• Home
  • Opini
  • Drama Penolakan Revisi UU KPK Semakin Meluas

Drama Penolakan Revisi UU KPK Semakin Meluas

James P Pardede Selasa, 10 September 2019 12:56 WIB
Hand Over
Gedung KPK
James P Pardede

Aksi penolakan revisi Undang-undang KPK, menuai opini pro dan kontra. Ada yang terang-terangan menyampaikan penolakannya terhadap rencana DPR tersebut, namun ada juga yang menerima tapi tidak secara terang-terangan.

Drama penolakan terhadap UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juga terjadi di Sumatera Utara, aksi beberapa kelompok masyarakat di Sumut membentangkan spanduk menolak revisi ini. Sama halnya dengan beberapa akademisi dari berbagai perguruan tinggi menyampaikan aksi penolakan mereka secara terang-terangan.

Dari banyaknya aksi yang dilakukan oleh berbagai kalangan, ada yang menyampaikan pendapatnya bahwa penggalangan massa untuk menolak revisi UU KPK adalah bentuk 'subversif ala now' serta preseden buruk yang mencederai hukum dan demokrasi. Ada anggapan bahwa tujuan revisi UU KPK untuk kepentingan pemberantasan korupsi, penguatan KPK, penegakan prinsip keadilan, dan kepastian hukum bagi semua pihak.




Penolakan terhadap revisi ini menganggap sebaliknya, karena ada kekhawatiran ketika revisi UU KPK ini berhasil dijalankan, maka posisi KPK akan semakin lemah dan semakin tidak independen. Hal ini adalah kekhawatiran dari berbagai pihak yang menyampaikan pendapat mereka, bahwa revisi hanya akan melemahkan KPK ke depan.

Perlu diketahui bahwa Dewan Perwakilan Rakyat sudah berkali-kali ingin merevisi undang-undang ini, akan tetapi mendapat penolakan dari publik. Percobaan revisi yang berkali-kali dilakukan oleh para wakil rakyat disinyalir hanya akan melemahkan KPK dalam memberantas korupsi. Presiden Jokowi sendiri tak pernah menyatakan secara tegas menolak, namun hanya meminta agar revisi ditunda. Upaya revisi terhadap UU ini telah dilakukan sejak :

Tahun 2015, dimana upaya revisi UU KPK pada era Jokowi mulai mencuat pada 23 Juni 2015. Sidang paripurna memasukkan revisi UU KPK dalam prioritas Prolegnas 2015. Pada 7 Oktober 2015, draf revisi UU KPK mulai dibahas di rapat Baleg DPR. Draf tersebut mengatur pembatasan usia institusi KPK hanya sampai 12 tahun, memangkas kewenangan penuntutan, mereduksi kewenangan penyadapan, membatasi proses rekrutmen penyelidik dan penyidik secara mandiri hingga membatasi kasus korupsi yang dapat ditangani oleh KPK.




Ada 45 anggota DPR dari enam fraksi yang menjadi pengusul draf revisi UU KPK tersebut. Sebanyak 15 orang dari Fraksi PDI-P, 11 orang dari Fraksi Nasdem, 9 orang dari Fraksi Golkar, 5 orang dari Fraksi PPP, 3 orang dari Fraksi Hanura, dan 2 orang dari Fraksi PKB. Tak membutuhkan waktu lama, rencana revisi ini kembali mendapat penolakan yang keras dari publik, termasuk internal KPK sendiri.

Pada 13 Oktober 2015, pemerintah dan DPR akhirnya sepakat menunda pembahasan revisi UU KPK hingga masa sidang selanjutnya. Kesepakatan ini tercapai setelah Presiden Joko Widodo dan pimpinan DPR bertemu dalam rapat konsultasi di Istana Negara. Menko Polhukham Luhut Panjaitan menyatakan, alasan penundaan karena pemerintah merasa masih perlu memastikan perbaikan ekonomi nasional berjalan baik.





