• Home
  • Opini
  • Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Menyoal "Dwifungsi" Polri
Robby/rel Minggu, 28 Januari 2018 18:16 WIB
Google
Sholat Idul Adha 1439 H
MATATELINGA, Medan:  Pemilihan kepala daerah (Pilkada) secara serentak telah diselenggarakan sejak tahun 2015 dengan beragam kendala dan keberhasilan yang dapat dijadikan pelajaran. Pada perhelatan Pilkada 2018 ini, sebanyak 171 daerah, yang terdiri atas 17 provinsi, 39 kota dan 115 kabupaten, akan menyelenggarakan Pilkada serentak pada tanggal 27 Juni 2018. Beberapa provinsi diantaranya adalah Jawa Barat dan Sumatera Utara. Khusus kedua provinsi tersebut, masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur akan habis pada 13 Juni 2018 untuk Jawa Barat dan 17 Juni 2018 untuk Sumatera Utara. Dengan demikian, maka terdapat kekosongan jabatan untuk Gubernur dan Wakil Gubernur di kedua provinsi tersebut.

Kekosongan jabatan dimaksud, sesungguhnya juga telah diatur di dalam UU No 10/2016 tentang Pilkada (UU Pilkada) bahwa dalam terjadi kondisi yang demkian, akan diangkat penjabat Gubernur. Di dalam Pasal 201 ayat (10) disebutkan bahwa posisi penjabat Gubernur berasal dari jabatan pimpinan tinggi madya sampai dengan pelantikan Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jabatan pimpinan tinggi madya ini merupakan ASN yang berasal dari Kementerian Dalam Negeri atau daerah yang bersangkutan.

Namun, secara mengejutkan, Pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri (Mendagri) mengeluarkan wacana untuk menjadikan unsur kepolisian sebagai pelaksana tugas atau penjabat Gubernur untuk mengisi kekosongan jabatan tersebut, baik disebabkan petahana yang cuti mengikuti Pilkada maupun karena berakhirnya masa jabatan kepala daerah sebelum pilkada berlangsung.

Padahal, amanah reformasi tegas menyatakan diantaranya untuk menghapuskan dwifungsi ABRI. Maknanya, tidak hanya untuk memastikan netralitas TNI sebagai pemegang kuasa konstitusional yang menjaga pertahanan negara, tapi juga netralitas Polri yang bertanggungjawab terhadap keamanan negara. Reformasi yang telah berhasil memisahkan dan menjaga netralitas kedua institusi tersebut, seyogyanya tidak ditarik mundur oleh penguasa sipil.

Atas dasar itu, kami dari Pusat Studi Hukum Tata Negara (PSHTN) Fakultas Hukum Universitas Indonesia menyatakan bahwa jabatan penjabat Gubernur dari unsur kepolisian bertentangan dengan UU Pilkada dan konstitusi RI serta berdampak pada pudarnya netralitas Polri sebagai amanat dari reformasi. Pernyataan tersebut didasarkan kepada hal-hal berikut:

1. Jabatan pelaksana tugas atau penjabat Gubernur *harus* berasal dari jabatan pimpinan tinggi madya yang berasal dari kalangan sipil sebagaimana diatur di dalam Pasal 201 ayat (10) UU Pilkada. Wacana Mendagri untuk menunjuk perwira tinggi Polri yang masih aktif sebagai penjabat Gubernur Jawa Barat dan Sumatera Utara merupakan wacana yang tidak berdasarkan hukum yang justru telah mencederai semangat reformasi.

2. Mendagri merujuk kepada Permendagri No. 1/2018 tentang cuti di luar tanggungan negara bagi kepala daerah, namun Permendagri tersebut justru bertentangan dengan materi muatan UU Pilkada. Di dalam Pasal 4 ayat (2) Permendagri tersebut memuat norma yang menyatakan bahwa yang menjadi penjabat Gubernur berasal dari pejabat pimpinan tinggi madya/setingkat di lingkup pemerintah pusat/provinsi. Dari dasar inilah kemudian Mendagri mengasumsikan bahwa perwira tinggi Polri merupakan jabatan yang setingkat dengan pimpinan tinggi madya. Padahal, di dalam ketentuan UU Pilkada telah diatur secara limitatif bahwa hanya pejabat pimpinan tinggi madya saja yang dapat menjadi penjabat Gubernur.

