• Home
  • Opini
  • Menilik Isu SARA dan Penegakkan Hukum Dalam Pelaksanaan Pilkada Serentak 2018 Serta Pileg dan Pilpres 2019

Menilik Isu SARA dan Penegakkan Hukum Dalam Pelaksanaan Pilkada Serentak 2018 Serta Pileg dan Pilpres 2019

amrizal Rabu, 06 September 2017 10:05 WIB
Penulis : Amrizal SH

Menakar benar dan salah dari sudut pandang respon pemerintah dan masyarakat atas suatu permasalahan. Mana lebih baik, bertindak preventif/pencegahan sebelum terjadi masalah daripada represif/penanganan setelah terjadi masalah.

Mari kita melihat contoh kasus penistaan agama yang terjadi di Indonesia akhir-akhir ini, yang sampai saat ini sudah berkembang atau menyerempet hingga menyentuh persoalan situasi Kamtibmas hingga keutuhan bangsa & negara.

Berkaca dari kasus penistaan agama Ini, yang paling menonjol adalah kasus penistaan agama di DKI Jakarta yang dilakukan oleh seorang oknum Kepala Daerah bernama Basuki Tjahaya Purnama alias Ahok Gubernur DKI Jakarta yang telah melakukan penistaan terhadap agama Islam. Padahal berbicara masalah penistaan agama, ini sudah pernah terjadi selama ini.

Kasus di DKI Jakarta bisa atau tidak dikatakan sebagai pemicu sehingga menciptakan kondisi bangsa dan negara seperti sekarang ini, tergantung bagaimana masing-masing pihak menanggapinya. Karena kita masih mengacu pada bagaimana sikap pemerintah dalam menyikapi suatu persoalan, dan kita masih punya aturan yang seyogyanya harus dipatuhi.

Sebelumnya, pasca Pilgub DKI Jakarta yang dimenangkan oleh pasangan Joko Widodo dan Ahok hingga Pilpres 2014 lalu yang dimenangkan paslon Jokowi dan JK, bangsa dan negara kita Indonesia berjalan normal di segala aspek, walau memang sudah banyak masalah yang terjadi. Namun belum berefek pada situasi Kamtibmas, belum ada mencuat masalah SARA hingga menyentuh persoalan keutuhan bangsa dan negara, Pancasila dan Kebhinnekaan.

Setelah Jokowi menjabat sebagai Presiden RI, kemudian Gubernur DKI Jakarta digantikan oleh Ahok, mulai muncul masalah idiologi, sosial & politik hingga ekonomi. Situasi inipun eskalasinya semakin meningkat & dinamis.

Seiring berjalannya waktu,, masuk masa Pilgub DKI Jakarta 2017. Kemudian terjadi dan mencuat kasus Penistaan Agama Islam yang dilakukan Ahok, terutama soal perkataan Ahok di Kepulauan Seribu yang menyinggung agama Islam dengan membawa-bawa kitab suci agama Islam Al-Quran khususnya Surat Almaidah Ayat 51, yang dalam tafsir nya tentang pedoman bagi umat Islam didalam memilih pemimpin.

Kronologisnya, dimulai saat kegiatan Ahok ke Kepulauan Seribu, dimana kapasitas Ahok saat itu sebagai seorang Gubernur DKI Jakarta yang melakukan kunker hendak menyampaikan salah satu programnya dalam budidaya ikan kepada masyarakat disana.

Mengapa Ahok kapasitasnya sebagai Gubernur DKI saat itu? Karena dia menggunakan atribut dan seragam lengkap Gubernur dan ASN (Aparatur Sipil Negara).

Tiba-tiba, disela-sela menyampaikan programnya, Ahok menyinggung soal PIlgub DKI kemudian menyerempet soal agama Islam dengan bawa-bawa kitab Suci Al-Quran Surat Almaidah ayat 51. (apa yg disampaikan Ahok, masyarakat luas sudah lihat, baca dan tonton, atau dengar melalui berbagai media bahkan videonya ada, berlabel Pemprov DKI).

Akhirnya masalah ini viral, berkembang terus hingga bermunculan video-video lainnya tentang kegiatan resmi Ahok di berbagai lokasi yang juga membawa-bawa agama, termasuk agama Kristen juga pernah di singgung (membeda-bedakan antara Islam dan Kristen). Semua video berlabel Pemprov DKI.