Dalam rapat konsultasi tersebut, disepakati poin yang akan direvisi mengerucut menjadi empat hal saja, yakni pemberian kewenangan kepada KPK untuk menerbitkan SP3, pengaturan kembali kewenangan menyadap, keberadaan penyidik independen, dan pembentukan badan pengawas KPK.

Tahun 2016, upaya merevisi UU KPK kembali berlanjut. DPR kembali menyepakati revisi UU KPK masuk dalam prioritas Program Legislasi Nasional 2016. Hanya Fraksi Partai Gerindra yang menolak revisi UU KPK. Pada 1 Februari 2016, revisi UU KPK mulai dibahas dalam rapat harmonisasi Badan Legislasi di DPR RI. Anggota Fraksi PDI-P Risa Mariska dan Ichsan Soelistyo hadir sebagai perwakilan pengusul revisi UU tersebut.




Draf yang dibahas memang hanya mencakup empat poin, yakni pemberian kewenangan kepada KPK untuk menerbitkan SP3, pengaturan kembali kewenangan menyadap, keberadaan penyidik independen, dan pembentukan badan pengawas KPK. Namun, banyak pihak menganggap empat poin tersebut dianggap dapat melemahkan KPK dan tetap mendapatkan penolakan dari berbagai kalangan.

Akhirnya tak hanya Partai Gerindra, Fraksi Partai Demokrat dan Fraksi PKS belakangan ikut menolak draf revisi tersebut. Pimpinan KPK yang sudah dipimpin Agus Rahardjo juga ikut menyatakan penolakan. Seiring dengan derasnya penolakan, rapat paripurna penetapan revisi UU KPK untuk menjadi inisiatif DPR sudah tertunda sebanyak dua kali.

Sehari menjelang paripurna yang dijadwalkan untuk ketiga kalinya pada Selasa 23 Februari 2016, pimpinan DPR kembali melakukan rapat konsultasi dengan Presiden. Pertemuan tersebut sepakat untuk kembali menunda revisi UU KPK. Kali ini, tak ada substansi revisi yang diubah. Presiden dan DPR sepakat menunda karena menganggap revisi UU KPK perlu mendapat kajian lebih mendalam, termasuk sosialisasi terhadap masyarakat.




Tak ditentukan berapa lama waktu penundaan ini. "Saya hargai proses dinamika politik yang ada di DPR, khususnya dalam rancangan revisi UU KPK. Mengenai rencana revisi UU KPK tersebut, kami bersepakat bahwa revisi ini sebaiknya tidak dibahas saat ini, ditunda," ujar Jokowi usai rapat dengan pimpinan DPR.
Tahun 2019,  lama tidak terdengar, upaya revisi UU KPK muncul lagi menjelang masa jabatan Jokowi-Jusuf Kalla dan DPR periode 2014-2019 berakhir. Proses menghidupkan lagi revisi UU KPK yang sempat tertunda beberapa kali ini dilakukan oleh Badan Legislasi (Baleg) DPR.

Namun, agenda rapat mengenai pembahasan RUU KPK ini tidak pernah terpublikasikan atau diliput media. Tiba-tiba saja, pada Kamis (6/9/2019) kemarin, DPR menggelar rapat paripurna yang salah satu agendanya adalah mengesahkan RUU KPK menjadi inisiatif DPR. Proses pengesahan itu berjalan mulus. Hanya lima menit, seluruh anggota DPR yang hadir kompak menyatakan setuju RUU. Tak ada fraksi yang mengajukan keberatan atau interupsi. Tak ada juga perdebatan antara parpol pendukung pemerintah dan papol koalisi.

Setelah sah menjadi RUU Inisiatif DPR, maka draf RUU tersebut langsung dikirim kepada Presiden Joko Widodo. Berdasarkan draf yang disusun Baleg DPR, ada sejumlah poin perubahan dalam revisi UU KPK kali ini. Pertama, mengenai kedudukan KPK disepakati berada pada cabang eksekutif atau pemerintahan yang dalam menjalankan tugas dan kewenangannya, bersifat independen.




