• Home
  • Opini
  • Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Menyoal "Dwifungsi" Polri
Robby/rel Minggu, 28 Januari 2018 18:16 WIB
Google
MATATELINGA, Medan:  Pemilihan kepala daerah (Pilkada) secara serentak telah diselenggarakan sejak tahun 2015 dengan beragam kendala dan keberhasilan yang dapat dijadikan pelajaran. Pada perhelatan Pilkada 2018 ini, sebanyak 171 daerah, yang terdiri atas 17 provinsi, 39 kota dan 115 kabupaten, akan menyelenggarakan Pilkada serentak pada tanggal 27 Juni 2018. Beberapa provinsi diantaranya adalah Jawa Barat dan Sumatera Utara. Khusus kedua provinsi tersebut, masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur akan habis pada 13 Juni 2018 untuk Jawa Barat dan 17 Juni 2018 untuk Sumatera Utara. Dengan demikian, maka terdapat kekosongan jabatan untuk Gubernur dan Wakil Gubernur di kedua provinsi tersebut.

Kekosongan jabatan dimaksud, sesungguhnya juga telah diatur di dalam UU No 10/2016 tentang Pilkada (UU Pilkada) bahwa dalam terjadi kondisi yang demkian, akan diangkat penjabat Gubernur. Di dalam Pasal 201 ayat (10) disebutkan bahwa posisi penjabat Gubernur berasal dari jabatan pimpinan tinggi madya sampai dengan pelantikan Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jabatan pimpinan tinggi madya ini merupakan ASN yang berasal dari Kementerian Dalam Negeri atau daerah yang bersangkutan.

Namun, secara mengejutkan, Pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri (Mendagri) mengeluarkan wacana untuk menjadikan unsur kepolisian sebagai pelaksana tugas atau penjabat Gubernur untuk mengisi kekosongan jabatan tersebut, baik disebabkan petahana yang cuti mengikuti Pilkada maupun karena berakhirnya masa jabatan kepala daerah sebelum pilkada berlangsung.

Padahal, amanah reformasi tegas menyatakan diantaranya untuk menghapuskan dwifungsi ABRI. Maknanya, tidak hanya untuk memastikan netralitas TNI sebagai pemegang kuasa konstitusional yang menjaga pertahanan negara, tapi juga netralitas Polri yang bertanggungjawab terhadap keamanan negara. Reformasi yang telah berhasil memisahkan dan menjaga netralitas kedua institusi tersebut, seyogyanya tidak ditarik mundur oleh penguasa sipil.

Atas dasar itu, kami dari Pusat Studi Hukum Tata Negara (PSHTN) Fakultas Hukum Universitas Indonesia menyatakan bahwa jabatan penjabat Gubernur dari unsur kepolisian bertentangan dengan UU Pilkada dan konstitusi RI serta berdampak pada pudarnya netralitas Polri sebagai amanat dari reformasi. Pernyataan tersebut didasarkan kepada hal-hal berikut:

1. Jabatan pelaksana tugas atau penjabat Gubernur *harus* berasal dari jabatan pimpinan tinggi madya yang berasal dari kalangan sipil sebagaimana diatur di dalam Pasal 201 ayat (10) UU Pilkada. Wacana Mendagri untuk menunjuk perwira tinggi Polri yang masih aktif sebagai penjabat Gubernur Jawa Barat dan Sumatera Utara merupakan wacana yang tidak berdasarkan hukum yang justru telah mencederai semangat reformasi.

2. Mendagri merujuk kepada Permendagri No. 1/2018 tentang cuti di luar tanggungan negara bagi kepala daerah, namun Permendagri tersebut justru bertentangan dengan materi muatan UU Pilkada. Di dalam Pasal 4 ayat (2) Permendagri tersebut memuat norma yang menyatakan bahwa yang menjadi penjabat Gubernur berasal dari pejabat pimpinan tinggi madya/setingkat di lingkup pemerintah pusat/provinsi. Dari dasar inilah kemudian Mendagri mengasumsikan bahwa perwira tinggi Polri merupakan jabatan yang setingkat dengan pimpinan tinggi madya. Padahal, di dalam ketentuan UU Pilkada telah diatur secara limitatif bahwa hanya pejabat pimpinan tinggi madya saja yang dapat menjadi penjabat Gubernur.

3. Wacana menjadikan perwira tinggi Polri yang masih aktif untuk menjadi pelaksana tugas atau penjabat Gubernur merupakan langkah mundur proses reformasi yang telah bergulir selama hampir 20 tahun ini. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 28 ayat (1) dan (3) UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Polri bersikap netral dalam kehidupan politik dan apabila terdapat anggota Polri yang menduduki jabatan di luar kepolisian maka itu dapat dilakukan setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian. Artinya, bila Mendagri ingin mengusulkan perwira tinggi sebagai pelaksana tugas atau penjabat Gubernur harus mengusulkan polisi yang telah pensiun atau telah mengundurkan diri dari dinas kepolisian. Dengan demikian, netralitas Polri tetap terjaga dan tidak menimbulkan "dwifungsi" Polri sebagaimana dwifungsi ABRI pada zaman Orde Baru.

