• Home
  • Opini
  • Diskursus Pergantian Penanggung Jawab Dearah Hukum Kepolisian RI di Sumut

Diskursus Pergantian Penanggung Jawab Dearah Hukum Kepolisian RI di Sumut

Edy Irawan Selasa, 14 Agustus 2018 16:28 WIB
ist

                                                                          Eddy Iriawan

Obrolan di media sosial maupun di jagad nyata, khususnya di Sumatera Utara sejak kemarin tertuju kepada keluarnya Surat Telegram Kapolri Nomor ST/2015/VIII/Kep/2018 dan ST/2014/VIII/Kep/2018 tertanggal 13 Agustus 2018. Melalui otoritasnya sebagai pimpinan tertinggi Lembaga Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kapolri merotasi sejumlah perwira tinggi Polri. Hal yang sangat wajar dan alamiah saja "regenerasi" di tubuh institusi baju cokelat ini dilakukan sebagai sebuah dinamika internal yang sudah disepakati dan menjadi "konsesus internal" atas nama kebutuhan organisasi.

"Mutasi sebagai hal biasa untuk penyegaran personel dan juga dalam rangka fungsi tour of duty". Begitu kira-kira eufemisme yang disampaikan para juru bicara ataupun pejabat yang diberi kewenangan untuk berbicara kepada publik. Namun ada hal menarik dan menjadi atensi atau mungkin menjadi diskursus publik  (trending topic-istilah ke-kekinian) terkait pergantian para perwira tinggi di institusi yang sangat banyak bersentuhan dengan kepentingan umum (public domain).

Pertama ; Terciptanya sebuah rekor baru dalam tatalaksana pergantian pimpinan kepolisian daerah di Sumatera Utara-atau mungkin di Indonesia. Wakil Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara ber "metamorfosa" menjadi Kepala Kepolisian Daerah di daerah yang sama. Konsekuensi dari peningkatan grade ini tentu dibarengi dengan bertambahnya satu bintang di pundak Wakil Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara tersebut.

Adalah Brigjen. Pol. Agus Andrianto yang menerima tanggung jawab baru sebagai penanggung jawab pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri (pasal 5 ayat 1 UU No. 2 tahun 2002). Konteks dalam hal ini tentu di daerah hukum Sumatera Utara seperti yang tertuang dalam PP No. 23 Tahun 2007.

Kedua ; Masuknya mantan Kapolrestabes Medan Kombes Mardiaz Kusin Dwihananto. Sebagai perwira menengah yang selama ini menjadi Koorspripim Kapolri, banyak pihak yang kagum atas masuknya mantan Kapolres Nias dan Mandailing Natal tersebut menjadi "orang nomor dua" di panji wilayah hukum berjuluk Toba ini. Apalagi nantinya tidak sedikit "senior" yang akan dibawahi langsung mantan wakil direktur reserse khusus Polda Sumut tersebut. Ini berkaitan dengan tugas internal yang nantinya akan diembannya setelah firmed menduduki jabatan tersebut.

Otoritas Kapolri

Penunjukkan seorang pimpinan wilayah hukum di daerah di kepolisian oleh Kapolri tentu sebuah keputusan yang sangat lazim berdasarkan hasil keputusan Dewan Kepangkatan dan Jabatan Tinggi atau Wanjakti dengan mempertimbangkan berbagai parameter tentunya.  Soal parameter itu kembali hal itu sebagai sebuah parameter internal yang hanya diketahui para anggota Wanjakti dan Kapolri sendiri sebagai pengambil keputusan akhir.

Namun pola rekruitmen dengan metode dan prinsip-prinsip merit sistem yang sudah baku diyakini akan menjadi sebuah pedoman dalam kebijakan penempatan para pimpinan Polri di berbagai fungsi. Akan menjadi sebuah pertaruhan jabatan jika dalam penempatan pimpinan Polri, Kapolri berani mengambil resiko atas argumentasi apapun. Banyak elemen plus dan minus yang harus dijadikan pijakan karena tidak ada sebuah keputusan yang kokoh berdiri sendiri tanpa adanya faktor-faktor lainnya. Karena sebagai subsistem dalam sistem sosial, kepolisian sangat erat berkaitan dengan dinamika dan apa yang tengah terjadi di dalam lingkungan sosial kemasyarakatan.

Pandangan skeptis maupun kritik dalam pengambilan sebuah keputusan strategis seperti ini kiranya sebagai sebuah konsekuensi alam demokratis yang menempatan freedom of speech sebagai penggalan kehidupan pasca reformasi itu sendiri. Tidak bisa juga para pihak men-judge pandangan-pandangan berbeda sebagai sikap yang tidak memahami keadaan dan situasi kekinian. Namun sebaliknya akan menjadi sebuah sikap mendem jero untuk ber"tarung" dengan pemikiran-pemikir di luar sana untuk membalikkan pandangan-pandangan tersebut.

