• Home
  • Opini
  • Netralitas Polri dalam Bingkai Demokrasi

Netralitas Polri dalam Bingkai Demokrasi

Farida Noris Selasa, 26 Juni 2018 19:41 WIB
13 pedoman netralitas polisi / photo: ist
MATATELINGA, Medan: Genderang Pemilihan umum kepala daerah telah ditabuh. Itu artinya seluruh rakyat, kontestan politik, serta perangkat negara yang terkait erat di dalamnya akan menyongsong hajatan besar yang tinggal bilangan hari. Calon-calon yang akan berlaga pun tampaknya telah hilir mudik keluar masuk daerah, mencari simpati, menebar janji-janji, atau bahkan melirik tikungan jalan, tiang listrik dan batang pohon yang bisa dipasangi foto maupun selebaran.

Seperti yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum, pesta demokrasi 2018 ini digelar serentak di Indonesia. Bisa dikatakan pemilukada yang akan diikuti 171 daerah yang terdiri dari 17 Provinsi, 39 kota, dan 115 kabupaten ini, merupakan parade besar-besaran sepanjang perhelatan pemilihan kepala daerah di Indonesia.

Sebelumnya, KPU telah membuka pendaftaran bagi kontestan-kontestan politik yang ingin berlaga di arena pemilihan umum langsung ini. Adapun tahapan yang secara resmi diterbitkan oleh KPU adalah sebagai berikut:

8–10 Januari 2018: Masa pendaftaran pasangan calon. Semua calon kepala daerah akan mendaftarkan diri ke KPU Daerah masing-masing.

10-27 Januari 2018:  KPU akan melakukan verifikasi pasangan calon, apakah pasangan calon kepala daerah lolos atau tidak untuk maju ke Pilkada 2018.

12 Februari 2018:  KPU akan mengumumkan penetapan para pasangan calon kepala daerah.

13 Februari 2018:  KPU akan melakukan pengundian nomor urut pasangan calon yang akan berpartisipasi di Pilkada 2018.

15 Februari–26 Juni 2018: Masa kampanye dan debat publik Pilkada 2018.

24–26 Juni 2018: Masa tenang dan pembersihan alat peraga kampanye.

27 Juni 2018: Pemungutan dan penghitungan surat suara di TPS.

28 Juni–9 Juli 2018: Masa rekapitulasi hasil penghitungan suara oleh KPU.

Selanjutnya KPU mengumumkan penetapan pasangan calon yang terpilih secara sah, jika tidak ada gugatan terhadap hasil pilkada ke Mahkamah Konstitusi.

Dan mengenai pemilu ini, fakta bahwa sebagian masyarakat merasa skeptis dan tak lagi menaruh minat untuk memilih. Malah mendengar kata pemilu saja membuat orang mendengus serta membalikkan muka, konon lagi meminta mereka untuk datang berbondong-bondong ke tempat pemilihan seraya menunggu dipanggil menuju bilik suara.

Membujuk masyarakat untuk berpartisipasi dan  memilih calon pemimpin daerah tentu bukan perkara mudah. Melihat realita di lapangan bahwa pemilu, pilkada, pemilukada, apapun namnya, dianggap belum memberikan dampak signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Korupsi semakin menjadi-jadi walaupun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih tegak berdiri, kemiskinan masih menjadi sahabat, sistem pendidikan masih amburadul, sarana dan prasarana daerah belum dapat dinikmati sepenuhnya.

Terlepas dari hal tersebut, maka, mengambil peranan sebagai penentu demokrasi, menggunakan hak sebagai warga negara untuk memilih pemimpinnnya, tetap dirasa perlu.

 

Polisi dan netralitas

Dalam proses demokrasi, sebagai rakyat yang peduli pada kemajuan bangsa dan negaranya, tentu harus ikut berpartisipasi serta mempersiapkan diri untuk mensukseskan penyeleggaraan pemilu yang tertib, aman, berkualitas, tanpa hoax dan money politics.

