• Home
  • Nasional
  • Meski Diblokir Karena Terjerat Korupsi, 2.357 PNS Masih Terima Gaji

Meski Diblokir Karena Terjerat Korupsi, 2.357 PNS Masih Terima Gaji

Fidel W Jumat, 14 September 2018 10:57 WIB
Meski Diblokir Karena Terjerat Korupsi, 2.357 PNS Masih Terima Gaji / photo: ist
MATATELINGA, Jakarta:  Kementerian Dalam Negeri (‎Kemendagri) mengeluarkan surat edaran baru yang berisikan pemecatan untuk para Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi (tipikor).

Surat tersebut diterbitkan dan ditanda tangani oleh Mendagri Tjahjo Kumolo pada 10 September 2018 yang ditujukan untuk seluruh Bupati dan Wali Kota di seluruh Indonesia dengan nomor surat edaran 180/6867/SJ.

Dalam surat edaran tersebut, tertulis bahwa tindak pidana korupsi merupakan extra ordinary crime, dengan demikian korupsi merupakan kejahatan yang pemberantasannyaharus dilakukan secara luar biasa dan sanksi yang tegas bagi yang melakukan khususnya dalam hal ini Apartur Sipil Negara, untuk memberikan efek jera.

Kemudian, poin kedua surat tersebut bertuliskan memberhentikan dengan tidak hormat Aparatur Sipil Negara yang melakukan tindak pidana korupsi dan telah mendapatkan putusan Pengadilan Negeri yang berkekuatan hukum tetap/inkracht sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selanjutnya, dengan terbitnya surat edaran itu, maka surat edaran lama nomor 800/4329/SJ tanggal 29 Oktober 2012 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Demikian surat edaran yang diterbitkan oleh Kemendagri.

Menanggapi terbitnya surat edaran baru tersebut, KPK mengapresiasi Kemendagri. KPK berharap surat edaran dari Kemendagri tersebut dapat dilaksanakan oleh para kepala daerah yakni dengan memecat 2.357 PNS yang terbukti korupsi.

"Kami apresiasi penerbitan SE Mendagri tersebut yang secara paralel seharusnya dipatuhi oleh para kepala daerah selaku PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian)," kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah melalui pesan singkatnya, Kamis (13/9/2018).

‎Sebelumnya, Badan Kepegawaian Negara (BKN) sendiri telah memblokir 2.357 PNS koruptor yang masih aktif. Namun, 2357 PNS koruptor tersebut belum dipecat dan‎ masih menerima gaji dari negara.

Pemecatan terhadap PNS koruptor sendiri merupakan tanggung jawab kementerian atau kepala daerah masing-masing dalam kapasitasnya sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK).‎ Hal itu, untuk mencegah kerugian negara yang lebih besar.

Dari data BKN yang diperoleh KPK, ada 14 daerah yang mencetak banyak PNS korupsi. 14 daerah tersebut yakni, Yogyakarta, Surabaya, Bandung, Makassar, Jakarta, Medan, Palembang, Banjarmasin, Jayapura, Denpasar, Manado, Pekanbaru, Banda Aceh‎, dan Manokwari.

BKN sendiri mengungkapkan, dari 14 daerah tersebut, total ada 2357 PNS yang terlibat korupsi dan masih aktif.‎ Sedangkan PNS yang telah dipecat atau diberhentikan secara tidak hormat hanya sekira 317 orang.


Editor: Fidel W

Sumber: okz

T#g:korupsiKPKPNSpns korupsi
Komentar
Senin, 22 Apr 2019 21:22Berita Sumut

Sumut Berduka, Bupati Asahan Tutup Usia

Bupati Asahan Taufan Gama Simatupang tutup usia, Senin (22/4). Bupati yang sudah menjabat dua periode itu meninggal pada usia 55 tahun.

Senin, 22 Apr 2019 19:15Ekonomi

Untuk Apa Pertamina Beli Pesawat Airbus A400...?

Rencana pembelian pesawat Airbus A400 oleh PT Pertamina (Persero) melalui anak usahan Pelita Air Service (PAS) . Tujuan pembelian pesawat tersebut adalah untuk menjalankan bisnis kargonya.

Senin, 22 Apr 2019 19:00Berita Sumut

Gubernur Sumut Apresiasi Akad Massal KPR BTN

Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi mengapresiasi dan mendukung pelaksanaan "Akad Massal KPR BTN" yang dilaksanakan Bank Tabungan Negara (BTN) di Perumahan Rorinata Resindence, Desa Suka Maju, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deliserdang,

Senin, 22 Apr 2019 18:45Lifestyle

Kenapa Orang Indonesia Banyak Terkena HIV, Apa Penyebabnya....?

