• Home
  • Opini
  • Drama Penolakan Revisi UU KPK Semakin Meluas

Drama Penolakan Revisi UU KPK Semakin Meluas

James P Pardede Selasa, 10 September 2019 12:56 WIB
Hand Over
Gedung KPK
James P Pardede

Aksi penolakan revisi Undang-undang KPK, menuai opini pro dan kontra. Ada yang terang-terangan menyampaikan penolakannya terhadap rencana DPR tersebut, namun ada juga yang menerima tapi tidak secara terang-terangan.

Drama penolakan terhadap UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juga terjadi di Sumatera Utara, aksi beberapa kelompok masyarakat di Sumut membentangkan spanduk menolak revisi ini. Sama halnya dengan beberapa akademisi dari berbagai perguruan tinggi menyampaikan aksi penolakan mereka secara terang-terangan.

Dari banyaknya aksi yang dilakukan oleh berbagai kalangan, ada yang menyampaikan pendapatnya bahwa penggalangan massa untuk menolak revisi UU KPK adalah bentuk 'subversif ala now' serta preseden buruk yang mencederai hukum dan demokrasi. Ada anggapan bahwa tujuan revisi UU KPK untuk kepentingan pemberantasan korupsi, penguatan KPK, penegakan prinsip keadilan, dan kepastian hukum bagi semua pihak.




Penolakan terhadap revisi ini menganggap sebaliknya, karena ada kekhawatiran ketika revisi UU KPK ini berhasil dijalankan, maka posisi KPK akan semakin lemah dan semakin tidak independen. Hal ini adalah kekhawatiran dari berbagai pihak yang menyampaikan pendapat mereka, bahwa revisi hanya akan melemahkan KPK ke depan.

Perlu diketahui bahwa Dewan Perwakilan Rakyat sudah berkali-kali ingin merevisi undang-undang ini, akan tetapi mendapat penolakan dari publik. Percobaan revisi yang berkali-kali dilakukan oleh para wakil rakyat disinyalir hanya akan melemahkan KPK dalam memberantas korupsi. Presiden Jokowi sendiri tak pernah menyatakan secara tegas menolak, namun hanya meminta agar revisi ditunda. Upaya revisi terhadap UU ini telah dilakukan sejak :

Tahun 2015, dimana upaya revisi UU KPK pada era Jokowi mulai mencuat pada 23 Juni 2015. Sidang paripurna memasukkan revisi UU KPK dalam prioritas Prolegnas 2015. Pada 7 Oktober 2015, draf revisi UU KPK mulai dibahas di rapat Baleg DPR. Draf tersebut mengatur pembatasan usia institusi KPK hanya sampai 12 tahun, memangkas kewenangan penuntutan, mereduksi kewenangan penyadapan, membatasi proses rekrutmen penyelidik dan penyidik secara mandiri hingga membatasi kasus korupsi yang dapat ditangani oleh KPK.




Ada 45 anggota DPR dari enam fraksi yang menjadi pengusul draf revisi UU KPK tersebut. Sebanyak 15 orang dari Fraksi PDI-P, 11 orang dari Fraksi Nasdem, 9 orang dari Fraksi Golkar, 5 orang dari Fraksi PPP, 3 orang dari Fraksi Hanura, dan 2 orang dari Fraksi PKB. Tak membutuhkan waktu lama, rencana revisi ini kembali mendapat penolakan yang keras dari publik, termasuk internal KPK sendiri.

Pada 13 Oktober 2015, pemerintah dan DPR akhirnya sepakat menunda pembahasan revisi UU KPK hingga masa sidang selanjutnya. Kesepakatan ini tercapai setelah Presiden Joko Widodo dan pimpinan DPR bertemu dalam rapat konsultasi di Istana Negara. Menko Polhukham Luhut Panjaitan menyatakan, alasan penundaan karena pemerintah merasa masih perlu memastikan perbaikan ekonomi nasional berjalan baik.





