• Home
  • Opini
  • Diskursus Pergantian Penanggung Jawab Dearah Hukum Kepolisian RI di Sumut

Diskursus Pergantian Penanggung Jawab Dearah Hukum Kepolisian RI di Sumut

Edy Irawan Selasa, 14 Agustus 2018 16:28 WIB
ist

                                                                          Eddy Iriawan

Obrolan di media sosial maupun di jagad nyata, khususnya di Sumatera Utara sejak kemarin tertuju kepada keluarnya Surat Telegram Kapolri Nomor ST/2015/VIII/Kep/2018 dan ST/2014/VIII/Kep/2018 tertanggal 13 Agustus 2018. Melalui otoritasnya sebagai pimpinan tertinggi Lembaga Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kapolri merotasi sejumlah perwira tinggi Polri. Hal yang sangat wajar dan alamiah saja "regenerasi" di tubuh institusi baju cokelat ini dilakukan sebagai sebuah dinamika internal yang sudah disepakati dan menjadi "konsesus internal" atas nama kebutuhan organisasi.

"Mutasi sebagai hal biasa untuk penyegaran personel dan juga dalam rangka fungsi tour of duty". Begitu kira-kira eufemisme yang disampaikan para juru bicara ataupun pejabat yang diberi kewenangan untuk berbicara kepada publik. Namun ada hal menarik dan menjadi atensi atau mungkin menjadi diskursus publik  (trending topic-istilah ke-kekinian) terkait pergantian para perwira tinggi di institusi yang sangat banyak bersentuhan dengan kepentingan umum (public domain).

Pertama ; Terciptanya sebuah rekor baru dalam tatalaksana pergantian pimpinan kepolisian daerah di Sumatera Utara-atau mungkin di Indonesia. Wakil Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara ber "metamorfosa" menjadi Kepala Kepolisian Daerah di daerah yang sama. Konsekuensi dari peningkatan grade ini tentu dibarengi dengan bertambahnya satu bintang di pundak Wakil Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara tersebut.

Adalah Brigjen. Pol. Agus Andrianto yang menerima tanggung jawab baru sebagai penanggung jawab pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri (pasal 5 ayat 1 UU No. 2 tahun 2002). Konteks dalam hal ini tentu di daerah hukum Sumatera Utara seperti yang tertuang dalam PP No. 23 Tahun 2007.

Kedua ; Masuknya mantan Kapolrestabes Medan Kombes Mardiaz Kusin Dwihananto. Sebagai perwira menengah yang selama ini menjadi Koorspripim Kapolri, banyak pihak yang kagum atas masuknya mantan Kapolres Nias dan Mandailing Natal tersebut menjadi "orang nomor dua" di panji wilayah hukum berjuluk Toba ini. Apalagi nantinya tidak sedikit "senior" yang akan dibawahi langsung mantan wakil direktur reserse khusus Polda Sumut tersebut. Ini berkaitan dengan tugas internal yang nantinya akan diembannya setelah firmed menduduki jabatan tersebut.

Otoritas Kapolri

Penunjukkan seorang pimpinan wilayah hukum di daerah di kepolisian oleh Kapolri tentu sebuah keputusan yang sangat lazim berdasarkan hasil keputusan Dewan Kepangkatan dan Jabatan Tinggi atau Wanjakti dengan mempertimbangkan berbagai parameter tentunya.  Soal parameter itu kembali hal itu sebagai sebuah parameter internal yang hanya diketahui para anggota Wanjakti dan Kapolri sendiri sebagai pengambil keputusan akhir.

