• Home
  • Opini
  • Menilik Isu SARA dan Penegakkan Hukum Dalam Pelaksanaan Pilkada Serentak 2018 Serta Pileg dan Pilpres 2019

Menilik Isu SARA dan Penegakkan Hukum Dalam Pelaksanaan Pilkada Serentak 2018 Serta Pileg dan Pilpres 2019

amrizal Rabu, 06 September 2017 10:05 WIB
Penulis : Amrizal SH

Menakar benar dan salah dari sudut pandang respon pemerintah dan masyarakat atas suatu permasalahan. Mana lebih baik, bertindak preventif/pencegahan sebelum terjadi masalah daripada represif/penanganan setelah terjadi masalah.

Mari kita melihat contoh kasus penistaan agama yang terjadi di Indonesia akhir-akhir ini, yang sampai saat ini sudah berkembang atau menyerempet hingga menyentuh persoalan situasi Kamtibmas hingga keutuhan bangsa & negara.

Berkaca dari kasus penistaan agama Ini, yang paling menonjol adalah kasus penistaan agama di DKI Jakarta yang dilakukan oleh seorang oknum Kepala Daerah bernama Basuki Tjahaya Purnama alias Ahok Gubernur DKI Jakarta yang telah melakukan penistaan terhadap agama Islam. Padahal berbicara masalah penistaan agama, ini sudah pernah terjadi selama ini.

Kasus di DKI Jakarta bisa atau tidak dikatakan sebagai pemicu sehingga menciptakan kondisi bangsa dan negara seperti sekarang ini, tergantung bagaimana masing-masing pihak menanggapinya. Karena kita masih mengacu pada bagaimana sikap pemerintah dalam menyikapi suatu persoalan, dan kita masih punya aturan yang seyogyanya harus dipatuhi.

Sebelumnya, pasca Pilgub DKI Jakarta yang dimenangkan oleh pasangan Joko Widodo dan Ahok hingga Pilpres 2014 lalu yang dimenangkan paslon Jokowi dan JK, bangsa dan negara kita Indonesia berjalan normal di segala aspek, walau memang sudah banyak masalah yang terjadi. Namun belum berefek pada situasi Kamtibmas, belum ada mencuat masalah SARA hingga menyentuh persoalan keutuhan bangsa dan negara, Pancasila dan Kebhinnekaan.

Setelah Jokowi menjabat sebagai Presiden RI, kemudian Gubernur DKI Jakarta digantikan oleh Ahok, mulai muncul masalah idiologi, sosial & politik hingga ekonomi. Situasi inipun eskalasinya semakin meningkat & dinamis.

Seiring berjalannya waktu,, masuk masa Pilgub DKI Jakarta 2017. Kemudian terjadi dan mencuat kasus Penistaan Agama Islam yang dilakukan Ahok, terutama soal perkataan Ahok di Kepulauan Seribu yang menyinggung agama Islam dengan membawa-bawa kitab suci agama Islam Al-Quran khususnya Surat Almaidah Ayat 51, yang dalam tafsir nya tentang pedoman bagi umat Islam didalam memilih pemimpin.

Kronologisnya, dimulai saat kegiatan Ahok ke Kepulauan Seribu, dimana kapasitas Ahok saat itu sebagai seorang Gubernur DKI Jakarta yang melakukan kunker hendak menyampaikan salah satu programnya dalam budidaya ikan kepada masyarakat disana.

Mengapa Ahok kapasitasnya sebagai Gubernur DKI saat itu? Karena dia menggunakan atribut dan seragam lengkap Gubernur dan ASN (Aparatur Sipil Negara).

Tiba-tiba, disela-sela menyampaikan programnya, Ahok menyinggung soal PIlgub DKI kemudian menyerempet soal agama Islam dengan bawa-bawa kitab Suci Al-Quran Surat Almaidah ayat 51. (apa yg disampaikan Ahok, masyarakat luas sudah lihat, baca dan tonton, atau dengar melalui berbagai media bahkan videonya ada, berlabel Pemprov DKI).

Akhirnya masalah ini viral, berkembang terus hingga bermunculan video-video lainnya tentang kegiatan resmi Ahok di berbagai lokasi yang juga membawa-bawa agama, termasuk agama Kristen juga pernah di singgung (membeda-bedakan antara Islam dan Kristen). Semua video berlabel Pemprov DKI.

