• Home
  • Opini
  • Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Menyoal "Dwifungsi" Polri
Robby/rel Minggu, 28 Januari 2018 18:16 WIB
Google
MATATELINGA, Medan:  Pemilihan kepala daerah (Pilkada) secara serentak telah diselenggarakan sejak tahun 2015 dengan beragam kendala dan keberhasilan yang dapat dijadikan pelajaran. Pada perhelatan Pilkada 2018 ini, sebanyak 171 daerah, yang terdiri atas 17 provinsi, 39 kota dan 115 kabupaten, akan menyelenggarakan Pilkada serentak pada tanggal 27 Juni 2018. Beberapa provinsi diantaranya adalah Jawa Barat dan Sumatera Utara. Khusus kedua provinsi tersebut, masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur akan habis pada 13 Juni 2018 untuk Jawa Barat dan 17 Juni 2018 untuk Sumatera Utara. Dengan demikian, maka terdapat kekosongan jabatan untuk Gubernur dan Wakil Gubernur di kedua provinsi tersebut.

Kekosongan jabatan dimaksud, sesungguhnya juga telah diatur di dalam UU No 10/2016 tentang Pilkada (UU Pilkada) bahwa dalam terjadi kondisi yang demkian, akan diangkat penjabat Gubernur. Di dalam Pasal 201 ayat (10) disebutkan bahwa posisi penjabat Gubernur berasal dari jabatan pimpinan tinggi madya sampai dengan pelantikan Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jabatan pimpinan tinggi madya ini merupakan ASN yang berasal dari Kementerian Dalam Negeri atau daerah yang bersangkutan.

Namun, secara mengejutkan, Pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri (Mendagri) mengeluarkan wacana untuk menjadikan unsur kepolisian sebagai pelaksana tugas atau penjabat Gubernur untuk mengisi kekosongan jabatan tersebut, baik disebabkan petahana yang cuti mengikuti Pilkada maupun karena berakhirnya masa jabatan kepala daerah sebelum pilkada berlangsung.

Padahal, amanah reformasi tegas menyatakan diantaranya untuk menghapuskan dwifungsi ABRI. Maknanya, tidak hanya untuk memastikan netralitas TNI sebagai pemegang kuasa konstitusional yang menjaga pertahanan negara, tapi juga netralitas Polri yang bertanggungjawab terhadap keamanan negara. Reformasi yang telah berhasil memisahkan dan menjaga netralitas kedua institusi tersebut, seyogyanya tidak ditarik mundur oleh penguasa sipil.

Atas dasar itu, kami dari Pusat Studi Hukum Tata Negara (PSHTN) Fakultas Hukum Universitas Indonesia menyatakan bahwa jabatan penjabat Gubernur dari unsur kepolisian bertentangan dengan UU Pilkada dan konstitusi RI serta berdampak pada pudarnya netralitas Polri sebagai amanat dari reformasi. Pernyataan tersebut didasarkan kepada hal-hal berikut:

1. Jabatan pelaksana tugas atau penjabat Gubernur *harus* berasal dari jabatan pimpinan tinggi madya yang berasal dari kalangan sipil sebagaimana diatur di dalam Pasal 201 ayat (10) UU Pilkada. Wacana Mendagri untuk menunjuk perwira tinggi Polri yang masih aktif sebagai penjabat Gubernur Jawa Barat dan Sumatera Utara merupakan wacana yang tidak berdasarkan hukum yang justru telah mencederai semangat reformasi.

2. Mendagri merujuk kepada Permendagri No. 1/2018 tentang cuti di luar tanggungan negara bagi kepala daerah, namun Permendagri tersebut justru bertentangan dengan materi muatan UU Pilkada. Di dalam Pasal 4 ayat (2) Permendagri tersebut memuat norma yang menyatakan bahwa yang menjadi penjabat Gubernur berasal dari pejabat pimpinan tinggi madya/setingkat di lingkup pemerintah pusat/provinsi. Dari dasar inilah kemudian Mendagri mengasumsikan bahwa perwira tinggi Polri merupakan jabatan yang setingkat dengan pimpinan tinggi madya. Padahal, di dalam ketentuan UU Pilkada telah diatur secara limitatif bahwa hanya pejabat pimpinan tinggi madya saja yang dapat menjadi penjabat Gubernur.