Namun pola rekruitmen dengan metode dan prinsip-prinsip merit sistem yang sudah baku diyakini akan menjadi sebuah pedoman dalam kebijakan penempatan para pimpinan Polri di berbagai fungsi. Akan menjadi sebuah pertaruhan jabatan jika dalam penempatan pimpinan Polri, Kapolri berani mengambil resiko atas argumentasi apapun. Banyak elemen plus dan minus yang harus dijadikan pijakan karena tidak ada sebuah keputusan yang kokoh berdiri sendiri tanpa adanya faktor-faktor lainnya. Karena sebagai subsistem dalam sistem sosial, kepolisian sangat erat berkaitan dengan dinamika dan apa yang tengah terjadi di dalam lingkungan sosial kemasyarakatan.

Pandangan skeptis maupun kritik dalam pengambilan sebuah keputusan strategis seperti ini kiranya sebagai sebuah konsekuensi alam demokratis yang menempatan freedom of speech sebagai penggalan kehidupan pasca reformasi itu sendiri. Tidak bisa juga para pihak men-judge pandangan-pandangan berbeda sebagai sikap yang tidak memahami keadaan dan situasi kekinian. Namun sebaliknya akan menjadi sebuah sikap mendem jero untuk ber"tarung" dengan pemikiran-pemikir di luar sana untuk membalikkan pandangan-pandangan tersebut.

Karena tidak selamanya sebuah pemikiran yang terlalut jauh masuk ke dalam sel-sel kehidupan pribadi dapat disikapi secara ikhlas dan lapang dada. Akan tetapi akan menjadi sebuah keindahan manakala berbagai interupsi sosial  yang terjadi masukan-masukan berarti untuk meningkatkan otos dan spirit membuktikan dan menganulir pandangan-pandangan liar tersebut.

Kebutuhan strategis

Dalam rentang waktu sekitar delapan bulan ke depan, tepatnya 19 April mendatang, bangsa ini akan menjalani perhelatan akbar berupa kontestasi politik tingkat nasional bernama Pemiihan Anggota Legislatif dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Kebutuhan akan adanya jaminan keamanan wilayah dalam pesta akbar demokrasi tersebut tentu menjadi tuntutan yang harus sudah bisa diberikan Polri. Kebutuhan akan adanya jaminan tersebut pada akhirnya harus dimaknai adanya jaminan keamanan di daerah-daerah yang domainnya Polri yakni terciptanya keamanan dalam negeri.

Sebagai propinsi dengan tingkat dinamika politik dan sosial yang sangat tinggi, Sumatera Utara harus mendapat jaminan yang nyata dari para pihak terutama Polri. Adanya friksi sosial yang terjadi dalam proses kontestasi politik tingkat lokal berupa Pilkada seperti di Kabuapten Tapanuli Utara hingga berakhir dengan pengrusakan kantor Panwaslih setempat, menjadi indikator-indikator warming yang tidak dapat diabaikan begitu saja.

Dibutuhkan adanya jaminan nyata keamanan untuk tidak pada akhirnya disebut sebagai sebuah kegagalan penugasan dari pimpinan dengan penempatan elit-elit pimpinan Polri terbaik di Sumatera Utara. Secara teori sosial, adanya fusi dan kedekatan emosional serta pemahaman kharakteristik wilayah menjadi sebuah parameter utama untuk menstabilkan kondisi sosial.

Secara baku ukuran yang menjadi pertimbangan utama ini tentu akan ditempatkan elit piminan Polri di daerah yang sudah memahami sosiologis masyarakatnya. Sebuah keberanian jika menempatkan penanggung jawab keamanan tersebut dari elit Polri yang minim pemahaman terhadap sosiologis masyarakat Sumut atau bahkan yang "buta" sama sekali dengan kondisi sosiografis di propinsi terbesar di luar Jawa dalam kategorisasi populasi.
Sosok elit Toba.1 dan 2

Brigjen. Pol. Agus Andrianto. Selain telah mengenyam "training" membantu Kapolda Sumut saat ini, Irjen. Paulus Waterpauw sejak 4 Januari 2017, sejumlah pengalaman penugasan penting di Sumatera Utara sudah dilalui seperti, Direktur Reskrim Polda Sumut,  Kasat Serse Poltabes Medan pada masanya. "Terberat" penugasan yang sempat menimbulkan prahara politk lokal bahkan eskalasinya beraroma nasional yakni Pilkada di DKI Jakarta juga berhasil dilaluinya kala menangani kasus penistaan agama oleh mantan gubernur Basuki Tjahara Purnama kala menduduki tanggung jawab di Dittipidum Bareskrim Mabes Polri.