Sebenarnya, apakah tepat tindakan Ahok yang saat di Kepulauan Seribu kapasitasnya sebagai ASN atau Gubernur DKI menyampaikan program, menyinggung soal Pilgub & agama serta Kitab Suci yang pastinya bukan agama yang diimani nya? Tanyakan hati kita masing-masing dikaitkan dengan aturan yang berlaku.

Setelah kejadian diatas, bermunculan reaksi masyarakat khususnya dari kalangan umat Islam yang merasa tersinggung dan menganggap Ahok telah menistakan agama Islam dan Alquran. Mereka menuntut kepada pemerintah agar Ahok di proses sebagaimana aturan, UU atau Hukum yang berlaku di RI.

Karena, selama ini jika ada oknum masyarakat yang menistakan agama, langsung ditindaklanjuti sesuai hukum yang berlaku oleh pemerintah khususnya aparat penegak hukum terutama Polri.

Namun, atas tuntutan umat Islam tersebut, respon pemerintah khususnya penegak hukum terkesan lambat hingga berlarut-larut dalam menyikapi persoalan beserta dinamikanya yang ada, berbeda dengan penanganan kasus sebelumnya. Hingga berefek munculnya kritik dan bully melalui berbagai media dengan sasaran selain kepada Ahok, hingga merembet kepada masalah SARA, kemudian Pemerintah juga jadi sasaran hingga masalah Kebhinnekaan, Pancasila dan UUD 45, serta Kamtibmas dengan maraknya aksi-aksi umat Islam dan sebagian elemen masyarakat lainnya.

Sejak itu, situasi Idiologi, Sosial, Politik eskalasinya meningkat dan dinamis, bahkan bahkan ekonomi sempat terganggu hingga masuk tahap akhir Pilgub DKI.

Pasca bergulirnya Pilgub DKI, saat ini eskalasi kelihatan mulai berangsur normal kembali, namun masih meninggalkan persoalan-persoalan, kejadian-kejadian penistaan agama tetap terjadi, bahkan menyerempet pada penghinaan-penghinaan terhadap simbol-simbol bangsa dan negara, pemerintah, serta penegak hukum. Pro kontra yang berpotensi menjadi penyebab terjadinya perpecahan terus terjadi.

Saat ini, Indonesia akan menggelar kembali Pilkada Serentak tahun 2018, dilanjutkan Pileg dan Pilpres tahun 2019.

Pertanyaannya, akankah persoalan serupa akan kembali terjadi di setiap pelaksanaan Pemilu di Negeri ini? Akan kah kita harus terus menerus was-was setiap pelaksanaan pesta demokrasi di negeri ini? Aman atau tidak kah pelaksanaannya? Apakah pemerintah tidak berkaca dengan pengalaman-pengalaman yang pernah terjadi negeri ini dalam menjalankan roda pemerintahan? Bagaimana sebenarnya prosedur atau prinsip dalam menjalankan pemerintahan & penegakan aturan yang ada di negeri ini, yang dilakukan oleh pemerintah & aparat terkait? Apa yang menjadi standart, tujuan & sasarannya? Mengapa cenderung seolah tidak mengarah pada terciptanya stabilitas nasional di segala aspek, malah cenderung berakibat pada munculnya instabilitas dan konflik-konflik mulai horizontal hingga vertikal?

Masalah idiologi mulai diusik, politi tidak sehat hingga berakibat munculnya potensi kerawanan konflik, ekonomi pun tidak bisa diandalkan yang mempengaruhi situasi Sosbud yang saat ini sedang terjadinya degradasi moral yang mengancam Kebhinnekaan dan Kamtibmas, yang akhirnya dapat berpengaruh pada persoalan Hankam.

Penegakan dan Pelayanan Hukum serta Pelayanan Pemerintah terhadap masyarakat terkesan diskriminatif, tidak adil, & tebang pilih, berujung terjadinya pro Kontra & Kekecewaan berbagai Pihak. Ditambah lagi persoalan korupsi dan narkoba yang tidak kunjung selesai.

