• Home
  • Opini
  • Drama Penolakan Revisi UU KPK Semakin Meluas

Drama Penolakan Revisi UU KPK Semakin Meluas

James P Pardede Selasa, 10 September 2019 12:56 WIB
Hand Over
Gedung KPK
James P Pardede

Aksi penolakan revisi Undang-undang KPK, menuai opini pro dan kontra. Ada yang terang-terangan menyampaikan penolakannya terhadap rencana DPR tersebut, namun ada juga yang menerima tapi tidak secara terang-terangan.

Drama penolakan terhadap UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juga terjadi di Sumatera Utara, aksi beberapa kelompok masyarakat di Sumut membentangkan spanduk menolak revisi ini. Sama halnya dengan beberapa akademisi dari berbagai perguruan tinggi menyampaikan aksi penolakan mereka secara terang-terangan.

Dari banyaknya aksi yang dilakukan oleh berbagai kalangan, ada yang menyampaikan pendapatnya bahwa penggalangan massa untuk menolak revisi UU KPK adalah bentuk 'subversif ala now' serta preseden buruk yang mencederai hukum dan demokrasi. Ada anggapan bahwa tujuan revisi UU KPK untuk kepentingan pemberantasan korupsi, penguatan KPK, penegakan prinsip keadilan, dan kepastian hukum bagi semua pihak.

[adx]



Penolakan terhadap revisi ini menganggap sebaliknya, karena ada kekhawatiran ketika revisi UU KPK ini berhasil dijalankan, maka posisi KPK akan semakin lemah dan semakin tidak independen. Hal ini adalah kekhawatiran dari berbagai pihak yang menyampaikan pendapat mereka, bahwa revisi hanya akan melemahkan KPK ke depan.

Perlu diketahui bahwa Dewan Perwakilan Rakyat sudah berkali-kali ingin merevisi undang-undang ini, akan tetapi mendapat penolakan dari publik. Percobaan revisi yang berkali-kali dilakukan oleh para wakil rakyat disinyalir hanya akan melemahkan KPK dalam memberantas korupsi. Presiden Jokowi sendiri tak pernah menyatakan secara tegas menolak, namun hanya meminta agar revisi ditunda. Upaya revisi terhadap UU ini telah dilakukan sejak :

Tahun 2015, dimana upaya revisi UU KPK pada era Jokowi mulai mencuat pada 23 Juni 2015. Sidang paripurna memasukkan revisi UU KPK dalam prioritas Prolegnas 2015. Pada 7 Oktober 2015, draf revisi UU KPK mulai dibahas di rapat Baleg DPR. Draf tersebut mengatur pembatasan usia institusi KPK hanya sampai 12 tahun, memangkas kewenangan penuntutan, mereduksi kewenangan penyadapan, membatasi proses rekrutmen penyelidik dan penyidik secara mandiri hingga membatasi kasus korupsi yang dapat ditangani oleh KPK.

[adx]



Ada 45 anggota DPR dari enam fraksi yang menjadi pengusul draf revisi UU KPK tersebut. Sebanyak 15 orang dari Fraksi PDI-P, 11 orang dari Fraksi Nasdem, 9 orang dari Fraksi Golkar, 5 orang dari Fraksi PPP, 3 orang dari Fraksi Hanura, dan 2 orang dari Fraksi PKB. Tak membutuhkan waktu lama, rencana revisi ini kembali mendapat penolakan yang keras dari publik, termasuk internal KPK sendiri.

Pada 13 Oktober 2015, pemerintah dan DPR akhirnya sepakat menunda pembahasan revisi UU KPK hingga masa sidang selanjutnya. Kesepakatan ini tercapai setelah Presiden Joko Widodo dan pimpinan DPR bertemu dalam rapat konsultasi di Istana Negara. Menko Polhukham Luhut Panjaitan menyatakan, alasan penundaan karena pemerintah merasa masih perlu memastikan perbaikan ekonomi nasional berjalan baik.


