• Home
  • Nasional
  • Presiden Diminta Jangan Terseret KPK Dalam Proses Penegakan Hukum

Presiden Diminta Jangan Terseret KPK Dalam Proses Penegakan Hukum

Abdullah Selasa, 14 November 2017 22:15 WIB
Matatelinga.com
MATATELINGA, Jakarta:  Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah mengingatkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk tidak mau diseret-seret Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam proses penegakan hukum. Hal itu terkait sikap KPK yang ketika berhadapan dengan hukum, selalu datang ke Presiden dan meminta untuk tidak memproses kasusnya.

"Fakta hukum dalam kasus SPDP (Surat Perintah Dimulainya Penyelidikan) Bareskrim Polri ke Kejaksaan Agung, terkait dugaan surat palsu yang dilakukan oleh Agus Rahardjo (Ketua KPK) dan Saut Situmorang (Wakil Ketua KPK), KPK selalu minta bantuan presiden," tegas Fahri dalam Forum Legislasi yang bertajuk 'Pansus Angket Apa Lagi?' dalam kesempatan itu turut hadir Anggota Pansus Angket KPK yang juga Anggota Komisi III DPR RI,  Masinton Pasaribu dimedia center, senayan, Jakarta,  Selasa (14/11/2017).

Fahri merasa aneh ketika KPK selalu menolak panggilan Pansus Hak Angket DPR RI. Sikap ini kata Fahri menunjukkan pembangkangan KPK terhadap hukum sendiri. Padahal, Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan bahwa pansus angket itu legal.

"Maka ke depan harus ada aturan mengikat antara sesama lembaga negara termasuk KPK. Sehingga KPK ini tidak merasa benar dan selalu benar sendiri. Siapa saja yang coba mengkritisi selalu disebut melemahkan dan mendukung korupsi," ujar Wakil Ketua DPR bidang Korkesra itu.

Pemikiran seperti itu yang menurut Fahri perlu diluruskan. Dimana KPK dalam temuan Pansus Angket terbukti mempunyai kesalahan, abuse of power, sewenang-wenang, menciptakan drama seolah-olah fakta, bahkan sebanyak 7 kali kalah dalam peradilan dan lain-lain, yang membuktikan bahwa banyak kinerja KPK yang salah.

"Kasus pencoretan nama-nama calon Menteri Kabinet Kerja bukti bahwa KPK intervensi eksekutif, dan nama-nama yang diwarnai kuning dan merah itu diproses tidak sekarang? Sementara namanya sudah hancur di masyarakat. Inilah yang harus jadi pelajaran bersama dan kalau salah tak boleh kita biarkan KPK ini," ungkap Fahri.

Politisi asal dapil Nusa Tenggara Barat (NTB) itu menilai, cukup sudah 15 tahun ini KPK bekerja dan terbukti tak ada kasus-kasus besar yang diungkap.

"Justru, Kepolisian lebih masif dan produktif, apalagi kalau ada Densus Tipikor, maka KPK tak diperlukan lagi. Kalau KPK terus meminta bantuan presiden, konyol dan amatiran ini," kecewa Fahri.

(Mtc/Aam)
Editor: Amrizal

T#g:DPR RIDPR-RIKPKProses Hukum
Komentar
Jumat, 14 Des 2018 23:45Lifestyle

7 Fakta Mengagetkan Tentang Kopi yang Tidak Diketahui Banyak Orang

Kopi adalah minuman yang digemari oleh jutaan orang di segala kalangan usia. Bahkan Thomas Jefferson menyebutnya minuman ini, "minuman favorit dari dunia yang beradap”.

Jumat, 14 Des 2018 23:30Berita Sumut

Wakil Wali Kota Medan Buka Turnamen Sepak Bola Antar Klub SSB

Wakil Wali Kota Medan Ir. H Akhyar Nasution,MSi mengapresiasi digelarnya Turnamen Sepak Bola antar Klub Sekolah Sepak Bola (SSB) se-Kota Medan. Apalagi turnamen ini dikhususkan bagi pemain mulai usia dini hingga remaja. Untuk itu Diharapkan kegiatan ini m

Jumat, 14 Des 2018 23:15Berita Sumut

Sinergi Diperlukan tuk Perkuat Ketahanan Ekonomi

Pjs. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara (Sumut) Hilman Tisnawan mengungkapkan kondisi perekonomian global yang masih tidak menentu semakin mempertegas perlunya sinergi untuk memperkuat ketahanan dalam menghadapi dampak rambatan glo

Jumat, 14 Des 2018 23:00Aceh

Presiden Jowowi Resmikan Lajur Tol Aceh

Presiden Joko Widodo meresmikan pembangunan jalan tol Banda Aceh-Sigli sebagai upaya memudahkan mobilitas masyarakat dan barang di daerah untuk pertumbuhan ekonomi.