Dalam rapat konsultasi tersebut, disepakati poin yang akan direvisi mengerucut menjadi empat hal saja, yakni pemberian kewenangan kepada KPK untuk menerbitkan SP3, pengaturan kembali kewenangan menyadap, keberadaan penyidik independen, dan pembentukan badan pengawas KPK.

Tahun 2016, upaya merevisi UU KPK kembali berlanjut. DPR kembali menyepakati revisi UU KPK masuk dalam prioritas Program Legislasi Nasional 2016. Hanya Fraksi Partai Gerindra yang menolak revisi UU KPK. Pada 1 Februari 2016, revisi UU KPK mulai dibahas dalam rapat harmonisasi Badan Legislasi di DPR RI. Anggota Fraksi PDI-P Risa Mariska dan Ichsan Soelistyo hadir sebagai perwakilan pengusul revisi UU tersebut.




Draf yang dibahas memang hanya mencakup empat poin, yakni pemberian kewenangan kepada KPK untuk menerbitkan SP3, pengaturan kembali kewenangan menyadap, keberadaan penyidik independen, dan pembentukan badan pengawas KPK. Namun, banyak pihak menganggap empat poin tersebut dianggap dapat melemahkan KPK dan tetap mendapatkan penolakan dari berbagai kalangan.

Akhirnya tak hanya Partai Gerindra, Fraksi Partai Demokrat dan Fraksi PKS belakangan ikut menolak draf revisi tersebut. Pimpinan KPK yang sudah dipimpin Agus Rahardjo juga ikut menyatakan penolakan. Seiring dengan derasnya penolakan, rapat paripurna penetapan revisi UU KPK untuk menjadi inisiatif DPR sudah tertunda sebanyak dua kali.

Sehari menjelang paripurna yang dijadwalkan untuk ketiga kalinya pada Selasa 23 Februari 2016, pimpinan DPR kembali melakukan rapat konsultasi dengan Presiden. Pertemuan tersebut sepakat untuk kembali menunda revisi UU KPK. Kali ini, tak ada substansi revisi yang diubah. Presiden dan DPR sepakat menunda karena menganggap revisi UU KPK perlu mendapat kajian lebih mendalam, termasuk sosialisasi terhadap masyarakat.




Tak ditentukan berapa lama waktu penundaan ini. "Saya hargai proses dinamika politik yang ada di DPR, khususnya dalam rancangan revisi UU KPK. Mengenai rencana revisi UU KPK tersebut, kami bersepakat bahwa revisi ini sebaiknya tidak dibahas saat ini, ditunda," ujar Jokowi usai rapat dengan pimpinan DPR.
Tahun 2019,  lama tidak terdengar, upaya revisi UU KPK muncul lagi menjelang masa jabatan Jokowi-Jusuf Kalla dan DPR periode 2014-2019 berakhir. Proses menghidupkan lagi revisi UU KPK yang sempat tertunda beberapa kali ini dilakukan oleh Badan Legislasi (Baleg) DPR.

Namun, agenda rapat mengenai pembahasan RUU KPK ini tidak pernah terpublikasikan atau diliput media. Tiba-tiba saja, pada Kamis (6/9/2019) kemarin, DPR menggelar rapat paripurna yang salah satu agendanya adalah mengesahkan RUU KPK menjadi inisiatif DPR. Proses pengesahan itu berjalan mulus. Hanya lima menit, seluruh anggota DPR yang hadir kompak menyatakan setuju RUU. Tak ada fraksi yang mengajukan keberatan atau interupsi. Tak ada juga perdebatan antara parpol pendukung pemerintah dan papol koalisi.

Setelah sah menjadi RUU Inisiatif DPR, maka draf RUU tersebut langsung dikirim kepada Presiden Joko Widodo. Berdasarkan draf yang disusun Baleg DPR, ada sejumlah poin perubahan dalam revisi UU KPK kali ini. Pertama, mengenai kedudukan KPK disepakati berada pada cabang eksekutif atau pemerintahan yang dalam menjalankan tugas dan kewenangannya, bersifat independen.




