• Home
  • Opini
  • Menilik Isu SARA dan Penegakkan Hukum Dalam Pelaksanaan Pilkada Serentak 2018 Serta Pileg dan Pilpres 2019

Menilik Isu SARA dan Penegakkan Hukum Dalam Pelaksanaan Pilkada Serentak 2018 Serta Pileg dan Pilpres 2019

amrizal Rabu, 06 September 2017 10:05 WIB
Penulis : Amrizal SH

Menakar benar dan salah dari sudut pandang respon pemerintah dan masyarakat atas suatu permasalahan. Mana lebih baik, bertindak preventif/pencegahan sebelum terjadi masalah daripada represif/penanganan setelah terjadi masalah.

Mari kita melihat contoh kasus penistaan agama yang terjadi di Indonesia akhir-akhir ini, yang sampai saat ini sudah berkembang atau menyerempet hingga menyentuh persoalan situasi Kamtibmas hingga keutuhan bangsa & negara.

Berkaca dari kasus penistaan agama Ini, yang paling menonjol adalah kasus penistaan agama di DKI Jakarta yang dilakukan oleh seorang oknum Kepala Daerah bernama Basuki Tjahaya Purnama alias Ahok Gubernur DKI Jakarta yang telah melakukan penistaan terhadap agama Islam. Padahal berbicara masalah penistaan agama, ini sudah pernah terjadi selama ini.

Kasus di DKI Jakarta bisa atau tidak dikatakan sebagai pemicu sehingga menciptakan kondisi bangsa dan negara seperti sekarang ini, tergantung bagaimana masing-masing pihak menanggapinya. Karena kita masih mengacu pada bagaimana sikap pemerintah dalam menyikapi suatu persoalan, dan kita masih punya aturan yang seyogyanya harus dipatuhi.

Sebelumnya, pasca Pilgub DKI Jakarta yang dimenangkan oleh pasangan Joko Widodo dan Ahok hingga Pilpres 2014 lalu yang dimenangkan paslon Jokowi dan JK, bangsa dan negara kita Indonesia berjalan normal di segala aspek, walau memang sudah banyak masalah yang terjadi. Namun belum berefek pada situasi Kamtibmas, belum ada mencuat masalah SARA hingga menyentuh persoalan keutuhan bangsa dan negara, Pancasila dan Kebhinnekaan.

Setelah Jokowi menjabat sebagai Presiden RI, kemudian Gubernur DKI Jakarta digantikan oleh Ahok, mulai muncul masalah idiologi, sosial & politik hingga ekonomi. Situasi inipun eskalasinya semakin meningkat & dinamis.

Seiring berjalannya waktu,, masuk masa Pilgub DKI Jakarta 2017. Kemudian terjadi dan mencuat kasus Penistaan Agama Islam yang dilakukan Ahok, terutama soal perkataan Ahok di Kepulauan Seribu yang menyinggung agama Islam dengan membawa-bawa kitab suci agama Islam Al-Quran khususnya Surat Almaidah Ayat 51, yang dalam tafsir nya tentang pedoman bagi umat Islam didalam memilih pemimpin.

Kronologisnya, dimulai saat kegiatan Ahok ke Kepulauan Seribu, dimana kapasitas Ahok saat itu sebagai seorang Gubernur DKI Jakarta yang melakukan kunker hendak menyampaikan salah satu programnya dalam budidaya ikan kepada masyarakat disana.

Mengapa Ahok kapasitasnya sebagai Gubernur DKI saat itu? Karena dia menggunakan atribut dan seragam lengkap Gubernur dan ASN (Aparatur Sipil Negara).

Tiba-tiba, disela-sela menyampaikan programnya, Ahok menyinggung soal PIlgub DKI kemudian menyerempet soal agama Islam dengan bawa-bawa kitab Suci Al-Quran Surat Almaidah ayat 51. (apa yg disampaikan Ahok, masyarakat luas sudah lihat, baca dan tonton, atau dengar melalui berbagai media bahkan videonya ada, berlabel Pemprov DKI).