Adakah langkah preventif dari pemerintah melihat segala permasalahan bangsa diatas. Mengapa terkesan hanya melihat pada Akibat saja, bukan melihat akar atau sebab dari munculnya masalah sehingga segala masalah dapat diselesaikan dengan Bijaksana. Apakah kita harus mengalami nasib serupa dulu baru menyesal, seperti dulu banyak pengalaman kelam dan buruk terjadi, setelah besar persoalan baru ditindaklanjuti, akhirnya banyak korban jiwa berjatuhan serta kerugian materiil.

Contoh kasus penistaan agama diatas. Pelaku penistaannya tidak segera di proses, di proses setelah ada intervensi massa umat Islam. Namun pihak yang bereaksi atas adanya penistaan agama tsb seperti pengupload Video & yang kiritk atau Bully sudah di proses hukum, lalu umat Islam yang menuntut supaya pelaku di proses sesuai hukum yang berlaku malah di salahkan bahkan ada yang di proses hukum.

Karena kita punya dan UU atau Hukum yang mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara, tentunya masyarakat mengacu pada itu semua. Nah dalam hal ini, tentunya peran utama dari pemerintahan serta perangkat-perangkatnya lah yang seharusnya mengawal dan menjaga agar semua berjalan sesuai UU dan Hukum itu.

Artinya, mau kemana negeri ini dibawa? ibarat kapal tergantung Nakhodanya selaku pemegang haluan/kemudi (UU dan Hukum tadi). Mau bagaimanapun kondisi cuaca dan medan di lautan dia harus mampu membawa dan membuat kapal beserta isinya tetap tenang diatasnya, hingga sampai ke tujuan dan berlabuh.

Semoga saja Negeri ini, selalu dan tetap dalam lindungan serta diberikan petunjuk ke jalan yang tepat oleh Yang Maha Kuasa. ***     
Editor: Faeza

T#g:isu saraOpinipenegakkan hukumpilkada serentakPilpres
loading...
Loading...
Komentar
Kamis, 19 Jul 2018 20:02Berita Sumut

Berbagi Itu Bagian dari Wujud Kepedulian kepada Sesama

Berbagi dengan sesama adalah wujud dari kepedulian terhadap anak panti asuhan dan anak yang kurang beruntung ditengah keluarga kurang mampu.

Kamis, 19 Jul 2018 19:48Berita Sumut

14 Warga Ditetapkan Sebagai Tersangka Kerusuhan di Taput

Penyidik Polres Tapanuli Utara (Taput), menetapkan 14 orang sebagai tersangka dalam aksi yang berakhir pada pengrusakan Kantor Panwaslih Taput di Hutagalung, Tarutung, Senin (16/17/2018) kemarin.

Kamis, 19 Jul 2018 19:25Berita Sumut

Ini Alasan Dirut PTPN II Batalkan SK Persetujuan Penghapusbukuan Tanah 106 Hektar

Direktur Utama( Dirut) PTPN II, Ir Teten Jaka bersama dua anak buahnya mengaku dipanggil dan diperiksa penyidik Kejaksaan Agung( Kejagung) karena dianggap menghambat proses persidangan.

Kamis, 19 Jul 2018 17:15Berita Sumut

Sosialisasi Penguatan Kapasitas Pengelola Pelayanan Informasi Publik

Pemerintah Kota (Pemko) Binjai melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) menggelar kegiatan penguatan kapasitas pengelola pelayanan informasi publik, yang diikuti seluruh pimpinan OPD, dan Kepala Bagian (Kabag), Narasumber yaitu Robinson Simb

Kamis, 19 Jul 2018 17:00Berita Sumut

Walikota Binjai Terima Peserta Pertukaran Pelajar Asal Italia

Walikota Binjai HM Idaham SH Msi menerima kunjungan Emanuele Colombo, remaja asal Italia yang menjadi peserta program pertukaran pelajar kerjasama Bina AntarBudaya dan American Field Service (AFS), di ruang Binjai Command Center Kantor Walikota B

Kamis, 19 Jul 2018 16:45Berita Sumut

Dinsos Sosialisasikan Dana Penerima Bantuan Dari Pemerintah

Sosialisasi Basis Data Terpadu (BDT) atau yang lebih dikenal pemutahiran daftar penerima bantuan di Kecamatan Silaen Kabupaten Tobasa Sumatera Utara pada Kamis siang, 19/7/18 dilaksanakan di Balai Pertemuan Silaen. Dalam pertemuan tersebut hadir 23 kep

Kamis, 19 Jul 2018 16:30Berita Sumut

Bacaleg Pernah Terjerat Hukum Tetap Peroleh SKCK

Meski pernah terjerat kasus hukum, seorang bakal calon legislatif (bacaleg) akan tetap dapat memperoleh Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK).