Karena tidak selamanya sebuah pemikiran yang terlalut jauh masuk ke dalam sel-sel kehidupan pribadi dapat disikapi secara ikhlas dan lapang dada. Akan tetapi akan menjadi sebuah keindahan manakala berbagai interupsi sosial  yang terjadi masukan-masukan berarti untuk meningkatkan otos dan spirit membuktikan dan menganulir pandangan-pandangan liar tersebut.

Kebutuhan strategis

Dalam rentang waktu sekitar delapan bulan ke depan, tepatnya 19 April mendatang, bangsa ini akan menjalani perhelatan akbar berupa kontestasi politik tingkat nasional bernama Pemiihan Anggota Legislatif dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Kebutuhan akan adanya jaminan keamanan wilayah dalam pesta akbar demokrasi tersebut tentu menjadi tuntutan yang harus sudah bisa diberikan Polri. Kebutuhan akan adanya jaminan tersebut pada akhirnya harus dimaknai adanya jaminan keamanan di daerah-daerah yang domainnya Polri yakni terciptanya keamanan dalam negeri.

Sebagai propinsi dengan tingkat dinamika politik dan sosial yang sangat tinggi, Sumatera Utara harus mendapat jaminan yang nyata dari para pihak terutama Polri. Adanya friksi sosial yang terjadi dalam proses kontestasi politik tingkat lokal berupa Pilkada seperti di Kabuapten Tapanuli Utara hingga berakhir dengan pengrusakan kantor Panwaslih setempat, menjadi indikator-indikator warming yang tidak dapat diabaikan begitu saja.

Dibutuhkan adanya jaminan nyata keamanan untuk tidak pada akhirnya disebut sebagai sebuah kegagalan penugasan dari pimpinan dengan penempatan elit-elit pimpinan Polri terbaik di Sumatera Utara. Secara teori sosial, adanya fusi dan kedekatan emosional serta pemahaman kharakteristik wilayah menjadi sebuah parameter utama untuk menstabilkan kondisi sosial.

Secara baku ukuran yang menjadi pertimbangan utama ini tentu akan ditempatkan elit piminan Polri di daerah yang sudah memahami sosiologis masyarakatnya. Sebuah keberanian jika menempatkan penanggung jawab keamanan tersebut dari elit Polri yang minim pemahaman terhadap sosiologis masyarakat Sumut atau bahkan yang "buta" sama sekali dengan kondisi sosiografis di propinsi terbesar di luar Jawa dalam kategorisasi populasi.
Sosok elit Toba.1 dan 2

Brigjen. Pol. Agus Andrianto. Selain telah mengenyam "training" membantu Kapolda Sumut saat ini, Irjen. Paulus Waterpauw sejak 4 Januari 2017, sejumlah pengalaman penugasan penting di Sumatera Utara sudah dilalui seperti, Direktur Reskrim Polda Sumut,  Kasat Serse Poltabes Medan pada masanya. "Terberat" penugasan yang sempat menimbulkan prahara politk lokal bahkan eskalasinya beraroma nasional yakni Pilkada di DKI Jakarta juga berhasil dilaluinya kala menangani kasus penistaan agama oleh mantan gubernur Basuki Tjahara Purnama kala menduduki tanggung jawab di Dittipidum Bareskrim Mabes Polri.

Tantangan berupa tarik-menarik kepentingan dalam politik yang mana beliau harus berani dalam episentrum turbulensi politik nasional sejtinya bukan sebuah pekerjaan mudah dan dapat mulus dilalui. Stigma yang sejatinya sempat dilabeli oleh pihak-pihak kontra Ahok terhadap Polri yang dituding terlalu "melindungi" Ahok, sementara di sisi lain kepentingan yang pro Ahok dalam situasi sulit seperti itu akan menjadi momen-momen yang sangat krusial dan menentukan "hidup-matinya" karir Agus Andrianto.

Namun secara smooth Agus mampu melewatinya tanpa menimbulkan konfrontasi fisik diantara para pihak yang saling mengklaim "kebernaran" pada masa itu. Kejelian dan kehati-hatian dalam menyelesaikan kasus pelik tersebut dianggap sebagai kemampuan profesional maupun insting yang pada akhirnya "diganjar" dengan amanah baru sebagai wakil Kapoldasu awal 2017 lalu. Di sisi lain, selama delapan belas bulan terakhir membantu penciptaan kondusifitas di Sumatera Utara, Brigjen Pol. Agus juga dianggap lulus menjalaninya.