Sebenarnya, apakah tepat tindakan Ahok yang saat di Kepulauan Seribu kapasitasnya sebagai ASN atau Gubernur DKI menyampaikan program, menyinggung soal Pilgub & agama serta Kitab Suci yang pastinya bukan agama yang diimani nya? Tanyakan hati kita masing-masing dikaitkan dengan aturan yang berlaku.

Setelah kejadian diatas, bermunculan reaksi masyarakat khususnya dari kalangan umat Islam yang merasa tersinggung dan menganggap Ahok telah menistakan agama Islam dan Alquran. Mereka menuntut kepada pemerintah agar Ahok di proses sebagaimana aturan, UU atau Hukum yang berlaku di RI.

Karena, selama ini jika ada oknum masyarakat yang menistakan agama, langsung ditindaklanjuti sesuai hukum yang berlaku oleh pemerintah khususnya aparat penegak hukum terutama Polri.

Namun, atas tuntutan umat Islam tersebut, respon pemerintah khususnya penegak hukum terkesan lambat hingga berlarut-larut dalam menyikapi persoalan beserta dinamikanya yang ada, berbeda dengan penanganan kasus sebelumnya. Hingga berefek munculnya kritik dan bully melalui berbagai media dengan sasaran selain kepada Ahok, hingga merembet kepada masalah SARA, kemudian Pemerintah juga jadi sasaran hingga masalah Kebhinnekaan, Pancasila dan UUD 45, serta Kamtibmas dengan maraknya aksi-aksi umat Islam dan sebagian elemen masyarakat lainnya.

Sejak itu, situasi Idiologi, Sosial, Politik eskalasinya meningkat dan dinamis, bahkan bahkan ekonomi sempat terganggu hingga masuk tahap akhir Pilgub DKI.

Pasca bergulirnya Pilgub DKI, saat ini eskalasi kelihatan mulai berangsur normal kembali, namun masih meninggalkan persoalan-persoalan, kejadian-kejadian penistaan agama tetap terjadi, bahkan menyerempet pada penghinaan-penghinaan terhadap simbol-simbol bangsa dan negara, pemerintah, serta penegak hukum. Pro kontra yang berpotensi menjadi penyebab terjadinya perpecahan terus terjadi.

Saat ini, Indonesia akan menggelar kembali Pilkada Serentak tahun 2018, dilanjutkan Pileg dan Pilpres tahun 2019.

Pertanyaannya, akankah persoalan serupa akan kembali terjadi di setiap pelaksanaan Pemilu di Negeri ini? Akan kah kita harus terus menerus was-was setiap pelaksanaan pesta demokrasi di negeri ini? Aman atau tidak kah pelaksanaannya? Apakah pemerintah tidak berkaca dengan pengalaman-pengalaman yang pernah terjadi negeri ini dalam menjalankan roda pemerintahan? Bagaimana sebenarnya prosedur atau prinsip dalam menjalankan pemerintahan & penegakan aturan yang ada di negeri ini, yang dilakukan oleh pemerintah & aparat terkait? Apa yang menjadi standart, tujuan & sasarannya? Mengapa cenderung seolah tidak mengarah pada terciptanya stabilitas nasional di segala aspek, malah cenderung berakibat pada munculnya instabilitas dan konflik-konflik mulai horizontal hingga vertikal?

Masalah idiologi mulai diusik, politi tidak sehat hingga berakibat munculnya potensi kerawanan konflik, ekonomi pun tidak bisa diandalkan yang mempengaruhi situasi Sosbud yang saat ini sedang terjadinya degradasi moral yang mengancam Kebhinnekaan dan Kamtibmas, yang akhirnya dapat berpengaruh pada persoalan Hankam.

Penegakan dan Pelayanan Hukum serta Pelayanan Pemerintah terhadap masyarakat terkesan diskriminatif, tidak adil, & tebang pilih, berujung terjadinya pro Kontra & Kekecewaan berbagai Pihak. Ditambah lagi persoalan korupsi dan narkoba yang tidak kunjung selesai.

Adakah langkah preventif dari pemerintah melihat segala permasalahan bangsa diatas. Mengapa terkesan hanya melihat pada Akibat saja, bukan melihat akar atau sebab dari munculnya masalah sehingga segala masalah dapat diselesaikan dengan Bijaksana. Apakah kita harus mengalami nasib serupa dulu baru menyesal, seperti dulu banyak pengalaman kelam dan buruk terjadi, setelah besar persoalan baru ditindaklanjuti, akhirnya banyak korban jiwa berjatuhan serta kerugian materiil.

