• Home
  • Opini
  • Menilik Isu SARA dan Penegakkan Hukum Dalam Pelaksanaan Pilkada Serentak 2018 Serta Pileg dan Pilpres 2019

Menilik Isu SARA dan Penegakkan Hukum Dalam Pelaksanaan Pilkada Serentak 2018 Serta Pileg dan Pilpres 2019

amrizal Rabu, 06 September 2017 10:05 WIB
Penulis : Amrizal SH

Menakar benar dan salah dari sudut pandang respon pemerintah dan masyarakat atas suatu permasalahan. Mana lebih baik, bertindak preventif/pencegahan sebelum terjadi masalah daripada represif/penanganan setelah terjadi masalah.

Mari kita melihat contoh kasus penistaan agama yang terjadi di Indonesia akhir-akhir ini, yang sampai saat ini sudah berkembang atau menyerempet hingga menyentuh persoalan situasi Kamtibmas hingga keutuhan bangsa & negara.

Berkaca dari kasus penistaan agama Ini, yang paling menonjol adalah kasus penistaan agama di DKI Jakarta yang dilakukan oleh seorang oknum Kepala Daerah bernama Basuki Tjahaya Purnama alias Ahok Gubernur DKI Jakarta yang telah melakukan penistaan terhadap agama Islam. Padahal berbicara masalah penistaan agama, ini sudah pernah terjadi selama ini.

Kasus di DKI Jakarta bisa atau tidak dikatakan sebagai pemicu sehingga menciptakan kondisi bangsa dan negara seperti sekarang ini, tergantung bagaimana masing-masing pihak menanggapinya. Karena kita masih mengacu pada bagaimana sikap pemerintah dalam menyikapi suatu persoalan, dan kita masih punya aturan yang seyogyanya harus dipatuhi.

Sebelumnya, pasca Pilgub DKI Jakarta yang dimenangkan oleh pasangan Joko Widodo dan Ahok hingga Pilpres 2014 lalu yang dimenangkan paslon Jokowi dan JK, bangsa dan negara kita Indonesia berjalan normal di segala aspek, walau memang sudah banyak masalah yang terjadi. Namun belum berefek pada situasi Kamtibmas, belum ada mencuat masalah SARA hingga menyentuh persoalan keutuhan bangsa dan negara, Pancasila dan Kebhinnekaan.

Setelah Jokowi menjabat sebagai Presiden RI, kemudian Gubernur DKI Jakarta digantikan oleh Ahok, mulai muncul masalah idiologi, sosial & politik hingga ekonomi. Situasi inipun eskalasinya semakin meningkat & dinamis.

Seiring berjalannya waktu,, masuk masa Pilgub DKI Jakarta 2017. Kemudian terjadi dan mencuat kasus Penistaan Agama Islam yang dilakukan Ahok, terutama soal perkataan Ahok di Kepulauan Seribu yang menyinggung agama Islam dengan membawa-bawa kitab suci agama Islam Al-Quran khususnya Surat Almaidah Ayat 51, yang dalam tafsir nya tentang pedoman bagi umat Islam didalam memilih pemimpin.

Kronologisnya, dimulai saat kegiatan Ahok ke Kepulauan Seribu, dimana kapasitas Ahok saat itu sebagai seorang Gubernur DKI Jakarta yang melakukan kunker hendak menyampaikan salah satu programnya dalam budidaya ikan kepada masyarakat disana.

Mengapa Ahok kapasitasnya sebagai Gubernur DKI saat itu? Karena dia menggunakan atribut dan seragam lengkap Gubernur dan ASN (Aparatur Sipil Negara).

Tiba-tiba, disela-sela menyampaikan programnya, Ahok menyinggung soal PIlgub DKI kemudian menyerempet soal agama Islam dengan bawa-bawa kitab Suci Al-Quran Surat Almaidah ayat 51. (apa yg disampaikan Ahok, masyarakat luas sudah lihat, baca dan tonton, atau dengar melalui berbagai media bahkan videonya ada, berlabel Pemprov DKI).

