• Home
  • Nasional
  • Mau Tahu, Ini Pasal-pasal yang Mulai Aktif, UU KPK Baru Berlaku

Mau Tahu, Ini Pasal-pasal yang Mulai Aktif, UU KPK Baru Berlaku

Mtc Kamis, 17 Oktober 2019 07:15 WIB
Hand Over
ilustrasi
MATATELINGA, Jakarta:  Dengan berlakunya UU KPK yang baru,Sejumlah perubahan lembaga yang bermarkas di Kuningan, Jakarta Selatan ini akan terjadi. Undang-Undang KPK yang baru akan berlaku mulai Kamis (17/10/2019).




[adx]

UU KPK yang disahkan DPR pada 17 September 2019 itu bakal menggantikan UU KPK Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. Berikut adalah perubahan yang bakal terjadi pada KPK bila UU baru itu berlaku.

1. KPK jadi lembaga rumpun eksekutif

Hal ini diatur dalam Pasal 3. Dalam versi lama, KPK disebut sebagai 'lembaga negara' saja. Namun dalam UU KPK yang baru, KPK disebut sebagai 'lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif'.

Pasal 3:

Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.

Pegawai KPK nantinya juga adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) alias PNS. Mereka harus taat para peraturan perundang-undangan mengenai ASN. Sebelumnya, pegawai KPK bukanlah PNS melainkan diangkat karena keahliannya.

[adx]





Pasal 1 ayat 6:

Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi adalah aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan aparatur sipil negara.

2. Pimpinan KPK bukan lagi penyidik-penuntut umum

Dalam UU Nomor 30 Tahun 2002 alias UU KPK yang lama, para pimpinan KPK adalah penyidik dan penuntut umum. Namun dalam UU KPK yang baru, para pimpinan KPK bukan lagi sebagai penyidik dan penuntut umum.

Ini diatur dalam Pasal 21. Dalam Pasal 21 UU KPK yang lama, ada 6 ayat. Dalam Pasal 21 UU KPK yang baru, ada 4 ayat. Hal yang tak ada dalam UU KPK yang baru adalah ayat 4 yang menjelaskan pimpinan KPK sebagai penyidik dan penuntut umum.

Dalam UU KPK yang baru, ayat 6 yang menjelaskan bahwa pimpinan KPK sebagai penanggung jawab tertinggi juga tak ada lagi.

Selama ini, penetapan tersangka hingga proses penyelidikan dilakukan lewat persetujuan para pimpinan KPK, karena status mereka adalah penyidik.

Berikut bunyi pasal 21 yang baru.

Pasal 21

(1) Komisi Pemberantasan Korupsi terdiri atas:
a. Dewan Pengawas yang berjumlah 5 orang;
b. Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yang terdiri dari 5 orang Anggota Komisi Pemberantasan Korupsi ;dan
c. Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi.

(2) Susunan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
a. ketua merangkap anggota; dan
b. wakil ketua terdiri dari 4 (empat) orang, masing-masing merangkap anggota.

(3) Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pejabat negara.

(4) Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat kolektif kolegial.

3. Penyelidik dan penyidik harus sehat jasmani

Dalam UU KPK yang baru, penyelidik dan penyidik harus memenuhi syarat sehat jasmani dan rohani. Pada UU KPK yang lama, syarat itu tidak ada. Selain itu, penyidik dan penyelidik harus sarjana dan lulus pendidikan di bidang penyelidikan/penyidikan. Berikut bunyi pasalnya.

Pasal 43A
(1) Penyelidik Komisi Pemberantasan Korupsi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. berpendidikan paling rendah S1 atau yang setara;
b. mengikuti dan lulu pendidikan di bidang penyelidikan;
c. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter; dan
d. memiliki kemampuan dan integritas moral yang tinggi.

Pasal 45A
(1) Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. berpendidikan paling rendah S1 atau yang setara
b. mengikuti dan lulus pendidikan di bidang penyidikan
c. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter; dan
d. memiliki kemampuan dan integritas moral yang tinggi.

