• Home
  • Opini
  • Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Menyoal "Dwifungsi" Polri
Robby/rel Minggu, 28 Januari 2018 18:16 WIB
Google
MATATELINGA, Medan:  Pemilihan kepala daerah (Pilkada) secara serentak telah diselenggarakan sejak tahun 2015 dengan beragam kendala dan keberhasilan yang dapat dijadikan pelajaran. Pada perhelatan Pilkada 2018 ini, sebanyak 171 daerah, yang terdiri atas 17 provinsi, 39 kota dan 115 kabupaten, akan menyelenggarakan Pilkada serentak pada tanggal 27 Juni 2018. Beberapa provinsi diantaranya adalah Jawa Barat dan Sumatera Utara. Khusus kedua provinsi tersebut, masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur akan habis pada 13 Juni 2018 untuk Jawa Barat dan 17 Juni 2018 untuk Sumatera Utara. Dengan demikian, maka terdapat kekosongan jabatan untuk Gubernur dan Wakil Gubernur di kedua provinsi tersebut.

Kekosongan jabatan dimaksud, sesungguhnya juga telah diatur di dalam UU No 10/2016 tentang Pilkada (UU Pilkada) bahwa dalam terjadi kondisi yang demkian, akan diangkat penjabat Gubernur. Di dalam Pasal 201 ayat (10) disebutkan bahwa posisi penjabat Gubernur berasal dari jabatan pimpinan tinggi madya sampai dengan pelantikan Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jabatan pimpinan tinggi madya ini merupakan ASN yang berasal dari Kementerian Dalam Negeri atau daerah yang bersangkutan.

Namun, secara mengejutkan, Pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri (Mendagri) mengeluarkan wacana untuk menjadikan unsur kepolisian sebagai pelaksana tugas atau penjabat Gubernur untuk mengisi kekosongan jabatan tersebut, baik disebabkan petahana yang cuti mengikuti Pilkada maupun karena berakhirnya masa jabatan kepala daerah sebelum pilkada berlangsung.

Padahal, amanah reformasi tegas menyatakan diantaranya untuk menghapuskan dwifungsi ABRI. Maknanya, tidak hanya untuk memastikan netralitas TNI sebagai pemegang kuasa konstitusional yang menjaga pertahanan negara, tapi juga netralitas Polri yang bertanggungjawab terhadap keamanan negara. Reformasi yang telah berhasil memisahkan dan menjaga netralitas kedua institusi tersebut, seyogyanya tidak ditarik mundur oleh penguasa sipil.

Atas dasar itu, kami dari Pusat Studi Hukum Tata Negara (PSHTN) Fakultas Hukum Universitas Indonesia menyatakan bahwa jabatan penjabat Gubernur dari unsur kepolisian bertentangan dengan UU Pilkada dan konstitusi RI serta berdampak pada pudarnya netralitas Polri sebagai amanat dari reformasi. Pernyataan tersebut didasarkan kepada hal-hal berikut:

1. Jabatan pelaksana tugas atau penjabat Gubernur *harus* berasal dari jabatan pimpinan tinggi madya yang berasal dari kalangan sipil sebagaimana diatur di dalam Pasal 201 ayat (10) UU Pilkada. Wacana Mendagri untuk menunjuk perwira tinggi Polri yang masih aktif sebagai penjabat Gubernur Jawa Barat dan Sumatera Utara merupakan wacana yang tidak berdasarkan hukum yang justru telah mencederai semangat reformasi.

2. Mendagri merujuk kepada Permendagri No. 1/2018 tentang cuti di luar tanggungan negara bagi kepala daerah, namun Permendagri tersebut justru bertentangan dengan materi muatan UU Pilkada. Di dalam Pasal 4 ayat (2) Permendagri tersebut memuat norma yang menyatakan bahwa yang menjadi penjabat Gubernur berasal dari pejabat pimpinan tinggi madya/setingkat di lingkup pemerintah pusat/provinsi. Dari dasar inilah kemudian Mendagri mengasumsikan bahwa perwira tinggi Polri merupakan jabatan yang setingkat dengan pimpinan tinggi madya. Padahal, di dalam ketentuan UU Pilkada telah diatur secara limitatif bahwa hanya pejabat pimpinan tinggi madya saja yang dapat menjadi penjabat Gubernur.

3. Wacana menjadikan perwira tinggi Polri yang masih aktif untuk menjadi pelaksana tugas atau penjabat Gubernur merupakan langkah mundur proses reformasi yang telah bergulir selama hampir 20 tahun ini. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 28 ayat (1) dan (3) UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Polri bersikap netral dalam kehidupan politik dan apabila terdapat anggota Polri yang menduduki jabatan di luar kepolisian maka itu dapat dilakukan setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian. Artinya, bila Mendagri ingin mengusulkan perwira tinggi sebagai pelaksana tugas atau penjabat Gubernur harus mengusulkan polisi yang telah pensiun atau telah mengundurkan diri dari dinas kepolisian. Dengan demikian, netralitas Polri tetap terjaga dan tidak menimbulkan "dwifungsi" Polri sebagaimana dwifungsi ABRI pada zaman Orde Baru.