Akhirnya masalah ini viral, berkembang terus hingga bermunculan video-video lainnya tentang kegiatan resmi Ahok di berbagai lokasi yang juga membawa-bawa agama, termasuk agama Kristen juga pernah di singgung (membeda-bedakan antara Islam dan Kristen). Semua video berlabel Pemprov DKI.

Sebenarnya, apakah tepat tindakan Ahok yang saat di Kepulauan Seribu kapasitasnya sebagai ASN atau Gubernur DKI menyampaikan program, menyinggung soal Pilgub & agama serta Kitab Suci yang pastinya bukan agama yang diimani nya? Tanyakan hati kita masing-masing dikaitkan dengan aturan yang berlaku.

Setelah kejadian diatas, bermunculan reaksi masyarakat khususnya dari kalangan umat Islam yang merasa tersinggung dan menganggap Ahok telah menistakan agama Islam dan Alquran. Mereka menuntut kepada pemerintah agar Ahok di proses sebagaimana aturan, UU atau Hukum yang berlaku di RI.

Karena, selama ini jika ada oknum masyarakat yang menistakan agama, langsung ditindaklanjuti sesuai hukum yang berlaku oleh pemerintah khususnya aparat penegak hukum terutama Polri.

Namun, atas tuntutan umat Islam tersebut, respon pemerintah khususnya penegak hukum terkesan lambat hingga berlarut-larut dalam menyikapi persoalan beserta dinamikanya yang ada, berbeda dengan penanganan kasus sebelumnya. Hingga berefek munculnya kritik dan bully melalui berbagai media dengan sasaran selain kepada Ahok, hingga merembet kepada masalah SARA, kemudian Pemerintah juga jadi sasaran hingga masalah Kebhinnekaan, Pancasila dan UUD 45, serta Kamtibmas dengan maraknya aksi-aksi umat Islam dan sebagian elemen masyarakat lainnya.

Sejak itu, situasi Idiologi, Sosial, Politik eskalasinya meningkat dan dinamis, bahkan bahkan ekonomi sempat terganggu hingga masuk tahap akhir Pilgub DKI.

Pasca bergulirnya Pilgub DKI, saat ini eskalasi kelihatan mulai berangsur normal kembali, namun masih meninggalkan persoalan-persoalan, kejadian-kejadian penistaan agama tetap terjadi, bahkan menyerempet pada penghinaan-penghinaan terhadap simbol-simbol bangsa dan negara, pemerintah, serta penegak hukum. Pro kontra yang berpotensi menjadi penyebab terjadinya perpecahan terus terjadi.

Saat ini, Indonesia akan menggelar kembali Pilkada Serentak tahun 2018, dilanjutkan Pileg dan Pilpres tahun 2019.

Pertanyaannya, akankah persoalan serupa akan kembali terjadi di setiap pelaksanaan Pemilu di Negeri ini? Akan kah kita harus terus menerus was-was setiap pelaksanaan pesta demokrasi di negeri ini? Aman atau tidak kah pelaksanaannya? Apakah pemerintah tidak berkaca dengan pengalaman-pengalaman yang pernah terjadi negeri ini dalam menjalankan roda pemerintahan? Bagaimana sebenarnya prosedur atau prinsip dalam menjalankan pemerintahan & penegakan aturan yang ada di negeri ini, yang dilakukan oleh pemerintah & aparat terkait? Apa yang menjadi standart, tujuan & sasarannya? Mengapa cenderung seolah tidak mengarah pada terciptanya stabilitas nasional di segala aspek, malah cenderung berakibat pada munculnya instabilitas dan konflik-konflik mulai horizontal hingga vertikal?

Masalah idiologi mulai diusik, politi tidak sehat hingga berakibat munculnya potensi kerawanan konflik, ekonomi pun tidak bisa diandalkan yang mempengaruhi situasi Sosbud yang saat ini sedang terjadinya degradasi moral yang mengancam Kebhinnekaan dan Kamtibmas, yang akhirnya dapat berpengaruh pada persoalan Hankam.

