• Home
  • Opini
  • Diskursus Pergantian Penanggung Jawab Dearah Hukum Kepolisian RI di Sumut

Diskursus Pergantian Penanggung Jawab Dearah Hukum Kepolisian RI di Sumut

Edy Irawan Selasa, 14 Agustus 2018 16:28 WIB
ist

                                                                          Eddy Iriawan

Obrolan di media sosial maupun di jagad nyata, khususnya di Sumatera Utara sejak kemarin tertuju kepada keluarnya Surat Telegram Kapolri Nomor ST/2015/VIII/Kep/2018 dan ST/2014/VIII/Kep/2018 tertanggal 13 Agustus 2018. Melalui otoritasnya sebagai pimpinan tertinggi Lembaga Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kapolri merotasi sejumlah perwira tinggi Polri. Hal yang sangat wajar dan alamiah saja "regenerasi" di tubuh institusi baju cokelat ini dilakukan sebagai sebuah dinamika internal yang sudah disepakati dan menjadi "konsesus internal" atas nama kebutuhan organisasi.

"Mutasi sebagai hal biasa untuk penyegaran personel dan juga dalam rangka fungsi tour of duty". Begitu kira-kira eufemisme yang disampaikan para juru bicara ataupun pejabat yang diberi kewenangan untuk berbicara kepada publik. Namun ada hal menarik dan menjadi atensi atau mungkin menjadi diskursus publik  (trending topic-istilah ke-kekinian) terkait pergantian para perwira tinggi di institusi yang sangat banyak bersentuhan dengan kepentingan umum (public domain).

Pertama ; Terciptanya sebuah rekor baru dalam tatalaksana pergantian pimpinan kepolisian daerah di Sumatera Utara-atau mungkin di Indonesia. Wakil Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara ber "metamorfosa" menjadi Kepala Kepolisian Daerah di daerah yang sama. Konsekuensi dari peningkatan grade ini tentu dibarengi dengan bertambahnya satu bintang di pundak Wakil Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara tersebut.

Adalah Brigjen. Pol. Agus Andrianto yang menerima tanggung jawab baru sebagai penanggung jawab pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri (pasal 5 ayat 1 UU No. 2 tahun 2002). Konteks dalam hal ini tentu di daerah hukum Sumatera Utara seperti yang tertuang dalam PP No. 23 Tahun 2007.

Kedua ; Masuknya mantan Kapolrestabes Medan Kombes Mardiaz Kusin Dwihananto. Sebagai perwira menengah yang selama ini menjadi Koorspripim Kapolri, banyak pihak yang kagum atas masuknya mantan Kapolres Nias dan Mandailing Natal tersebut menjadi "orang nomor dua" di panji wilayah hukum berjuluk Toba ini. Apalagi nantinya tidak sedikit "senior" yang akan dibawahi langsung mantan wakil direktur reserse khusus Polda Sumut tersebut. Ini berkaitan dengan tugas internal yang nantinya akan diembannya setelah firmed menduduki jabatan tersebut.

Otoritas Kapolri

Penunjukkan seorang pimpinan wilayah hukum di daerah di kepolisian oleh Kapolri tentu sebuah keputusan yang sangat lazim berdasarkan hasil keputusan Dewan Kepangkatan dan Jabatan Tinggi atau Wanjakti dengan mempertimbangkan berbagai parameter tentunya.  Soal parameter itu kembali hal itu sebagai sebuah parameter internal yang hanya diketahui para anggota Wanjakti dan Kapolri sendiri sebagai pengambil keputusan akhir.

