang, M.Bus menerima kunjungan kehormatan United Nation Under Secretary General Peacekeeping Operation (UN USG PKO)- Wakil Sekretaris Jenderal PBB Urusan Pasukan Pemelihara

Rabu, 26 Jun 2019 06:00Nasional

Seamlet Tew Bakamla Paparkan Tren Penyelundupan hingga Teknologi Surveillance

Enam negara yang menjadi peserta dalam kegiatan South East Asia Maritime Law Enforcement Initiative (SEAMLEI) Technical Expert Workshop (TEW), mendapatkan ilmu baru. Mulai dari tren penyelundupan, sampai dengan teknologi surveillance, yang di bawakan lang

Selasa, 25 Jun 2019 20:36Nasional

Kasal Beri Sambutan Pengantar Pada Pembukaan Konferensi Internasional ICRC 2019

Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Siwi Sukma Adji, S.E., M.M., mewakili Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, S.I.P. memberikan sambutan pengantar pada acara pembukaan Konferensi Internasional Committee of Red Cross (ICRC) Dalam Misi Perdamaian

Selasa, 25 Jun 2019 20:21Berita Sumut

Bea dan Cukai Sumut Gagalkan Penyeludupan 40 Ton Rotan Ke Malaysia

Dalam rangka oprasi Laut terpadu, Jaring Sriwijaya 2019 kapal patroli BC 10002 menangkap kapal KM Bintang Kejora bermuatan rotan mentah sebanyak 40 ton yang akan diseludupan ke Malaysia

Selasa, 25 Jun 2019 20:06Berita Sumut

Akhyar Terima Kunjungan Dubes Kanada

Wakil Wali Kota Medan Ir. H Akhyar Nasution, MSi menerima kunjungan Duta Besar (Dubes) Kanada Peter Mac Arthur di Balai Kota

Selasa, 25 Jun 2019 19:51Nasional

TNI-USPACOM Laksanakan Konferensi FPC Latma Gema Bakti di Jakarta

Delegasi Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan United States Indo-Pacific Command (USINDOPACOM) mengadakan pertemuan Final Planning Conference Gema Bhakti 2019 (FPC GB 19) pada tanggal 24 s.d. 27 Juni 2019 di Hotel Raffles, Mega Kuningan, Jakarta.

Selasa, 25 Jun 2019 19:36Ekonomi

KPPU Dorong Pemerintah Sumut Buat Regulasi Persaingan Usaha

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mendorong Pemerintah Sumatera Utara (Provsu) untuk membuat regulasi dalam menunjuk salah satu pengusaha yang mengakibatkan terjadinya praktek monopoli.

Selasa, 25 Jun 2019 19:22Berita Sumut

Ibu Rumah Tangga Tewas di Bunuh Kawanan Perampok Beraksi di Kediamannya

Sorang IRT, Rita ,37, meregang nyawa setelah perampok menyatroni kediamnya yang berada di Desa Mompang, Kec Barumun, Kab Padang Lawas (Palas), Sumatera Utara pada Selasa (25/6/2019) dinihari.

Selasa, 25 Jun 2019 19:07Berita Sumut

Survei Verifikasi II KARS RSUD Dr. R.M. Djoelham Binja

Selaku owner (pemilik) RSUD Dr RM Djoelham Binjai, Walikota Binjai, H. Muhammad Idaham, SH, M.Si didampingi Asisten I Otto Harianto, SH beserta Dirut RSUD Dr RM Djoelham, dr Sugianto Sp.OG. menyambut kehadiran tim surveyor survei verifikasi II KARS Gandau