Akan tetapi pada prakteknya tidak semua warga negara dapat menggunakan hak pilihnya. TNI dan Polisi, misalnya. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga netralitas kedua lembaga tersebut dalam proses pemilihan umum baik pemilihan kepala daerah, legislatif maupun eksekutif.

Setidaknya polri dalam penegakan hukum dan netralitas dalam pemilu harus mempertimbangkan beberapa hal yang saling berkaitan. Seperti yang pernah dikatakan oleh Muladi dalam buku Satjipto Rahardjo, Membedah Hukum Progresif. Pertama, konsep penegakan hukum bersifat total (total enforcement concept). Konsep ini menuntut agar semuanya laik dipertimbangkan tanpa terkecuali. Kedua, penegakan hukum bersifat penuh (full enforcement concept). Artinya konsep total tersebut perlu dibatasi dengan hukum acara. Ketiga, konsep penegakan hukum aktual yang muncul setelah adanya diskresi dalam penegakan hukum.

Selain itu Polri sebagai salah satu pilar dalam kehidupan demokrasi tidak dapat menghindar dari persoalan negara dan kewarganegaraan. Institusi kepolisian dituntut untuk memahami negara, pemerintahan, serta aspek konstitusionalitas. Sehingga tugas sebagai abdi negara dan warga negara tidak tumpang tindih. Oleh karena itu Polri dituntut netral dan profesional dalam menjalankan tugasnya di ruang publik, salah satunya mengawal jalannya proses demokrasi.

Netralitas menurut Fajrul Falaakh dalam Implikasi Reposisi TNI-Polri di Bidang Hukum, dapat diartikan sebagai suatu sikap tidak secara aktif dan pasif memberi dukungan pada kelompok/partai politik yang memiliki kepentingan dalam pemenangan pemilu. Dalam sejarah ketatanegaraan RI, sikap demikian ini disebut independensi Polri sebagai unsur dalam penegakan hukum. Pejabat Polri tidak boleh melakukan intervensi terhadap kasus yang ditangani bawahannya. Sementara menurut Awaloedin Djamin, independensi atau kemandirian Polri diartikan mandiri operasional dan pembinaan. Selain itu, juga mandiri dalam arti cukup jumlah personel, kualitas profesionalisme, dan juga memperoleh kesejahteraan.

Netralitas Polri dengan tanpa menghilangkan hak pilih dan hak dipilih juga dapat dilihat dalam dasar hukumnya seperti yang ditulis oleh Teguh Sudarsono, yakni:

Pertama, hak memilih sesungguhnya tidak tergolong pada hak dasar yang tidak dapat dikurangi atau hak absolut. Hal ini sesuai dengan pasal 4 ayat (2) International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) yang telah diratifikasi oleh Undang-undang No 12 tahun 2005 Tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik, yang menyatakan bahwa: "walaupun dalam pemilu hak memilih merupakan salah satu bentuk hak asasi manusia, namun hak tersebut bukan merupakan underogable right. Karena itu seseorang menggunakan hak pilih atau tidak menggunakan tidak menimbulkan konsekkuensi hukum. Akan tetapi secara sosiologis dan politis sebenarnya kehilangan kontribusi dalam kaitannya dengan penentuan kebijakan dan keputusan penting lainnya untuk pencapaian tujuan negara.

Kedua,  bilamana  norma  hukum  di  atas  dikaitkan  pada  penerapan  faktualnya, maka akan ditemukan suatu indikator menarik. Hasil pengamatan selama ini ditemukan bahwa  penggunaan  hak  memilih  Polri  dalam  Pemilu  telah  dijadikan  peluang  bagi masuknya  intrik  dan  kepentingan  golongan  yang  menimbulkan  gejolak  masa  dalam aktivitas politik praktis, sehingga menjadi sumber konflik dan keretakan soliditas internal Polri  sendiri. Penetapan  hak  memilih  dapat menimbulkan  situasi  kontraproduktif.