4. Korupsi yang meresahkan masyarakat tak jadi syarat

Di UU KPK yang lama, 'korupsi yang meresahkan masyarakat' menjadi salah satu syarat korupsi yang bisa ditangani KPK. Namun dalam UU KPK yang baru, syarat semacam itu tidak ada lagi. Berikut adalah bunyi pasal yang baru.

Pasal 11
(1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf e, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi yang:
a. melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara; dan/atau
b. menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp 1 miliar.

5. KPK bisa menghentikan penyidikan dan penuntutan

Selama ini, KPK tidak bisa menerbitkan surat pemberitahuan penghentian penyidikan (SP3). Namun dalam UU KPK yang baru, KPK dapat menghentikan penyidikan dan penuntutan. Berikut adalah pasal baru terkait hal ini.

Pasal 40
(1) Komisi Pemberantasan Korupsi dapat menghentikan penyidikan dan penuntutan terhadap perkara tindak pidana korupsi yang penyidikan dan penuntutannya tidak selesai dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun.
(2) Penghentian penyidikan dan penuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaporkan kepada Dewan Pengawas paling lambat 1 (satu) minggu terhitung sejak dikeluarkannya surat perintah penghentikan penyidikan dan penuntutan.
(3) Penghentian penyidikan dan penuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diumumkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi kepada publik.
(4) Penghentian penyidikan dan penuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dicabut oleh pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi apabila ditemukan bukti baru yang dapat membatalkan alasan penghentian penyidikan dan penuntutan, atau berdasarkan putusan praperadilan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan.

Soal Dewan Pengawas

Dewan pengawas belum terbentuk. Selama dewan pengawas belum terbentuk, KPK masih menggunakan aturan sebelumnya, yakni UU Nomor 30 Tahun 2002. Hal ini diatur dalam UU KPK yang baru sebagai berikut.

Pasal 69D
Sebelum Dewan Pengawas terbentuk, pelaksanaan tugas dan kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dilaksanakan berdasarkan ketentuan sebelum Undang-Undang ini diubah.
Editor: Amrizal

Sumber: detik

T#g:Berita SumutblibliIni Pasal-pasal yang Mulai AktifTerkiniTravelokaUU KPK Baru Berlaku
Komentar
Jumat, 03 Jul 2020 23:45Lifestyle

Hubungan Asmara Cita Citata dengan Roy Geurts, Kenapa..?

Sebelumnya diberitakan, Cita Citata mengumumkan bahwa hubungan asmaranya dengan Roy Geurts sudah berakhir.

Jumat, 03 Jul 2020 23:30Berita Sumut

Diduga Pelaku Kerusuhan Mompang Julu, 11 Orang Diamankan Polres Madina

Sebanyak 11 orang diduga pelaku kerusuhan di Desa Mompang Julu, Kecamatan Panyabungan Utara, Kabupaten Madina, diamankan. Hal tersebut dikatakan Dikabarkan Kapolres Mandailing Natal (Madina) AKBP Horas Tua Silalahi.

Jumat, 03 Jul 2020 23:15Bola

Kabar Buruk Menimpa Lazio, Jelang Laga Lazio vs Milan

jelang laga kontra AC Milan pada pekan 30 Liga Italia 2019-2020, Minggu 5 Juli dini hari WIB, kabar buruk menimpa Lazio

Jumat, 03 Jul 2020 23:00Nasional

Diduga Kasus Suap Proyek, Bupati Kutai Timur dan Istrinya Tersangka

Bupati Kutai Timur, Kalimantan Timur, ISM, dan istrinya yang merupakan Bupati Kutai Timur, EU ditetapkan KPK sebagai tersangka suap terkait proyek pekerjaan infrastruktur tahun anggaran 2019 sampai 2020

Jumat, 03 Jul 2020 22:07Internasional

Insiden Tanha Longsor dikabarkan 162 Orang Meninggal

Dalam insiden tanah longsor di sebuah pertambangan batu giok di Myanmar sebelah utara meninggal meningkat sedikitnya 162, dan dikhawatirkan lebih banyak lagi yang tewas, kata pihak berwenang.

