• Home
  • Opini
  • Persekusi Komunal yang Menjauhkan Kita Berdemokrasi

Persekusi Komunal yang Menjauhkan Kita Berdemokrasi

Eddy Iriawan Selasa, 28 Agustus 2018 17:45 WIB
mtc/ist
Tanda pagar (hastag) #2019GantiPresiden kini seakan menjadi “lahir” kembali setelah sempat mati suri kurun waktu beberapa bulan terakhir ini. Belum adanya momentum yang tepat mendasari tagar yang diinisiasi politisi PKS Mardhani Ali Sera tampaknya menjad

                                                                              Oleh :



                                                                           Eddy
Iriawan, 

                                                                           Praktisi Media




MATATELINGA: Tanda pagar (hastag) #2019GantiPresiden kini seakan menjadi "lahir" kembali
setelah sempat mati suri kurun waktu beberapa bulan terakhir ini. Belum adanya
momentum  yang tepat mendasari tagar yang
diinisiasi politisi PKS Mardhani Ali Sera tampaknya menjadi pemicunya. Namun
momentum itu akhirnya "terbangun" kembali setelah dinamisasi proses rekruitmen
kepemimpinan nasional oleh partai politik menjatuhkan pilihan dua kubu dengan
munculnya calon presiden dan wakil presiden dari dua poros partai politik yang
nyaris "sewarna" dengan Pilpres 2014 lalu, yakni pasangan Prabowo
Subianto-Sandiaga Salahuddin Uno dan pasangan petahana Joko Widodo-K.H. Ma'ruf
Amin.



Hastag #2019GantiPresiden pun
semakin kencang digulirkan para pendukung gerakan yang diasosiasikan sebagai
upaya "menghadang" laju Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk bisa memimpin
kembali dua periode. Meski inisiator gerakan Mardhani Ali Sera, namun yang
paling getol "mengkampanyekan"  gerakan
ini adalah Neno Warisman yang tak lain merupakan ketua presidium gerakan.



Namun apa lacur, di beberapa daerah
yang coba dijadikan lokasi deklarasi gerakan seperti di Batam, Kepulaian Riau,
Di Jawa Barat mendapat penolakan dari MUI setempat, dan terakhir di Pekanbaru,
Riau serta Surabaya, Jawa Timur malah berujung konflik fisik dan adanya
tudingan intimidasi baik dari aparat keamanan maupun massa. Apalagi tuduhan
adanya keterlibatan aparat negara seperti Kepala BIN Daerah (Kabinda) setempat
semakin ikut menyeret-nyeret adanya ketidakadilan aparat dalam ranah persepsi publik
dalam peristiwa tesebut.



Sebagai sebuah proses berdemokrasi,
wajar dan sah-sah saja tatkala peristiwa yang diframing sedemikian rupa baik oleh media konvensional, digital
maupun media sosial yang disertai "bumbu penyedap" oleh pihak-pihak yang punya vasted interest dalam peristiwa
tersebut, adanya pihak-pihak yang pro dengan argumentasi sendiri, begitu juga
dengan pihak-pihak yang kontrak-juga dengan argumentasinya sendiri.



Namun dalam mengurai perdebatan yang
saling mempertahankan pendapatnya, setidaknya dari perspektif hukum (UU Pemilu
No. 27 Tahun 2017) peristiwa tersebut clear
dan tegas tidak menabrak perundang-undangan yang berlaku seperti yang
ditegaskan Bawaslu (Kompas.com, 27/8/2018) dan juga KPU berpendapat gerakan ini
sebagai bukan gerakan kampanye (Tribunews.com, 28/8/2018). Sebagai dua lembaga
yang diberi kewenangan negara sebagai stake
holder
dalam penyelenggaraan Pemilu semua pihak seyogianya menghormati pandangan
kedua lembaga tersebut.



Jika untuk domain ini pun para pihak
tidak sependapat, akan menimbulkan kebingungan publik dan akan menimbulkan
pandangan adanya upaya demoralisasi terhadap
lembaga yang diberi amanah undang-undang untuk hal ini.



Perbedaan pendapat dan pandangan
politik dalam alam demokrasi yang terus dibangun pasca reformasi 1998 lalu
sudah sepatutnya dijaga dan dirawat sedemikian rupa untuk saling menghargai.
Akan menimbulkan prejudice yang
sangat tidak menguntungkan pemerintahan saat ini jika pola-pola persekusi komunal mendapatkan pembiaran
dari negara yang diberi otoritas penuh untuk menjaganya dengan alasan apapun.