Karena  itu,  agar  konflik  tersebut  tidak  berkembang  menjadi conflict  of  interest, Polri  harus  dijauhkan  dari  segala  tarikan  kepentingan  golongan  maupun  aktivitas politik praktis dari partai politik peserta pemilu. Ross Cranston menegaskan bahwa upaya  untuk  mencegah  timbulnya  konflik  kepentingan  harus  didekati  dengan  tiga cara,  yaitu  pentingnya  keterbukaan  (disclosure),  pengaturan  yang  jelas  dan  pasti (regulation),  dan  keterbatasan  terhadap  usaha-usaha  yang  berbau  bisnis.  Hal  ini juga  harus  diperkuat  dengan  adanya  kode  etika  yang  diterapkan.  Misalnya,  polisi tidak  dibenarkan  masuk  untuk  menjadi  anggota  salah  satu  partai  politik  atau organisasi sosial lain yang dapat mengganggu sikap netralitas. Namun dalam kondisi kesejateraan  Polri  yang  masih  relatif  belum  sejahtera,  mustahil  mereka  dapat memegang  teguh  amanat  dan  kemandirian  tersebut.  Karena  itu,  diperlukan kebijakan  yang  mendorong  polisi  terpenuhi  kebutuhan  mendasar  secara  sosial ekonomi, pendidikan, dan kesehatan mengingat aspek penting kehidupan bernegara dan bermasyarakat adalah terciptanya kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat.

Ketiga,  sehubungan  dengan  tantangan  tugas  Polri  yang  semakin  kompleks,  secara faktual  perlu  diminimalisasi  berbagai  kondisi  yang  dapat  menimbulkan  perbedaan  dan atau  keretakan  dalam  intern  Polri.  Adanya  keterikatan  paham  golongan  maupun kepentingan tertentu di luar lingkup kerja dan jati diri Polri dapat menimbulkan kondisi, baik  secara  langsung  maupun  tidak  langsung,  memecahkan  soliditas  kemampuan, konsentrasi kerja, maupun target dan hasil kerja Polri. Hal ini dapat mengganggu keutuhan peran polri sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Jelaslah, netralitas Polri menjadi sangat penting bilamana tidak ikut terlibat secara langsung dalam parpol.

Keempat, jika dibandingkan dengan jumlah penduduk Indonesia, maka suara Polri sebenarnya tidak terlalu signifikan. Jumlah Polri pada tahun 2009 yang tercatat hanya sejumlah 389.004 orang (terdiri dari 379.904 anggota Polri aktif dan 23.359 anggota personil PNS) dinilai tidak signifikan untuk mendongkrak perolehan suara dari  partai  politik.  Di  samping  itu,  penggunaan  hak  memilih  Polri  melalui  partai politik dipastikan tidak akan memberi manfaat besar bagi Polri secara kelembagaan. Namun terhadap penundaan atau pengesampingan hak memilih Polri pada proses pemilu perlu adanya pemikiran secara cermat dan matang agar tidak menimbulkan polemik  di  kemudian  hari.

Kelima, untuk menjaga objektivitas, efektivitas, dan optimalitas Polri dalam kinerja maupun hasil kerjanya perlu dilakukan penataan dan dikembangkan suatu sikap dan netralitas Polri yang dapat membangun dan membina kemampuan dalam kiprahnya. Sehingga,  keberadaan  Polri  dapat  memberi  kontribusi  positif  baik  bagi  upaya mewujudkan  dan  menegakkan  kepentingan  nasional,  agenda  nasional,  maupun pembangunan nasional sesuai harkat dan jati dirinya. Dengan kata lain, sikap netralitas mustahil dapat memberi imbas positif  terhadap kinerja profesionanalitas polri, tanpa diimbangi  dengan  promosi  pengembangan  SDM  yang  berkualitas  melalui  jenjang pendidikan  dan  pelatihan  yang  terkait  dengan  keilmuan  dan  pengalaman.