[adx]



Dalam rapat konsultasi tersebut, disepakati poin yang akan direvisi mengerucut menjadi empat hal saja, yakni pemberian kewenangan kepada KPK untuk menerbitkan SP3, pengaturan kembali kewenangan menyadap, keberadaan penyidik independen, dan pembentukan badan pengawas KPK.

Tahun 2016, upaya merevisi UU KPK kembali berlanjut. DPR kembali menyepakati revisi UU KPK masuk dalam prioritas Program Legislasi Nasional 2016. Hanya Fraksi Partai Gerindra yang menolak revisi UU KPK. Pada 1 Februari 2016, revisi UU KPK mulai dibahas dalam rapat harmonisasi Badan Legislasi di DPR RI. Anggota Fraksi PDI-P Risa Mariska dan Ichsan Soelistyo hadir sebagai perwakilan pengusul revisi UU tersebut.

[adx]



Draf yang dibahas memang hanya mencakup empat poin, yakni pemberian kewenangan kepada KPK untuk menerbitkan SP3, pengaturan kembali kewenangan menyadap, keberadaan penyidik independen, dan pembentukan badan pengawas KPK. Namun, banyak pihak menganggap empat poin tersebut dianggap dapat melemahkan KPK dan tetap mendapatkan penolakan dari berbagai kalangan.

Akhirnya tak hanya Partai Gerindra, Fraksi Partai Demokrat dan Fraksi PKS belakangan ikut menolak draf revisi tersebut. Pimpinan KPK yang sudah dipimpin Agus Rahardjo juga ikut menyatakan penolakan. Seiring dengan derasnya penolakan, rapat paripurna penetapan revisi UU KPK untuk menjadi inisiatif DPR sudah tertunda sebanyak dua kali.

Sehari menjelang paripurna yang dijadwalkan untuk ketiga kalinya pada Selasa 23 Februari 2016, pimpinan DPR kembali melakukan rapat konsultasi dengan Presiden. Pertemuan tersebut sepakat untuk kembali menunda revisi UU KPK. Kali ini, tak ada substansi revisi yang diubah. Presiden dan DPR sepakat menunda karena menganggap revisi UU KPK perlu mendapat kajian lebih mendalam, termasuk sosialisasi terhadap masyarakat.

[adx]



Tak ditentukan berapa lama waktu penundaan ini. "Saya hargai proses dinamika politik yang ada di DPR, khususnya dalam rancangan revisi UU KPK. Mengenai rencana revisi UU KPK tersebut, kami bersepakat bahwa revisi ini sebaiknya tidak dibahas saat ini, ditunda," ujar Jokowi usai rapat dengan pimpinan DPR.
Tahun 2019,  lama tidak terdengar, upaya revisi UU KPK muncul lagi menjelang masa jabatan Jokowi-Jusuf Kalla dan DPR periode 2014-2019 berakhir. Proses menghidupkan lagi revisi UU KPK yang sempat tertunda beberapa kali ini dilakukan oleh Badan Legislasi (Baleg) DPR.

Namun, agenda rapat mengenai pembahasan RUU KPK ini tidak pernah terpublikasikan atau diliput media. Tiba-tiba saja, pada Kamis (6/9/2019) kemarin, DPR menggelar rapat paripurna yang salah satu agendanya adalah mengesahkan RUU KPK menjadi inisiatif DPR. Proses pengesahan itu berjalan mulus. Hanya lima menit, seluruh anggota DPR yang hadir kompak menyatakan setuju RUU. Tak ada fraksi yang mengajukan keberatan atau interupsi. Tak ada juga perdebatan antara parpol pendukung pemerintah dan papol koalisi.

Setelah sah menjadi RUU Inisiatif DPR, maka draf RUU tersebut langsung dikirim kepada Presiden Joko Widodo. Berdasarkan draf yang disusun Baleg DPR, ada sejumlah poin perubahan dalam revisi UU KPK kali ini. Pertama, mengenai kedudukan KPK disepakati berada pada cabang eksekutif atau pemerintahan yang dalam menjalankan tugas dan kewenangannya, bersifat independen.