Namun pola rekruitmen dengan metode dan prinsip-prinsip merit sistem yang sudah baku diyakini akan menjadi sebuah pedoman dalam kebijakan penempatan para pimpinan Polri di berbagai fungsi. Akan menjadi sebuah pertaruhan jabatan jika dalam penempatan pimpinan Polri, Kapolri berani mengambil resiko atas argumentasi apapun. Banyak elemen plus dan minus yang harus dijadikan pijakan karena tidak ada sebuah keputusan yang kokoh berdiri sendiri tanpa adanya faktor-faktor lainnya. Karena sebagai subsistem dalam sistem sosial, kepolisian sangat erat berkaitan dengan dinamika dan apa yang tengah terjadi di dalam lingkungan sosial kemasyarakatan.

Pandangan skeptis maupun kritik dalam pengambilan sebuah keputusan strategis seperti ini kiranya sebagai sebuah konsekuensi alam demokratis yang menempatan freedom of speech sebagai penggalan kehidupan pasca reformasi itu sendiri. Tidak bisa juga para pihak men-judge pandangan-pandangan berbeda sebagai sikap yang tidak memahami keadaan dan situasi kekinian. Namun sebaliknya akan menjadi sebuah sikap mendem jero untuk ber"tarung" dengan pemikiran-pemikir di luar sana untuk membalikkan pandangan-pandangan tersebut.

Karena tidak selamanya sebuah pemikiran yang terlalut jauh masuk ke dalam sel-sel kehidupan pribadi dapat disikapi secara ikhlas dan lapang dada. Akan tetapi akan menjadi sebuah keindahan manakala berbagai interupsi sosial  yang terjadi masukan-masukan berarti untuk meningkatkan otos dan spirit membuktikan dan menganulir pandangan-pandangan liar tersebut.

Kebutuhan strategis

Dalam rentang waktu sekitar delapan bulan ke depan, tepatnya 19 April mendatang, bangsa ini akan menjalani perhelatan akbar berupa kontestasi politik tingkat nasional bernama Pemiihan Anggota Legislatif dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Kebutuhan akan adanya jaminan keamanan wilayah dalam pesta akbar demokrasi tersebut tentu menjadi tuntutan yang harus sudah bisa diberikan Polri. Kebutuhan akan adanya jaminan tersebut pada akhirnya harus dimaknai adanya jaminan keamanan di daerah-daerah yang domainnya Polri yakni terciptanya keamanan dalam negeri.

Sebagai propinsi dengan tingkat dinamika politik dan sosial yang sangat tinggi, Sumatera Utara harus mendapat jaminan yang nyata dari para pihak terutama Polri. Adanya friksi sosial yang terjadi dalam proses kontestasi politik tingkat lokal berupa Pilkada seperti di Kabuapten Tapanuli Utara hingga berakhir dengan pengrusakan kantor Panwaslih setempat, menjadi indikator-indikator warming yang tidak dapat diabaikan begitu saja.

Dibutuhkan adanya jaminan nyata keamanan untuk tidak pada akhirnya disebut sebagai sebuah kegagalan penugasan dari pimpinan dengan penempatan elit-elit pimpinan Polri terbaik di Sumatera Utara. Secara teori sosial, adanya fusi dan kedekatan emosional serta pemahaman kharakteristik wilayah menjadi sebuah parameter utama untuk menstabilkan kondisi sosial.

Secara baku ukuran yang menjadi pertimbangan utama ini tentu akan ditempatkan elit piminan Polri di daerah yang sudah memahami sosiologis masyarakatnya. Sebuah keberanian jika menempatkan penanggung jawab keamanan tersebut dari elit Polri yang minim pemahaman terhadap sosiologis masyarakat Sumut atau bahkan yang "buta" sama sekali dengan kondisi sosiografis di propinsi terbesar di luar Jawa dalam kategorisasi populasi.
Sosok elit Toba.1 dan 2

Brigjen. Pol. Agus Andrianto. Selain telah mengenyam "training" membantu Kapolda Sumut saat ini, Irjen. Paulus Waterpauw sejak 4 Januari 2017, sejumlah pengalaman penugasan penting di Sumatera Utara sudah dilalui seperti, Direktur Reskrim Polda Sumut,  Kasat Serse Poltabes Medan pada masanya. "Terberat" penugasan yang sempat menimbulkan prahara politk lokal bahkan eskalasinya beraroma nasional yakni Pilkada di DKI Jakarta juga berhasil dilaluinya kala menangani kasus penistaan agama oleh mantan gubernur Basuki Tjahara Purnama kala menduduki tanggung jawab di Dittipidum Bareskrim Mabes Polri.

