• Home
  • Nasional
  • Mau Tahu, Ini Pasal-pasal yang Mulai Aktif, UU KPK Baru Berlaku

Mau Tahu, Ini Pasal-pasal yang Mulai Aktif, UU KPK Baru Berlaku

Mtc Kamis, 17 Oktober 2019 07:15 WIB
Hand Over
ilustrasi
MATATELINGA, Jakarta:  Dengan berlakunya UU KPK yang baru,Sejumlah perubahan lembaga yang bermarkas di Kuningan, Jakarta Selatan ini akan terjadi. Undang-Undang KPK yang baru akan berlaku mulai Kamis (17/10/2019).





UU KPK yang disahkan DPR pada 17 September 2019 itu bakal menggantikan UU KPK Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. Berikut adalah perubahan yang bakal terjadi pada KPK bila UU baru itu berlaku.

1. KPK jadi lembaga rumpun eksekutif

Hal ini diatur dalam Pasal 3. Dalam versi lama, KPK disebut sebagai 'lembaga negara' saja. Namun dalam UU KPK yang baru, KPK disebut sebagai 'lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif'.

Pasal 3:

Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.

Pegawai KPK nantinya juga adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) alias PNS. Mereka harus taat para peraturan perundang-undangan mengenai ASN. Sebelumnya, pegawai KPK bukanlah PNS melainkan diangkat karena keahliannya.






Pasal 1 ayat 6:

Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi adalah aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan aparatur sipil negara.

2. Pimpinan KPK bukan lagi penyidik-penuntut umum

Dalam UU Nomor 30 Tahun 2002 alias UU KPK yang lama, para pimpinan KPK adalah penyidik dan penuntut umum. Namun dalam UU KPK yang baru, para pimpinan KPK bukan lagi sebagai penyidik dan penuntut umum.

Ini diatur dalam Pasal 21. Dalam Pasal 21 UU KPK yang lama, ada 6 ayat. Dalam Pasal 21 UU KPK yang baru, ada 4 ayat. Hal yang tak ada dalam UU KPK yang baru adalah ayat 4 yang menjelaskan pimpinan KPK sebagai penyidik dan penuntut umum.

Dalam UU KPK yang baru, ayat 6 yang menjelaskan bahwa pimpinan KPK sebagai penanggung jawab tertinggi juga tak ada lagi.

Selama ini, penetapan tersangka hingga proses penyelidikan dilakukan lewat persetujuan para pimpinan KPK, karena status mereka adalah penyidik.

Berikut bunyi pasal 21 yang baru.

Pasal 21

(1) Komisi Pemberantasan Korupsi terdiri atas:
a. Dewan Pengawas yang berjumlah 5 orang;
b. Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yang terdiri dari 5 orang Anggota Komisi Pemberantasan Korupsi ;dan
c. Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi.

(2) Susunan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
a. ketua merangkap anggota; dan
b. wakil ketua terdiri dari 4 (empat) orang, masing-masing merangkap anggota.

(3) Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pejabat negara.

(4) Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat kolektif kolegial.

3. Penyelidik dan penyidik harus sehat jasmani

Dalam UU KPK yang baru, penyelidik dan penyidik harus memenuhi syarat sehat jasmani dan rohani. Pada UU KPK yang lama, syarat itu tidak ada. Selain itu, penyidik dan penyelidik harus sarjana dan lulus pendidikan di bidang penyelidikan/penyidikan. Berikut bunyi pasalnya.

Pasal 43A
(1) Penyelidik Komisi Pemberantasan Korupsi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. berpendidikan paling rendah S1 atau yang setara;
b. mengikuti dan lulu pendidikan di bidang penyelidikan;
c. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter; dan
d. memiliki kemampuan dan integritas moral yang tinggi.

Pasal 45A
(1) Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. berpendidikan paling rendah S1 atau yang setara
b. mengikuti dan lulus pendidikan di bidang penyidikan
c. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter; dan
d. memiliki kemampuan dan integritas moral yang tinggi.

4. Korupsi yang meresahkan masyarakat tak jadi syarat

Di UU KPK yang lama, 'korupsi yang meresahkan masyarakat' menjadi salah satu syarat korupsi yang bisa ditangani KPK. Namun dalam UU KPK yang baru, syarat semacam itu tidak ada lagi. Berikut adalah bunyi pasal yang baru.