Pengalaman tugas ini mungkin yang menjadi pertimbangan untuk dirinya kembali dipercaya dengan amanah baru sebagai orang nomor satu di Sumatera Utara dalam fungsi menjaga keamanan dan penegakan hukum di korp baju cokelat ini. Singkatnya waktu yang tersedia menjelang perhelatan Pileg dan Pilpres akan menjadi pertaruhan resiko jika harus menempatkan elit Polri yang minus pemahaman terhadap Sumut.

Terkait dengan "patahnya" tradisi di kepolisian dalam tampuk pimpinan Polri di daeah dari orang nomor 2 menjadi orang nomor 1 tanpa "berlabuh di pelabuhan lain" atau kembali sementara ke kapal induk di Mabes Polri lebih dahulu, selayaknya tak perlu diperdebatkan.

Situasi yang tidak jauh berbeda dengan penunjukan Kombes Mardiaz Kusin Dwihananto. Akan menjadi diskusi yang tidak berujung jika melihat proses yang terjadi hanya dari satu sisi dan akan sangat subjektif. Apakah ada "faktor x" yang menjadi kartu As hingga terjadinya proses yang sedang berjalan ini seperti yang dihembuskan sejumlah kalangan ? Wallahua'lam bisshawaf. Namun "Literatur" penugasan kewilayahan di Sumatera Utara yang pernah dijalaninya merupakan sebuah fakta dan sudah pernah dilalui. Bahkan di wilayah-wilayah "rawan" konflik horizontal, penugasan sebagai kepala satuan wilayah (Kasatwil) pernah diembannya, seperti di Nias, Mandailing Natal dan wilayah paling besar kota Medan sekalipun. Bahkan sebagai rujukan keberhasilan di Jakarta sekalipun sudah pernah dijalaninya.

Berbagai penugasan strategis ini akan menjadi poin bermakna jika dikolaborasikan dengan Agus untuk memastikan adanya jaminan keamanan pelaksanaan perhelatan akbar itu nantinya. Tingginya tingkat kerawanan sosial dan politik di Pileg maupun Pilpres 2019 menuntut adanya jaminan keamanan bagi warga Sumut. Apa artinya euforia politk namun tingkat friksi antar warga tinggi yang rawan konflik sosial. Pada akhirnya jika pun ada yang terheran-heran berkaitan dengan rotasi elit Polri di Sumut, hal tersebut bukan juga merupakan sebuah kesalahan  Karena sejauh tidak ada UU No.2/2002 maupun Peraturan Pemerintah maupun Peraturan Kapolri yang dilanggar, silahkan. The show must go on. Warga Sumut tinggal menunggu hasil dari semua pertimbangan-pertimbangan yang mungkin menjadi rujukannya ini.

                           Praktisi Media/Mantan Ketua Ikatan Jurnalis Televisi (IJTI) Sumut
Editor: Amrizal

T#g:Diskusi Pergantian PenangungjawanMatatelingaTerkini
Komentar
Jumat, 21 Sep 2018 13:11Berita Sumut

Komunitas Vespa Kawal Mahasiswa Pertanian dari Kampus III Menuju Kampus II

Komunitas Vespa Matahari Scuter ikut ambil bagian dengan berparade dari kampus III Jalan Harmonika Baru mengawal calon mahasiswa fakultas pertanian yang berjumlah 226 orang menuju kampus II di Jalan Setia Budi Pasar II Tanjung Sari Medan.

Jumat, 21 Sep 2018 11:43Berita Sumut

Kapoldasu Irjen Pol Agus Andrianto Lantik Brigjen Pol Mardiaz Jadi Waka Poldasu

Kepala kepolisian Polda Sumatera Utara Irjen Pol Drs Agus Andrianto, S.H secara resmi melantik Brigadir Jenderal Polisi (Brigjen Pol) Mardiaz Kusin Dwihananto, S.I.K., M.Hum menjabat Wakil Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Wakapolda Sumut).

Jumat, 21 Sep 2018 11:39Nasional

Wakasad : Generasi Muda harus jadi Agent Of Change dan Entrepreneur Berwawasan Kebangsaan

Guna menghadapi kompetisi global yang penuh dengan tantangan Generasi muda diharapkan mampu menjadi Agent of Change sekaligus berwawasan kebangsaan

Jumat, 21 Sep 2018 11:35Berita Sumut

Optimalkan Perekaman Penduduk, Disdukcapil Sumut Selenggarakan Bimtek

Optimalkan perekaman data penduduk di Sumatera Utara (Sumut), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Provinsi Sumut menyelenggarakan Bimbingan Teknis (Bimtek) pendaftaran penduduk dan pengelolaan administrasi kependudukan bagi aparatur kabu