[adx]



Kedua, kewenangan penyadapan oleh KPK baru dapat dilakukan setelah mendapat izin dari dewan pengawas. Ketiga, penegasan KPK sebagai bagian tidak terpisahkan dari sistem peradilan pidana terpadu sehingga diwajibkan bersinergi dengan lembaga penegak hukum lainnya. Keempat, tugas KPK di bidang pencegahan akan ditingkatkan, sehingga setiap instansi, kementerian dan lembaga wajib menyelenggarakan pengelolaan laporan harta kekayaan terhadap penyelenggaraan negara sebelum dan sesudah berakhir masa jabatan.

Kelima, pembentukan dewan pengawas KPK berjumlah lima orang yang bertugas mengawasi KPK. Keenam, kewenangan KPK untuk menghentikan penyidikan dan penuntutan perkara korupsi yang tidak selesai dalam jangka waktu satu tahun atau SP3. Penghentian itu harus dilaporkan kepada dewan pengawas dan diumumkan ke publik. Presiden Jokowi mengaku akan mempelajari draf revisi UU KPK yang diusulkan DPR setibanya di Jakarta.

Sampai hari ini, pro dan kontra terhadap upaya legislatif melakukan revisi terhadap UU KPK ini masih berlanjut. Harapan kita ke depan, Presiden Joko Widodo akan menjadi penentu apakah revisi ini akan berlanjut dan akhirnya disahkan atau akan ditunda kembali setelah Anggota DPR RI terpilih dilantik. Hendaknya, kesan terburu-buru dalam melakukan revisi terhadap UU ini jangan terlalu menonjol. Kalau pada akhirnya masyarakat menolaknya.

(Diolah dari berbagai sumber)
Editor: Amrizal

T#g:James P PardedeMatatelingaPenolakan RevisiTerkiniUU KPK
Komentar
Kamis, 28 Mei 2020 23:35Berita Sumut

34 Orang TKI Ilegal Diamankan Saat Patroli Perairan

Sat Pol Air Polres Tanjung Balai, Sat Pol Air Polres Asahan bersama BKO Polairud Polda Sumut Amankan 34 orang TKI ilegal dari Malaysia pada saat melaksanakan kegiatan patroli perairan, Kamis (28/5/2020).

Kamis, 28 Mei 2020 23:06Nasional

Mendagri Beberkan Strategi Menanggulangi Covid-19

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, menerima kunjungan Satgas Lawan Covid-19 DPR RI yang dipimpin langsung ketuanya sekaligus Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad.

Kamis, 28 Mei 2020 22:45Nasional

Ini Alasan Kemendikbud Tak Memundurkan Jadwal Tahun Ajaran Baru

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) tak memundurkan jadwal tahun ajaran baru 2020/2021. Pelaksana tugas (Plt) Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen), Hamid Muhammad, menyebut pemundura

Kamis, 28 Mei 2020 22:15Nasional

365 TKI Tiba Di Tanah Air, Terkonfirmasi Positif COVID-19

Menjelang bakal diterapkannya protokol tatanan “New Normal” dalam masa pandemi wabah corona ini, nasib para pekerja migran juga tak luput dari sorotan. Kalangan yang biasa disebut dengan Tenaga Kerja Indonesia atau TKI itu menjadi aspek yang c

Kamis, 28 Mei 2020 22:01Berita Sumut

Bupati Labuhanbatu Serahkan BLT DD Untuk 172 KK Di Desa Sei Kasih

Di Desa Sei Kasih Kecamatan Bilah Hilir, Bupati Labuhanbatu H. Andi Suhaimi Dalimunthe ST, MT serahkan BLT Dana Desa secara simbolis kepada 172 Kepala Keluarga, dari 939 KK yang tinggal di Desa

Kamis, 28 Mei 2020 21:46Berita Sumut

Polisi Labuhanbatu Kembangkan Ternak Lalat Dengan Hasil 20juta/Bulan

Apresiasi diberikan kapolres labuhanbatu AKBP Agus Darojat SIK. MH kepada salah seorang personilnya Aiptu H. Solihin yang berhasil menambah penghasilan disaat wabah virus corona (covid-19), dengan cara beternak lalat BSF