Keenam, Polri masih harus belajar banyak bila harus berkiprah dalam kancah politik  praktis,  terlebih  lagi  dengan  besarnya  tarikan  kepentingan  dari  berbagai pihak  yang  dapat  menyeret  para  personil  Polri  dalam  kondisi conflict  of  interest. Hal  ini  dapat  dipahami  oleh  karena  meruyaknya  politik  otonomi  dalam  medan politik  praktis  yang  selalu  mengarah  pada  sistem  parokial  memungkinkan  Polri dapat  terkooptasi  dalam  sikap  pemihakan.  Untuk  mencegah  situasi  tersebut  dan menyesuaikan kondisi yang harmonis diperlukan suatu reformasi kebijakan publik terkait dengan eksistensi Polri.

Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 28 Ayat (1) telah diatur secara jelas bahwa Polri harus bersikap netral dalam kehidupan politik dan tidak boleh melibatkan diri pada kegiatan politik praktis. Meski demikian, teori dan praktek acapkali berbanding terbalik. Sebab tak sedikit anggota kepolisian terjebak dalam aktivitas politik seperti menjalin 'keakraban' dengan para kontestan politik demi mencapai kepentingan sebuah partai politik. Keadaan tersebut jelas akan membuat netralitas mereka sebagai perangkat negara tercederai. Kasus VCD Banjarnegara yang terjadi beberapa tahun silam, misalnya. Seorang Kapolwil berkampanye di hadapan para purnawirawan polisi agar dalam pemilu memilih calon presiden dari partai tertentu. Sampai di sini, stabilitas politik dan nasional dapat terganggu.

Dalam pemilukada serentak yang dihelat tahun ini, tentu netralitas polisi diharapkan dapat terjaga sehingga iklim perpolitikan Indonesia bisa semakin baik dan kondusif. Sikap netralitas tersebut sangat dibutuhkan kehadirannya tentunya tanpa harus menghilangkan hak-hak politik anggota Polri yakni hak dipilih dan hak memilih.

 

13 pedoman netralitas polisi


Menanggapi kekhawatiran masyarakat atas sikap netralitas di tubuh Polri, maka Kapolri Jenderal Tito Karnavian melalui Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan (Kadiv Propam) Polri Irjen Martuani Sormin mengeluarkan 13 poin aturan sebagai pedoman bagi jajaran Polri untuk bersikap netral dalam Pilkada Serentak 2018 dan Pemilu 2019.

"Polisi wajib bersikap netral dan tidak melibatkan diri dalam kegiatan politik praktis sebagai anggota Polri" tukas Irjen Martuani dalam siaran pers, senin.

Adapun 13 pedoman tersebut sebagai berikut:

1. Anggota Polri dilarang mendeklarasikan diri sebagai bakal calon kepala, wakil kepala daerah, atau calon legislatif.

2. Dilarang menerima, meminta, atau mendistribusikan janji, hadiah, sumbangan atau bantuan dalam bentuk apapun dari pihak parpol, pasangan calon, dan tim sukses pada kegiatan Pemilu atau Pemilukada.

3. Dilarang menggunakan, memesan, menyuruh orang lain untuk memasang atribut yang bertuliskan atau bergambar parpol, caleg, dan pasangan calon.

4. Dilarang menghadiri, menjadi pembicara atau narasumber pada kegiatan deklarasi, rapat, kampanye, pertemuan partai politik kecuali dalam melaksanakan pengamanan yang berdasarkan surat perintah tugas.

5. Dilarang mempromosikan, menanggapi dan menyebarluaskan gambar atau foto bakal pasangan calon kepala maupun wakil kepala daerah baik melalui media massa, media online dan media sosial.

6. Dilarang melakukan foto bersama dengan bakal pasangan calon kepala, wakil kepala daerah, atau caleg.

7. Dilarang memberikan dukungan politik dan keberpihakkan dalam bentuk apapun kepada calon kepala, wakil kepala daerah, caleg, maupun tim sukses.

8. Dilarang menjadi pengurus atau anggota tim sukses paslon atau caleg dalam Pemilu dan Pemilukada.

9. Dilarang menggunakan kewenangan atau membuat keputusan dan atau tindakan yang dapat menguntungkan atau merugikan kepentingan politik parpol maupun paslon atau caleg dalam kegiatan Pemilu maupun Pemilukada.