Apabila T cell rusak, tubuh akan kehilangan kemampuan antibody untuk menyerang zat asing yang masuk ke dalam tubuh termasuk virus dan penyakit. HIV berbeda dengan AIDS, merupakan kondisi yang timbul akibat rusaknya system pertahanan tubuh karena virus HIV

Senin, 22 Apr 2019 18:30Berita Sumut

Gelar Deklarasi Damai Pasca Pemilu, Kombes Dadang : Terima Kasih Warga Medan

Kapolrestabes Medan Kombes Pol Dr Dadang Hartanto menggelar Deklarasi Damai Bersama Jaga Pemilu 2019 di Regale Convention Hall, Senin (23/4/2019). Dalam kegiatan ini, Kapolrestabes juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada warga Medan yang menjaga keko

Senin, 22 Apr 2019 18:15Berita Sumut

Berawal dari Postingan Warga di Medsos, Polisi Amankan 5 Pelaku Narkoba di Percut Seituan

Tim Pegasus Unit Pidum Satreskrim Polrestabes Medan meringkus lima orang pelaku narkoba dari kawasan Dusun I Kamboja Jl. Jatian Gg. Banten Desa Laut Dendang Kec. Percut Sei Tuan, Sabtu (20/4/2019). Penangkapan ini berawal dari keluhan salah seorang netize

Senin, 22 Apr 2019 18:00Berita Sumut

935 Prajurit Siswa Ikuti Diktukba dan Dikmata Tahun 2019 di Siantar

Kepala Staf Kodam (Kasdam) I/Bukit Barisan, Brigjen TNI Hassanudin, SIP yang mewakili Pangdam, secara resmi membuka Pendidikan Pembentukan Bintara (Diktukba) TNI AD Tahap I TA 2019 sebanyak 605 orang, dan Pendidikan Pertama Tamtama (Dikmata) PK TNI AD Ge

Senin, 22 Apr 2019 17:45Berita Sumut

Rekapitulasi Suara di Kecamatan Belawan Berlangsung Lambat

Puluhan saksi dari berbagai partai pada Senin pagi (22/04/2019) pagi merasa kecewa karena penghitungan suara hasil pemilu 2019 di kantor Camat Belawan terkesan lambat.

Senin, 22 Apr 2019 17:30Lifestyle

Semarakan HUT Kota Banda Aceh, Grand Arabia Hotel Diskon 35 Persen

Grand Arabia Hotel yang berada di Jalan Prof A. Majid Ibrahim II No 3, Banda Aceh memberikan diskon bagi wisatawan domestik dan Mancanegara yang hendak menginap.

Senin, 22 Apr 2019 17:14Berita Sumut

Soekirman Buka Raker Tim Reformasi Birokrasi Serdangbedagai Tahun 2019

Tim Reformasi Birokrasi Serdangbedagai menggelar rapat kerja di Sibayak Internasional Hotel Brastagi, Kabupaten Karo, Minggu (21/4/2019). Rapat kerja itu langsung dibuka Bupati Sergai Ir. H. Soekirman. Hadir dalam acara itu, Ketua TP PKK Hj Marliah Soek

Senin, 22 Apr 2019 16:56Berita Sumut

Organisasi Perempuan di Binjai Dapat Pelatihan Suminagashi

Demi meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan perempuan, Pemerintah Kota (Pemko) Binjai menggelar kegiatan pembinaan organisasi perempuan program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan di Kota Binjai,

Senin, 22 Apr 2019 15:52Berita Sumut

Tinjau Rekapitulasi Kecamatan, Wakapoldasu : Keseluruhan Berjalan Lancar

Wakapolda Sumut, Brigjen Pol Mardiaz meninjau penghitungan suara di tingkat PPK Kecamatan. Mardiaz,menegaskan sampai saat ini proses Pemilihan Umum (Pemilu) aman dan lancar.

Senin, 22 Apr 2019 15:30Berita Sumut

Sebar Hoax Bom Surabaya Pengalihan Isu, Oknum Dosen USU Dituntut 1 Tahun Penjara

Dosen USU Himma Dewiyana Lubis (45) dituntut setahun penjara akibat postingannya di media sosial yang dianggap melanggar UU ITE. Dia juga dituntut membayar denda sebesar Rp10 juta subsider 3 bulan kurungan.

Senin, 22 Apr 2019 14:54Berita Sumut

HUT Ke-55 Dharma Pertiwi, Momentum Eratkan Persaudaraan, Kesejahteraan dan Kemajuan Organisasi

Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-55 Dharma Pertiwi Tahun 2019, diharapkan menjadi momentum untuk lebih mengeratkan ikatan persaudaraan untuk kesejahateraan anggota dan kemajuan organisasi.

Senin, 22 Apr 2019 14:32Berita Sumut

Ketua DPRD Madina Sebut Presiden Tolak Pengunduran Diri Bupati Lewat Bobby

Permohonan pengunduran diri Bupati Madina Dahlan Hasan Nasution ditolak Presiden Jokowi. Penolakan itu disampaikan Presiden langsung via telepon menantu Jokowi, Bobby Nasution.

Senin, 22 Apr 2019 13:53Berita Sumut

Kawal Kotak Suara, Aiptu Martin Sembiring Kritis Alami Laka Lantas

Kapolda Sumatera Utara Irjen pol Agus Andrianto menjenguk Aiptu Martin Sembiring, anggota Babinkamtibmas Polres Padangsidimpuan yang kondisinya kritis dan tak sadarkan diri, pasca mengalami kecelakaan lalu lintas saat menjalankan tugas mengawal kotak suar