4. Penunjukan pelaksana tugas atau penjabat Gubernur dari unsur kepolisian secara tidak langsung menjadikan daerah tersebut nyaris serupa dengan daerah darurat sipil. Bila mengacu kepada UU Nomor 23/Prp/1959 tentang Keadaan Bahaya maka diatur mengenai darurat sipil. Di dalam Pasal 4 ayat (1) dan (2) dijelaskan bahwa Presiden menetapkan Penguasa Darurat Sipil Daerah (PDSD) yang terdiri atas Kepala Daerah yang dibantu oleh seorang komandan militer tertinggi, seorang kepala Polri, dan seorang pengawas/kepala kejaksaan di daerah tersebut. Padahal, seperti diketahui bahwa Provinsi Jawa Barat dan Sumatera Utara sedang dalam kondisi damai serta terkendali, tanpa potensi gangguan keamanan. Oleh karena itu, PSHTN menganggap bahwa wacana Mendagri tersebut justru berpotensi menimbulkan suasana yang tidak kondusif untuk berlangsungnya pilkada di daerah yang bersangkutan.

Atas pertimbangan tersebut, kami mendesak Presiden untuk tidak menerbitkan Keputusan Presiden mengenai pelaksana tugas atau penjabat Gubernur dari kalangan non sipil (TNI/Polri). Hal ini agar semangat reformasi yang mengutamakan supremasi sipil dan telah berlangsung selama hampir 20 tahun ini tetap terjaga.PSHTN FHUI juga mengingatkan kembali kepada Pemerintah untuk senantiasa mengelola negeri ini sesuai dengan koridor hukum yang berdasarkan Konstitusi. Jangan sampai kebijakan yang diputuskan oleh Pemerintah justru menghidupkan kembali rezim otoritarianisme baru dan mematikan kehidupan berdemokrasi di Indonesia yang telah diperjuangkan oleh rakyat Indonesia.

(Mtc/Robby/rel)
Editor: Amrizal

T#g:Hukum Tata NegaraMatatelingaMenyoal quot Dwifungsi quot PolriPilkada
Komentar
Minggu, 20 Jan 2019 23:45Lifestyle

Buat Destinasti Baru, Dewata Bali Pikat Wisatawan Domestik dan Mancanegara

Jika berbicara mengenai tempat wisata di Bali, tentunya tidak lepas dari Pantai Kuta yang mendapat pengakuan dari dunia internasional akan keindahan dan daya tarik wisatawan. Pantai Kuta memang telah menjadi destinasi wisata mainstream. Wisatawan yang dat

Minggu, 20 Jan 2019 23:30Ekonomi

Mau Sukses di Usia Milenial, Yuk Intip Tips Bisnis Suksesnya

Bisnis selalu menjadi hal yang menarik untuk dibicarakan. Bukan hanya kalangan tua saja, namun bisnis juga banyak menarik minat para generasi milenial.

Minggu, 20 Jan 2019 23:20Bola

Mantan Pelatih Manchester United, Jose Mourinho Ungkapkan "Kekesalannya"

Mantan pelatih Manchester United, Jose Mourinho, mengaku kesal melihat perlakukan berbeda yang ditunjukkan publik terhadap dirinya dengan dua kiper lain di Liga Inggris, yakni Jurgen Klopp dan Josep Guardiola. Meski sama-sama melatih tim yang kuat, Mourin

Minggu, 20 Jan 2019 23:13Berita Sumut

Wagubsu Harapkan Semangat Anak Sumut di Bidang Film Bangkit

Wakil Gubernur Sumatera Utara (Wagubsu) Musa Rajekshah menghadiri Gala Premier film Orang Kaya Baru (OKB) untuk Kota Medan yang diadakan di bioskop XXI Ring Road City Walks, Jalan Ring Road Medan, Minggu (20/1/2019). Kota Medan merupakan kota kedua yang d

Minggu, 20 Jan 2019 23:08Berita Sumut

Wali Kota Medan Pimpin Prosesi Pernikahan Purna Praja Dharma Astha Brata

Wali Kota Medan Drs. H T Dzulmi Eldin, S. M.Si, M.H bertindak sebagai Inspektur Prosesi pimpin Upacara Prosesi Pernikahan Purna Praja Dharma Astha Brata atas nama Muhammad Aidiel Putra Pratama, S.STP, MAP dengan dr. T. Amalia Maulidina Johan di MICC Jalan