Apalagi dalam fase-fase krusial saat
ini dimana Presiden Joko Widodo yang didaulat koalisi Parpol akan kembali
mencoba keberuntungan dengan bertarung dalam kontestasi politik Pilpres di 2019
mendatang. Akan mudah dipersepsikan bahwa tindakan pembiaran terhadap tindakan persekkusi sosial tersebut atas "izin"
dan "restu" pemerintah. Hal ini tentu akan sangat merugikan citra pemerintah
yang belum tentu ikut "berpartisipasi" dalam 
peristiwa yang sangat mencederai alam demokrasi tersebut.



Menyikapi gerakan yang dianggap upaya
"mendiskreditkan" Presiden Jokowi tersebut sudah sepatutnya juga disikapi
secara bijak oleh pihak-pihak yang "berseberangan" dengan gerakan tersebut.
Pendapat dilawan Pendapat !. Sikap yang mengedepankan dialektika dalam proses
berdemokrasi akan semakin mendewasakan bangsa ini mengarungi kebebasan
berekspresi yang didapat 20 tahun terakhir ini.



Dan bukannya terburu-buru melakukan stigmatisasi dengan sebutan-sebutan yang
tidak proporsional dalam kerangka konsumsi wejangan
bagi publik.



Setidaknya di awal-awal gerakan
#2019GantiPresiden, sudah muncul "lawan tanding" sepadan yang digerakkan para
pendukung Jokowi dengan #Jokowi2Periode. Gerakan hastag ini lah yang seharusnya dikuatkan dalam upaya menghidupkan
sendi-sendi berdemokrasi yang lebih dewasa. Budaya komentar dilawan dengan
komentar, pandangan politik dilawan dengan pandangan politik, gerakan politik
dilawan juga dengan gerakan politik serupa.



Merusak
Citra Pemerintah



Melawan arus demokratisasi yang
sedang berjalan di tengah-tengah masyarakat hanya akan menjadi tindakan
"konyol" dan berdampak kepada tuduhan sikap pemerintah yang mencoba menjauhkan
prinsip demokrasi dalam kehidupan masyarakat. Pola-pola "refresif" yang tergambar dalam dua peristiwa teranyar di Pekanbaru
dan Surabaya, terutama yang dipertontonkan kelompok massa dan framing yang terlanjur terbentuk adanya
ketidakadilan aparat negara dalam konteks peristiwa tersebut seyogianya sangat
merugikan pemerintah Joko Widodo (Jokowi) sendiri.



Adagium dalam prinsip komunikasi
massa bahwa sesuatu yang semakin dilarang akan semakin dicari orang, tampaknya
"lupa" untuk direnungkan sebelum munculnya insiden yang tidak seharusnya
terjadi itu. Akan menjadi benefit bagi
lawan-lawan politik Jokowi jika arus deras penghempangan gerakan
#2019GantiPresiden terus dilakukan dengan pendekatan intimidasi seperti ini.



Bangsa ini sejatinya belum menemukan
pola-pola berdemokrasi yang ideal yang bisa dijadikan patron bersama. Proses pencarian bentuk dan formulasi  lah yang kini tengah dilakukan bangsa ini
hingga banyak menemukan hambatan dan friksi
yang kadang tidak mengenakkan. Tapi itulah konsekuensi logis dalam proses
pencarian yang harus dihargai semua pihak sebagai pilihan terbatas.



Semakin dekatnya masa pemilihan
presiden sepatutnya harus diimbangi dengan "perlawanan" seimbang pula untuk
mengkampanye sparing partner melawan
arus hastag #2019GantiPresiden yang
terlanjur bergelinding kencang saat ini. Biarkanlah kebebasan berekspresi warga
bangsa ini dalam melihat negerinya dipandang sebagai "keberhasilan" pemerintah
dalam merawat freedom of speech yang
semakin dewasa.



Pengambilan sikap sedemikian rupa,
selain pemerintah berhasil memberi ruang lega bagi warga untuk semakin bebas
berekspresi, juga akan menjadikan capital
politik bagi Jokowi secara tidak langsung dalam kontestasi politik yang
semakin dekat.



Dibalik adanya jaminan kebebasan
berekspresi, para relawan dan pihak-pihak yang terlibat dalam gerakan hastag #2019GantiPresiden sudah
sepatunya juga ikut diikuti dengan prinsip bersama untuk menerapkan taat azas
dan taat hukum. Setidaknya hal itu juga sangat membantu keberhasilan
"mensosialisasikan" gerakan tersebut sebagai gerakan yang tetap menjunjung
tinggi prinsip dan azas hukum.



