• Home
  • Nasional
  • Bakal Diterapkan, Peserta BPJS Kesehatan Akan Dikenakan Biaya Ketika Berobat

Bakal Diterapkan, Peserta BPJS Kesehatan Akan Dikenakan Biaya Ketika Berobat

Amrizal Jumat, 18 Januari 2019 13:56 WIB
mtc/net
MATATELINGA, Medan: Kementerian Kesehatan (Kemenkes) kembali mengeluarkan regulasi terbaru dalam menyambut tahun kelima Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS).

Dimana, regulasi tersebut tertuang dalam Permenkes Nomor 51 Tahun 2018 yang mengatur soal ketentuan urun biaya dan selisih biaya JKN-KIS, yang ditetapkan untuk menekan potensi penyalahgunaan pelayanan di fasilitas kesehatan.

Kepala Humas BPJS Kesehatan M Iqbal Anas Ma'ruf menerangkan, ketentuan urun biaya itu diberlakukan bagi jenis pelayanan kesehatan yang dianggap dapat menimbulkan penyalahgunaan. Akan tetapi, saat ini, kata dia, urun biaya memang belum diberlakukan, karena masih dalam proses pembahasan terkait pelayanan apa saja yang akan dikenakan.

"Tentu usulan itu harus disertai data dan analisis pendukung yang dapat dipertanggung jawabkan. Selanjutnya Kemenkes membentuk tim yang terdiri atas pengusul (BPJS Kesehatan, organisasi profesi dan asosiasi Fasilitas), serta akademisi dan pihak terkait lainnya, untuk melaksanakan kajian, uji publik, dan membuat rekomendasi," ungkapnya dalam siaran pers yang diterima wartawan, Jumat (18/1/2019).

Untuk itu, Iqbal mengatakan, fasilitas kesehatan wajib menginformasikan jenis pelayanan yang dikenai urun biaya dan estimasi besarannya kepada peserta. Sehingga kedepan, peserta atau keluarganya harus memberikan persetujuan kesediaan membayar urun biaya sebelum mendapatkan pelayanan.

"Aturan besaran urun biaya tersebut berbeda antara rawat jalan dengan rawat inap. Untuk rawat jalan, besarannya Rp 20.000 untuk setiap kali kunjungan rawat jalan di RS kelas A dan RS kelas B, Rp 10.000 untuk setiap kali kunjungan rawat jalan di RS kelas C, RS kelas D, dan klinik utama, serta paling tinggi Rp 350.000 untuk paling banyak 20 kali kunjungan dalam waktu 3 bulan. Perlu diperhatikan, nominal ini masih terbilang kecil dari pada total biaya pelayanan yang diperoleh peserta," jelasnya. 

Sedangkan untuk rawat inap, lanjutnya, besaran urun biayanya adalah 10% dari biaya pelayanan, dihitung dari total tarif INA CBG's setiap kali melakukan rawat inap, atau paling tinggi Rp 30 juta. Selanjutnya, BPJS Kesehatan akan membayar klaim RS dikurangi besaran urun biaya tersebut. Urun biaya dibayarkan oleh peserta kepada fasilitas kesehatan setelah pelayanan kesehatan diberikan. 

"Ketentuan urun biaya ini tidak berlaku bagi peserta JKN-KIS dari segmen Penerima Bantuan Iuran (PBI) dan penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah," tegasnya. 

Selain itu, Iqbal juga menerangkan soal aturan bagi peserta yang hendak meningkatkan kelas perawatan yang lebih tinggi dari haknya, termasuk rawat jalan eksekutif. Ia menyatakan, Permenkes tidak melarang peningkatan hak kelas rawat di rumah sakit, meski ada konsekuensi pembayaran selisih biaya yang harus ditanggung oleh peserta JKN-KIS yang bersangkutan.

"Peningkatan kelas perawatan tersebut hanya dapat dilakukan satu tingkat lebih tinggi dari kelas yang menjadi hak kelas peserta. Pembayaran selisih biayanya dapat dilakukan secara mandiri oleh peserta, pemberi kerja, atau melalui asuransi kesehatan tambahan," terangnya. 

Lebih lanjut ia menuturkan, untuk peningkatan kelas rawat inap dari kelas 3 ke kelas 2, dan dari kelas 2 ke kelas 1, maka peserta harus membayar selisih biaya antara tarif INA CBG's antar kelas. Sementara untuk peningkatan kelas rawat inap dari kelas 1 ke kelas di atasnya, seperti VIP, maka peserta harus membayar selisih biaya paling banyak 75% dari tarif INA CBG's kelas 1. Begitu pula untuk rawat jalan, peserta harus membayar biaya paket pelayanan rawat jalan eksekutif paling banyak Rp 400.000 untuk setiap episode rawat jalan.