10. Dilarang memberikan fasilitas-fasilitas dinas maupun pribadi guna kepentingan parpol, caleg, paslon Pilkada, tim sukses dan paslon presiden atau wakil presiden pada masa kampanye.

11. Dilarang melakukan kampanye hitam terhadap paslon serta dilarang menganjurkan masyarakat untuk menjadi golput.

12. Dilarang memberikan informasi kepada siapapun terkait dengan hasil penghitungan suara pada kegiatan pemungutan suara Pemilu/ atau Pemilukada.

13. Dilarang menjadi panitia pemilihan umum, anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Panitia Pengawas Pemilu (PANWASLU) serta turut campur tangan di dalam menentukan dan menetapkan peserta Pemilu.

Pada akhirnya pemilihan demokratis tidak terbatas pada tata cara memilih calon, akan tetapi bagaimana menggelar pesta demokrasi yang jujur, adil, berkualitas dan bermartabat di tengah maraknya kecurangan-kecurangan politik. Tentunya di pundak kepolisian terhampir tugas yang tak ringan yakni, memberikan pengamanan dan pengawalan pada rangkaian kegiatan pesta demokrasi: Pemilu dan Pemilukada.

Penulis:

Farida Noris, wartawan matatelinga.com

*tulisan ini diikutsertakan dalam lomba karya jurnalistik Polri

Editor: Farida Noris

Sumber: faridanoris

T#g:lomba menulisnetralitas polisipemilihan umum kepala daerahpilkada serentak 2018PolisiPolri
Komentar
Minggu, 25 Agu 2019 22:02Berita Sumut

Sekda dan Rombongan Akan Segera Lakukan Upaya Perlindungan Terhadap TKW Asal Sumut

Sebagai mana yang diperintahkan Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi, untuk menangani TKW asal Sumut Meimeris Tumanggor, yang sakit di Penang, Malaysia, Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sabrina dan rombongan telah mendarat di Penang, Minggu

Minggu, 25 Agu 2019 19:05Berita Sumut

Kompol M.Arifin : Perampokan M. Hasan Nasution Bukan di Wilkum Medan Timur

Kapolsek Medan Timur, Kompol Arifin mengklarifikasi munculnya pemberitaan di sejumlah media massa terkait peristiwa perampokan yang terjadi di Jl. Madong Lubis

Minggu, 25 Agu 2019 18:50Berita Sumut

Anggota DPRD Minta Izin Warga Komplek JIP Tak Bayar PBB

Keresahan warga tidak kunjung disahuti, bertahun-tahun usulkan, anggota DPRD Medan memohon izin kepada Pemko Medan agar masyarakat di Komplek Johor Indah Permai (JIP) Medan untuk tidak membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Minggu, 25 Agu 2019 18:35Aceh

Gelombang Air Laut Aceh Selatan, Seret Dua Mahasiswa USU

Dua orang mahasiaswa Universitas Sumatera Utara (USU), dikabarkan mengalami nasib naas, sekira pukul 9.45 WIB

Minggu, 25 Agu 2019 18:20Berita Sumut

Komisi III Mengajukan Penambahan Anggaran Event Agama & Kebudayaan

Sejumlah event keagamaan dan kebudayaan yang setiap tahun digelar di Kota Medan, Komisi III DPRD Kota Medan mengajukan penambahan anggaran di RAPBD Kota Medan 2020

Minggu, 25 Agu 2019 18:05Berita Sumut

Mari Sambut Wisatawan Dengan Kebersihan

Menyambut Danau Toba menjadi salah satu destinasi prioritas wisata kelas dunia, Bupati Tobasa Ir Darwin Siagian menghimbau agar menerapkan hidup bersih

Minggu, 25 Agu 2019 17:50Berita Sumut

Gelar Reuni SMANSA Medan '79, Edy Rahmayadi Bicara Soal Kesetiaan

Bersama rekan seangkatan di SMA Negeri 1 (SMANSA) Medan, Angkatan 1979, Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi menggelar acara Reuni 40 Tahun Kebersamaan, di Berastagi Cotage, Karo