Jumat, 14 Des 2018 22:45Nasional

Kementrian LHK Punya Cara Jitu Mengatasai Kerusakan Ekosistem Laut Dunia

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar mengatakan, lingkungan pesisir dan laut dengan keragaman, keunikan ekosistem menghadapi ancaman pencemaran dan kerusakan lingkungan

Jumat, 14 Des 2018 22:30Nasional

Jembatan Lajur Padang Menuju Bukittinggi Ambruk

Pemerintah melakukan pemasangan jembatan sementara sepanjang 36 meter menyusul robohnya jembatan di jalur Padang-Bukittinggi, Senin 10 Desember 2018. Pemasangan dilakukan dalam tempo 48 setelah informasi robohnya diterima Kementerian PUPR.

Jumat, 14 Des 2018 22:15Berita Sumut

Bupati Asahan Serahkan Bantuan Kendaraan Dinas Ke Polres Asahan

Pemerintah Kabupaten Asahan menyerahkan bantuan kendaraaan dinas kepada Kepolisian Resor Asahan, penyarahan kendaraan dinas dimaksud bertujuan untuk melancarkan tugas keseharian Kepolisian resor Asahan dalam menjaga keamanan di wilayah hukum Asahan, kenda

Jumat, 14 Des 2018 21:43Berita Sumut

Longsor Kembali Menerjang Tobasa, Satu Pengendara Sepeda Motor Tewas

Bencana longsor kembali menerjang Kabupaten Tobasa. Kali ini longsor itu terjadi di Jalan Umum, Kecamatan Nassau menuju Labuhanbatu, tepatnya di Dusun Hasang, Desa Cinta Dame, Kecamatan Nassau, Kabupaten Toba Samosir (Tobasa), Jumat (14/12/2018) sekitar p

Jumat, 14 Des 2018 21:25Aceh

Presiden Serahkan 320 Sertifikat Wakaf di Banda Aceh

Presiden Joko Widodo menyerahkan 320 sertifikat hak atas tanah wakaf kepada masyarakat di Provinsi Aceh, dalam rangkaian kunjungan kerjanya hari ini, Jumat, 14 Desember 2018. Penyerahan sertifikat tersebut dilakukan usai melaksanakan ibadah salat Jumat di

Jumat, 14 Des 2018 19:53Berita Sumut

FTIK UNPRI Gelar MECnIT 2018

Fakultas Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer (FTIK) Universitas Prima Indonesia (UNPRI) Medan menggelar event International Conference on Mechanical, Electronics, Computer, and Industrial Technology (MECnIT) 2018, (13/12/2018).

Jumat, 14 Des 2018 19:00Berita Sumut

Forlispar Prioritaskan Aspek Ekonomi untuk Publikasikan Danau Toba

Para pekerja media yang tergabung dalam Forum Jurnalis Pariwisata (Forlispar) akan menjadikan aspek ekonomi sebagai salah satu perspektif yang akan dikedepankan dalam publikasi-publikasi terkait dengan Danau Toba.

Jumat, 14 Des 2018 18:45Berita Sumut

Dua Pegawai BPK Dianiaya Kontraktor saat Bertugas di Nias

Dua pegawai Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI menjadi korban pemukulan saat memeriksa proyek pembangunan di Nias Utara. Aksi pemukulan terhadap dua pejabat negara itu dilakukan sejumlah orang, termasuk kontraktor yang menjadi rekanan proyek.

Jumat, 14 Des 2018 18:30Berita Sumut

Pemkab Sergai Terima DIPA 2019 Sebesar Rp 1,3 T

Pemerintah Kabupaten Serdangbedagai menerima Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2019. DIPA langsung diserahkan Gubsu Edy Rahmayadi kepada Bupati Sergai Soekirman di Aula Raja Inal Siregar, Komplek Kantor Gubsu di Medan, Jumat (14/12/2018).

Jumat, 14 Des 2018 18:15Berita Sumut

Pemko Medan Peroleh Penghargaan Gerakan Menuju 100 Smart City 2018

Kota Medan terpilih menjadi salah satu dari 50 kabupaten/kota se-Indonesia yang terpilih mendapatkan Penghargaan Gerakan Menuju 100 Smart City 2018 dari pemerintah pusat melalui Kementrian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Republik Indonesia di Nusant

Jumat, 14 Des 2018 18:00Berita Sumut

Perairan Nias dan Aceh Berpotensi Diterjang Gelombang Setinggi 4 Meter

Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) melansir kemungkinan potensi gelombang tinggi di perairan Nias dan Aceh. Masyarakat terutama nelayan diminta meningkatkan kewaspadaan.

Jumat, 14 Des 2018 17:47Berita Sumut

Polda Sumut Kerahkan Dua Pertiga Pasukan Jaga Keamanan Natal dan Tahun Baru 2019

Kepolisian Daerah (Polda) Sumatera Utara menurunkan 15 ribu personel di jajaran Polda Sumut Untuk mengamankan Natal 2018 dan Tahun Baru 2019. Jumlah ini merupakan dua pertiga pasukan Polri yang ada di Sumatera Utara.