Tantangan berupa tarik-menarik kepentingan dalam politik yang mana beliau harus berani dalam episentrum turbulensi politik nasional sejtinya bukan sebuah pekerjaan mudah dan dapat mulus dilalui. Stigma yang sejatinya sempat dilabeli oleh pihak-pihak kontra Ahok terhadap Polri yang dituding terlalu "melindungi" Ahok, sementara di sisi lain kepentingan yang pro Ahok dalam situasi sulit seperti itu akan menjadi momen-momen yang sangat krusial dan menentukan "hidup-matinya" karir Agus Andrianto.

Namun secara smooth Agus mampu melewatinya tanpa menimbulkan konfrontasi fisik diantara para pihak yang saling mengklaim "kebernaran" pada masa itu. Kejelian dan kehati-hatian dalam menyelesaikan kasus pelik tersebut dianggap sebagai kemampuan profesional maupun insting yang pada akhirnya "diganjar" dengan amanah baru sebagai wakil Kapoldasu awal 2017 lalu. Di sisi lain, selama delapan belas bulan terakhir membantu penciptaan kondusifitas di Sumatera Utara, Brigjen Pol. Agus juga dianggap lulus menjalaninya.

Pengalaman tugas ini mungkin yang menjadi pertimbangan untuk dirinya kembali dipercaya dengan amanah baru sebagai orang nomor satu di Sumatera Utara dalam fungsi menjaga keamanan dan penegakan hukum di korp baju cokelat ini. Singkatnya waktu yang tersedia menjelang perhelatan Pileg dan Pilpres akan menjadi pertaruhan resiko jika harus menempatkan elit Polri yang minus pemahaman terhadap Sumut.

Terkait dengan "patahnya" tradisi di kepolisian dalam tampuk pimpinan Polri di daeah dari orang nomor 2 menjadi orang nomor 1 tanpa "berlabuh di pelabuhan lain" atau kembali sementara ke kapal induk di Mabes Polri lebih dahulu, selayaknya tak perlu diperdebatkan.

Situasi yang tidak jauh berbeda dengan penunjukan Kombes Mardiaz Kusin Dwihananto. Akan menjadi diskusi yang tidak berujung jika melihat proses yang terjadi hanya dari satu sisi dan akan sangat subjektif. Apakah ada "faktor x" yang menjadi kartu As hingga terjadinya proses yang sedang berjalan ini seperti yang dihembuskan sejumlah kalangan ? Wallahua'lam bisshawaf. Namun "Literatur" penugasan kewilayahan di Sumatera Utara yang pernah dijalaninya merupakan sebuah fakta dan sudah pernah dilalui. Bahkan di wilayah-wilayah "rawan" konflik horizontal, penugasan sebagai kepala satuan wilayah (Kasatwil) pernah diembannya, seperti di Nias, Mandailing Natal dan wilayah paling besar kota Medan sekalipun. Bahkan sebagai rujukan keberhasilan di Jakarta sekalipun sudah pernah dijalaninya.