Tantangan berupa tarik-menarik kepentingan dalam politik yang mana beliau harus berani dalam episentrum turbulensi politik nasional sejtinya bukan sebuah pekerjaan mudah dan dapat mulus dilalui. Stigma yang sejatinya sempat dilabeli oleh pihak-pihak kontra Ahok terhadap Polri yang dituding terlalu "melindungi" Ahok, sementara di sisi lain kepentingan yang pro Ahok dalam situasi sulit seperti itu akan menjadi momen-momen yang sangat krusial dan menentukan "hidup-matinya" karir Agus Andrianto.

Namun secara smooth Agus mampu melewatinya tanpa menimbulkan konfrontasi fisik diantara para pihak yang saling mengklaim "kebernaran" pada masa itu. Kejelian dan kehati-hatian dalam menyelesaikan kasus pelik tersebut dianggap sebagai kemampuan profesional maupun insting yang pada akhirnya "diganjar" dengan amanah baru sebagai wakil Kapoldasu awal 2017 lalu. Di sisi lain, selama delapan belas bulan terakhir membantu penciptaan kondusifitas di Sumatera Utara, Brigjen Pol. Agus juga dianggap lulus menjalaninya.

Pengalaman tugas ini mungkin yang menjadi pertimbangan untuk dirinya kembali dipercaya dengan amanah baru sebagai orang nomor satu di Sumatera Utara dalam fungsi menjaga keamanan dan penegakan hukum di korp baju cokelat ini. Singkatnya waktu yang tersedia menjelang perhelatan Pileg dan Pilpres akan menjadi pertaruhan resiko jika harus menempatkan elit Polri yang minus pemahaman terhadap Sumut.

Terkait dengan "patahnya" tradisi di kepolisian dalam tampuk pimpinan Polri di daeah dari orang nomor 2 menjadi orang nomor 1 tanpa "berlabuh di pelabuhan lain" atau kembali sementara ke kapal induk di Mabes Polri lebih dahulu, selayaknya tak perlu diperdebatkan.

Situasi yang tidak jauh berbeda dengan penunjukan Kombes Mardiaz Kusin Dwihananto. Akan menjadi diskusi yang tidak berujung jika melihat proses yang terjadi hanya dari satu sisi dan akan sangat subjektif. Apakah ada "faktor x" yang menjadi kartu As hingga terjadinya proses yang sedang berjalan ini seperti yang dihembuskan sejumlah kalangan ? Wallahua'lam bisshawaf. Namun "Literatur" penugasan kewilayahan di Sumatera Utara yang pernah dijalaninya merupakan sebuah fakta dan sudah pernah dilalui. Bahkan di wilayah-wilayah "rawan" konflik horizontal, penugasan sebagai kepala satuan wilayah (Kasatwil) pernah diembannya, seperti di Nias, Mandailing Natal dan wilayah paling besar kota Medan sekalipun. Bahkan sebagai rujukan keberhasilan di Jakarta sekalipun sudah pernah dijalaninya.

Berbagai penugasan strategis ini akan menjadi poin bermakna jika dikolaborasikan dengan Agus untuk memastikan adanya jaminan keamanan pelaksanaan perhelatan akbar itu nantinya. Tingginya tingkat kerawanan sosial dan politik di Pileg maupun Pilpres 2019 menuntut adanya jaminan keamanan bagi warga Sumut. Apa artinya euforia politk namun tingkat friksi antar warga tinggi yang rawan konflik sosial. Pada akhirnya jika pun ada yang terheran-heran berkaitan dengan rotasi elit Polri di Sumut, hal tersebut bukan juga merupakan sebuah kesalahan  Karena sejauh tidak ada UU No.2/2002 maupun Peraturan Pemerintah maupun Peraturan Kapolri yang dilanggar, silahkan. The show must go on. Warga Sumut tinggal menunggu hasil dari semua pertimbangan-pertimbangan yang mungkin menjadi rujukannya ini.