Contoh kasus penistaan agama diatas. Pelaku penistaannya tidak segera di proses, di proses setelah ada intervensi massa umat Islam. Namun pihak yang bereaksi atas adanya penistaan agama tsb seperti pengupload Video & yang kiritk atau Bully sudah di proses hukum, lalu umat Islam yang menuntut supaya pelaku di proses sesuai hukum yang berlaku malah di salahkan bahkan ada yang di proses hukum.

Karena kita punya dan UU atau Hukum yang mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara, tentunya masyarakat mengacu pada itu semua. Nah dalam hal ini, tentunya peran utama dari pemerintahan serta perangkat-perangkatnya lah yang seharusnya mengawal dan menjaga agar semua berjalan sesuai UU dan Hukum itu.

Artinya, mau kemana negeri ini dibawa? ibarat kapal tergantung Nakhodanya selaku pemegang haluan/kemudi (UU dan Hukum tadi). Mau bagaimanapun kondisi cuaca dan medan di lautan dia harus mampu membawa dan membuat kapal beserta isinya tetap tenang diatasnya, hingga sampai ke tujuan dan berlabuh.

Semoga saja Negeri ini, selalu dan tetap dalam lindungan serta diberikan petunjuk ke jalan yang tepat oleh Yang Maha Kuasa. ***     
Editor: Faeza

T#g:isu saraOpinipenegakkan hukumpilkada serentakPilpres
Komentar
Selasa, 23 Okt 2018 07:31Berita Sumut

Mahasiswa ITM dan Petugas Satpol PP Bentrok, Belasan Luka Luka

Bentrokan antara mahasiswa Institut Teknologi Medan (ITM) dengan Petugas Satpol PP pecah di depan kampusnya di Jalan Gedung Arca, Kelurahan Teladan Barat, Kacamatan Medan Kota

Selasa, 23 Okt 2018 07:16Nasional

Panglima TNI Pimpin Sertijab Tiga Pejabat Teras Mabes TNI

Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, S.I.P., memimpin Pengambilan Sumpah, Penandatanganan Pakta Integritas dan Serah Terima Jabatan tiga Pejabat Teras di lingkungan Mabes TNI, bertempat di Ruang Hening Gedung Soedirman, Mabes TNI Cilangkap, Jakarta

Selasa, 23 Okt 2018 07:01Berita Sumut

Gubernur Sumut Minta FORKADA Nias Fokus Tiga Prioritas Pembangunan

Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi meminta para kepala daerah yang tergabung dalam Forum Kepala Daerah (Forkada) Nias untuk fokus kepada tiga prioritas pembangunan Pulau Nias. Yaitu, pariwisata, perikanan, dan pangan (pertanian dan peternakan).

Selasa, 23 Okt 2018 06:46Berita Sumut

Kunker Kapolres Asahan Ke Mapolsek Kota Kisaran Sembari Kukuhkan PAMK

Kunjungan Kerja Kapolres Asahan AKBP.Yemi Mandagi,SIK beserta Ketua Bhayangkari Polres Asahan Ny.dr.Bobby Yemi Mandagi ke Mapolsek Kota Kisaran sekaligus melantik dan mengkukuhkan kepengurusan Pemuka Agama Mitra Kamtibmas unit Polsek Kota Kisaran

Selasa, 23 Okt 2018 06:31Nasional

Tim Psikologi TNI AL Laksanakan Trauma Healing Keluarga Besar Lanal Palu

Sejumlah 115 Ibu-ibu dan Anak-anak keluarga besar Pangkalan TNI AL Palu yang menjadi korban Bencana Gempa Bumi dan Tsunami yang terjadi beberapa waktu yang lalu, mengikuti kegiatan Trauma Healing oleh Tim Psikologi Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut

Senin, 22 Okt 2018 20:25Berita Sumut

Camat Kota Kisaran Timur Apresiasi Kinerja Polsek Kota

Camat kota Kisaran Timur Irwandi mengapresiasi kinerja kapolsek Kota Kisaran Iptu.Rianto,SH.MAP yang telah dapat memberikan pengayoman serta dapat mengeleminir gejolak yang dapat menimbulkan gangguan kamtibmas di wilayah hukum Polsek Kisaran kota, hal ter