3. Wacana menjadikan perwira tinggi Polri yang masih aktif untuk menjadi pelaksana tugas atau penjabat Gubernur merupakan langkah mundur proses reformasi yang telah bergulir selama hampir 20 tahun ini. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 28 ayat (1) dan (3) UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Polri bersikap netral dalam kehidupan politik dan apabila terdapat anggota Polri yang menduduki jabatan di luar kepolisian maka itu dapat dilakukan setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian. Artinya, bila Mendagri ingin mengusulkan perwira tinggi sebagai pelaksana tugas atau penjabat Gubernur harus mengusulkan polisi yang telah pensiun atau telah mengundurkan diri dari dinas kepolisian. Dengan demikian, netralitas Polri tetap terjaga dan tidak menimbulkan "dwifungsi" Polri sebagaimana dwifungsi ABRI pada zaman Orde Baru.

4. Penunjukan pelaksana tugas atau penjabat Gubernur dari unsur kepolisian secara tidak langsung menjadikan daerah tersebut nyaris serupa dengan daerah darurat sipil. Bila mengacu kepada UU Nomor 23/Prp/1959 tentang Keadaan Bahaya maka diatur mengenai darurat sipil. Di dalam Pasal 4 ayat (1) dan (2) dijelaskan bahwa Presiden menetapkan Penguasa Darurat Sipil Daerah (PDSD) yang terdiri atas Kepala Daerah yang dibantu oleh seorang komandan militer tertinggi, seorang kepala Polri, dan seorang pengawas/kepala kejaksaan di daerah tersebut. Padahal, seperti diketahui bahwa Provinsi Jawa Barat dan Sumatera Utara sedang dalam kondisi damai serta terkendali, tanpa potensi gangguan keamanan. Oleh karena itu, PSHTN menganggap bahwa wacana Mendagri tersebut justru berpotensi menimbulkan suasana yang tidak kondusif untuk berlangsungnya pilkada di daerah yang bersangkutan.

Atas pertimbangan tersebut, kami mendesak Presiden untuk tidak menerbitkan Keputusan Presiden mengenai pelaksana tugas atau penjabat Gubernur dari kalangan non sipil (TNI/Polri). Hal ini agar semangat reformasi yang mengutamakan supremasi sipil dan telah berlangsung selama hampir 20 tahun ini tetap terjaga.PSHTN FHUI juga mengingatkan kembali kepada Pemerintah untuk senantiasa mengelola negeri ini sesuai dengan koridor hukum yang berdasarkan Konstitusi. Jangan sampai kebijakan yang diputuskan oleh Pemerintah justru menghidupkan kembali rezim otoritarianisme baru dan mematikan kehidupan berdemokrasi di Indonesia yang telah diperjuangkan oleh rakyat Indonesia.

(Mtc/Robby/rel)
Editor: Amrizal

T#g:Hukum Tata NegaraMatatelingaMenyoal quot Dwifungsi quot PolriPilkada
Komentar
Selasa, 21 Agu 2018 19:05Berita Sumut

Dinas PPKB & PP PA Asahan Kurban Tiga Ekor Lembu

Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPKB & PP PA) Kabupaten Asahan, dalam rangka menyambut kedatangan hari raya Idhul Adha 1439 H, menyembelih tiga ekor lembu yang berkualitas baik serta seh

Selasa, 21 Agu 2018 16:40Berita Sumut

Produksi Padi Sumut Diharapkan Capai 7 Ton/Tahun

Program Upaya Khusus (Upsus) Padi, Jagung dan Kedelai (Pajale) diharapkan dapat meningkatkan produksi padi di Provinsi Sumatera Utara (Sumut). Produksi padi tahun 2017 yang mencapai 5,1 ton diharapkan terus meningkat menjadi 7 ton/tahun.

Selasa, 21 Agu 2018 16:00Berita Sumut

Protes Azan Hingga Picu Keributan, Meiliana Dihukum 18 Bulan Penjara

Perbuatan Meiliana (44), yang memprotes suara azan hingga memicu kerusuhan SARA di Tanjungbalai pada dua tahun lalu diganjar dengan 1 tahun 6 bulan penjara. Putusan ini sama dengan tuntutan yang diajukan oleh tim JPU dari Kejari Tanjungbalai.

Selasa, 21 Agu 2018 15:30Berita Sumut

Pemprovsu Dukung Pengumpulan Koleksi Kayu Indonesia

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mendukung kegiatan pengumpulan koleksi kayu yang ada di Indonesia, khususnya Sumatera Utara. Kegiatan ini diharapkan dapat memberi sumbangsih kepada berbagai kalangan termasuk akademisi, industri, dan masyarakat.

Selasa, 21 Agu 2018 14:30Berita Sumut

Mayjen TNI MS Fadillah : "Mauliate Godang Rekan Media"

Pangdam I BB Mayjen TNI Muhammad Sabrar Fadhilah mengucapkan Mauliate Godang atas sambutan dan penerimaan dari teman-teman media yang ada di jajaran Kodam I Bukit Barisan. Penegasan ini disampaikan Pangdam I Bukit Barisan, Mayjen TNI Muhammad Sabrar Fadh

Selasa, 21 Agu 2018 14:00Berita Sumut

Bajing Loncat di Jalan Letsu Ditangkap

Seorang pelaku bajing loncat yang kerap beraksi di kawasan Jalan Letda Sujono, Medan diringkus tim Pegasus Polrestabes Medan. Tersangka berinisial SK (31) ini diringkus setelah aksinya menjarah sebuah truk viral di media sosial.