4. Penunjukan pelaksana tugas atau penjabat Gubernur dari unsur kepolisian secara tidak langsung menjadikan daerah tersebut nyaris serupa dengan daerah darurat sipil. Bila mengacu kepada UU Nomor 23/Prp/1959 tentang Keadaan Bahaya maka diatur mengenai darurat sipil. Di dalam Pasal 4 ayat (1) dan (2) dijelaskan bahwa Presiden menetapkan Penguasa Darurat Sipil Daerah (PDSD) yang terdiri atas Kepala Daerah yang dibantu oleh seorang komandan militer tertinggi, seorang kepala Polri, dan seorang pengawas/kepala kejaksaan di daerah tersebut. Padahal, seperti diketahui bahwa Provinsi Jawa Barat dan Sumatera Utara sedang dalam kondisi damai serta terkendali, tanpa potensi gangguan keamanan. Oleh karena itu, PSHTN menganggap bahwa wacana Mendagri tersebut justru berpotensi menimbulkan suasana yang tidak kondusif untuk berlangsungnya pilkada di daerah yang bersangkutan.

Atas pertimbangan tersebut, kami mendesak Presiden untuk tidak menerbitkan Keputusan Presiden mengenai pelaksana tugas atau penjabat Gubernur dari kalangan non sipil (TNI/Polri). Hal ini agar semangat reformasi yang mengutamakan supremasi sipil dan telah berlangsung selama hampir 20 tahun ini tetap terjaga.PSHTN FHUI juga mengingatkan kembali kepada Pemerintah untuk senantiasa mengelola negeri ini sesuai dengan koridor hukum yang berdasarkan Konstitusi. Jangan sampai kebijakan yang diputuskan oleh Pemerintah justru menghidupkan kembali rezim otoritarianisme baru dan mematikan kehidupan berdemokrasi di Indonesia yang telah diperjuangkan oleh rakyat Indonesia.

(Mtc/Robby/rel)
Editor: Amrizal

T#g:Hukum Tata NegaraMatatelingaMenyoal quot Dwifungsi quot PolriPilkada
Komentar
Minggu, 21 Okt 2018 21:08Berita Sumut

Wakil Walikota Medan Tegur Kontraktor Jembatan yang Ambruk

Wakil Walikota Medan Ir Ahyar Nasution menegur pihak kontraktor pembangunan jembatan titi ll Kelurahan si Canang Kecamatan Medan Belawan, karena tidak memiliki stap ahli dibidang pembangunan jembatan.

Minggu, 21 Okt 2018 21:02Berita Sumut

Gubernur Sumut Bersama MNSBDI Tanam 10.000 Pohon di Pantai Cermin

Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi bersama seribuan anggota Majelis Nichiren Shoshu Buddha Dharma Indonesia (MNSBDI) dari Sumut dan berbagai daerah di Indonesia, menanam 10.000 pohon di Pantai Desa Lubuk Saban, Kecamatan Pantai Cermin, Serdang

Minggu, 21 Okt 2018 20:57Nasional

Dubes LBBP RI Untuk Sri Lanka Sambut Prajurit KRI Usman Harun-359

Duta Besar Luar Biasa Berkuasa Penuh Republik Indonesia (Dubes LBBP RI) untuk Sri Lanka H.E. I Gusti Ngurah Adyksa menyambut kedatangan prajurit KRI Usman Harun-359 yang tergabung dalam Satgas MTF TNI Konga XXVIII-J/UNIFIL saat singgah di Colombo Sri Lan

Minggu, 21 Okt 2018 19:19Berita Sumut

Tim Pegasus Polsek Patumbak Seser Sejumlah Wilayah Rawan Narkoba dan Judi

Tim Pegasus Polsek Patumbak yang langsung dipimpin Kapolsek AKP Ginanjar Fitriadi SH.SIK menyeser sejumlah kawasan rawan narkoba dan judi, Minggu (21/10) dinihari. Hasilnya, tiga orang pelaku narkoba serta lima unit mesin judi jackpot dan kendaraan tanpa

Minggu, 21 Okt 2018 18:40Berita Sumut

Sumut Tuan Rumah Peringatan Bulan Pengurangan Risiko Bencana Nasional

Setelah menjadi tuan rumah Musabaqah Tilawatil Qur’an Nasional (MTQN) ke-27, Sumatera Utara (Sumut) kembali terpilih menjadi tuan rumah kegiatan nasional yaitu Peringatan Bulan Pengurangan Risiko Bencana (PRB) nasional. Kegiatan ini akan diselenggarakan d

