• Home
  • Opini
  • Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Menyoal "Dwifungsi" Polri
Robby/rel Minggu, 28 Januari 2018 18:16 WIB
Google
MATATELINGA, Medan:  Pemilihan kepala daerah (Pilkada) secara serentak telah diselenggarakan sejak tahun 2015 dengan beragam kendala dan keberhasilan yang dapat dijadikan pelajaran. Pada perhelatan Pilkada 2018 ini, sebanyak 171 daerah, yang terdiri atas 17 provinsi, 39 kota dan 115 kabupaten, akan menyelenggarakan Pilkada serentak pada tanggal 27 Juni 2018. Beberapa provinsi diantaranya adalah Jawa Barat dan Sumatera Utara. Khusus kedua provinsi tersebut, masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur akan habis pada 13 Juni 2018 untuk Jawa Barat dan 17 Juni 2018 untuk Sumatera Utara. Dengan demikian, maka terdapat kekosongan jabatan untuk Gubernur dan Wakil Gubernur di kedua provinsi tersebut.

Kekosongan jabatan dimaksud, sesungguhnya juga telah diatur di dalam UU No 10/2016 tentang Pilkada (UU Pilkada) bahwa dalam terjadi kondisi yang demkian, akan diangkat penjabat Gubernur. Di dalam Pasal 201 ayat (10) disebutkan bahwa posisi penjabat Gubernur berasal dari jabatan pimpinan tinggi madya sampai dengan pelantikan Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jabatan pimpinan tinggi madya ini merupakan ASN yang berasal dari Kementerian Dalam Negeri atau daerah yang bersangkutan.

Namun, secara mengejutkan, Pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri (Mendagri) mengeluarkan wacana untuk menjadikan unsur kepolisian sebagai pelaksana tugas atau penjabat Gubernur untuk mengisi kekosongan jabatan tersebut, baik disebabkan petahana yang cuti mengikuti Pilkada maupun karena berakhirnya masa jabatan kepala daerah sebelum pilkada berlangsung.

Padahal, amanah reformasi tegas menyatakan diantaranya untuk menghapuskan dwifungsi ABRI. Maknanya, tidak hanya untuk memastikan netralitas TNI sebagai pemegang kuasa konstitusional yang menjaga pertahanan negara, tapi juga netralitas Polri yang bertanggungjawab terhadap keamanan negara. Reformasi yang telah berhasil memisahkan dan menjaga netralitas kedua institusi tersebut, seyogyanya tidak ditarik mundur oleh penguasa sipil.

Atas dasar itu, kami dari Pusat Studi Hukum Tata Negara (PSHTN) Fakultas Hukum Universitas Indonesia menyatakan bahwa jabatan penjabat Gubernur dari unsur kepolisian bertentangan dengan UU Pilkada dan konstitusi RI serta berdampak pada pudarnya netralitas Polri sebagai amanat dari reformasi. Pernyataan tersebut didasarkan kepada hal-hal berikut:

1. Jabatan pelaksana tugas atau penjabat Gubernur *harus* berasal dari jabatan pimpinan tinggi madya yang berasal dari kalangan sipil sebagaimana diatur di dalam Pasal 201 ayat (10) UU Pilkada. Wacana Mendagri untuk menunjuk perwira tinggi Polri yang masih aktif sebagai penjabat Gubernur Jawa Barat dan Sumatera Utara merupakan wacana yang tidak berdasarkan hukum yang justru telah mencederai semangat reformasi.

2. Mendagri merujuk kepada Permendagri No. 1/2018 tentang cuti di luar tanggungan negara bagi kepala daerah, namun Permendagri tersebut justru bertentangan dengan materi muatan UU Pilkada. Di dalam Pasal 4 ayat (2) Permendagri tersebut memuat norma yang menyatakan bahwa yang menjadi penjabat Gubernur berasal dari pejabat pimpinan tinggi madya/setingkat di lingkup pemerintah pusat/provinsi. Dari dasar inilah kemudian Mendagri mengasumsikan bahwa perwira tinggi Polri merupakan jabatan yang setingkat dengan pimpinan tinggi madya. Padahal, di dalam ketentuan UU Pilkada telah diatur secara limitatif bahwa hanya pejabat pimpinan tinggi madya saja yang dapat menjadi penjabat Gubernur.

3. Wacana menjadikan perwira tinggi Polri yang masih aktif untuk menjadi pelaksana tugas atau penjabat Gubernur merupakan langkah mundur proses reformasi yang telah bergulir selama hampir 20 tahun ini. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 28 ayat (1) dan (3) UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Polri bersikap netral dalam kehidupan politik dan apabila terdapat anggota Polri yang menduduki jabatan di luar kepolisian maka itu dapat dilakukan setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian. Artinya, bila Mendagri ingin mengusulkan perwira tinggi sebagai pelaksana tugas atau penjabat Gubernur harus mengusulkan polisi yang telah pensiun atau telah mengundurkan diri dari dinas kepolisian. Dengan demikian, netralitas Polri tetap terjaga dan tidak menimbulkan "dwifungsi" Polri sebagaimana dwifungsi ABRI pada zaman Orde Baru.