Pasal 11
(1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf e, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi yang:
a. melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara; dan/atau
b. menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp 1 miliar.

5. KPK bisa menghentikan penyidikan dan penuntutan

Selama ini, KPK tidak bisa menerbitkan surat pemberitahuan penghentian penyidikan (SP3). Namun dalam UU KPK yang baru, KPK dapat menghentikan penyidikan dan penuntutan. Berikut adalah pasal baru terkait hal ini.

Pasal 40
(1) Komisi Pemberantasan Korupsi dapat menghentikan penyidikan dan penuntutan terhadap perkara tindak pidana korupsi yang penyidikan dan penuntutannya tidak selesai dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun.
(2) Penghentian penyidikan dan penuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaporkan kepada Dewan Pengawas paling lambat 1 (satu) minggu terhitung sejak dikeluarkannya surat perintah penghentikan penyidikan dan penuntutan.
(3) Penghentian penyidikan dan penuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diumumkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi kepada publik.
(4) Penghentian penyidikan dan penuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dicabut oleh pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi apabila ditemukan bukti baru yang dapat membatalkan alasan penghentian penyidikan dan penuntutan, atau berdasarkan putusan praperadilan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan.

Soal Dewan Pengawas

Dewan pengawas belum terbentuk. Selama dewan pengawas belum terbentuk, KPK masih menggunakan aturan sebelumnya, yakni UU Nomor 30 Tahun 2002. Hal ini diatur dalam UU KPK yang baru sebagai berikut.

Pasal 69D
Sebelum Dewan Pengawas terbentuk, pelaksanaan tugas dan kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dilaksanakan berdasarkan ketentuan sebelum Undang-Undang ini diubah.
Editor: Amrizal

Sumber: detik

T#g:Berita SumutblibliIni Pasal-pasal yang Mulai AktifTerkiniTravelokaUU KPK Baru Berlaku
Komentar
Selasa, 19 Nov 2019 22:11Nasional

Perkokoh Sinergitas dan Silaturahmi, Pangdam I/BB Ramah Tamah dengan Kapolda Kepri

Guna memperkokoh sinergitas dan eratkan silaturahmi yang selama ini sudah terjalin dengan baik,Pangdam I/BB Mayjen TNI MS Fadhilah,menghadiri undangan ramah tamah dengan Kapolda Kepri Irjen Pol Andap Budhi Rivianto

Selasa, 19 Nov 2019 21:51Berita Sumut

Keenakan Jambret di Jalanan,Dua Anak Baru Gede Ini Kesebelasnya Menuju Terali Besi

Dua penjahat jalan ini arus merasakan kerasnya pukulan massa, saat jambret Handphone milik korban yang kesebelas kalinya.

Selasa, 19 Nov 2019 21:44Nasional

Gowes Sinergitas Pangdam I/BB dan Kapolda Kepri di Lagoi Bintan

Sinergitas TNI-Polri sebagai benteng kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia terus dibangun Mayjen TNI MS Fadhilah di wilayah jajaran Kodam I/Bukit Barisan.

Selasa, 19 Nov 2019 21:39Berita Sumut

Polsek Medan Kota Lumpuhkan Pelaku Curas dengan Timah Panas

Petugas Unit Reskrim Polsek Medan Kota mengungkap kasus pencurian kendaraan bermotor (curanmor), pencurian dengan kekerasan (curas) dan pencurian dengan pemberatan (curat) di sejumlah tempat kejadian perkara (TKP) wilayah hukumnya.

Selasa, 19 Nov 2019 21:05Berita Sumut

Wagub Harapkan Objek Wisata dan Desa Jadi Prioritas

Wakil Gubernur (Wagub) Sumatera Utara (Sumut) Musa Rajekshah berharap General Manager (GM) PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah (UIW) Sumut yang baru M Irwansyah Putra dapat meningkatkan pelayanan kelistrikan di Sumut. Objek wisata dan desa diharapkan dapa

Selasa, 19 Nov 2019 20:55Berita Sumut

Pekerja Jl Jamin Ginting Tewas Dengan Luka Koyak Diwajah

Kembali kecelakaandi Jl Jamin Ginting menelan korban jiwa tewas. Kali ini yang menjadi korban nya, Sunarto (36) warga Dusun III, Desa Namo Simpur, Kec. Pancur Batu, Kab. Deli Serdang. Kecelakaan yang menewaskan korban tersebut