Akhirnya masalah ini viral, berkembang terus hingga bermunculan video-video lainnya tentang kegiatan resmi Ahok di berbagai lokasi yang juga membawa-bawa agama, termasuk agama Kristen juga pernah di singgung (membeda-bedakan antara Islam dan Kristen). Semua video berlabel Pemprov DKI.

Sebenarnya, apakah tepat tindakan Ahok yang saat di Kepulauan Seribu kapasitasnya sebagai ASN atau Gubernur DKI menyampaikan program, menyinggung soal Pilgub & agama serta Kitab Suci yang pastinya bukan agama yang diimani nya? Tanyakan hati kita masing-masing dikaitkan dengan aturan yang berlaku.

Setelah kejadian diatas, bermunculan reaksi masyarakat khususnya dari kalangan umat Islam yang merasa tersinggung dan menganggap Ahok telah menistakan agama Islam dan Alquran. Mereka menuntut kepada pemerintah agar Ahok di proses sebagaimana aturan, UU atau Hukum yang berlaku di RI.

Karena, selama ini jika ada oknum masyarakat yang menistakan agama, langsung ditindaklanjuti sesuai hukum yang berlaku oleh pemerintah khususnya aparat penegak hukum terutama Polri.

Namun, atas tuntutan umat Islam tersebut, respon pemerintah khususnya penegak hukum terkesan lambat hingga berlarut-larut dalam menyikapi persoalan beserta dinamikanya yang ada, berbeda dengan penanganan kasus sebelumnya. Hingga berefek munculnya kritik dan bully melalui berbagai media dengan sasaran selain kepada Ahok, hingga merembet kepada masalah SARA, kemudian Pemerintah juga jadi sasaran hingga masalah Kebhinnekaan, Pancasila dan UUD 45, serta Kamtibmas dengan maraknya aksi-aksi umat Islam dan sebagian elemen masyarakat lainnya.

Sejak itu, situasi Idiologi, Sosial, Politik eskalasinya meningkat dan dinamis, bahkan bahkan ekonomi sempat terganggu hingga masuk tahap akhir Pilgub DKI.

Pasca bergulirnya Pilgub DKI, saat ini eskalasi kelihatan mulai berangsur normal kembali, namun masih meninggalkan persoalan-persoalan, kejadian-kejadian penistaan agama tetap terjadi, bahkan menyerempet pada penghinaan-penghinaan terhadap simbol-simbol bangsa dan negara, pemerintah, serta penegak hukum. Pro kontra yang berpotensi menjadi penyebab terjadinya perpecahan terus terjadi.

Saat ini, Indonesia akan menggelar kembali Pilkada Serentak tahun 2018, dilanjutkan Pileg dan Pilpres tahun 2019.

Pertanyaannya, akankah persoalan serupa akan kembali terjadi di setiap pelaksanaan Pemilu di Negeri ini? Akan kah kita harus terus menerus was-was setiap pelaksanaan pesta demokrasi di negeri ini? Aman atau tidak kah pelaksanaannya? Apakah pemerintah tidak berkaca dengan pengalaman-pengalaman yang pernah terjadi negeri ini dalam menjalankan roda pemerintahan? Bagaimana sebenarnya prosedur atau prinsip dalam menjalankan pemerintahan & penegakan aturan yang ada di negeri ini, yang dilakukan oleh pemerintah & aparat terkait? Apa yang menjadi standart, tujuan & sasarannya? Mengapa cenderung seolah tidak mengarah pada terciptanya stabilitas nasional di segala aspek, malah cenderung berakibat pada munculnya instabilitas dan konflik-konflik mulai horizontal hingga vertikal?

Masalah idiologi mulai diusik, politi tidak sehat hingga berakibat munculnya potensi kerawanan konflik, ekonomi pun tidak bisa diandalkan yang mempengaruhi situasi Sosbud yang saat ini sedang terjadinya degradasi moral yang mengancam Kebhinnekaan dan Kamtibmas, yang akhirnya dapat berpengaruh pada persoalan Hankam.