Selasa, 21 Agu 2018 13:29Berita Sumut

Sobek-sobek Alqur'an, Brigadir Tommy Dituntut 16 Bulan Penjara

Brigadir Tomi, oknum anggota Polri yang menjadi terdakwa dalam kasus penistaan agama dituntut dengan hukuman 1 tahun dan 4 bulan penjara.

Selasa, 21 Agu 2018 12:55Berita Sumut

Soekirman Minta Peserta Gala Siswa Indonesia Tiru Semangat Joni si Pemanjat Tiang Bendera

Bupati Sergai Ir H Soekirman resmi membuka Gala Siswa Indonesia (GSI) Tingkat SMP se-Kabupaten Serdang Bedagai (Sergai) Tahun 2018 berlangsung sukses bertempat di Stadion Mini Desa Nagur, Kecamatan Tanjung Beringin, Senin (20/8) sore.

Selasa, 21 Agu 2018 12:39Berita Sumut

Di Sumut, Berat Sapi untuk Kurban dari Jokowi Capai 1,1 Ton

Dalam rangka Idul Adha 1439 H yang jatuh pada tanggal 22 Agustus 2018, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) akan melaksanakan penyembelihan 25 ekor sapi qurban di lingkungan Pemprovsu. Penyembelihan hewan qurban akan dilaksanakan, Rabu (22/8), d

Selasa, 21 Agu 2018 12:03Berita Sumut

Dadang Tepis Peluncuran Buku 'Kita Telah Mati' Sebagai Ajang Pencalonan DPD

Buku Kita Telah Mati karya salah satu bakal calon anggota DPD RI resmi diluncurkan. Melalui buku Kita Telah Mati, Dadang menyuarakan berbagai pendapatnya tentang kehidupan bernegara di Indonesia.

Selasa, 21 Agu 2018 11:30Berita Sumut

Sebagian Umat Islam di Medan Shalat Idul Adha Hari Ini

Sebagian umat Islam di Medan telah menggelar Shalat Idul Adha pada pagi tadi, Selasa (21/08/2018). Salahsatunya adalah yang dilakukan oleh LDK Al Iqra ITM, Majelis Kajian Islam Kaffah, dan Lembaga Studi Islam Multi Dimensi Medan.

Selasa, 21 Agu 2018 11:00Berita Sumut

Jadi Tersangka Narkoba, Ibrahim DIciduk BNN Saat Sosialisasi Pencalegannya

Oknum anggota DPRD Langkat, Ibrahim alias Hongkong yang terlibat dalam kasus 170 kilogram sabu ternyata diringkus petugas BNN saat melakukan sosialisasi pencalonannya kembali sebagai anggota dewan. Hal ini dikatakan Deputi Pemberantasan BNN Arman Depari,

Selasa, 21 Agu 2018 09:58Internasional

Cula Badak Selundupan Bernilai Rp175 Miliar, Tertahan di Malaysia

Pihak berwenang Malaysia menyita cula badak bernilai hampir US$12 juta (Rp175,2 miliar) yang akan dikirim ke Vietnam dalam operasi pencegahaan penyelundupan binatang yang dilindungi terbesar di negara itu.

Selasa, 21 Agu 2018 09:52Internasional

'Diselimuti' Rivalitas Politik, PM Australia Kembali Pimpin Partai Liberal

Perdana Menteri Australia Malcolm Turnbull berhasil mempertahankan dukungan untuk tetap memimpin partainya, di tengah ketidakpuasan atas kebijakannya, Selasa (21/8). Dalam pemilihan Ketua Partai Liberal, Turnbull unggul dari penantangnya, Menteri Dalam Ne

Selasa, 21 Agu 2018 09:49Internasional

AS Tangkap Dua Agen Spionase Iran

Amerika Serikat menangkap dua warga Iran yang diduga menjadi agen mata-mata Teheran.

Selasa, 21 Agu 2018 09:28Ekonomi

Pasca Terjerembab, IHSG Berpeluang Menguat, Investor Disarankan Cermati Saham Big Cap

Pelaku pasar sempat 'gigit jari' akibat level Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang anjlok sepanjang pekan lalu. Namun, investor tentu tak boleh lengah dengan kondisi tersebut karena indeks memiliki peluang untuk bangkit (rebound) pasca terper