Kedua, kewenangan penyadapan oleh KPK baru dapat dilakukan setelah mendapat izin dari dewan pengawas. Ketiga, penegasan KPK sebagai bagian tidak terpisahkan dari sistem peradilan pidana terpadu sehingga diwajibkan bersinergi dengan lembaga penegak hukum lainnya. Keempat, tugas KPK di bidang pencegahan akan ditingkatkan, sehingga setiap instansi, kementerian dan lembaga wajib menyelenggarakan pengelolaan laporan harta kekayaan terhadap penyelenggaraan negara sebelum dan sesudah berakhir masa jabatan.

Kelima, pembentukan dewan pengawas KPK berjumlah lima orang yang bertugas mengawasi KPK. Keenam, kewenangan KPK untuk menghentikan penyidikan dan penuntutan perkara korupsi yang tidak selesai dalam jangka waktu satu tahun atau SP3. Penghentian itu harus dilaporkan kepada dewan pengawas dan diumumkan ke publik. Presiden Jokowi mengaku akan mempelajari draf revisi UU KPK yang diusulkan DPR setibanya di Jakarta.

Sampai hari ini, pro dan kontra terhadap upaya legislatif melakukan revisi terhadap UU KPK ini masih berlanjut. Harapan kita ke depan, Presiden Joko Widodo akan menjadi penentu apakah revisi ini akan berlanjut dan akhirnya disahkan atau akan ditunda kembali setelah Anggota DPR RI terpilih dilantik. Hendaknya, kesan terburu-buru dalam melakukan revisi terhadap UU ini jangan terlalu menonjol. Kalau pada akhirnya masyarakat menolaknya.

(Diolah dari berbagai sumber)
Editor: Amrizal

T#g:James P PardedeMatatelingaPenolakan RevisiTerkiniUU KPK
Komentar
Rabu, 20 Nov 2019 08:02Lifestyle

Apa Yang dilakukan Dua Artis Ini Dalam Kolam Renang

Bintang Nenek Gayung ini tak ragu mengganti BH (Buste Houder atau bra) di dalam kolam renang dan disaksikan Billy Syahputra. Nikita Mirzani bukan hanya dikenal sebagai sosok yang kerap tampil seksi.

Rabu, 20 Nov 2019 07:47Nasional

Gempa Guncang Kuta Bali Selatan, Kekuatan M 5.2

Kabupaten Badung Bali, Kecamatan Kuta Selatan, Provinsi Bali diguncang gempa dengan magnitudo 5.2 mengguncang, pada Rabu (20/11/2019) dini hari. Gempa tersebut tidak berpotensi tsunami.

Rabu, 20 Nov 2019 07:32Aceh

Cekcok Mulut Pasutri Berujung Maut

Bertengkar mulut pasangan suami istri di aceh Timur berujung maut

Rabu, 20 Nov 2019 07:17Lifestyle

Kenapa Makam Umar bin Khattab dan Rasulullah Berdampingan, Ingin Tahu Ceitanya.....

Amirul Mukminin Umar bin Khattab merasakan ajal akan menjemputnya, suatu ketika. Ia mempunyai sebuah keinginan terpendam di dalam hatinya, yakni dimakamkan di samping makam Rasulullah SAW yang sangat dicintainya.

Rabu, 20 Nov 2019 07:02Bola

Dianggap Gagal, Mauricio Pochettino di Pecat Mendadak

Pada lima laga terakhir di Liga Inggris 2018-2019, Tottenham Hotspur bahkan mencatatkan tiga kekalahan, sekali imbang, dan sekali menang. Harry Kane dan kawan-kawan nyaris gagal menembus empat besar Liga Inggris musim lalu karena hanya berjarak satu poin

Rabu, 20 Nov 2019 06:47Berita Sumut

Wagub Berpesan Publikasi Harus Gencar

Kegiatan tahunan Festival Danau Toba (FDT) akan kembali dilaksanakan pada 9 - 12 Desember 2019 di Parapat, Kabupaten Simalungun. Berbagai kegiatan menarik dan berbeda dari tahun-tahun sebelumnya pun dipersiapkan.