Penegakan dan Pelayanan Hukum serta Pelayanan Pemerintah terhadap masyarakat terkesan diskriminatif, tidak adil, & tebang pilih, berujung terjadinya pro Kontra & Kekecewaan berbagai Pihak. Ditambah lagi persoalan korupsi dan narkoba yang tidak kunjung selesai.

Adakah langkah preventif dari pemerintah melihat segala permasalahan bangsa diatas. Mengapa terkesan hanya melihat pada Akibat saja, bukan melihat akar atau sebab dari munculnya masalah sehingga segala masalah dapat diselesaikan dengan Bijaksana. Apakah kita harus mengalami nasib serupa dulu baru menyesal, seperti dulu banyak pengalaman kelam dan buruk terjadi, setelah besar persoalan baru ditindaklanjuti, akhirnya banyak korban jiwa berjatuhan serta kerugian materiil.

Contoh kasus penistaan agama diatas. Pelaku penistaannya tidak segera di proses, di proses setelah ada intervensi massa umat Islam. Namun pihak yang bereaksi atas adanya penistaan agama tsb seperti pengupload Video & yang kiritk atau Bully sudah di proses hukum, lalu umat Islam yang menuntut supaya pelaku di proses sesuai hukum yang berlaku malah di salahkan bahkan ada yang di proses hukum.

Karena kita punya dan UU atau Hukum yang mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara, tentunya masyarakat mengacu pada itu semua. Nah dalam hal ini, tentunya peran utama dari pemerintahan serta perangkat-perangkatnya lah yang seharusnya mengawal dan menjaga agar semua berjalan sesuai UU dan Hukum itu.

Artinya, mau kemana negeri ini dibawa? ibarat kapal tergantung Nakhodanya selaku pemegang haluan/kemudi (UU dan Hukum tadi). Mau bagaimanapun kondisi cuaca dan medan di lautan dia harus mampu membawa dan membuat kapal beserta isinya tetap tenang diatasnya, hingga sampai ke tujuan dan berlabuh.

Semoga saja Negeri ini, selalu dan tetap dalam lindungan serta diberikan petunjuk ke jalan yang tepat oleh Yang Maha Kuasa. ***     
Editor: Faeza

T#g:isu saraOpinipenegakkan hukumpilkada serentakPilpres
Komentar
Sabtu, 21 Apr 2018 10:15Nasional

Rumah Baca Baru untuk Anak-Anak Desa Limboro

Tak mudah bagi anak-anak Desa Limboro, Majene, Sulawesi Barat untuk dapat mengakses pendidikan yang baik. Sulitnya medan yang harus ditempuh untuk menuju pusat kabupaten membuat sebagian besar anak harus puas mengenyam pendidikan sebatas bangku sekolah me

Sabtu, 21 Apr 2018 08:55Lifestyle

Jadi Pacar Posesif Itu Gak Baik Loh! Please, Beri Ruang Untuk Orang Yang Kamu Sayang

Personal space dikenal sebagai elemen yang paling penting dalam suatu hubungan.

Sabtu, 21 Apr 2018 08:47Internasional

Avicii, Pelantun tembang 'Wake Me Up' Tewas di usia 28

Penyanyi, Disk Jockey (DJ) sekaligus produser asal Swedia Tim Bergling alias Avicii dikabarkan meninggal dunia di Muscat, Oman, Jumat (21/4).

Sabtu, 21 Apr 2018 08:38Nasional

Darmin Akan Gelar Rapat Pantau Harga Beras Sepekan Jelang Ramadhan

Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan akan segera menggelar rapat seminggu sebelum ibadah bulan Ramadan untuk mengantisipasi harga beras yang hingga saat ini belum menuju Harga Eceran Tertinggi (HET).