4. Penunjukan pelaksana tugas atau penjabat Gubernur dari unsur kepolisian secara tidak langsung menjadikan daerah tersebut nyaris serupa dengan daerah darurat sipil. Bila mengacu kepada UU Nomor 23/Prp/1959 tentang Keadaan Bahaya maka diatur mengenai darurat sipil. Di dalam Pasal 4 ayat (1) dan (2) dijelaskan bahwa Presiden menetapkan Penguasa Darurat Sipil Daerah (PDSD) yang terdiri atas Kepala Daerah yang dibantu oleh seorang komandan militer tertinggi, seorang kepala Polri, dan seorang pengawas/kepala kejaksaan di daerah tersebut. Padahal, seperti diketahui bahwa Provinsi Jawa Barat dan Sumatera Utara sedang dalam kondisi damai serta terkendali, tanpa potensi gangguan keamanan. Oleh karena itu, PSHTN menganggap bahwa wacana Mendagri tersebut justru berpotensi menimbulkan suasana yang tidak kondusif untuk berlangsungnya pilkada di daerah yang bersangkutan.

Atas pertimbangan tersebut, kami mendesak Presiden untuk tidak menerbitkan Keputusan Presiden mengenai pelaksana tugas atau penjabat Gubernur dari kalangan non sipil (TNI/Polri). Hal ini agar semangat reformasi yang mengutamakan supremasi sipil dan telah berlangsung selama hampir 20 tahun ini tetap terjaga.PSHTN FHUI juga mengingatkan kembali kepada Pemerintah untuk senantiasa mengelola negeri ini sesuai dengan koridor hukum yang berdasarkan Konstitusi. Jangan sampai kebijakan yang diputuskan oleh Pemerintah justru menghidupkan kembali rezim otoritarianisme baru dan mematikan kehidupan berdemokrasi di Indonesia yang telah diperjuangkan oleh rakyat Indonesia.

(Mtc/Robby/rel)
Editor: Amrizal

T#g:Hukum Tata NegaraMatatelingaMenyoal quot Dwifungsi quot PolriPilkada
Komentar
Minggu, 27 Mei 2018 21:05Berita Sumut

Nobar Real Madrid vs Liverpool, Sihar Berharap Pesepakbola Sumut Terus Maju hingga ke Liga Eropa

Calon Wakil Gubernur (Cawagub) Sumatera Utara Sihar Sitorus takjub dengan tingginya animo pencinta klub sepakbola di Medan. Ini dikatakan Sihar saat menyaksikan para fans Real Madrid dan Liverpool FC, memberikan dukungan kedua tim yang tampil di partai fi

Minggu, 27 Mei 2018 20:46Berita Sumut

Tiga Srikandi Atlet Indobatt Harumkan Indonesia di Kancah Internasional

Tiga srikandi atlet tenis lapangan Satgas Indobatt Konga XXIII-L/Unifil (United Nations Interim Forces In Lebanon), terdiri dari Serka (K) Meylani. R., Serda (K) Neneng Meytriana dan Sertu (K) Indarti B. Lestari mengharumkan nama Indonesia di kancah inter

Minggu, 27 Mei 2018 20:15Berita Sumut

Wakil Ketua LDII Sumut: Djoss Unggul Dalam Pengalaman

Pasangan H Djarot Saiful Hidayat-Sihar Sitorus (Djoss) memiliki nilai plus yakni pengalaman yang bermanfaat dalam pemerintahan dan pembangunan.

Minggu, 27 Mei 2018 20:00Berita Sumut

Wali Kota Apresiasi Kehadiran Kedai Rakyat

Wali Kota Medan Drs H T Dzulmi Eldin S MSi sangat mengapresiasi atas dibukanya Kedai Rakyat di Jalan Iskandar Muda, Sabtu (26/5). Bukan karena owner-nya merupakan keluarga dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo tetapi karena pelakunya merupakan a

Minggu, 27 Mei 2018 18:00Berita Sumut

Haru, Personil Polantas Sunggal Ini Selamatkan Bayi yang Ditelantarkan Ibunya

Kepolisian Sektor (Polsek) Sunggal Polrestabes Medan menyelamatkan seorang balita yang diduga sengaja ditinggalkan ibunya di sebuah halte DAMRI di kawasan Kampung Lalang, Kelurahan Lalang, Kecamatan Medan Sunggal, Minggu (27/5/2018).