Selasa, 19 Nov 2019 20:47Berita Sumut

Tim Gabugan Datang, Padagang Kemas Daganganya

Tim gabungan Pemko Padangsimpuan melakukan penertiban terhadap ratusan Pedagang kaki lima (K5)

Selasa, 19 Nov 2019 19:15Berita Sumut

DPRD Minta Pemko Medan Tuntaskan Program Kerja 2019

Semua program kerja Pemko Medan yang tertampung di APBD 2019 dapat diselesaikan sebelum berakhirnya tahun anggaran, hal tersebut dikatakan Wakil Ketua DPRD Kota Medan, Ihwan Ritonga. Karena saat ini telah memasuki akhir tahun penganggaran.

Selasa, 19 Nov 2019 19:00Berita Sumut

Tim Densus 88 Kembali Melakukan Penggerebekan Rumah Terduga Jaringan Teroris

Tim Densus 88 kembali mengerebek rumah yang diduga terlibat jaringan teroris di jalan tambak Lingkungan XX Kelurahan Sicanang Kecamatan Medan Belawan

Selasa, 19 Nov 2019 18:45Berita Sumut

Tak Ada Halangan, DPRD Medan Sahkan Tatib dan Penetapan AKD, Pekan Depan

Draf Tatib saat ini sudah diajukan ke Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) untuk dieksaminasi.

Selasa, 19 Nov 2019 18:30Nasional

Kepala Bakamla RI Menerima Courtesy Call Komandan Indian Coast Guard Ship Shaurya

Kepala Bakamla RI Laksdya Bakamla A. Taufiq R., menerima Courtesy Call Komandan Indian Coast Guard Ship (ICGS) Shaurya Deputy Inspector General Jyotindra Singh di ruang rapat pimpinan Mabes Bakamla RI, Jl. Proklamasi No.56, Menteng, Jakarta Pusat

Selasa, 19 Nov 2019 18:15Opini

Relawan Bertuhan Sumut : Maunya Tidak Hanya Warga Sumut Yang Merasakan Pengabdian Yang Tulus itu

Tidak terasa 1 tahun 3 bulan lebih Kapoldasu dijabat oleh figur pemimpin yang humanis, bersahaja, tegas, murah senyum dan mampu bergaul dengan segala kalangan masyarakat tanpa canggung dan bukan pencitraaan.

Selasa, 19 Nov 2019 18:00Berita Sumut

Tanggapi Aksi Bom Bunuh Diri di Mapolrestabes Medan, Gubsu: Orang Sakit Jiwa itu

Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi menegaskan aksi bom bunuh diri di Mapolrestabes Medan merupakan tindakan orang sakit jiwa. Dia menyebutkan jika pemahaman yang dipakai para pelaku sangat salah.

Selasa, 19 Nov 2019 17:40Berita Sumut

Pungli Resahkan Para Ka UPT SDN Kec Medan Helvetia, Kadisdik dan Plt Walikota Diminta Bertindak

Sejumlah Ka UPT SDN dikawasan Kecamatan Medan Helvetia mengaku resah dengan tindakan oknum Koordinator Kecamatan (Korcam) Medan Helvetia, Dra.Lisiana Rahmadani MM yang diduga kerap melakukan pungutan liar (Pungli) mengatasnamakan dinas pendidikan Medan.

Selasa, 19 Nov 2019 17:06Berita Sumut

DPRD Dukung Pelaksanaan Pesparawi Kota Medan

Ketua DPRD Medan Hasyim SE mendukung sepenuhnya pelaksanaan Pesta Paduan Suara Gerejawi (Pesparawi) I yang dilakukan oleh Lembaga Pengembangan Pesta Paduan Suara Gerejawi (LPPD) Kota Medan. Sebagai bentuk dukungannya Hasyim berjanji akan hadir pada pembuk

Selasa, 19 Nov 2019 16:51Berita Sumut

Pemkab Sergai Terima DIPA dan TKDD 2020

Wabup Sergai Darma Wijaya menerima Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Tahun 2020 dari Gubsu Edy Rahmayadi. Penyerahan digelar di Aula Raja Inal Siregar, Komplek Kantor Gubsu, Medan, Selasa (19/11/2019).