Sabtu, 21 Apr 2018 08:27Nasional

PLT Dirut Pertamina Jamin Ketersediaan BBM Selama Ramadhan Dan Lebaran

Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati tak ingin melakukan perubahan drastis setelah mengemban jabatan barunya di perseroan. Dalam jangka pendek, Nicke ingin fokus menjamin ketersediaan Bahan Bakar Minyak (BBM) selama

Sabtu, 21 Apr 2018 08:26Berita Sumut

Apresiasi Kinerja Wali Kota Media DR Group Akan Beri Award

Wali Kota Medan Drs H T Dzulmi Eldin S MSi masuk satu dari 19 tokoh di Sumatera Utara yang akan mendapatkan award dari Media DR Group. Penghargaan itu diberikan sebagai bentuk apresiasi atas kinerja yang telah dilakukan orang nomor satu di Pemko Medan

Sabtu, 21 Apr 2018 08:12Nasional

ICW: Pemilukada Lewat DPRD Tak Cegah Politik Uang

Peneliti Divisi Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch (ICW) Almas Sjafrina meragukan sistem pilkada melalui DPRD bisa menekan risiko dalam pelaksanaan pilkada langsung.

Sabtu, 21 Apr 2018 08:11Berita Sumut

Wali Kota Medan Terima Award Tokoh Peduli Panti Asuhan

Wali Kota Medan, Drs. H.T. Dzulmi Eldin S M.Si menerima Award Tokoh Peduli Panti Asuhan dari Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Panti Sosial Asuhan Anak

Sabtu, 21 Apr 2018 08:05Nasional

AMAN: KPK Harus Awasi Sektor Kehutanan

Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meningkatkan pengawasan di sektor sumber daya alam, termasuk kehutanan. Sebab potensi korupsi di sektor tersebut cukup besar.

Sabtu, 21 Apr 2018 08:00Internasional

Larang Warga Palestina Dekati Gaza, Israel Sebar Poster

Israel dilaporkan menyebarkan poster di Jalur Gaza berisi peringatan kepada warga Palestina agar tidak mendekati pagar perbatasan.

Sabtu, 21 Apr 2018 07:53Berita Sumut

Obor Paskah Nasional Tiba di Medan

Wali Kota Medan, Drs. H.T. Dzulmi Eldin S, M.Si diwakili Wakil Wali Kota Medan, Ir. H. Akhyar Nasution, M.Si, menerima Obor Paskah dari Ketua Harian Paskah Nasional Pemprovsu

Sabtu, 21 Apr 2018 07:53Internasional

Warga Palestina Ditembak Mati Pasukan Israel Di Gaza

Pasukan Israel menembak mati seorang warga Palestina di Jalur Gaza pada Jumat (20/4) waktu setempat. Juru bicara Kementerian Kesehatan di Gaza, Ashraf al-Qudra, mengatakan bahwa pria bernama Ahmad Abu Aqel itu tewas akibat luka tembakan dari pasukan di

Sabtu, 21 Apr 2018 07:48Berita Sumut

Wali Kota Medan Tutup Diklat Pelayanan Publik Berorientasi Inovasi di lingkungan Pemko Medan

MATATELINGA, Medan:   Wali Kota Medan, Drs. H.T Dzulmi Eldin S,M.Si diwakili Kepala Kaban Kepegawaian Daerah dan Pengembangan SDM Lahum, SH.MH secara resmi menutup diklat pelayanan publik be

Sabtu, 21 Apr 2018 07:45Internasional

Moon Jae In: Korut Melunak, Program Nuklir Akan Dihentikan

Presiden Moon Jae-in mengklaim bahwa Korea Utara tak lagi menuntut penarikan pasukan Amerika Serikat dari Korea Selatan sebagai timbal balik denuklirisasi.

Sabtu, 21 Apr 2018 07:38Nasional

Panglima TNI : Kokohnya Sinergitas dan Soliditas TNI-Polri Dapat Mewaspadai Dampak Global

Perubahan lingkungan strategis global diwarnai berbagai dinamika yang sangat sulit diantisipasi dampaknya, khususnya terhadap kedaulatan dan keutuhan wilayah NKRI

Sabtu, 21 Apr 2018 07:33Internasional

Pria Tertua Di AS Dihukum Mati Dengan Cara Euthanasia

Negara Bagian Alabama, Amerika Serikat mengeksekusi Walter Leroy Moody, 83 tahun, yang divonis bersalah atas pembunuhan seorang hakim federal dehgah bom pipa pada 1989.