MARHABAN YA RAMADHAN
  • Home
  • Opini
  • Sejarah Membuktikan, Papua adalah Indonesia Sejak Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945

Sejarah Membuktikan, Papua adalah Indonesia Sejak Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945

Letkol Inf Dax Sianturi, S.E Jumat, 14 September 2018 13:58 WIB
mtc/ist
Oleh : Letkol Inf Dax Sianturi, S.E (Wakapendam XVII/Cenderawasih)
                                           Oleh : Letkol Inf Dax Sianturi, S.E (Wakapendam XVII/Cenderawasih)
 
MATATELINGA: Tidak banyak orang Papua yang tahu bahwa saat anggota Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) bersidang pada tanggal 14 Juli 1945, para founding fathers negara Indonesia itu telah menetapkan bahwa Papua juga menjadi wilayah Indonesia yang akan menyatakan kemerdekaannya beberapa saat kemudian.
 
Dalam buku Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) yang diterbitkan oleh Sekretariat Negara RI, dalam sidang tersebut ditetapkan bahwa wilayah Indonesia adalah : "Wilayah Hindia Belanda dahulu, ditambah dengan Malaya, Borneo Utara , Papua, Timor Portugis dan pulau-pulau sekitarnya".
 

Penetapan wilayah Indonesia ini pada dasarnya dilandasi pandangan geopolitik para founding fathers saat itu yaitu adanya persamaan nasib diantara penduduk di wilayah tersebut yang saat itu menjadi daerah kolonial negara barat (Belanda, Inggris dan Portugis).
 
Namun kita ketahui bahwa wilayah Malaya, Borneo Utara adalah jajahan kolonial Inggris, sedangkan Timor Leste adalah jajahan kolonial Portugis.
 
Berdasarkan konsep hukum internasional "uti posideti juris", maka berlaku ketentuan bahwa suatu negara mewarisi wilayah yang sebelumnya diduduki oleh negara penjajahnya.
 

Dengan asas tersebut maka wilayah negara  Indonesia saat ini ialah wilayah bekas jajahan Belanda, termasuk Papua. Sehingga argumen pemerintah Belanda pada Konferensi Meja Bundar tahun 1949 yang menyatakan bahwa Papua tidak termasuk wilayah Indonesia karena adanya perbedaan etnis/ras otomatis gugur dan bertentangan dengan hukum internasional.
 
Pembentukan opini "perbedaan etnis/ras" yang dibangun oleh Belanda dalam isu Papua saat itu sesungguhnya adalah siasat Belanda untuk membangun sentimen rasial orang Papua terhadap bangsa Indonesia lainnya yang berasal dari berbagai etnis dan suku bangsa. Kita tidak lupa bahwa pemerintah kolonial Belanda pun pernah melakukan hal yang sama ketika mereka menerapkan Undang-Undang Kolonial tahun 1854 dimana mereka menciptakan pemisahan status sosial berdasarkan ras yaitu :
 
1.         Europeanen (orang kulit putih Eropa), 
2.         Vreemde Oosterlingen (orang Timur Asing) yang meliputi orang (peranakan) Tionghoa, Arab, India, maupun non-eropa lainnya
3.         Inlander (pribumi) yang identik dengan masyarakat keturunan suku-suku asli Indonesia.
 
Sayangnya hingga saat ini, sentimen rasis yang dibangun Belanda masih melekat kuat dalam diri sebagian rakyat Indonesia, termasuk di Papua.
 
Kembali pada hasil Sidang BPUPKI ke 2 tentang penetapan Papua sebagai bagian wilayah Indonesia, sesungguhnya membuktikan bahwa para pendiri bangsa ini telah mengakomodir keinginan rakyat Papua merdeka bersama elemen bangsa Indonesia lainnya jauh sebelum Belanda mengeluarkan manifesto (pernyataan sikap) untuk membentuk negara Papua Barat pada 1 Desember 1961.  Disini terlihat jelas, bahwa seluruh bangsa Indonesia ingin merdeka bersama Papua dalam menentang kolonial Belanda. Sebaliknya Belanda membentuk negara Papua Barat justru untuk mempertahankan kepentingan kolonialnya di Papua.
 
Fakta sejarah ini juga semakin menegaskan bahwa Operasi Trikora (19 Desember 1961 sampai 15 Agustus 1962) yang digagas oleh Presiden RI pertama, Ir. Soekarno, bukanlah operasi militer Indonesia untuk melawan rakyat Papua, melainkan merupakan upaya Indonesia untuk melawan kekuatan militer Belanda dalam rangka mengembalikan Papua Barat ke pangkuan Ibu Pertiwi. Pada peristiwa ini kembali terlihat kelicikan Belanda, Belanda sengaja menghindari jatuhnya korban tempur dari kalangan bangsa Belanda dengan memobilisasi pemuda-pemuda Papua yang tergabung dalam Papuan Volunteer Corps (PVK, Dutch: Papoea Vrijwilligers Korps) untuk bertempur menghadapi kekuatan militer Indonesia. Para mantan anggota PVK bentukan Belanda inilah yang kemudian membentuk Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang hingga saat ini masih berupaya melepaskan Papua dari NKRI.
 
