Sabtu, 17 Oktober 2026 WIB

Revisi UU KPK, Harusnya Jokowi Bisa Menunda

Redaksi - Sabtu, 14 September 2019 06:00 WIB
Revisi UU KPK, Harusnya Jokowi Bisa Menunda
Hand Over
Diskusi tentang revisi UU KPK di Kantor Formappi, Matraman, Jakarta
MATATELINGA, Jakarta: Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. Presiden Joko Widodo (Jokowi) setuju direvisi oleh DPR RI, meski ditentang oleh berbagai kalangan. Jokowi harusnya bisa menunda revisi itu karena memiliki waktu 60 hari untuk mengkaji.





[adx]

Hal itu disampaikan Direktur Lingkar Mardani Indonesia (Lima) Ray Rangkuti dalam diskusi 'Jokowi dan Pelumpuhan KPK' di Kantor Formappi, Matraman, Jakarta Timur, Jum'at (13/9/2019).

"Walaupun kita bisa berdebat posisi Presiden tidak bisa menolak, tapi sebetulnya cepatnya merespon itu menunjukkan beliau tak berdaya dengan dominasi parpol," kata Ray Rangkuti.


Jokowi sebagaimana diketahui sudah mengirimkan surat presiden yang berisi setuju DPR merevisi UU KPK, meski mendapat penolakan dari berbagai kalangan termasuk KPK sendiri.

Menurut Ray, berdasarkan undang-undang, Presiden memiliki waktu 60 hari untuk mengkaji lebih dalam persoalan revisi UU KPK. Sayangnya, Jokowi tak menggunakan waktu itu. Ia terkesan cepat menyetujuinya.

"Kalau presiden tidak tersandera beliau setidaknya menunda revisi untuk dibahas tidak periode sekarang mungkin periode yang akan datang," ujar Ray.

Revisi UU KPK dinilai berpeluang memangkas kewenangan KPK dalam memberantas korupsi.




[adx]

Ray menilai jika memang revisi UU tersebut bertujuan untuk memperkuat KPK, maka harusnya dalam drafnya ditambah soal perbaikan sistem, bukan malah misalnya menambah Dewan Pengawas dan lainnya.

(Mtc/Okz)
Editor
:
Sumber
: Okezone
SHARE:
 
Tags
blibliKPKMatatelingaRevisi UU KPKTerkinimatatelinga.com
 
Komentar
 
Berita Terbaru
LAYANAN PENGADUAN SATPOL PP PEMKO MEDAN
HUT MTC EFI IRWANSYAH
HUT MTC
HUT MTC
HUT MTC - Wabup
HUT MTC
HUT MTC
HUT MTC
HUT MTC - FRAKSI GOLKAR
INKA
HUT MTC
HUT MTC
HUT MATATELINGA - ASAHAN
 
Berita Populer
 
Opini