• Home
  • Nasional
  • Jaksa Tuntut Majelis Hakim Cabut Hak Politik Zumi Zola

Jaksa Tuntut Majelis Hakim Cabut Hak Politik Zumi Zola

Fidel W Jumat, 09 November 2018 10:06 WIB
Jaksa Tuntut Majelis Hakim Cabut Hak Politik Zumi Zola / photo: ist
MATATELINGA, Jakarta: Jaksa penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjatuhkan pidana tambahan kepada Gubernur non-aktif Jambi, Zumi Zola. Jaksa menuntut majelis hakim mencabut hak politik Zumi Zola selama lima tahun kedepan setelah menjalani pidana pokok.

"Menjatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan hak untuk dipilih jabatan publik ‎selama lima tahun," kata Jaksa KPK Iskandar Marwanto saat membacakan surat tuntutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Kamis (8/11/2018).

Jaksa sendiri telah menjatuhkan pidana pokok terhadap Zumi Zola. Jaksa menuntut Zumi Zola dipidana selama delapan tahun penjara. Selain itu, Politikus PAN tersebut juga dituntut untuk membayar denda sebesar Rp1 miliar subsidair enam bulan kurungan.

Jaksa meyakini bahwa Zumi Zola terbukti menerima gratifikasi sebesar Rp44 miliar dan satu unit mobil Alphard. Gratifikasi tersebut berasal dari Afif Firmansyah Rp34,6 miliar, Asrul Pandapotan Rp2,7 miliar, dan Arfan Rp3 miliar, US30 ribu, serta SGD100 ribu.

Menurut Jaksa, gratifikasi itu digunakan Zumi Zola untuk melunasi utang-utangnya saat kampanye sebagai calon Gubernur Jambi. Zumi Zola juga dinilai telah mengalirkan uang tersebut untuk keperluan adiknya, Zumi Laza yang akan maju sebagai calon Wali Kota Jambi.

Jaksa juga menyatakan bahwa Zumi Zola bersalah telah menyuap anggota DPRD Jambi sebesar Rp16,34 miliar. Uang Rp16,34 miliar tersebut diduga untuk memuluskan ketok palu Rancangan Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Jambi tahun anggaran 2017-2018.

Terkait perkara gratifikasi, Zumi Zola dinyatakan bersalah melanggar Pasal ‎12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan Tipikor Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Sedangkan untuk perkara suap, Zumi Zola dinilai melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan Tipikor Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP.
Editor: Fidel W

Sumber: okz

T#g:Zumi Zola
Komentar
Senin, 22 Apr 2019 09:00Bola

Jadi Pahlawan, Zidane: Benzema Striker Terbaik Dunia

Pelatih Real Madrid, Zinedine Zidane, mengaku sangat terpukau dengan aksi Karim Benzema ketika timnya mengalahkan Athletic Bilbao

Minggu, 21 Apr 2019 23:45Lifestyle

Begini Reaksi Deddy Corbuzier, Usai Ditantang Lucinta Luna

Lucinta Luna tiba-tiba saja murka di Insta Story dengan mentag akun Instagram milik Deddy Corbuzier.

Minggu, 21 Apr 2019 23:30Bola

Hantam 4-0, Everton Permalukan Manchester United

Everton memetik kemenangan telak dengan skor 4-0 kala menjamu Manchester United di Goodison Park dalam laga lanjutan Liga Inggris 2018-2019

Minggu, 21 Apr 2019 23:15Nasional

Gelar Coblos Ulang, Prabowo-Sandi Tetap Menang

Memiliki jumlah suara terbanyak di Banten pada hitungan versi quick count, pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno

Minggu, 21 Apr 2019 23:00Bola

Begini Pembelaan Valverde Usai Coutinho Kembali Dicemooh Penggemar Barcelona

Gelandang Barcelona, Philippe Coutinho, kembali mendapat perlakuan tidak menyenangkan dari penggemar di Stadion Camp Nou di laga kontra Real Sociedad,

Minggu, 21 Apr 2019 22:45Nasional

Jokowi-Ma'ruf 54,03%, Prabowo-Sandi 45,97% di Hasil Akhir Quick Count Konsepindo

Pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Joko Widodo-KH Ma'ruf Amin unggul dari Prabowo Subianto-Sandiaga Uno

Minggu, 21 Apr 2019 22:30Nasional

Polisi Bekuk Pelaku Pembakaran Surat Suara

im Gabungan Polda Jambi bersama Polres Kerinci akhirnya berhasil mengungkap kasus pembakaran kotak surat suara pemilihan umum di TPS 1, 2, dan 3 Desa Koto Padang

Minggu, 21 Apr 2019 22:15Bola

Tak Puas Juara Liga Italia 2018-2019, Massimiliano Allegri Bidik Scudetto

Pelatih Juventus, Massimiliano Allegri, tak mau cepat berpuas diri usai mengantar Si Nyonya Tua merengkuh gelar juara Liga Italia 2018-2019

Minggu, 21 Apr 2019 22:00Nasional

Belum Ada Informasi WNI Jadi Korban, Indonesia Kecam Serangan Bom di Sri Lanka

Indonesia mengecam keras aksi pengeboman di berbagai lokasi di Sri Lanka. Serangan bom yang terjadi, Minggu (21/4/2019) sekira pukul 09.00 waktu setempat

Minggu, 21 Apr 2019 21:30Nasional

Di 2 TPS, KPU Tangsel Gelar Pemungutan Suara Ulang

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tangerang Selatan (Tangsel) bersiap menggelar Pemungutan Suara Ulang (PSU)

Minggu, 21 Apr 2019 21:15Lifestyle

Belum Tentu Dimiliki Pria, Berikut 5 Kelebihan Ini Dimiliki oleh Wanita

Setiap orang memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Hal ini turut pula didasari oleh jenis kelamin

Minggu, 21 Apr 2019 21:00Nasional

Tinggi Kolom Abu Vulkanis 3.000 Meter, Gunung Agung Terus Alami Erupsi

Gunung Agung di Kabupaten Karangasem, Bali, kembali erupsi pada Minggu (21/4/2019) pukul 18.56 Wita.

Minggu, 21 Apr 2019 20:45Nasional

Terus Bergeming, Kini Giliran Anggota KPPS di Sulut Meninggal Dunia

Pasca-Pemilu Serentak 2019, banyak anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di beberapa wilayah di Indonesia meninggal dunia karena kelelahan usai menjalankan tugas.

Minggu, 21 Apr 2019 20:35Nasional

Tim Relawan Jokowi - Ma'ruf Amin Gelar Sukuran

Menyambut kemenangan pasangan calon 01 Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin berdasarkan hasil hitung cepat (quick count), Aliansi Masyarakat Sipil untuk Indonesia Hebat (Almisbat) menggelar acara syukuran. Acara syukuran dilakukan dengan potong tumpeng

Minggu, 21 Apr 2019 20:30Lifestyle

Buka Perban, Syahrini Ketiban Lemari Hingga Terluka

Syahrini memamerkan kondisi telapak kakinya yang diperban karena ketiban lemari parfum sang suami, Reino Barack

Minggu, 21 Apr 2019 19:34Nasional

Bawaslu Cabut Izin PT Prawedanet AliansiSelaku Pemantau Pemilu

Salah satu lembaga pemantau pemilu yakni PT Prawedanet Aliansi Teknologi lantaran melakukan hal yang melanggar prinsip sebagai lembaga pemantauan, dicabut izinnya oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).