3. Wacana menjadikan perwira tinggi Polri yang masih aktif untuk menjadi pelaksana tugas atau penjabat Gubernur merupakan langkah mundur proses reformasi yang telah bergulir selama hampir 20 tahun ini. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 28 ayat (1) dan (3) UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Polri bersikap netral dalam kehidupan politik dan apabila terdapat anggota Polri yang menduduki jabatan di luar kepolisian maka itu dapat dilakukan setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian. Artinya, bila Mendagri ingin mengusulkan perwira tinggi sebagai pelaksana tugas atau penjabat Gubernur harus mengusulkan polisi yang telah pensiun atau telah mengundurkan diri dari dinas kepolisian. Dengan demikian, netralitas Polri tetap terjaga dan tidak menimbulkan "dwifungsi" Polri sebagaimana dwifungsi ABRI pada zaman Orde Baru.

4. Penunjukan pelaksana tugas atau penjabat Gubernur dari unsur kepolisian secara tidak langsung menjadikan daerah tersebut nyaris serupa dengan daerah darurat sipil. Bila mengacu kepada UU Nomor 23/Prp/1959 tentang Keadaan Bahaya maka diatur mengenai darurat sipil. Di dalam Pasal 4 ayat (1) dan (2) dijelaskan bahwa Presiden menetapkan Penguasa Darurat Sipil Daerah (PDSD) yang terdiri atas Kepala Daerah yang dibantu oleh seorang komandan militer tertinggi, seorang kepala Polri, dan seorang pengawas/kepala kejaksaan di daerah tersebut. Padahal, seperti diketahui bahwa Provinsi Jawa Barat dan Sumatera Utara sedang dalam kondisi damai serta terkendali, tanpa potensi gangguan keamanan. Oleh karena itu, PSHTN menganggap bahwa wacana Mendagri tersebut justru berpotensi menimbulkan suasana yang tidak kondusif untuk berlangsungnya pilkada di daerah yang bersangkutan.

Atas pertimbangan tersebut, kami mendesak Presiden untuk tidak menerbitkan Keputusan Presiden mengenai pelaksana tugas atau penjabat Gubernur dari kalangan non sipil (TNI/Polri). Hal ini agar semangat reformasi yang mengutamakan supremasi sipil dan telah berlangsung selama hampir 20 tahun ini tetap terjaga.PSHTN FHUI juga mengingatkan kembali kepada Pemerintah untuk senantiasa mengelola negeri ini sesuai dengan koridor hukum yang berdasarkan Konstitusi. Jangan sampai kebijakan yang diputuskan oleh Pemerintah justru menghidupkan kembali rezim otoritarianisme baru dan mematikan kehidupan berdemokrasi di Indonesia yang telah diperjuangkan oleh rakyat Indonesia.

(Mtc/Robby/rel)
Editor: Amrizal

T#g:Hukum Tata NegaraMatatelingaMenyoal quot Dwifungsi quot PolriPilkada
Komentar
Sabtu, 24 Feb 2018 07:34Nasional

Tim Polri dan Bea Cukai Galkan 3 Ton Sabu Masuk ke Indonesia

Pengecekan dilakukan di seluruh bagian kapal, termasuk bagian freezer oleh Tim Polri dan Bea-Cukai, memeriksa muatan kapal berbendera Taiwan yang diduga membawa sabu dalam jumlah besar di Kepulauan Riau.

Sabtu, 24 Feb 2018 07:19Berita Sumut

Danrem 022/PT Kunjungi Pulau Berhala

Danrem 022/PT Kol Arm Khoirul Hadi melakukan kunjungan kerja ke Pulau Berhala Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara

Sabtu, 24 Feb 2018 07:04Nasional

Panglima TNI : Jaga dan Tingkatkan Kekompakan TNI dan Polri

Soliditas dan sinergitas antara TNI-Polri harus terus dijaga dan ditingkatkan, yang sudah bagus dibuat lebih bagus lagi, supaya rakyat Indonesia tahu bahwa TNI dan Polri selalu kompak dalam satu kesatuan untuk menjaga Ibu Pertiwi agar tidak diganggu oleh

Sabtu, 24 Feb 2018 06:49Berita Sumut

Di Hadapan Gubernur NTB, Edy Rahmayadi Yakin Bawa Sumut Bermartabat

Tokoh dan alumni Al Azhar Mesir menggelar silaturahmi, Jumat (23/2/2018) di Medan. Silaturahmi bertema: Menatap Indonesia Baru Bersama Tuan Guru Bajang.