Pengkhianatan Belanda terhadap rakyat Papua pun terlihat jelas saat Belanda menandatangani New York Agreement pada 15 Agustus 1962 yang intinya menyerahkan Papua kepada PBB.
 
Mengapa penulis katakan demikian? Karena apabila Belanda telah mengakui kemerdekaan negara Papua Barat pada Desember 1961, lalu mengapa Belanda yang menandatangani New York Agreement ???  Idealnya, bila Belanda telah mengakui negara Papua Barat secara de facto maupun de jure, maka seharusnya perjanjian New York bukan lagi ditandatangani oleh Belanda melainkan oleh perwakilan negara Papua Barat.
 
Kenyataan ini menunjukkan sesungguhnya Belanda sendiri tidak pernah mengakui adanya negara Papua Barat. Jelas sejak awal pembentukan negara Papua Barat hanya akal-akalan Belanda untuk tetap mempertahankan pemerintahan kolonialisme-nya di Papua. Pembentukan negara Papua Barat hanya upaya Belanda untuk merebut simpati rakyat Papua. 
 
Sesungguhnya keinginan Belanda menguasai Papua tidak terlepas dari pengetahuan Belanda tentang kandungan sumber daya alam Papua yang luar biasa. Seorang peneliti geologis Belanda bernama Jean Jacques Dozy telah menemukan cadangan emas di Erstberg sejak tahun 1936. Namun hasil penelitiannya tersebut tidak sempat ditindaklanjuti oleh pemerintah Belanda  karena mereka masih dihadapkan dengan situasi pasca Perang Dunia ke - 2 yang berimbas pada merosotnya kemampuan ekonominya.
 
Hal ini sangat berbeda dengan keinginan Indonesia merdeka bersama Papua. Saat BPUPKI bersidang tersebut, tidak satu pun catatan sejarah yang menuliskan bahwa keinginan para founding fathers untuk memasukkan Papua Barat dalam wilayah kedaulatan RI disebabkan oleh ketertarikan akan kandungan kekayaan alam Papua. Keinginan menjadikan Papua merdeka dalam satu Indonesia murni karena rasa senasib sepenanggungan untuk menentang kolonialisme !  Tidak terbersit adanya keinginan untuk menguasai alam Papua.
 
Dengan bukti sejarah tersebut, jelas adanya berbagai opini yang dibentuk oleh sekelompok orang yang berkeinginan agar Papua  lepas dari NKRI, yang menamakan dirinya sebagai United Liberation Movement for West Papua (ULMWP), justru menunjukkan ketidaktahuan orang-orang tersebut tentang keterikatan sejarah Papua dengan Indonesia. Kelompok yang anggotanya rata-rata berdiam di luar negeri ini juga tetap menggunakan strategi yang sama dengan yang dilakukan oleh penjajah Belanda yaitu membangun sentimen etnis melalui jargon bernada rasial  "Melanesia Bukan Indonesia" untuk menciptakan "jarak" antara suku Papua dengan suku-suku lain di Indonesia. 
 
Opini ini sesungguhnya sengaja dibangun demi mengincar posisi politik maupun status sosial yang berpengaruh di kalangan rakyat Papua. Selama ini isu Papua selalu dijadikan "jualan" komoditas politik untuk oleh orang-orang tersebut untuk mendapatkan kedudukan politik dan sosial pribadi, bahkan tidak jarang digunakan untuk mendapatkan keuntungan finansial dari donasi asing.  Mereka lupa bahwa rakyat Papua sudah semakin cerdas dalam menyikapi isu Papua Merdeka ini. Dengan semakin meningkatnya taraf pendidikan,  rakyat Papua akan semakin menyadari bahwa mereka telah menjadi korban agitasi dan propaganda yang terus dibangun oleh kelompok ini.
 
Bila kita mencermati narasi-narasi yang dibangun oleh kelompok pro Papua Merdeka ini, sangat jarang mereka membahas masa depan Papua. Mereka tidak pernah bisa menjelaskan visi dan misi apa yang akan mereka capai dan langkah-langkah strategis apa yang hendak mereka lakukan untuk Papua ke depan. Kelompok ini cenderung membahas masa lalu yang tentunya tidak dapat diulang kembali.  Bila mau jujur, cara ini adalah upaya pembodohan terhadap generasi muda Papua agar terjebak dalam cerita masa lalu yang sesungguhnya kontra-produktif dengan upaya Pemerintah Indonesia yang saat ini semakin giat mendorong Papua untuk bergerak maju meraih masa depan yang lebih baik.
 