Kedua, kewenangan penyadapan oleh KPK baru dapat dilakukan setelah mendapat izin dari dewan pengawas. Ketiga, penegasan KPK sebagai bagian tidak terpisahkan dari sistem peradilan pidana terpadu sehingga diwajibkan bersinergi dengan lembaga penegak hukum lainnya. Keempat, tugas KPK di bidang pencegahan akan ditingkatkan, sehingga setiap instansi, kementerian dan lembaga wajib menyelenggarakan pengelolaan laporan harta kekayaan terhadap penyelenggaraan negara sebelum dan sesudah berakhir masa jabatan.

Kelima, pembentukan dewan pengawas KPK berjumlah lima orang yang bertugas mengawasi KPK. Keenam, kewenangan KPK untuk menghentikan penyidikan dan penuntutan perkara korupsi yang tidak selesai dalam jangka waktu satu tahun atau SP3. Penghentian itu harus dilaporkan kepada dewan pengawas dan diumumkan ke publik. Presiden Jokowi mengaku akan mempelajari draf revisi UU KPK yang diusulkan DPR setibanya di Jakarta.

Sampai hari ini, pro dan kontra terhadap upaya legislatif melakukan revisi terhadap UU KPK ini masih berlanjut. Harapan kita ke depan, Presiden Joko Widodo akan menjadi penentu apakah revisi ini akan berlanjut dan akhirnya disahkan atau akan ditunda kembali setelah Anggota DPR RI terpilih dilantik. Hendaknya, kesan terburu-buru dalam melakukan revisi terhadap UU ini jangan terlalu menonjol. Kalau pada akhirnya masyarakat menolaknya.

(Diolah dari berbagai sumber)
Editor: Amrizal

T#g:James P PardedeMatatelingaPenolakan RevisiTerkiniUU KPK
Komentar
Minggu, 22 Sep 2019 08:15Bola

Liga Inggris 2019-2020, Sabtu 21 September 2019, ini Hasil Laganya

Laga lanjutan pekan keenam Liga Inggris 2018-2019. Sejumlah pertandingan yang seru dan menarik tersaji semalam

Minggu, 22 Sep 2019 08:00

Kisah Misteri Dibalik Nikah Muda Febri

Menikah muda bukanlah hal yang sangat mudah. Mungkin ada pasangan yang nikah muda karena sudah merencanakannya

Minggu, 22 Sep 2019 07:45Bola

Kisrus di Real Madrid Semakin Memanas, Zidane Angkat Bicara

Ajang Liga Champions membuat kelanjutan karier Pelatih Los Blancos, Zinedine Zidane

Minggu, 22 Sep 2019 07:30Lifestyle

Ini Doa Hingga Keutamannya Shalat Tahajud

Shalat yang hanya bisa dikerjakan pada sepertiga malam ini memiliki banyak keutamaan

Minggu, 22 Sep 2019 07:15Nasional

Maluku Diguncang Gempa 6,4 Magnitudo

Gempa 6,4 magnitudo guncang wilayah Maluku Tenggara Barat. Gempa tersebut dilaporkan terjadi, Minggu

Minggu, 22 Sep 2019 07:00Bola

Granda Petik Poin Penuh Usai Taklukkan Barcelona 2-0

Laga lanjutan Liga Spanyol 2019-2020. Granada memetik kemenangan meyakinkan dengan skor 2-0 kala menjamu Barcelona

Sabtu, 21 Sep 2019 20:13Berita Sumut

MPW PP Sumut Persiapkan Peringatan Hari Kesaktian Pancasila

Panitia Pelaksana Peringatan Hari Kesaktian Pancasila Desa Bandar Khalipah Tembung terus di lakukan. Dimana setiap tahunnya Majelis Pempinan Wilayah Pemuda Pancasila (MPW PP) Sumatera Utara dibawah komando H Kodrat Shah dan Sekretari H Ali Madhy telah men