Rabu, 20 Nov 2019 06:32Berita Sumut

Gubernur Ajak Bergandengan Tangan Membangun Sumut

Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi mengundang ratusan tokoh masyarakat Kristen se-Sumut, di Aula Rumah Dinas Gubernur, Jalan Jenderal Sudirman Nomor 41, Medan,

Rabu, 20 Nov 2019 06:28Nasional

Friendship Tournament' antara Indonesian Coast Guard dan Indian Coast Guard

Selama kunjungannya ke Jakarta, delegasi Indian Coast Guard (ICG) khususnya kru kapal Shaurya yang sedang berlabuh di Dermaga Jakarta Internasional Container Terminal (JICT) 2 Pelabuhan Tanjung Priok, melakukan olah raga dan pertandingan persahabatan bers

Rabu, 20 Nov 2019 06:13Ekonomi

Pelayanan Calon Investor Tahun 2020 di Manjakan

Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) akan menjemput calon investor di Bandara kemudian mengantarnya ke lokasi investasi memasuki 1 Janurari 020. Hal ini dilakukan untuk memberikan pelayanan yang baik.

Selasa, 19 Nov 2019 22:11Nasional

Perkokoh Sinergitas dan Silaturahmi, Pangdam I/BB Ramah Tamah dengan Kapolda Kepri

Guna memperkokoh sinergitas dan eratkan silaturahmi yang selama ini sudah terjalin dengan baik,Pangdam I/BB Mayjen TNI MS Fadhilah,menghadiri undangan ramah tamah dengan Kapolda Kepri Irjen Pol Andap Budhi Rivianto

Selasa, 19 Nov 2019 21:51Berita Sumut

Keenakan Jambret di Jalanan,Dua Anak Baru Gede Ini Kesebelasnya Menuju Terali Besi

Dua penjahat jalan ini arus merasakan kerasnya pukulan massa, saat jambret Handphone milik korban yang kesebelas kalinya.

Selasa, 19 Nov 2019 21:44Nasional

Gowes Sinergitas Pangdam I/BB dan Kapolda Kepri di Lagoi Bintan

Sinergitas TNI-Polri sebagai benteng kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia terus dibangun Mayjen TNI MS Fadhilah di wilayah jajaran Kodam I/Bukit Barisan.

Selasa, 19 Nov 2019 21:39Berita Sumut

Polsek Medan Kota Lumpuhkan Pelaku Curas dengan Timah Panas

Petugas Unit Reskrim Polsek Medan Kota mengungkap kasus pencurian kendaraan bermotor (curanmor), pencurian dengan kekerasan (curas) dan pencurian dengan pemberatan (curat) di sejumlah tempat kejadian perkara (TKP) wilayah hukumnya.

Selasa, 19 Nov 2019 21:05Berita Sumut

Wagub Harapkan Objek Wisata dan Desa Jadi Prioritas

Wakil Gubernur (Wagub) Sumatera Utara (Sumut) Musa Rajekshah berharap General Manager (GM) PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah (UIW) Sumut yang baru M Irwansyah Putra dapat meningkatkan pelayanan kelistrikan di Sumut. Objek wisata dan desa diharapkan dapa

Selasa, 19 Nov 2019 20:55Berita Sumut

Pekerja Jl Jamin Ginting Tewas Dengan Luka Koyak Diwajah

Kembali kecelakaandi Jl Jamin Ginting menelan korban jiwa tewas. Kali ini yang menjadi korban nya, Sunarto (36) warga Dusun III, Desa Namo Simpur, Kec. Pancur Batu, Kab. Deli Serdang. Kecelakaan yang menewaskan korban tersebut

Selasa, 19 Nov 2019 20:47Berita Sumut

Tim Gabugan Datang, Padagang Kemas Daganganya

Tim gabungan Pemko Padangsimpuan melakukan penertiban terhadap ratusan Pedagang kaki lima (K5)