Minggu, 20 Jan 2019 23:04Berita Sumut

13 Unit Papan Reklame Bermasalah Kembali Ditumbangkan Pemko Medan

Demi meningkatkan nilai keindahan Kota Medan, Pemko Medan melalui Tim Gabungan kembali melanjutkan aksinya dalam menertibkan papan reklame yang bermasalah di seputaran ruas jalan yang ada di Kota Medan, Jumat (18/1/2019) dini hari. Papan reklame yang dibo

Minggu, 20 Jan 2019 22:59Nasional

Minggu Produktif di SPKKL Kupang

Kupang, 20 Januari 2019 (Humas Bakamla RI)---Beberapa personel Stasiun Pemantauan Keamanan Keselamatan Laut (SPKKL) Kupang terlihat sibuk dengan beragam aktivitas di Kantor SPKKL Kupang, Jl. M. Praja, Namosain, Alak, Kota Kupang Prov. Nusa Tenggara Timur,

Minggu, 20 Jan 2019 20:42Berita Sumut

Polsek Percut Sei. Tuan Berbagi Dalam Program DDS1092

Menindak Lanjuti Program Polrestabes Medan, Berbagi Program DDS1092 negara pun hadir ditengah - tengah masyarakat, kapolsek Percut Sei.Tuan menindak lanjuti kegiatan tersebut dengan kegiatan melakukan kegiatan sambang, DDS1092, Binluh, kepada masyarakat P

Minggu, 20 Jan 2019 19:40Berita Sumut

Toko Iphone Dibobol Kawanan Maling

Sejumlah kawanan maling beraksi di Toko Iplug, dengan menggasak seluruh harta benda yang ada di dalamnya, di jalan Ahnad Yani mexan kelurahan kesawan kecamatan medan Barat Sabtu kemarin (19/1/2019).

Minggu, 20 Jan 2019 19:25Lifestyle

Sangkin Tergila - Gilanya, Wanita ini Rela Pergi Sampai ke Turki

Shisha menjadi alat sosial yang terbilang mewah. Tidak sembarang orang bisa menikmati "rokok" yang satu ini.

Minggu, 20 Jan 2019 19:10Internasional

Viral di Medsos, Remaja ini Picu Kemarahan Warga AS, Usai Katakan "ini"

Video sekelompok remaja di Washington DC, sebagian besar mengenakan topi bertuliskan 'Make America Great Again', yang memperolok pria dari suku asli memicu kritik di media sosial.

Minggu, 20 Jan 2019 18:55Nasional

Kembali Ngevlog, Presiden Jokowi Rindukan Hal ini

Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali menyempatkan diri untuk berbincang bersama Youtuber Indonesia. Sebelumnya, Jokowi pernah tampil di saluran YouTube milik Ria Ricis dan Raffi Ahmad. Kali ini, ia pun muncul di saluran YouTube milik Boy William dalam ko

Minggu, 20 Jan 2019 18:40Nasional

Presiden Jokowi Hadiri Haul Syekh Abdul Qodir Al Jaelani

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menghadiri acara dzikir akbar dalam rangka Maulid Nabi Muhammad SAW dan Haul Syekh Abdul Qodir Al Jaelani di Pondok Pesantren Al Baghdadi, Rengasdengklok, Karawang, Sabtu (19/1/2019) malam.

Minggu, 20 Jan 2019 18:25Nasional

Sontak Viral di Medsos, Gadis Kecil ini Rayakan Ulang Tahun Ayahnya di balik Jeruji Besi

Kasih sayang anak ke orangtua, begitu pula sebaliknya tergambar dalam video viral ini. Meski sang ayah berada di dalam penjara, anak yang masih berusia di bawah 7 tahun itu memberikan seuntai kebahagiaan di ulang tahun ayahnya itu.

Minggu, 20 Jan 2019 18:10Lifestyle

Fikiran Penat Seharian, Lakukan 4 Hal ini Untuk Menenangkannya

Ketika menghadapi masalah, tingkat kecemasan dan stres seseorang akan bertambah. Bahkan dirinya bisa menyalurkan perasaan tersebut dengan emosional. Seorang influencer kebugaran, Danette May memiliki kiat untuk meredakan stres yang tak hanya bermanfaat ba

Minggu, 20 Jan 2019 18:04Berita Sumut

Poldasu Tak Ragu Tembak Pelaku Kejahatan Jalanan dan Narkoba

Kepala Kepolisian Polda Sumatera Utara (Sumut) Irjen Pol Agus Andrianto mengaku serius dalam menangani kasus kejahatan jalanan dan narkoba. Hal itu kata dia dilakukan, karena pelaku kedua kejahatan tersebut dianggap sangat merugikan masyarakat