Sabtu, 21 Sep 2019 20:05Berita Sumut

Penyambutan Dan Farewell Parade Kapolres Simalungun

Kapolres Simalungun dari AKBP. Marudut Liberty Panjaitan S.I.K, M.H kepada Kapolres yang baru AKBP. Heribertus Ompusunggu S.I.K, M.si berlangsung dengan hikmat dan penuh haru dari seluruh personil berserta seluruh jajaran Polres Simalungun.di Mapolres Sim

Sabtu, 21 Sep 2019 19:28Nasional

Komandan Task Force Briefing Peserta TNI dalam Latihan Staf Gema Bhakti 2019

Kolonel Inf Edwin Habel selaku Komandan Task Force Latihan Staf Gema Bhakti 2019 melaksanakan briefing kepada peserta TNI terkait pelaksanaan kegiatan latihan TNI dengan Angkatan Bersenjata Amerika Serikat di Hotel Raffles Kuningan Jakarta. Sabtu 21/9/20

Sabtu, 21 Sep 2019 19:13Berita Sumut

Puluhan Ton Minyak Makan Tumpah ke Laut

Puluhan ton minyak makan milik PT Sinar Mas jenis Ekspor tujuan kemancanegara dikawasan Gudang 105 Pelabuhan Ujung Baru Belawan Kota Medan Propinsi Sumater Utara pada Sabtu pagi ( 21/09/2019) tumpah kelaut. Tumpahnya minyak makan tersebut membuat lawa law

Sabtu, 21 Sep 2019 18:45Berita Sumut

Lely Zailani Apresiasi DPR RI Tetapkan RUU Tentang PKS

Puluhan massa yang tergabung dalam gerakan masyarakat sipil Sumut melakukan aksi damai dan aksi teatrikal di Tugu Pos Lapangan Merdeka Medan, tentang Pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (GEMSU), Sabtu (21/9/2019) .

Sabtu, 21 Sep 2019 17:40Aceh

Kebakaran Hutan Bukan di Provinsi Riau Saja, Tetapi di Aceh Ada Juga Kebakaran Hutan

Kebakaran hutan bukan saja terjadi di Provinsi Riau, tetapi di Desa Leuhan, Kecamatan Johan Pahlawan, Meulaboh, Kabupaten Aceh Barat, dua hektare lahan gambut terbakar dan hingga Sabtu(21/9/2019) api masih belum bisa dipadamkan

Sabtu, 21 Sep 2019 17:30Ekonomi

Perdagangan Emas Hantam Naik Rp 7000 Menjadi Rp763.000 per gram

Pada perdagangan, Sabtu (21/9/2019), harga emas Antam naik Rp7.000 menjadi Rp763.000 per gram dari harga sebelumnya Rp756.000 per gram

Sabtu, 21 Sep 2019 17:06Berita Sumut

Komplotan Bajing Loncat di Pintu Tol Mabar 2 Diringkus

Satu dari dua bajing loncat yang beraksi di dekat pintu Tol Mabar 2, pada Rabu (18/9/2019) lalu, akhirnya diringkus satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Pelabuhan Belawan

Sabtu, 21 Sep 2019 15:19Berita Sumut

Kapolrestabes Medan Hadiri HUT ke 54 Yonif Raider 100/PS

Kapolrestabes Medan Kombes Pol Dr H Dadang Hartanto,SIK,SH,MSi menghadiri HUT Ke 54 Yonif Raider 100/PS yang dilaksanakan di Lapangan Mako Yonif Raider 100/PS

Sabtu, 21 Sep 2019 14:59Berita Sumut

Aset Alumni SMP N Sirait Uruk Porsea 1 Milyar Lebih

Sejak diberitakan, alumni SMP negeri Sirait Uruk Porsea kabupaten Toba Samosir Sumatera Utara, semakin banyak memberikan perhatiannya dengan ikut menjadi anggota.