Kita pun telah menyaksikan akibat pengembangan opini yang menggunakan narasi pengelabuan sejarah dan sentimen rasial telah menimbulkan terjadinya konflik vertikal maupun horisontal yang berujung pada pertumpahan darah di tanah Papua. Kondisi ini tentunya sangat disayangkan dan harus segera dihentikan. Cukup sudah darah tertumpah di tanah Papua. Kini saatnya seluruh elemen bangsa di Papua bersatu untuk menyudahi konflik berkepanjangan ini.  Hak Otonomi Khusus yang diberikan oleh pemerintah pusat pada dasarnya adalah merupakan dukungan politis bangsa Indonesia terhadap orang Papua untuk memberdayakan wilayahnya sendiri dengan mengedepankan kearifan lokal Papua dan membangun sumber daya manusia Papua agar semakin berkualitas sehingga suatu saat putra-putri Papua bukan hanya dapat berkiprah di daerahnya sendiri, namun juga dapat menjadi kebanggaan seluruh bangsa Indonesia.
 
Pada akhirnya, masa depan Papua akan ditentukan oleh sikap rakyat Papua saat ini. Penjelasan panjang lebar tidak akan bermakna apa-apa apabila tidak diawali oleh kesadaran dan keinginan individu dan kelompok yang ada di tanah Papua berkomitmen untuk lepas dari "pemenjaraan" masa lalu. Membangun kehidupan orang Papua yang lebih baik jauh lebih berharga dari pada menghabiskan waktu, tenaga dan potensi yang ada  untuk membuat pertentangan sesama kita tanpa akhir. Perbedaan yang ada hendaknya jangan dijadikan alasan untuk saling memusuhi, namun percayalah perbedaan itu adalah anugerah Tuhan kepada kita untuk semakin saling melengkapi satu sama lain.
 
Terlepas dari perspektif merdeka secara politik, penulis pribadi sebagai umat Kristiani, meyakini arti kemerdekaan yang sesungguhnya seperti yang tertulis dalam firman Tuhan *2 Korintus 3 : 17*.  *Sebab Tuhan adalah Roh; dan dimana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan*
 
Salam Papua
Salam Indonesia
 
Catatan :
*Isi tulisan menjadi tanggung jawab pribadi penulis*

Editor: faeza

T#g:jakartaMedanOpiniPanglima TNIPuspen TNISejarah MembuktikanSumutTerkini
Komentar
Senin, 27 Mei 2019 19:30Berita Sumut

Polda Sumut Amankan Seorang Terduga Makar

Tim gabungan Direktorat Krimum Polda Sumut mengamankan salah seorang pria yang diduga terlibat dalam upaya makar.

Senin, 27 Mei 2019 19:00Berita Sumut

Bermoduskan Rental Mobil Dua Pelaku Perampokan Di Door Polisi

Dua pelaku perampokan mobil dengan modus rental, berhasil di bekuk Sat.Reskrim Polres Asahan dan Polsek Prapat Janji dengan menghadiahi timah panas pada kedua betis kedua pelaku, Senin (27/5/2019) sekira pukul 14.30 Wib.

Senin, 27 Mei 2019 18:45Berita Sumut

Polres Pelabuhan Belawan Tangkap Penyebar Video Running Teks, Hina Presiden

Dengan kerja keras yang dilakukan oleh Satuan reskrim Polres Pelabuhan Belawan terhadap pelaku penyebaran video penghinaan Kepala negara di running teks SPBU Marelan, akhirnya terungkap.

Senin, 27 Mei 2019 18:29Berita Sumut

Heriansyah "Tak Memenuhi" Panggilan Poldasu

Heriansyah, warga Jalan Balaidesa Perumahan La Tahzan Desa Marindal II Kecamatan Patumbak, tidak memenuhi panggilan ke Polda Sumut, untuk dimintai keterangan terkait dugaan kasus makar. Padahal sesuai di surat panggilan, penasehat Gerakan Nasional Kedaul

Senin, 27 Mei 2019 18:15Berita Sumut

SAR Medan Kerahkan 100 Personil Dukung Kelancaran Libur Lebaran

Kantor SAR Medan ikut mempersiapkan personil dan perlengkapan operasional untuk membantu kelancaran arus mudik lebaran 2019. Kesiapan ini mereka tegaskan saat menggelar apel Gelar Pasukan Siaga SAR Ketupat Toba 2019 di Kantor SAR Medan, Jalan Jamin Ginti

Senin, 27 Mei 2019 18:00Berita Sumut

Dua Warga di Palas Diserang Harimau Selama Mei 2019 , Satu Tewas

Sepanjang bulan Mei 2019, terdapat dua orang warga di Kabupaten Padanglawas (Palas) diserang Harimau. Satu diantaranya meninggal dunia. Data ini disampaikan Kepala Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Sumatera Utara Hotmauli Sianturi

Senin, 27 Mei 2019 17:45Berita Sumut

Pemprov Sumut Bangun PDU Sampah dan Alat Monitor Online Kualitas Air Danau Toba

Untuk meningkatkan pengelolaan sampah dan limbah, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) akan membangun Pusat Daur Ulang (PDU) Sampah dan alat monitor online kualitas air Danau Toba.