Berbagai penugasan strategis ini akan menjadi poin bermakna jika dikolaborasikan dengan Agus untuk memastikan adanya jaminan keamanan pelaksanaan perhelatan akbar itu nantinya. Tingginya tingkat kerawanan sosial dan politik di Pileg maupun Pilpres 2019 menuntut adanya jaminan keamanan bagi warga Sumut. Apa artinya euforia politk namun tingkat friksi antar warga tinggi yang rawan konflik sosial. Pada akhirnya jika pun ada yang terheran-heran berkaitan dengan rotasi elit Polri di Sumut, hal tersebut bukan juga merupakan sebuah kesalahan  Karena sejauh tidak ada UU No.2/2002 maupun Peraturan Pemerintah maupun Peraturan Kapolri yang dilanggar, silahkan. The show must go on. Warga Sumut tinggal menunggu hasil dari semua pertimbangan-pertimbangan yang mungkin menjadi rujukannya ini.

                           Praktisi Media/Mantan Ketua Ikatan Jurnalis Televisi (IJTI) Sumut
Editor: Amrizal

T#g:Diskusi Pergantian PenangungjawanMatatelingaTerkini
Komentar
Selasa, 12 Nov 2019 20:45Berita Sumut

Merasa Tak di Perhatikan, FHI Temui Wakil Ketua DPRD Medan

Perwakilan Forum Honorer Indonesia (FHI) Kota Medan menemui Wakil Ketua DPRD Medan Ihwan Ritongan di ruang kerjanya di Jalan Kapten Maulana Lubis Medan

Selasa, 12 Nov 2019 20:30Berita Sumut

Pemprov Harapkan INKINDO Bersinergi Membangun Sumut

Untuk mendorong percepatan pembangunan infrastruktur di Sumatera Utara (Sumut) dibutuhkan peran para konsultan, terutama konsultan konstruksi. Karena itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut mengharapkan Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (INKINDO) dapat

Selasa, 12 Nov 2019 20:15Berita Sumut

Hadiri Ulos Fest 2019, Gubernur Edy Dukung Ulos Jadi Warisan Dunia

Ulos merupakan salah satu hasil tenun yang indah dan buah pikir atau budaya yang tinggi dari suatu peradaban. Ada sejak ribuan tahun yang lalu di tengah masyarakat Batak merupakan fakta yang patut dibanggakan, artinya para leluhur di masa lalu telah memil

Selasa, 12 Nov 2019 20:00Berita Sumut

Relawan PEN Hibur Puluhan Anak Penderita Kanker

Pertamina Energi Negeri (PEN) hadir menghibur anak-anak penderita kanker di Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) H Adam Malik Medan

Selasa, 12 Nov 2019 19:45Berita Sumut

Jumlah "Desa Hantu" Tak Berpenghuni Bertambah Dapat Dana Desa

Ombudsman RI Perwakilan Sumut terus menerima informasi penambahan jumlah desa tidak berpenghuni yang menerima kucuran dana desa ratusan juta hingga miliaran rupiah di Kecamatan Sirombu, Nias Barat. Ini setelah Ombudsman Sumut sebelumnya membuka keberadaan

Selasa, 12 Nov 2019 19:30Berita Sumut

BNN RI Dapat Penghargaan Keberhasilan Pembrantasan Narkoba

Upaya BNN RI dalam menanggulangi narkotika di wilayah Tebing Tinggi, Provinsi Sumatera Utara, mendaptkan apresiasi positif dari walikota Tebing Tinggi Ir. H. UMAR ZUNAIDI HASIBUAN, MM dengan memberikan penghargaan kepada BNN RI

Selasa, 12 Nov 2019 19:15Berita Sumut

Sabrina Kagumi Hasil Inovasi Pertanian Kutagadung Berastagi

Dalam kunjungan kerja (kunker) ke Kabupaten Karo, Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara (Sumut) Sabrina menyempatkan untuk berkunjung dan meninjau UPTD Benih Induk Hortikultura, Jalan Djamin Ginting Km 67, Kutagadung, Berastagi, Kabupaten Karo, Senin

Selasa, 12 Nov 2019 19:00Berita Sumut

Pemkab Sergai Gelar Sosialisasi Pelatihan Kalangan/Kantor Sendiri

Untuk meningkatkan pemahaman penyusunan program kerja pengawasan tahunan (PKPT), Pemkab Sergai menggelar sosialisasi pelatihan kalangan/kantor sendiri, di Hotel Sibayak, Selasa (12/11/2019).