                           Praktisi Media/Mantan Ketua Ikatan Jurnalis Televisi (IJTI) Sumut
Editor: Amrizal

T#g:Diskusi Pergantian PenangungjawanMatatelingaTerkini
Komentar
Jumat, 18 Jan 2019 19:00Berita Sumut

Tewaskan Tiga Warga di Sibolangit, Supir Bus Sutra Akhirnya Serahkan Diri

Supir bus angkutan umum Sutra yang terlibat dalam kecelakaan lalulintas dan menewaskan dua orang di Jalan Jamin Ginting, Kecamatan Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang, Minggu (13/1/2019) kemarin akhirnya menyerahkan diri. Supir berinisial AG itu diserahk

Jumat, 18 Jan 2019 18:39Berita Sumut

TNI Ikut Uji Coba Jaringan Optik Bawah Laut Palapa Ring Paket Tengah

Inspektur Jenderal (Irjen) TNI Letjen TNI Muhammad Herindra., M.A., M.Sc mewakili Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, S.I.P. ikut melakukan uji coba jaringan optik bawah laut Palapa Ring Paket Tengah di Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara, melalui vid

Jumat, 18 Jan 2019 18:13Berita Sumut

Polisi Didesak Segera Tangkap Sintong Gultom

Sekelompok pemuda dari Forum Mahasiswa dan Pemuda Peduli (Formasi) Tapanuli Tengah berunjuk rasa di Mapolda Sumut, Jumat (18/1/2019). Mereka mendesak agar polisi segera menangkap Sintong Gultom, tersangka kasus perjalanan fiktif DPRD Tapteng yang saat ini

Jumat, 18 Jan 2019 18:00Internasional

Karyawan Perusahaan China Dihukum Merangkak di Jalan, Kenapa...

Karyawan di sebuah perusahaan mungkin akan menerima kemarahan dari si bos atau yang terburuk akan mengalami pemotongan gaji jika tak mampu mencapai target yang telah ditetapkan. Namun, hal tersebut merupakan suatu yang wajar.

Jumat, 18 Jan 2019 17:45Nasional

Presiden Jokowi: Kembali Buka Stasiun Cibatu yang Sempat Pakum

Presiden Joko Widodo (Jokowi) membuka kembali (reaktivitas) jalur kereta api (KA) yang pernah ditutup di sejumlah stasiun yang dipusatkan di Stasiun Cibatu, Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat, Jumat (18/1/2019) siang.

Jumat, 18 Jan 2019 17:30Nasional

Akhirnya Pembebasan Ustadz Abu Bakar Ba'asyir di Setujui Presiden Jokowi, ini Kata Keluarga Besar

Keputusan Presiden Joko Widodo yang menyetujui pembebasan Ustaz Abu Bakar Ba'asyir disambut gembira oleh pihak keluarga besarnya.

Jumat, 18 Jan 2019 17:15Lifestyle

Tidak Hanya Lelaki yang Bisa Jadi Kernet Mobil, Yuk Intip Kernet Cantik & Hot Satu ini Asal Jepang Loh...

Biasanya sopir truk identik dengan pria, karena terkesan sebagai pekerjaan yang keras dan kasar. Sopir truk pun sangat identik dengan minuman keras dan asap rokok.

Jumat, 18 Jan 2019 16:45Lifestyle

Kata - Kata ini Sontak Viral di Warga Net, Pasca Depat Pilpres 2019

Seperti yang telah diketahui, pada Kamis 17 Januari 2019 malam debat perdana antara paslon pilpres 2019, Jokowi-Ma’aruf Amin serta Prabowo-Sandiaga Uno.

