Sementera itu, Mangaraja Harahap memaparkan" Saya berharap seluruh kepala daerah kabupaten/kota di wilayah Sumatera utara harus bersih dari perilaku korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Karena faktanya yang ada sampai hari ini ditengah zaman revolusi 4.0 industri, budaya ini masih menajam di sumatera utara. Para kepala daerah dan mantan kepala daerah berlomba-lomba membangun dinasti.
Padahal sumber daya alam di Sumatera Utara cukup memadai. Maka kepala-kepala daerah di Sumatera utara mulai saat ini harus bersih, jika tidak dampaknya berimbas kepada generasi milenial. Generasi muda sumatera utara tidak lagi produktif. Sebab tenaga dan pikiran mereka tidak dibangun dan diberdayakan. Seharusnya dengan sumber daya alam yang memadai bisa menjadikan sumatera utara yang mandiri dan kompetitif.
Laporan kepada KPK hari ini adalah laporan tahap pertama yakni Pemerintah kabupaten mandailing natal, Pemerintah Kota Pematang siantar, dan Pemerintah Kabupaten Simalungun. Awal tahun 2019 antara bulan januari dan februari kita akan kembali melaporkan kepala daerah yang korupsi.",sebutnya.
Terpisah Abdul Razak Nasutionmengatakan, " Kami juga meminta kepada KPK harus turun dan memeriksa ketiga kepala daerah tersebut. Karena Kami menilai bahwa ketiga kepala daerah tersebut tidak berprestasi. Yang tidak berprestasi tidak layak dipertahankan dan demi good governance yang baik di Sumatera Utara." Tegasnya.
Ketiga Pimpinan organisasi Mahasiswa Sumatera Utara berkomitmen mengawal penanganan kasus dugaan korupsi tiga kepala daerah tersebut dan langsung pergi mengakhiri penjelasannya.
Situs ini menggunakan cookies. Untuk meningkatkan pengalaman Anda saat mengunjungi situs ini mohon Anda setujui penggunaan cookies pada situs ini.