Selasa, 12 Nov 2019 18:53Berita Sumut

Dandim 0201/BS dan Kapolrestabes Patroli Pembuangan Bangkai Babi

Sebagai wujud atas kepedulian terhadap kesehatan masyarakat dan ekosistem lingkungan sungai, Komandan Kodim 0201/BS Kolonel Inf Roy Hansen J Sinaga S.Sos bersama Kapoltabes Medan Kombes Pol Dr. H. Dadang Hartanto SH,. S.I.K M.Si, melaksanakan patroli pemb

Selasa, 12 Nov 2019 18:38Berita Sumut

Praktisi Hukum Dukung Polisi Tangkap Pelaku Pembuangan Bangkai Babi Ke Sungai

Terkait pembungan ratusan bangkai babi, disejumlah Sungai dan kawasan Danau Siombak Medan., Praktisi hukum, Dr Drs H. Mhd Syafi'i, SH, MH, M.Si mendukung penuh upaya pihak kepolisian menangkap pelaku dan kini sedang sedang dikejar polisi.

Selasa, 12 Nov 2019 18:23Internasional

WNI Dihimbau Waspada Dengan kebakaran di Australia

Warga negara Indonesia (WNI) yang tinggal di Australia dihimbau Kementerian Luar Negeri, untuk meningkatkan kewaspadaan terkait kebakaran hutan yang melanda negara itu.

Selasa, 12 Nov 2019 18:08Berita Sumut

Pemko Medan Optimis SPAM Mebidang Segera Terealisasi

Pemko Medan mendukung dan optimistis operasional Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Medan, Binjai, Deli Serdang (Mebidang) dapat berjalan dengan lancar. Hal ini dilakukan guna menyediakan Air Minum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, agar masyar

Selasa, 12 Nov 2019 17:53Berita Sumut

Raja Belanda akan Kunjungi Sumut, Danau Toba Salah Satu Destinasi Tujuan

Raja Belanda Willem-Alexander rencananya akan mengunjungi Indonesia, 10-12 Maret 2020. Selain akan bertemu dengan Presiden RI Joko Widodo, juga akan mengunjungi beberapa daerah di Indonesia, termasuk Provinsi Sumatera Utara (Sumut). Danau Toba pun menjad

Selasa, 12 Nov 2019 17:38Berita Sumut

Bawa 28 Kg Sabu, Joni Iskandar Dihukum Mati

Joni Iskandar (39), terdakwa kasus 28 Kg sabu-sabu dan 13.500 butir pil ekstasi dijatuhi hukuman mati, Selasa (12/11/2019) di PN Medan. Warga Dusun IX Gg Bantan, Desa Bandar Klippa, Percut Sei Tuan, Deli Serdang, Sumut ini terbukti bersalah membawa puluh

Selasa, 12 Nov 2019 17:23Berita Sumut

Upaya Peningkatan Pembangunan Kota Lewat Sosialisasi dan Pelatihan JIGD

Guna merancang pembangunan kota yang lebih maju, modern dan efisien perlu adanya inovasi dan kompetensi terhadap unsur-unsur pembangunan daerah termasuk para aparatur sipil negara (ASN). Atas dasar itulah, Pemko Medan melalui Badan Perencanaan Pembangunan

Selasa, 12 Nov 2019 17:08Berita Sumut

Pemkab Sergai Sukseskan Program Peremajaan Kelapa Sawit Perkebunan Rakyat

Pemkab Sergai dinilai ikut mensukseskan Program Peremajaan Kelapa Sawit Perkebunan Rakyat. Hal ini disampaikan Perwakilan Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara, Banua Pane SP, M.Si dalam Sosialisasi Pengawalan dan Evaluasi Program Peremajaan Kelapa Sa