Jumat, 18 Jan 2019 16:45Berita Sumut

Diduga Stres, Rahmad Wijaya Nekat Gantung Diri

Rahmad Wijaya Syahputra (38) warga Pasar 7, Dusun VI, Desa Patumbak I, Kecamatan Patumbak Deliserdang nekad mengakhiri hidupnya dengan gantung diri. Warga di kawasan itu menduga Rahmad nekat gantung diri lantara stres.

Jumat, 18 Jan 2019 16:30Berita Sumut

Universitas Terbuka Medan Tawarkan Bantuan Untuk Guru PAUD

Wali Kota Medan Drs H T Dzulmi Eldin S MSi MH menerima kunjungan Kepala Unit Program Belajar Jarak Jauh (UPBJJ) Universitas Terbuka (UT ) Medan Dra Sondang P Pakpahan MA di Rumah Dinas Wali Kota Jalan Sudirman Medan, Jumat (18/1). Selain ingin memperkena

Jumat, 18 Jan 2019 16:15Berita Sumut

Dalam Dua Pekan, Polres Sergai Ringkus 16 Tersangka Narkoba

Dalam kurun waktu 9 hingga 18 Januari 2018, jajaran Polres Sergai meringkus 16 orang pelaku narkoba. Dari para tersangka, polisi menyita sebanyak 15,26 gram sabu dan 2,7 gram ganja kering.

Jumat, 18 Jan 2019 15:51Berita Sumut

Oppung Sudiono Tewas Dibantai Tetangga, Tiga Cucunya Alami Luka Tusuk

Kasus pembunuhan terjadi di Desa Sigotom Julu Kecamatan Pangaribuan Kabupaten Tapanuli Utara, Jumat (18/1/2019) dinihari. Satu orang warga dilaporkan tewas, sedangkan tiga lainnya mengalami luka akibat peristiwa pembunuhan itu.

Jumat, 18 Jan 2019 14:59Nasional

Panglima TNI : Prajurit Korpaskhas Menjadi Yang Terdepan Dalam Setiap Medan Pengabdiannya

Prajurit-prajurit komando tidak pernah ragu menjadi yang terdepan dalam setiap medan pengabdian menjaga dan mempertahankan keutuhan NKRI. Walau bagaimanapun rintangan dan tantangan, tidak sedikitpun membuat gentar para prajurit komando kebanggaan rakyat

Jumat, 18 Jan 2019 14:38Berita Sumut

Kombes Yuli Lebih Takut Didoakan Orang yang Teraniaya

Dirlantas Polda Sumut Kombes Pol Yuli Kurniawan yang baru menjabat kurang lebih sebulan di DitLantas Polda Sumut akan membuat semua personel menjadi lebih baik dari sebelumnya.

Jumat, 18 Jan 2019 14:20Berita Sumut

Tak Kapok Merampok, Kaki Residivis Ini Dibedil Polisi

Meski sudah dipenjara dua kali, ternyata tidak membuat HA alias Iwan (29) kapok untuk melakukan aksi perampokan. Iwan tetap beraksi kembali baru-baru ini. Namun kali ini warga Jalan Pertempuran Kelurahan Pulo Brayan Kota, Medan Barat ini mendapat balasa

Jumat, 18 Jan 2019 13:56Nasional

Bakal Diterapkan, Peserta BPJS Kesehatan Akan Dikenakan Biaya Ketika Berobat

Kepala Humas BPJS Kesehatan M Iqbal Anas Ma’ruf menerangkan, ketentuan urun biaya itu diberlakukan bagi jenis pelayanan kesehatan yang dianggap dapat menimbulkan penyalahgunaan. Akan tetapi, saat ini, kata dia, urun biaya memang belum diberlakukan, karena