Senin, 27 Mei 2019 17:30Berita Sumut

Pendapatan Daerah Provinsi Sumut Terealisasi 97,43%, Gubsu Sampaikan Apresiasi ke Semua Pihak

Pendapatan Daerah Provinsi Sumut pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2018 terealisasi sebesar Rp 12.703.056.587.890 atau 97,43% dari Rp 13.037.539.478.554 yang ditargetkan. Atas capaian tersebut, Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Ra

Senin, 27 Mei 2019 17:15Berita Sumut

Pemko Medan Lakukan Kerjasama dengan 8 Perusahaan Penyedia Makanan dan Minuman

Pemko Medan melakukan kerjasama dengan 8 perusahaan penyedia makanan dan minuman yang berada dilingkungan Kota Medan. Penandatanganan ini dilakukan guna mewujudkan reformasi birokrasi menuju Good Governance dan Clean Governance dalam tata Pemerintah, sala

Senin, 27 Mei 2019 17:00Berita Sumut

Kapolres Pelabuhan Belawan Serahkan Bingkisan Lebaran untuk Personil

Bertempat di lapangan Apel Mapolres Pelabuhan Belawan Jalan Raya Pelabuhan No.1 Belawan, Polres Pelabuhan Belawan melaksanakan kegiatan upacara bendera sekaligus penyerahan bingkisan Lebaran Idul Fitri 1440 H kepada perwakilan personil Polres Pelabuhan Be

Senin, 27 Mei 2019 16:45Berita Sumut

Gubernur Sumut Serahkan 1028 SK Pengangkatan CPNS Formasi 2018

Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi menyerahkan 1028 Surat Keputusan (SK) Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) daerah Formasi 2018 Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut, Senin (27/5/2019) di Lapangan Futsal Gedung Sport Center Pancing,

Senin, 27 Mei 2019 16:20Berita Sumut

Wali Kota Buka Puasa Bersama dan Serahkan Sertifikat Tanah Masjid Al Musabbihin

Wali Kota Medan Drs H T Dzulmi Eldin S MSi MH buka puasa bersama dengan ratusan masyarakat di Masjid Al Musabbihin Komplek Taman Setia Budi Indah (tasbih) I, Kelurahan Tanjung Rejo, Kecamatan Medan Sunggal, Minggu (26/5/2019). Di sela-sela acara buka pua

Senin, 27 Mei 2019 16:00Berita Sumut

Jelang Lebaran, Harga Bahan Kebutuhan Pokok di Medan Relatif Stabil

Sembilan hari jelang Hari Raya Idul Fitri 1440 H, Wali Kota Medan Drs H T Dzulmi Eldin S MSi MH diwakili Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdako Medan Khairul Syahnan ST MAP meninjau dua pasar tradisionil di Kota Medan. Selain mengecek harga, pe

Senin, 27 Mei 2019 15:23Berita Sumut

Teror Harimau Kembali Landa Palas, Seorang Warga Kritis Diterkam

Teror Harimau kembali terjadi di Kabupaten Padanglawas (Palas), Sumatera Utara. Seorang warga di Desa Pagaranbira, Kecamatan Sosopan, Kabupaten Padanglawas (Palas) kritis diterkam hewan belang tersebut usai berbuka puasa pada Minggu (26/5) kemarin.

Senin, 27 Mei 2019 14:20Berita Sumut

Warga Minta Polisi dan Dishub Tertibkan Kendaraan Berat Parkir "Seenaknya" di Kawasan Jalan KL Yos Sudarso

Warga pengguna Jalan KLY Sudarso resah karena setiap pagi dan petang banyak alat alat berat parkir disepanjang jalan dan mengganggu arus Lalulintas. Sementara petugas Polisi Lalulintas dan Dinas Perhubungan terkesan tutup mata.

Senin, 27 Mei 2019 14:00Berita Sumut

Antisipasi Terulangnya Insiden KM Sinar Bangun, Ini Langkah yang Dilakukan BPODT dan Pihak Lainnya di Danau Toba

Badan Pelaksana Otoritas Danau Toba (BPODT) bersama sejumlah pihak terkait sudah melakukan kesiapan pelayanan liburan Lebaran tahun 2019. Persiapan ini juga dilakukan untuk mengantisipasi terulang kembali insiden kapal motor Sinar Bangun yang tenggelam&am