"Sama halnya dengan aturan tentang urun biaya tadi, fasilitas kesehatan juga harus memberi inofrmasi kepada peserta atau keluarganya tentang biaya pelayanan yang ditanggung BPJS Kesehatan dan berapa selisih biaya yang harus ditanggung peserta. Baik peserta ataupun keluarganya juga harus menyatakan kesediaannya membayar selisih biaya sebelum mendapatkan pelayanan," pungkasnya. (mtc)

Editor: faeza

T#g:BPJSpeserta bpjs
Komentar
Rabu, 24 Apr 2019 21:46Berita Sumut

Sidang Perkara Ujaran Kebencian Dengan Terdakwa PH Diundurkan

Sidang perkara ujaran kebencian terhadap alm. H.Taufan Gama Simatupang selaku Bupati Asahan yang dilakukan oleh terdakwa Putra Hutasuhut warga Kisaran yang diunggah pada akun media sosial face book pada Minggu 11 Pebruari 2018 lalu dan kini telah memasuk

Rabu, 24 Apr 2019 21:30Nasional

Jokowi dan Prabowo Direncakan Bertemu, Ketum PAN: Bagus Kalau Bisa

Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan (Zulhas) menyambut baik rencana pertemuan Joko Widodo (Jokowi) dan Prabowo Subianto

Rabu, 24 Apr 2019 21:15Internasional

Lima Tahun Setelah Kematiannya, Jasad Wanita 83 Tahun Ditemukan Sudah Jadi Mumi

Jasad seorang wanita berusia 83 tahun ditemukan telah menjadi mumi oleh keluarganya, lima tahun setelah kematian wanita itu.

Rabu, 24 Apr 2019 21:00Nasional

Bongkar Muat Logistik di Nduga Papua, 2 Prajurit TNI Gugur Ditembak

Dua anggota TNI mengalami luka tembak usai diserang pasukan Organisasi Papua Merdeka (OPM)

Rabu, 24 Apr 2019 20:45Internasional

Gegara Ponsel Terinjak, Anak Tega Bacok Bapak hingga Tewas

eorang pria di Kamboja membacok bapaknya hingga tewas gegara persoalan ponselnya yang terinjak.

Rabu, 24 Apr 2019 20:35Opini

Melawan Upaya Delegitimasi Pemilu 2019

Sejak ditetapkan sebagai pasangan calon presiden dan wakil presiden RI, Jokowi selalu menghimbau kepada seluruh relawan, simpatisan, partai pengusung, partai pendukung, bahkan seluruh rakyat Indonesia agar mengikuti Pemilu 2019 dengan kegembiraan. Kita be

Rabu, 24 Apr 2019 20:30Bola

Tak Layak Bela Klub Raksasa Inggris, Berikut 5 Pemainnya

Liga Inggris menjadi salah satu kompetisi sepakbola paling kompetitif saat ini. Tak heran jika pada akhirnya banyak

Rabu, 24 Apr 2019 20:15Lifestyle

Gemes Liat Mimik Wajah Bayi yang Selalu Berubah-Ubah, Yuk Kenali Artinya

Menyuapi makan anak yang masih balita memang bukan perkara mudah. Tidak semua anak bisa dengan gampang untuk disuapi makan

Rabu, 24 Apr 2019 20:00Lifestyle

Usai Gagal Operasi, Keluarga Jessica Iskandar Tak Terima Pembelaan Dokter

Erick Iskandar, kakak kandung aktris Jessica Iskandar, mengungkapkan kekecewaannya terhadap prosedur medis

Rabu, 24 Apr 2019 19:45Internasional

Ketua Ormas Penodong Migran Diduga Berlatih untuk Membunuh Obama dan Clinton

Terduga ketua organisasi masyarakat yang menodong ratusan migran di perbatasan Amerika Serikat-Meksiko

Rabu, 24 Apr 2019 19:30Nasional

Jokowi-Ma'ruf 55,8% dan Prabowo-Sandi 44,2% di Real Count KPU 30 Persen

Komisi Pemilihan Umum atau KPU terus mengupdate pengitungan suara Pilpres 2019. Hingga pukul 18.45 WIB

Rabu, 24 Apr 2019 19:15Nasional

Kian Terus Bertambah, Kini Petugas KPPS Meninggal Jadi 144 Orang, 883 Jatuh Sakit

Jumlah Petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang meninggal dunia dan jatuh sakit terus bertambah hingga sore ini

Rabu, 24 Apr 2019 19:00Berita Sumut

Disenyalir Puluhan ASN di Dapil Sumut 2 "Disawer" Menangkan Caleg Tertentu

Disenyalir ada dugaan kecurangan pada Pemilu serentak 2019 yang berlangsung belum lama ini. Hal tersebut dikatakan oleh Ketua DPRD Medan, Henry Jhon. Ia menyebut ada mobilisasi ASN (aparatur sipil negara) untuk memenangkan calon tertentu.

Rabu, 24 Apr 2019 18:45Berita Sumut

Patroli KN 332 Lihat Mayat Laki laki Terapung di Laut

Kapal patroli KN 332 saat berpatroli di perairan Belawan tepatnya didepan gudang 214 Ujung Baru Pelabuhan Belawan menemukan mayat terapung di laut Rabu siang (24/4/2019).

Rabu, 24 Apr 2019 18:30Berita Sumut

H.T Bahrumsyah: Minta Pemko Medan Bagikan Kartu BPJS ke Masyarakat

Pemerintah Kota (Pemko) dimihta Komisi II DPRD Medan tidak membuat gaduh di masyarakat, dan melanggar hukum. Karenanya DPRD mendesak Pemko segera membagikan 12.000 kartu BPJS Kesehatan yang sudah dicetak kepada masyarakat.

Rabu, 24 Apr 2019 18:15Berita Sumut

Bakamla Ajak Poksimar Natuna Jaga Keamanan dan Keselamatan Laut

Kasubdit Kerja sama Dalam Negeri Eli Susiyanti, S.H., M.H,. M.M. mengajak masyarakat nelayan Desa Cemaga untuk menjaga keamanan dan keselamatan laut dari semua potensi ancaman terhadap kekerasan di laut, pelanggaran navigasi, pelanggaran hukum dan ancaman