Minggu, 21 Okt 2018 18:23Berita Sumut

Jembatan Kembali Ambruk, Warga Sicanang Mengaku Kecewa

Pasca amblasnya tanah di jembatan titi dua Sicanang, Sabtu (20/10/2018) kemarin membuat segala kegiatan warga Sicanang macet total. Hal ini terlihat pada Minggu, (21/10/2018) warga yang ingin bekerja dan berbelanja harus menaiki titi darurat yang terbuat

Minggu, 21 Okt 2018 18:06Berita Sumut

Gagal Merampok, Dua Pelaku Jambret Malah Sekarat Tabrak Trotoar Jalan

Apes benar nasib yang dialami kedua pelaku jambret ini. Gagal menjambret, keduanya malah sekarat masuk rumah sakit.

Minggu, 21 Okt 2018 17:30Nasional

Prajurit TNI Distribusikan Bantuan Logistik Untuk Warga di Lombok Timur

Prajurit TNI dari Komando Rayon Militer (Koramil) 1615-03/Sambelia yang tergabung dalam Komando Tugas Gabungan Terpàdu (Kogasgabpad) Rehabilitasi dan Rekonstruksi Nusa Tenggara Barat (NTB), mendistribusikan bantuan logistik bahan makanan untuk warg

Minggu, 21 Okt 2018 17:15Berita Sumut

Pemprov Sumut Serius Jajaki Kerjasama dengan Jepang

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) serius menjajaki kerjasama dengan Jepang. Terutama untuk investasi di bidang pendidikan, kesehatan, pertanian, dan pengelolaan sampah.

Minggu, 21 Okt 2018 17:00Berita Sumut

Eldin Apresiasi & Dukung Kopi Amal Peduli Palu, Donggala & Sigi

Wali Kota Medan Drs H T Dzulmi Eldin S MSi selaku Ketua Majelis Pembimbing Cabang (Kamabicab) Gerakan Pramuka Kota Medan sangat mengapresiasi dan mendukung penuh penggalangan dana yang dilakukan Kwartir Cabang (Kwarcab) Gerakan Pramuka Kota Medan untuk

Minggu, 21 Okt 2018 16:47Berita Sumut

Ancaman Teroris Jelang Pemilu 2109, Kapoldasu : Jajaran Harus Turun ke Bawah

Tim Densus 88 Mabes Polri baru-baru ini berhasil mengungkap keberadaan teroris di Tanjungbalai, pada Kamis (18/10) lalu. Dalam penggerebekannnya itu, sebanyak dua orang terduga teroris berhasil ditembak mati, karena melakukan perlawanan kepada petugas saa

Minggu, 21 Okt 2018 16:15Berita Sumut

Festival Pesona Lokal Dukung Pengembangan Budaya & Kemajuan Pariwisata

Lebih dari 7.000 warga Kota Medan ikut memeriahkan Festival Pesona Lokal yang digelar di halaman Istana Maimun Medan, Minggu (21/10). Selain dimeriahkan dengan lomba karnaval budaya, event ini juga menampilkan fashion show Batik Medan hasil kreasi Ketua

Minggu, 21 Okt 2018 16:00Nasional

TNI Bersama ITB Dirikan Bangunan Serbaguna Untuk Pengungsi di Palu

Sebanyak 48 prajurit TNI dari Batalyon Infanteri 714/Sintuwu Maroso dipimpin Mayor Inf Arianto Maskare S. yang tergabung dalam Komando Tugas Gabungan Terpadu (Kogasgabpad) Penanggulangan Bencana gempa bumi, tsunami dan likuifaksi Kota Palu, Sigi dan Dongg

Minggu, 21 Okt 2018 15:45Berita Sumut

Jembatan Ambruk, Warga Sicanang Khawatirkan Bahan Pokok

Seribuan warga Kelurahan Belawan Sicanang resah pasalnya pasca ambruknya jembatan titi II dikhawatirkan alat kebutuhan pokok tak bisa masuk ke pemukiman warga.

Minggu, 21 Okt 2018 15:30Berita Sumut

Ratusan Pengunjung Diskotik LG Terbirit-birit Dirazia Polisi

Ratusan pengunjung diskotik Lee Garden di Jalan Nibung Raya minggu(20/10) pagi digerebek kepolisian dari Tim Pegasus sat Sabhara Polrestabes Medan dan sat Narkoba Polrestabes Medan.

Minggu, 21 Okt 2018 15:07Berita Sumut

Pemkab Samosir Gelar Samosir Jazz Session 2018

Pemerintah Kabupaten Samosir kembali menggelar even Samosir Jazz Session 2018. Even yang didukung Badan Pelaksana Otorita Danau Toba (BOPDT) ini akan digelar di Pelataran Hotel Dainang, Pangururan, Samosir, 27 Oktober 2018 mendatang.