Jumat, 03 Jul 2020 21:00Berita Sumut

Angkutan Kota Ludes Terbakar, Penumpang Selamat

Para pengguna jalan raya matanya tertuju pada Angkutan kota jurusan Terminal Sambo-Tanjung Morawa padat penumpang. Pasalnya, angkutan Kota terbakar di kawasan Jalan Sisingamangaraja Medan

Jumat, 03 Jul 2020 20:53Berita Sumut

Hilang Kendali Truk Bermuatan Kayu Nyaris Timpa Rumah Warga

Satu unit Truk Colt Diesel BK 9441 YK berwarna kuning bermuatan kayu terbalik di Jalan Medan Km 6, Kelurahan Tanjung Tongah, Kecamatan Siantar Martoba Pematangsiantar

Jumat, 03 Jul 2020 19:50Berita Sumut

Mantan Polisi Serang Polisi, Terkapar di Terjang Timah Panas

Personil Reskrim Polsek Medan Timur terpaksa menembak seorang pelaku narkoba di Jalan Bukit Barisan Gang Pandan Kelurahan Glugur Darat II Kecamatan Medan Timur

Jumat, 03 Jul 2020 19:35Berita Sumut

Karyawan Mini Market Di Tebing Tinggi Positif Covid-19

Seorang karyawan mini market menambah daftar warga Tebing Tinggi yang terpapar covid-19 berdasarkan hasil pemeriksaan swab.

Jumat, 03 Jul 2020 19:20Berita Sumut

Dua Puluh Tahanan Polres Tebing Tinggi Jalani Rapid Test

Sebanyak 20 orang tahanan Polres Tebing Tinggi menjalani rapid test COVID-19, Jumat (3/7/2020), di Mapolres Tebing Tinggi

Jumat, 03 Jul 2020 19:05Berita Sumut

Mendagri Tito Karnavian Turun Langsung Koordinasikan Kesiapan Pilkada di Wilayah Sumut

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian turun langsung untuk mengkoordinasikan kesiapan pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2020 di Wilayah Sumatera Utara.

Jumat, 03 Jul 2020 18:50Berita Sumut

Ketua Bhayangkari Sumut Serahkan Paket Bansos Bagi Tim Medis

Ketua Bhayangkari Polda Sumut, Ny Risma Martuani Sormin, menyerahkan bantuan sosial (bansos-red) kepada para tim medis

Jumat, 03 Jul 2020 18:35Nasional

Pangdam I/BB Kunjungan Kerja Ke Polda Riau

Pangdam I/BB Mayjen TNI Irwansyah, MA. MSc., melaksanakan kunjungan kerja (Kunker) ke Mapolda Riau dan disambut langsung oleh Kapolda Riau Irjen Pol Agung Setya Imam Effendi, S.H., S.I.K., M.Si. beserta PJU Polda Riau

Jumat, 03 Jul 2020 18:20Berita Sumut

Pangdam I/BB : Laksanakan Tugas Secara Profesional, Tingkatkan Soliditas antara TNI-Polri

Pangdam I/BB Mayjen TNI Irwansyah, MA., MSc., Melaksanakan kunjungan perdananya ke satuan wilayah jajaran Kodam I/BB yaitu Korem 031/WB Pekanbaru Prov. Riau dan disambut langsung oleh Komandan Korem 031/WB Brigjen TNI M. Syech Ismed, S.E, M.Han serta Pra

Jumat, 03 Jul 2020 18:05Internasional

Pembunuhan Jurnalis Jamal Khasoggi di Tahun 2018 Mulia di Sidangkan

Persidangan terhadap 20 pejabat Arab Saudi atas pembunuhan jurnalis Jamal Khasoggi di tahun 2018, akan mulai disidangkan pengadilanTurki

Jumat, 03 Jul 2020 17:50Nasional

Satgas Yonif 125/Simbisa Dampingi Guru Saat Pendaftaran Siswa Baru

Salah satu tujuan nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana yang tertuang di dalam Undang-Undang Dasar 1945 adalah mencerdaskan kehidupan bangsa.