Senin, 22 Okt 2018 18:36Berita Sumut

Gubsu Serahkan Tali Asih dan Penghargaan Kafilah MTQN XXVII, Harapkan Sumut Kembali Bangkit

Ukiran sejarah ditorehkan para kafilah Sumatera Utara (Sumut) pada perhelatan Musabaqoh Tilawatil Quran tingkat Nasional (MTQN) XXVII 2018 dengan menempati peringkat tiga peraih medali terbanyak dari 34 provinsi. Capaian ini pun diharapkan mampu membangk

Senin, 22 Okt 2018 18:12Berita Sumut

Dua Babinsa Grebek Lokasi Pesta Narkoba di Medan, 23 Paket Sabu Diamankan

Dua Babinsa jajaran Kodim 0201/BS Medan berhasil mengamankan 23 paket sabu, dan satu butir ineks dari lokasi pesta narkoba di Jln Bajak I, Lingkungan 1, Kel. Harjosari 2, Kec. Medan Amplas, Kota Medan, Minggu malam (21/10/2018) pukul 20.55 Wib.

Senin, 22 Okt 2018 17:45Berita Sumut

Duh, Hanya Karena Persoalan Ini Sekeluarga di Tanjung Morawa Dibunuh

Kapolda Sumut Irjen Pol Agus Andrianto akhirnya memaparkan motif pembunuhan sekeluarga di Tanjung Morawa yang dilakukan tiga orang tersangka. Ternyata motifnya hanya karena persoalan sepele.

Senin, 22 Okt 2018 17:15Berita Sumut

Gubernur Ajak Anggota DPD RI Bersama-sama Membangun Sumut

Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi mengajak seluruh anggota DPD RI asal Sumut untuk bersama-sama membangun daerah ini. Karena masih banyak persoalan yang ada di Sumut yang belum terselesaikan. Padahal, banyak sumber daya alam, namun belum diman

Senin, 22 Okt 2018 17:00Berita Sumut

Pemprov Sumut-LIPIA Bicarakan Pengembangan Pendidikan Bahasa Arab di Sekolah

Pemerintah provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) menyambut baik kedatangan Lembaga Ilmu Pengetahuan Islam dan Arab (LIPIA). Salah satunya untuk membicarakan pengembangan pendidikan Bahasa Arab di sekolah-sekolah, khususnya tingkat SMP dan SMA/SMK.

Senin, 22 Okt 2018 16:30Berita Sumut

Kapolda Sumut Buka Workshop Divisi Humas Mabes Polri di Medan

Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Agus Andrianto membuka workshop Penguatan Tim Media Sosial dan Media Online Wilayah Polda sumut di Emerald Garden jalan K.L Yos Sudarso, Senin (22/10).

Senin, 22 Okt 2018 16:00Berita Sumut

Selama 3 Pekan, 65 TSK Diamankan Sat Reskrim Polres Labuhanbatu

Selama 3 pekan pihak Sat Reskrim Polres Labuhanbatu dibawah kepemimpinan AKP Teuku Fatir SH Sik ,mengungkap 56 kasus kejahatan yakni curas, curat dan curanmor dengan 65 orang tersangka.

Senin, 22 Okt 2018 15:48Berita Sumut

Grebek Gudang Pengoplos Gas Subsidi di Jalan Kompos, Polrestabes Medan Sita Puluhan Tabung Gas

Satreskrim Polrestabes Medan menggrebek gudang pengoplos gas di Jalan Kompos Gang Pribadi, Rabu (17/10). Dalam penggrebekan ini, polisi mengamankan dua orang pelaku dan menyita berbagai jenis tabung gas.

Senin, 22 Okt 2018 15:20Berita Sumut

Pejabat Pembuat Komiten Proyek Pengadaan Seragam SD Disdik Labusel Divonis Bebas

Satu dari dua terdakwa kasus dugaan korupsi pengadaan seragam SD Tahun Anggaran (TA) 2016 di Dinas Pendidikan (Disdik) Labuhan Batu Selatan (Labusel) divonis bebas.

Senin, 22 Okt 2018 15:02Berita Sumut

Eksepsi Kompol Fahrizal Ditolak Hakim, Sidang Tetap Dilanjutkan

Eksepsi (keberatan) atas dakwaan yang diajukan tim kuasa hukum Kompol Fahrizal akhirnya kandas. Majelis hakim yang diketuai Deson Togatorop menolak seluruh eksepsi mantan Wakapolres Lombok Tengah itu.