Minggu, 27 Mei 2018 17:35Berita Sumut

Sihar: PSMS Perlu Stadion yang Lebih Bagus

Tingginya atmosfer para pencinta PSMS Medan menunjukkan perlunya stadion baru bagi markas satu-satunya klub yang mewakili Sumatera Utara di kancah tertinggi kompetisi sepakbola nasional itu.

Minggu, 27 Mei 2018 17:16Berita Sumut

Oukup Tetap Beroperasi Kafe & Pakter Tuak Sajikan Live Music

Meskipun Wali Kota Medan Drs H T Dzulmi Eldin S MSi telah mengeluarkan Surat Edaran No. 503/4789 tanggal 9 Mei 2018 tentang Penutupan Sementara Tempat Usaha Hiburan dan Rekreasi pada Hari-hari Besar Keagamaan, namun masih juga ditemukan sejumlah pengusaha

Minggu, 27 Mei 2018 17:00Berita Sumut

MUI Medan Gelar Safari Ramadhan di 43 Mesjid

Banyak cara yang bisa dilakukan agar ibadah puasa tetap berjalan nikmat dan lancar, salah satunya mengisinya dengan berbagai kegiatan islami seperti dalam Safari Ramadhan.

Minggu, 27 Mei 2018 16:45Berita Sumut

Tim Pemantauan Asmara Subuh Amankan 12 Sepeda Motor Tanpa Surat

Sebanyak 18 pengendara sepeda motor terjaring dalam penertiban yang dilakukan Tim Pemantauan Asmara Subuh di Jalan Ring Road, Kelurahan Sunggal, Kecamatan Medan Sunggal, Minggu (27/5). Dari jumlah itu, 12 sepeda motor terpaksa diamankan karena pengendara

Minggu, 27 Mei 2018 16:30Berita Sumut

Begal Apes, Diteriaki Rampok Lalu Terjatuh Lantas Masuk Bui

Seorang pelaku pria spesialis pelaku jambret berinisial MD berhasil diamankan personel Polsek Medan Kota. Warga Jalan Brigjen Katamso, Gang Nasional, Kota Medan itu diringkus karena sepeda motor yang ia kendarai terjatuh pascadikejar petugas Opsnal Unit

Minggu, 27 Mei 2018 16:15Berita Sumut

Lurah dan Kepling Harus Kenal Wilayah dan Dinamika Masyarakatnya

Setiap lurah dan kepala lingkungan wajib mengenal wilayah dan dinamika yang berkembang di masyarakat. Koordinasi antara kepala lingkungan, lurah, dan camat harus terus berjalan.

Minggu, 27 Mei 2018 16:00Berita Sumut

Dengan Safari Ramadhan, Pemko Medan Pererat Tali Silaturahmi dengan Masyarakat

Safari Ramadhan yang secara rutin digelar Pemko Medan setiap tahunnya menjadi sebuah ajang silaturrahmi serta wadah mendekatkan diri dengan warga masyarakat Kota Medan di 21 kecamatan, demikian dikatakan Sekretaris Daerah Kota Medan Ir. Syaiful Bahri keti

Minggu, 27 Mei 2018 15:00Berita Sumut

Dai Muda Asahan : Djarot Saiful Hidayat Pemimpin Yang Komunikatif

Djarot Saiful Hidayat merupakan sosok pemimpin yang komunikatif, merakyat, ramah dan mau turun ke bawah.

Minggu, 27 Mei 2018 14:15Berita Sumut

Kapolsek Sunggal Turun Pantau Kegiatan Asmara Subuh, 12 Unit Motor Ditindak

Kapolsek Sunggal Kompol Wira Prayatna bersama unsur kepolisian dari Polrestabes Medan, Dinas Perhubungan dan Satpol PP Pemko Medan turun langsung melakukan Pemantauan Asmara Subuh di Wilayah Hukum Polsek Sunggal, Minggu 27/5/2018).

Minggu, 27 Mei 2018 14:00Berita Sumut

Tujuh Orang Perempuan dan Tujuh Anak Sekolah Diamankan

Operasi Pekat Toba 2018 Jajaran Polres Pelabuhan Belawan dengan jumlah personil berjumlah kurang lebih 40 orang dipimpin Kabag Ops Polres Pelabuhan Belawan Kompol Ernial, Sabtu (26/05/2018) sekira pukul 14.30 wib

Minggu, 27 Mei 2018 13:45Berita Sumut

Usai Tabrak Ruko, Supir Truk Lari Takut Dimassa

Akibat rem blong, mobil kontainer (truk) BK 8754 AC menabrak sebuah rumah ruko milik warga di jalan Yos Sudarso Kelurahan Pekan Labuhan, Kecamatan Medan Labuhan, Sabtu (26/05/2018) malam.