Akan menjadi kerawanan sosial
manakala sebuah gerakan yang ikut mengerahkan massa dalam jumlah besar bergerak
"liar" tanpa adanya pengamanan dari aparat kepolisian. Setidaknya dari aspek legalitas perizinan penyelenggarakan
kegiatan terpenuhi sehingga tuduhan pelanggaran perizinan terlepas dari
terhadap penyelenggarakan kegiatan serupa ke depannya. Namun sebaliknya jika
perizinan sudah diperoleh namun tetap adanya intimidasi dari kelompok massa,
para simpatisan dan pendukung hastag #2019GantiPresiden
dapat meminta pertanggungjawaban aparat negara.



Kesimpulan



Pertama; sebagai negara demokrasi,
prinsip kebebasan berekspresi mengeluarkan pendapat sepatutnya harus dihargai
seluruh elemen bangsa ini. Sekalipun ekspresi dan pandangan politk yang
disampaikan berbeda "warna" dengan pemerintah sekalipun. Konsekuensi sebagai
negara demokratis, perbedaan pendapat seyogianya saling menghargai dan bukannya
saling "mengintimidasi" dengan pola dan cara yang tidak menopang sendi-sendi
berdemokrasi.



Perlawanan yang paling elegan dalam
menyikapi sebuah pandangan politik sudah sepatunya juga dihadapi dengan pandangan
politik juga. Lain halnya jika pandangan politik tersebut sudah memasuki ranah
hukum formal.



Kedua; upaya kekerasan oleh
komunal dalam menyikapi perbedaan sejatinya sejak awal sudah disepakati bersama
bahwa tindakan tersebut harus dibuang jauh. menyikapi perbedaan pandangan
dengan upaya represif menggunakan
kekuatan massa sama saja mengembalikan negeri ini ke dalam otoritarisme dengan
pola yang berbeda.



Ketiga; kewibawaan apara negara
dalam menyikapi sebuah peristiwa yang dominan warna politik seperti ini, sudah
selayaknya dilakukan proporsional dengan tetap mengedepankan prinsip hukum yang
menjadi payungnya. Hal ini guna menghindari adanya tuduhan-tuduhan yang
menganggap aparat tidak netral.



Begitu sebuah aktivitas berekspresi
yang melibatkan massa tidak memperoleh izin, langsung diambil tindakan jelas
dan terukur dan objektif. Namun sebaliknya jika perizinan sudah diperoleh,
aparat harus bisa menjamin adanya jaminan keamanan bagi penyelenggara maupun
simpatisan yang hadir.



Dinamika politik yang semakin kencang
menjelang perhelatan Pilpres sepatutnya dilihat sebagai pesta yang menyenangkan
dan menggembirakan bagi semua warga negara. Bukan sebaliknya, dinamika yang
terjadi malah menimbulkan kekhawatiran friksi
yang mengarah kepada konflik fisik yang sangat merugikan semua pihak. Ayo buat
gembira Pilpres 2019 !. (mtc)

Editor: faeza

T#g:PilpresPro dan Kota Pilpres 2019Terkini
Komentar
Minggu, 24 Mar 2019 07:00Bola

Paul Pogba di Isukan Hengkang Dari Manchester United

Kabar mengenai kepindahan Paul Pogba ke Real Madrid kembali terdengar

Minggu, 24 Mar 2019 06:45Bola

Raphael Varane Di Isukan "Tak Betah" di Real Madrid

Bek Real Madrid, Raphael Varane, dalam beberapa waktu belakangan diisukan kalau dirinya sudah tidak betah lagi berada di klub berjuluk Los Blancos tersebut.

Sabtu, 23 Mar 2019 23:00Berita Sumut

Kapolda Sumut Nobar Film Pohon Terkenal Bersama Jajaran dan Media

Kapolda Sumut Irjen Pol Agus Andrianto menggelar nonton bareng film Pohon Terkenal bersama jajaran Polda Sumut, Aktifis dan Media

Sabtu, 23 Mar 2019 22:45Berita Sumut

Wakil Wali Kota Dukung Perkembangan Digitalisasi Ekonomi Kreatif

Rahasia seorang entrepreneur yang sukses adalah berani menciptakan peluang, terus berinovasi dan berani mengambil resiko berdasarkan berbagai pertimbangan yang rasional

Sabtu, 23 Mar 2019 22:30Nasional

Panglima TNI Apresiasi Prajurit TNI-Polri Bantu Korban Banjir di Jayapura

Panglima TNI, Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, S.I.P. sangat mengapresiasi prajurit TNI-Polri yang telah melakukan bantuan kemanusiaan

Sabtu, 23 Mar 2019 22:15Nasional

Panglima TNI Tinjau Posko Pengungsi Korban Bencana Banjir di Sentani

Panglima TNI, Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, S.I.P. bersama Kapolri Jenderal Pol. Prof. H.M. Tito Karnavian, Ph.D. dan Gubernur Papua Lukas Enembe