Penegakan dan Pelayanan Hukum serta Pelayanan Pemerintah terhadap masyarakat terkesan diskriminatif, tidak adil, & tebang pilih, berujung terjadinya pro Kontra & Kekecewaan berbagai Pihak. Ditambah lagi persoalan korupsi dan narkoba yang tidak kunjung selesai.

Adakah langkah preventif dari pemerintah melihat segala permasalahan bangsa diatas. Mengapa terkesan hanya melihat pada Akibat saja, bukan melihat akar atau sebab dari munculnya masalah sehingga segala masalah dapat diselesaikan dengan Bijaksana. Apakah kita harus mengalami nasib serupa dulu baru menyesal, seperti dulu banyak pengalaman kelam dan buruk terjadi, setelah besar persoalan baru ditindaklanjuti, akhirnya banyak korban jiwa berjatuhan serta kerugian materiil.

Contoh kasus penistaan agama diatas. Pelaku penistaannya tidak segera di proses, di proses setelah ada intervensi massa umat Islam. Namun pihak yang bereaksi atas adanya penistaan agama tsb seperti pengupload Video & yang kiritk atau Bully sudah di proses hukum, lalu umat Islam yang menuntut supaya pelaku di proses sesuai hukum yang berlaku malah di salahkan bahkan ada yang di proses hukum.

Karena kita punya dan UU atau Hukum yang mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara, tentunya masyarakat mengacu pada itu semua. Nah dalam hal ini, tentunya peran utama dari pemerintahan serta perangkat-perangkatnya lah yang seharusnya mengawal dan menjaga agar semua berjalan sesuai UU dan Hukum itu.

Artinya, mau kemana negeri ini dibawa? ibarat kapal tergantung Nakhodanya selaku pemegang haluan/kemudi (UU dan Hukum tadi). Mau bagaimanapun kondisi cuaca dan medan di lautan dia harus mampu membawa dan membuat kapal beserta isinya tetap tenang diatasnya, hingga sampai ke tujuan dan berlabuh.

Semoga saja Negeri ini, selalu dan tetap dalam lindungan serta diberikan petunjuk ke jalan yang tepat oleh Yang Maha Kuasa. ***     
Editor: Faeza

T#g:isu saraOpinipenegakkan hukumpilkada serentakPilpres
Komentar
Minggu, 21 Jan 2018 23:44Berita Sumut

Octo GM Simangunsong Dilantik Jadi Ketua PAC Medan Petisah

Ketua Pimpinan Anak Cabang (PAC) Medan Petisah Octo GM Simangunsong, resmi dilantik Ketua Majelis Pimpinan Cabang

Minggu, 21 Jan 2018 23:31Berita Sumut

Habis Dibunuh, diseret Kedalam Kamar Mandi Dan Kepala di Masukkan Dlam Ember

Pelaku yang membunuh pelajar Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 11, dengan sadis di Jalan Pertiwi, Kelurahan Bantan, Kecamatan Medan Tembung, ditangkap tim gabungan personel Reskrim Polsek Percut Seituan Polrestabes Medan

Minggu, 21 Jan 2018 18:17Berita Sumut

Dua Pengedar Narkoba ditangkap, Satu Lagi di Buru

Petugas unit reskrim Polsek Perdagangan meringkus dua orang pengedar Narkoba di seputaran Kampung Keling Perdagangan

Minggu, 21 Jan 2018 16:01Berita Sumut

UNPRI Juara Basket Antar Universitas

Universitas Prima Indonesia (UNPRI) yang dipimpin Head Coach tim basket UNPRI Jenny Kirawan berhasil meraih juara pada kompetisi basket antar universitas, yang diselenggarakan UKM Basket Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Minggu, 21 Jan 2018 15:10Berita Sumut

Ketua Golkar Sergei Siap Menangkan Eramas

Musyawarah Partai Golkar (Musda) ke 3 di Kabupaten Sergei yang diselenggarakan di Hotel LG Jalan Printis kemerdekaan Medan, secara aklamasi terpilih H. Alimadhy SH selaku ketua Golkar Kabupaten Sergei ke 3,2015- 2020