Kamis, 19 Jul 2018 16:19Berita Sumut

10 Bulan Buron, Polisi Bekuk Pelaku Penganiayaan

Petugas Kepolisian Sektor Lolowau Polres Nias Selatan meringkus seorang tersangka pelaku penganiayaan di Pekan Lolowau Desa Lolowau Kecamatau Lolowau Kabupaten Nias Selatan

Kamis, 19 Jul 2018 16:00Berita Sumut

Suami Kabur, Wanita Ini Diringkus Polisi dalam Kasus Narkoba

Tim pegasus Polsek Pancur Batu mengamankan seorang ibu rumah tangga yang disinyalir mengedarkan narkotika jenis daun ganja kering. Tersangka berinisial W (35) diringkus di dalam rumahnya di Jalan Bunga Kardiol Kel. Ladang Bambu Kec. Medan Tuntungan Medan

Kamis, 19 Jul 2018 15:33Berita Sumut

Sekdaprovsu Tekankan Agar ASN Perhatikan Penulisan Tata Naskah Dinas

Untuk menciptakan tata laksana pemerintahan yang lebih jelas, efektif, efisien dan akuntabel, Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara (Sekdaprovsu) Dr Ir Hj R Sabrina MSi menekankan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) agar memperhatikan penulisan tata na

Kamis, 19 Jul 2018 15:18Berita Sumut

Pj Gubsu Pesan Hindarkan Perbuatan Tercela dan Korupsi

Sebanyak 85 orang CPNS lulusan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) angkatan XXIV 2017 ditempatkan di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) dan 33 kabupaten/kota. Penjabat Gubernur Sumut (Pj Gubsu) Drs Eko Subowo MBA pun berpe

Kamis, 19 Jul 2018 15:00Berita Sumut

Tahanan Rutan Kabanjahe Kabur, Polisi Imbau Serahkan Diri

Polres Tanah Karo hingga saat ini masih memburu Roni Sanjaya Sitepu (36) tahanan Rutan Kabanjahe yang melarikan diri usai sidang di PN Kabanjahe pada Rabu (18/7/2018) kemarin.

Kamis, 19 Jul 2018 14:45Berita Sumut

Cegah Aksi Kejahatan, Polsek Medan Baru Seser Jalanan

Untuk mencegah terjadinya tindak pidana curas,curat dan curanmor serta penyakit masyarakat lainnya, 14 orang personil Polsek Medan Baru yang dipimpin oleh Panit 2 intelkam Iptu Syafrizal dan Perwira pengawas Ipda Qiuman Sihombing melaksanakan razia tepat

Kamis, 19 Jul 2018 14:30Berita Sumut

Kunjungai Pemko Binjai, Pemprov Papua Barat Belajar Hal Ini

Pemerintah Provinsi Papua Barat berkunjung ke Kota Binjai guna mempelajari sistem command center, rombongan disambut oleh Sekdako Binjai, M Mahfullah P Daulay didampingi segenap pimpinan OPD, bertempat di ruang Binjai Command Center (BCC), Selasa (17/7).

Kamis, 19 Jul 2018 14:15Berita Sumut

Bersama Unsur Muspika Medan Polonia, Bhabinkamtibmas Polsek Medan Baru Gotong Royong Bersihkan Rumah Ibadah

Bhabinkamtibmas Polsek Medan Baru bersama unsur TNI dan Muspika Kecamatan Polonia melaksanakan gotong royong di Gereja GKPS jalan Cik Ditiro dan Vihara Gunung Timur di jalan Hang tuah no 16 kelurahan madras hulu kecamatan Medan Polonia, Kamis (19/7/2018)

Kamis, 19 Jul 2018 14:00Berita Sumut

Penasehat Militer RI untuk PBB : Pasukan Perdamaian Menjaga Ketertiban Dunia

Tujuan pengiriman Prajurit TNI yang tergabung dalam Pasukan Perdamaian PBB adalah dalam rangka turut serta melaksanakan, menjaga ketertiban dunia yang adil dan beradab, seperti halnya ke Minusca (Multidimensional Integrated Stabilization Mission in Centr