Kamis, 28 Mei 2020 21:31Berita Sumut

Penarik Betor Jiwanya Melayang di Tangan Teman Sendiri

Seorang penarik becak motor (Betor), Ramadhani (35) warga Jalan Karya Jaya Gang Eka Lembah Kecamatan Medan Johor tewas ditikam oleh temannya sendiri di Jalan Eka Karya Gang Eka Kencana

Kamis, 28 Mei 2020 21:16Berita Sumut

Masa Belajar di Rumah Diperpanjang Hingga 14 Juni 2020

Harusnya, Jumat (29/5/2020) siswa sudah bisa mengikuti proses belajar mengajar kembali di sekolah. Namun, berdasarkan surat Pemerintah Kota (Pemko) Medan melalui Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Medan Nomor : 420/.SMP/2019, masa belajar di rumah diperpanjan

Kamis, 28 Mei 2020 21:01Ekonomi

Penyaluran Elpiji Naik, Konsumsi BBM Turun

Satuan tugas Ramadhan, Idul Fitri dan Covid-19 (Rafico) Pertamina mendata penyaluran elpiji 3 kg subsidi selama H-3 sampai H+3 lebaran 2020 menunjukkan konsistensi tren meningkat seperti tahun-tahun sebelumnya. Penyaluran di periode tersebut pada tahun in

Kamis, 28 Mei 2020 20:57Nasional

Kasal Berikan Exit Briefing kepada Prajurit Kogabwilhan I

Mengakhiri jabatannya sebagai Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan I (Pangkogabwilhan I), Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Yudo Margono, S.E., M.M. memberikan Exit Briefing kepada prajurit Kogabwilhan I, bertempat di kantor perwaki

Kamis, 28 Mei 2020 19:52Berita Sumut

Pemprov Sumut Segera Bebaskan Lahan Benteng Putri Hijau

Komitmen Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) untuk menyelematkan situs bersejarah di daerah ini akan segera direalisasikan dengan melakukan pengadaan (pembebasan) lahan Benteng Putri Hijau.

Kamis, 28 Mei 2020 18:48Nasional

Panglima TNI Terima Audiensi Dirut PT KAI

Panglima TNI Marsekal TNI Dr. (H.C.) Hadi Tjahjanto, S.I.P. didampingi Aspers Panglima TNI Marsda TNI Diyah Yudanardi menerima audiensi Ditektur Utama PT Kereta Api Indonesia (KAI) Didiek Hartantyo di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur

Kamis, 28 Mei 2020 17:45Berita Sumut

Tak Ada Kata Berhenti, Polres Sergai Tetap Himbau Masyarakat Cegah Corona

Banyak hal dilakukan oleh jajaran Kepolisian Polres Serdang Bedagai dalam melakukan himbauan kepada masyarakat agar mematuhi protokol kesehatan untuk pencegahan penyebaran virus Corona (Covid-19) di Kabupaten Serdang Bedagai.

Kamis, 28 Mei 2020 17:15Berita Sumut

Ini Tanggapan GTPP Covid-19 Sumut Terkait Hilangnya Sampel Swab Anak PDP

Menanggapi hilangnya sampel swab anak PDP, Gugus Tugas Percepatan Penanganan (GTPP) Covid-19 Sumut menganggap wajar hilangnya spesimen swab test anak 12 tahun yang menjadi PDP di RS Pirngadi tersebut.

Kamis, 28 Mei 2020 17:00Berita Sumut

Kapolsek Medan Baru Bagikan Face Mask Kepada Personil

Kapolsek Medan Baru Kompol Martuasah H.Tobing SIK MH, membagikan face mask kepada personil Polsek Medan Baru yang melaksanakan tugas di lapangan, Kamis, 28 Mei 2020.

Kamis, 28 Mei 2020 16:45Berita Sumut

Saling Tikam, Pengendara dan Pengidap Gangguan Jiwa di Sunggal Tewas

Seorang pengendara sepeda motor terlibat aksi saling tikam dengan seorang pengidap gangguan jiwa di Sunggal, Deli Serdang, Sumut, Kamis (28/5) siang. Akibat pertarungan itu pengendara motor dan pengidap gangguan jiwa tersebut meninggal dunia.