Minggu, 21 Jan 2018 15:02Berita Sumut

Pecandu dan Pengedar Narkoba di tangkap

Petugas unit reskrim Polsek Medan Sunggal meringkus pengedar narkoba jenis sabu sabu di seputaran Jl Garuda Kel. Sei Sikambing Kec. Medan sunggal dengan barang bukti 1n paket sabu, 30 palstik klip, timbangan elektrik, HP serta yang lainnya

Minggu, 21 Jan 2018 14:52Berita Sumut

Penjual Sabhu Dipedesaan Dibekuk Polisi

Peredaran dan penyalah gunaan narkotika sudah merambah hingga jauh di pedesaan, harga jual yang di tawarkan para pengedarpun kepada konsumennya sudah dapat dijangkau oleh penggunanya yang berkantong tipis

Minggu, 21 Jan 2018 12:29Berita Sumut

Walikota Medan Jalan Sehat Bersama Dengan Masyarakat Kota Medan

Walikota Medan Drs HT Dzulmi Eldin S MSi dan Wakil Walikota Medan Ir.H.Akhyar Nasution MSi jalan sehat bersama masyarakat Kota Medan, di Lap. Merdeka Medan

Minggu, 21 Jan 2018 12:13Berita Sumut

Perampok di Belawan, Terkapar di terjang Timah Panas

MATATELINGA, Belawan:  Salah seorang perampok yang sudah sangat meresahkan masyarakat, akhirnya  dilumpuhkan polisi dengan timah panas terhadap  Jun alias Ijun Pacak. Pria yang berusia

Minggu, 21 Jan 2018 12:09Berita Sumut

Sergai Jadi Lokasi SCORA PEMA FK USU Tahun 2018

Pelayanan kesehatan adalah Hak Asasi Manusia (HAM) yang harus diselenggarakan dengan prinsip-prinsip God Governance. Prinsip tersebut mencakup keadilan, responsivitas dan efesiensi pelayanan

Minggu, 21 Jan 2018 12:06Berita Sumut

Bupati Sergai Awali Pendataan Coklit Pilgubsu Tahun 2018

Bupati Serdang Bedagai (Sergai) Ir. H. Soekirman tengah menerima kujungan jajaran Komisi Pemilihan Umum Daerah

Minggu, 21 Jan 2018 12:01Berita Sumut

Sihar Sitorus "Kongkow-Kongkow" Ala Medan di Omerta Koffee

Sihar Sitorus berkesempatan untuk kongkow-kongkow ala Medan di Omerta Coffee Medan. Saat kedatanyannya ke Omerta, suasana mendadak heboh, saat calon wakil Gubernur Sumatera Utara ini memasuki Kedai Kopi Omerta di Jalan Wahid Hasyim, Medan, Sabtu (20/1/201

Minggu, 21 Jan 2018 11:58Berita Sumut

Hari Terakhir, Tiga Bakal Paslon Melengkapi Kekurangan Dokumen

Sesuai batas waktu yang diberikan KPU Sumut berdasarkan PKPU nomor 3 tahun 2017 tentang pencalonan, hari ini Sabtu

Minggu, 21 Jan 2018 10:56Nasional

Satgas Kesehatan TNI Bersama Kemenkes RI Bergerak Cepat Obati Warga Asmat

Personel Satuan tugas Kesehatan TNI Kejadian Luar Biasa (KLB) bersama-sama dengan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI bergerak cepat memberikan pelayanan medis di lapangan kepada warga

Minggu, 21 Jan 2018 09:54Berita Sumut

Menekan 3C dan Peredaran Narkoba

Guna menekan angka tindak kejahatan dan peredaran Narkoba yang terjadi diwilayah hukum Polsek Perdagangan

Minggu, 21 Jan 2018 08:20Berita Sumut

Gondrong Sembunyikan Sabhu Dibalik Rambut Gimbalnya

Gondrong Sembunyikan Sabhu Dibalik Rambut Gimbalnya