Sabtu, 23 Mar 2019 18:29Berita Sumut

Baksos Mata Katarak dan Hernia Gratis Dibuka Secara Resmi oleh Jaksa Agung

Agung Republik Indonesia HM Prasetyo beserta isteri selaku Ketua Umum Ikatan Adhyaksa Dharmakarini (IAD) Ros Ellyana Prasetyo melakukan kunjungan kerja ke Sumatera Utara sekaligus membuka secara resmi bakti sosial operasi mata katarak dan hernia gratis di

Sabtu, 23 Mar 2019 17:06Berita Sumut

UAS Sempat Pikir HUT H Anif Pakai Tiup Lilin

Ustad Abdul Somad (UAS) menjadi orang-orang yang ditunggu-tunggu oleh ribuan masyarakat yang telah memadati halaman Mesjid Al Musanif Jalan Cemara, Medan Estate, Deli Serdang, Sabtu (23/3)

Sabtu, 23 Mar 2019 16:00Berita Sumut

Dadang Darmawan : Semua Caleg Harusnya Miliki Visi yang Sama

Pengamat politik, Dadang Darmawan Pasaribu, menyebut jika semua calon legislatif baik DPR maupun DPD harusnya memiliki visi yang sama. Yaitu seperti yang termaktub dalam alinea kedua Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa tujuan bangsa Indonesia adalah

Sabtu, 23 Mar 2019 15:38Berita Sumut

Edy Rahmayadi : Ulang Tahun Biasanya Tiup Lilin, Masya Allah Ini Malah Membuat MTQ

Pelaksanaan MTQ ke 1 yang digelar Yayasan H Anif membuat Gubsu Edy Rahmayadi kagum. Kekaguman itu timbul lantaran pelaksanaan MTQ ini digelar juga untuk memperingati HUT H Anif.

Sabtu, 23 Mar 2019 15:21Berita Sumut

Kebakaran Siang Bolong Hanguskan 4 Rumah Warga di Kelurahan Babura

Sebanyak 4 unit rumah kontrakan warga di Jalan Sei Wampu Baru Dalam Pasar II Kelurahan Babura Kecamatan Medan Baru, terbakar, Sabtu (23/03/2019).

Sabtu, 23 Mar 2019 14:33Advertorial

Klinik dr. Geeta Terbaik di Medan

Klinik dr. Geeta adalah salah satu klinik terbaik dan terkenal di Kota Medan yang sudah berdiri Sejak 20 Tahun lamanya. Di klinik dr.Geeta, konsumen juga dapat berkonsultasi tentang perawatan apa yang cocok. Selain itu disini juga ditangani oleh dokte

Sabtu, 23 Mar 2019 14:15Berita Sumut

Besok, Slank Meriahkan Deklarasi Milenial Anti Narkoba di Sumut

Deklarasi Milenial Anti Narkoba yang digelar DPP Granat Pusat bekerjasama dengan Ditresnarkoba Poldasu pada Minggu (24/3) pagi akan dimeriahkan grup band Slank. Acara deklarasi ini akan dipusatkan di Lapangan Benteng dengan berbagai kegiatan.

Sabtu, 23 Mar 2019 12:55Berita Sumut

Hadiri KSI 4.0 di Jaktim, Soekirman Sampaikan Komitmen Perbaiki Sungai yang "Sakit"

Lebih dari seribuan orang dari berbagai daerah terdiri dari berbagai elemen dan komunitas pencinta sungai se-Indonesia tumpah ruah di Lokasi Bumi Perkemahan Pramuka dan Graha Wisata Cibubur, Jakarta Timur untuk menghadiri acara Kongres Sungai Indonesia

Sabtu, 23 Mar 2019 12:38Berita Sumut

Sembari Terisak, Ijeck Minta Doakan MTQ Yayasan H. Anif Terus Terlaksana Hingga Akhir Hayat

Musa Rajekshah, Wakil Gubernur Sumatera Utara tak kuat lagi menahan emosinya ketika menyampaikan kata sambutan di gelaran acara Yayasan Haji Anif di Mesjid Al Musanif jalan Cemara, Deli Serdang, Sabtu (23/2/2019).

Sabtu, 23 Mar 2019 12:16Nasional

Ini Tindak Lanjut Penanganan Mobil Pajero Ber-plat Nomor Dinas TNI 3005-00

Setelah melakukan penyelidikan awal di lingkungan internal TNI, POM TNI mengembangkan penyelidikan terhadap pihak-pihak terkait di lapangan. Tidak ditemukan indikasi keterlibatan prajurit TNI dalam kasus ini.