Jumat, 21 Sep 2018 11:34Berita Sumut

P3S UMI Medan Diisi dengan Ceramah Wawasan Kebangsaan

Pengenalan Program Pendidikan dan Studi (P3S) kepada mahasiswa baru Universitas Methodist Indonesia (UMI) Medan di Kampus II Jalan Setia Budi Pasar II Tanjung Sari Medan, Jumat (21/9) setelah diawali dengan ibadah, P3S dibuka secara resmi oleh Rektor UMI

Jumat, 21 Sep 2018 11:31Berita Sumut

Kapoldasu Besuk Lima Mahasiswa terluka Bentrok DPRDSU

Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol. Drs. Agus Andrianto,SH menjenguk mahasiswa yang mengalami luka akibat unjuk rasa di depan Kantor DPRD Sumut

Jumat, 21 Sep 2018 11:26Berita Sumut

Titik Panas Mulai Terpantau di Sumut BBMKG

Satu titik panas (hotspot) di provinsi Sumatera Utara (Sumut), kembali ditemukan Balai Besar Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BBMKG).

Jumat, 21 Sep 2018 11:12Berita Sumut

Muspika Kec Bandar bersama APSI dan masyarakat Gotong Royong Perbaiki Jalan

Kota Perdagangan sebagai Barometernya Simalungun yang lebih dikenal Sampantao, Muspika bersama Instansi serta masyarakat mengadakan gotong royong memperpaiki jalan jalan dipusat kota sudah pada hancur dan berlubang dan sangat membahayakan bagi pengguna

Jumat, 21 Sep 2018 10:38Lifestyle

Konsumsi Teh di Pagi Hari Dapat Membahayakan Kesehatan

MASYARAKAT di sejumlah negara di Asia seperti Indonesia, India, dan Malaysia umumnya memulai hari mereka dengan secangkir kopi atau teh panas, sambil membaca koran dan menikmati sepotong roti panggang. Bagi sebagian orang, praktik seperti ini mungkin terl

Jumat, 21 Sep 2018 10:34Lifestyle

Inilah Tiga Zodiak yang Berpotensi Mengubah Dunia. Cek Disini, Apakah Kamu Salah Satunya?

BANYAK permasalahan yang menjadi perhatian negara-negara di dunia. Kemiskinan, kemacetan, pendidikan dan kesehatan masih perlu ditangani.

Jumat, 21 Sep 2018 10:22Lifestyle

Mau Melihat Jaring Laba-laba Raksasa? Datanglah ke Tempat Ini

BANYAK hewan yang dianggap menakutkan entah karena bentuknya, atau memang beracun. Salah satunya adalah laba-laba, selain karena bentuknya yang menakutkan banyak juga yang beracun.

Jumat, 21 Sep 2018 10:17Internasional

Untuk Ketiga Kalinya Shinzo Abe Pimpin LDP, Partai Berkuasa di Jepang

Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe pada Kamis menang untuk ketiga kali berturut-turut sebagai ketua Partai Demokrat Liberal (LDP) berkuasa.

Jumat, 21 Sep 2018 10:02Internasional

'Razia' Beragama, China Tutup Gereja Independen Terbesar

PENUTUPAN salah satu gereja independen terbesar di Beijing baru-baru ini dan tindakan keras terhadap jemaat di tempat lain di China, adalah bagian dari upaya yang lebih luas untuk menempatkan agama di bawah kendali Partai Komunis yang berkuasa, menurut pa

Jumat, 21 Sep 2018 09:54Internasional

Pilot Lupa Nyalakan Alat Pengatur Tekanan Udara, 30 Penumpang Alami Pendarahan

Kesalahan dari yang dilakukan pilot di kokpit menyebabkan lebih dari 30 penumpang pesawat Jet Airways India mengalami pendarahan dari telinga dan hidung mereka. Pilot dilaporkan lupa menyalakan alat pengatur tekanan kabin saat pesawat mengudara.

Jumat, 21 Sep 2018 09:51Nasional

Mahfud MD: Jika Hukum Ditegakkan, Lebih dari 50 Persen Persoalan Negara Dapat Diselesaikan

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD kembali menegaskan bahwa persoalan penerapan hukum di Indonesia saat ini amburadul, sehingga harus menjadi fokus perhatian seluruh pihak.

Jumat, 21 Sep 2018 09:47Nasional

Almisbat Adakan Lomba Potong Tempe Setipis Kartu ATM

Aliansi Masyarakat Sipil Untuk Indonesia Hebat (Almisbat) menggelar perlombaan potong tempe setipis ATM di Kantor Badan Pengurus Nasional (BPN) Almisbat, Tebet Barat VIII, Jakarta Selatan, Kamis (20/9/2018).