Minggu, 25 Agu 2019 17:35Berita Sumut

Warga Sumut di Penang Ucapkan Terimakasih kepada "Ayah Edy"

Gubsu Edy Rahmayadi instruksikan Sekdaprovsu Dr. Ir. Hj R. Sabrina M.Si menangani masalah Meimeris Tumanggor ,37, TKI Wanita kelahiran Tumbajae, Tapanuli Tengah yang saat ini dirawat di hospital Kerajaan Malaysia di Bukit Martajam Penang.

Minggu, 25 Agu 2019 17:20Berita Sumut

Tim Pegasus Polrestabes Medan Ringkus Dua Pelaku, Diduga Ikut Aniaya Kapolsek Patumbak

Dua pelaku kasus kekerasan dan penganiayaan terhadap Kapolsek Patumbak di Jalan Karya Gg Keluarga Desa Marindal I Kec. Patumbak Kab. Deli Serdang,pada Kamis ( 8/8/ 2019) lalu diringkus Tim Pegasus Polrestabes Medan ditempat persembunyiannya

Minggu, 25 Agu 2019 17:05Berita Sumut

Bangunan Gereja Bentuk Rumah Adat Batak Gorga

Peresmian Gereja Katolik Stasi ST. Yosef Silaen dihadiri ribuan jemaat dari berbagai daerah. Ribuan jemaat ini terdiri dari berbagai jemaat katolik dan undangan dari gereja-gereja lainnya

Minggu, 25 Agu 2019 16:50Berita Sumut

Wali Kota Harap APINDO Mampu Ciptakan Iklim Kerja Lebih Baik & Datangkan Investor

Kehadiran Kantor DPK Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Kota Medan yang baru diharapkan Wali Kota Medan Drs H T Dzulmi Eldin S MSi MH dapat menciptakan iklim kerja yang kondusif. Di samping itu juga menjadi spirit dan semangat baru bagi seluruh pengur

Minggu, 25 Agu 2019 16:35Berita Sumut

Wali Kota Lepas 3.000 Peserta Lomba Lari Medan 10K

Sebanyak 3.000 pelari mengikuti lomba lari bertajuk Medan 10K dan 5 2019 K di Jalan Balai Kota Medan

Minggu, 25 Agu 2019 16:20Berita Sumut

Dolok M Panjaitan dan Robinson Tampubolon Hadiri Peresmian Gereja Katolik

Pada peresmian Gereja Katolik St Santo Yosep Silaen pada Minggu, (25/8/2019) ikut dihadiri oleh Dolok M Panjaitan dan Robinson Tampubolon

Minggu, 25 Agu 2019 16:05Berita Sumut

Bahas P-APBD 2019, Perda dan R-APBD 2020 Hanya Sebulan

Luar biasa kerja keras anggota DPRD Medan di akhir periode yang tinggal menunggu hari. Sejak awal bulan Agustus kemarin hingga saat ini, para wakil rakyat di Medan "banting tulang" menyelesaikan tugasnya menyelesaikan Perda P-APBD 2019, beberapa

Minggu, 25 Agu 2019 15:13Berita Sumut

Komisi II Anggarkan Honor Untuk 427 Tenaga Operator Sekolah

Komisi II DPRD Medan menganggarkan honor sebesar Rp.600 ribu untuk 427 tenaga operator di seluruh sekolah dasar dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang ada di Kota Medan, untuk tahun 2020.

Minggu, 25 Agu 2019 14:08Berita Sumut

Hendra DS Pertanyakan Urgensi Alokasi Dana Rp 3 M

Hendra DS selaku anggota Komisi IV DPRD Medan mempertanyakan urgensi pengalokasian biaya pemeliharaan Stadion Teladan Rp 3 Miliar dan Stadion Kebun Bunga Rp 1,5 Miliar pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Medan pada APBD Kota Medan TA 2020