Sabtu, 24 Feb 2018 06:34Berita Sumut

GNPF MUI Deklarasi Dukung ERAMAS di Pilgub Sumut

Tokoh dan alumni Al Azhar Mesir menggelar silaturahmi, Jumat (23/2/2018) di Medan. Silaturahmi bertema: Menatap Indonesia Baru Bersama Tuan Guru Bajang

Sabtu, 24 Feb 2018 06:19Berita Sumut

Wagubsu Nurhajizah : PKH Ikut Berkontribusi Dalam Penanggulangan Kemiskinan

Menteri Sosial Idrus Marham bersama Wakil Gubernur Sumatera Utara (Wagubsu) DR. Hj. Nurhajizah Marpaung SH, MH secara simbolis menyerahkan bantuan non tunai Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Deli Serdang

Sabtu, 24 Feb 2018 06:04Berita Sumut

Silaturahmi Alumni Al Azhar: Dihadiri Gubernur NTB Hingga Cagubsu Edy Rahmayadi

Tokoh dan alumni Al Azhar Mesir menggelar silaturahmi, Jumat (23/2/2018) di Medan. Silaturahmi bertema: Menatap Indonesia Baru Bersama Tuan Guru Bajang.

Jumat, 23 Feb 2018 19:55Berita Sumut

Tio Handoko Terpilih Jadi Ketum SP Bun PTPN III Periode 2018 2022

Tio Handoko terpilih dan dikukuhkan menjadi Ketua Umum SP Bun PTPN III (Persero) pada Musyawarah Luar Biasa Serikat Pekerja Perkebunan Tingkat Perusahaan (MUSLUBSERJATIP) PTPN III (Persero)

Jumat, 23 Feb 2018 19:48Berita Sumut

Gubsu Rotasi Delapan Pejabat Pratama Pemprovsu

Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Dr. Ir. HT. Erry Nuradi, MSi merotasi delapan pejabat struktural Tingkat Pratama di lingkungan Pemprovsu. Rotasi ini ditandai dengan pengukuhan delapan pejabat tersebut setelah mendapat persetujuan Komisi Aparatur Sipil Neg

Jumat, 23 Feb 2018 19:45Berita Sumut

BPBD Kota Medan Raih Penghargaan

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Medan menerima penghargaan sebagai BPBD Kabupaten/ Kota

Jumat, 23 Feb 2018 19:42Berita Sumut

Wali Kota Gelar Pengajian Dengan Pimpinan OPD Pemko Medan

Wali Kota Medan Drs H T Dzulmi Eldin S MSi menggelar pengajian bersama pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemko Medan di Pendopo Rumah Dinas Wali Kota Jalan Sudirman Medan

Jumat, 23 Feb 2018 19:39Berita Sumut

Gubsu Kukuhkan Effendy Pohan Jadi Pjs Bupati Padang Lawas

Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Dr. Ir. HT Erry Nuradim MSi mengukuhkan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Provsu Effendy Pohan sebagai Penjabat Sementara (Pjs) Bupati Padang Lawas

Jumat, 23 Feb 2018 19:37Berita Sumut

Walikota Terima Audensi Inti Sumut

Wali Kota Medan, Drs. H.T. Dzulmi Eldin S, MSi, menerima audiensi Pengurus Daerah Perhimpunan Indonesia Tionghoa

Jumat, 23 Feb 2018 19:32Nasional

Panglima TNI : PPRC TNI Siap Digerakkan ke Berbagai Wilayah NKRI

Tantangan tugas TNI kedepan tidak semakin ringan dihadapkan dengan fenomena global yang menghadirkan berbagai bentuk ancaman kedaulatan negara. Hal ini menuntut kesiapsiagaan Pasukan Pemukul Reaksi Cepat (PPRC) TNI yang tinggi, untuk selalu siap setiap s

Jumat, 23 Feb 2018 17:30Berita Sumut

Dorr, Begal Ini Lumpuh Dipelor Polisi

Sat Reskrim Polrestabes Medan melumpuhkan seorang tersangka spesialis bandit jalanan berinisial DS alias DY (28) warga Jalan Gurilla, Medan Timur. Polisi terpaksa menembak kaki tersangka karena mencoba kabur saat petugas berupaya meringkus tersangka.

Jumat, 23 Feb 2018 16:46Berita Sumut

Lomba Perkemahan Pramuka Prestasi ke XII Se Sumatera Tahun 2018 Resmi Dibuka

Lomba Perkemahan Pramuka Prestasi (LPPP) Ke-XII Tahun 2018 Se-Sumatera kembali digelar, Jumat (23/2) di Open Stage PRSU, Jl. Gatot Subroto Medan. Kegiatan LPPP dibuka oleh Wakil Rektor III Universitas Negeri Medan Prof. Dr. Sahar Siagian, M.Pd dengan dita