Warning: Use of undefined constant kat - assumed 'kat' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/u4913611/public_html/include/fungsi.php on line 617

    Warning: Use of undefined constant title - assumed 'title' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/u4913611/public_html/include/fungsi.php on line 621

    Warning: Use of undefined constant alias - assumed 'alias' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/u4913611/public_html/include/fungsi.php on line 625

    Warning: Use of undefined constant Kategori - assumed 'Kategori' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/u4913611/public_html/include/fungsi.php on line 625

    Warning: Use of undefined constant Judul - assumed 'Judul' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/u4913611/public_html/include/fungsi.php on line 625
  • Home
  • Opini
  • Untuk Efek Jera Tindak Pidana Korupsi Hukuman Harus di Perluas

Praktisi Hukum Kamaluddin Pane SH, MH;

Untuk Efek Jera Tindak Pidana Korupsi Hukuman Harus di Perluas

Rellis Sabtu, 10 Agustus 2019 11:18 WIB
Mtc/Ist
                                                    Praktisi Hukum Kamaluddin Pane   SH, MH;
 


Perbuatan korupsi tidak menunjukkan angkat penurunan baik dari segi jumlah orang atau pelaku yang  melakukan perbuatan perbuatan korupsi, maupun dari segi nilai rupiahnya. Setidaknya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hampir setiap minggu melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) dengan nilai yang bervariasi baik ditingkat Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, maupun Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Praktisi Hukum Kamaluddin Pane SH, MH menjelaskan bahwa untuk efek jera bagi para pelaku korupsi maka hukuman mati harus diperlakukan, apalagi saat ini perbuatan Korupsi tersebut merata dilakukan oleh para pejabat Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Pejabata BUMN. Ada persepsi saat ini bahwa tidak terlalu masalah dipenjara beberapa tahun asalkan mendapatan keuntungan lebih dari perbuatan Korupsi tersebut.

"Hukum mati harus diperluas, dan hukuman penahanan badan yang selama ini diperlakukan sesuai UU Nomor 31 Tahun 1999 yang telah dirubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 ternyata tidak memberikan efek jera kepada para pelaku, seluruh elemen masyarakat saat ini harus mendorong pemberlakuan hukuman mati untuk tindak pidana korupsi tetapi tidak hanya pada kasus korupsi saat bencana nasional, negara dalam keadaan bahaya, negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter sesuai pasal 2 ayat 2 UU No 31Tahun 1999" Ujar Kamal Pane.

Kasus yang mencuat selama tahun 2019 ini menjelaskan kepada publik bahwa perbuatan korupsi, suap, gratifikasi menjadi lumrah. Semuanya mencengangkan publik, ada kasus BUMN yang melibatkan mantan Direktur PLN Sofyan Basir beserta para pihak pemenang tender yang saat ini sedang dalam proses persidangan, ada pula Kasus Mantan Ketuam PPP Romahurmuzi  yang terkait suap jabatan di Kementerian Agama, Kasus maskapai penerbangan PT Garuda yang melibatkan Mantan Direktur Emirsyah Satar, dan puluhan kepala Daerah yang tangkap KPP dalam beberapa tahun belakangan ini.

" Ragam jabatan yang melakukan perbuatan diatas, memberikan kesimpulan bahwa para pelaku korupsi tidak pandang bulu, dari pejabat kelas atas, pejabat BUMN, pejabat daerah, seakan-akan semuanya aji mumpung, mumpung masih menjabat, mumpung masih bisa dilakukan, tentunya karena ada peluang, dan ada keyakinan bahwa perbuatan tersebut tidak berbahaya bagi kehidupan pribadinya" Terang Kamal Pane.  

Kamal juga menjelaskan, bahwa efek pemberitaan di media sebagai koruptor, efek menggunakan baju rompi berwarna dalam persidangan, sama sekali tidak berguna. Tetapi memberlakukan hukuman mati mungkin memiliki imbas "takut"  dan memang terbukti beberapa negara yang memberlakukan hukuman mati berhasil menekan angka tindak pidana korupsi.

Tentunya harus ada kajian mendalam sebelum perberlakukan hukuman mati, misalnya berapa jumlah kerugian negara dalam perbuatan korupsi, bila perbuatan tersebut suap berapa jumlah suap untuk memperoleh proyek dan jabatan sehingga dikenakan hukuman mati, termasuk pemberlakukan prinsip "pemutihan" sehingga sebelum perberlakukan hukum mati atas tindak pidana korupsi semua orang dianggap bersih.
Editor: Amrizal

T#g:blibliKamaluddin Pane SHkorupsiMHMatatelingamatatelinga.commatatelinga comPenegakan hukumpraktisi hukumTerkiniTraveloka
Komentar
Senin, 09 Des 2019 21:52Berita Sumut

Pekerja Bangunan Asal Labuhan Batu Utara Ditangkap Bawa 5 Kg Ganja di Langkat

Polres Langkat menangkap pekerja bangunan berinisial ZP ,32, Warga Dusun VIII, Desa Siamporik, Kecamatan Kualuh Selatan di Langkat. Dari pria tersebut, polisi menyita 5 kg ganja kering yang diangkut dengan bus.

Senin, 09 Des 2019 21:37Berita Sumut

Hasyim: Natal dan Tahun Baru, Minta Pihak Kepolisian Meningkat Patroli

Diharapkan seluruh unsur Forum komunikasi pimpinan daerah (Forkopimda) Kota Medan supaya saling berkordinasi menyikapi segala hal.Guna peningkatan suasana yang lebih nyaman dan kondusif di kota Medan

Senin, 09 Des 2019 21:22Berita Sumut

Disporasu Gelar Kejuaraan Olahraga Antar SLB C Piala Gubsu 2019

Dinas Pemuda dan Olahraga Sumatera Utara siap menggelar Kejuaraan Olahraga tingkat SLB C Piala Gubsu 2019 pada 10-12 Desember mendatang di PPLP SU.

Senin, 09 Des 2019 21:07Nasional

Satgas Pamtas RI-PNG Yonif 411 Kostrad Amankan Puluhan Botol Miras di Jalan Trans Papua

Guna terus menciptakan situasi aman dan nyaman di wilayah perbatasan khususnya di Kab. Merauke, Satgas Pamtas RI-PNG Batalyon Infanteri Mekanis Raider 411/Pandawa (Yonif MR 411/Pdw) Kostrad, secara rutin melaksanakan pemeriksaan kendaraan guna mencegah pe

Senin, 09 Des 2019 20:52Nasional

Prajurit Satgas TNI di Afrika Kembali Sadari Ex-Combatant ke Masyarakat Umum

Prajurit TNI yang tergabung dalam Satgas TNI Konga XXXIX-B RDB MONUSCO yang dipimpin Kolonel Inf Daniel S.P. Lumbanraja sebagai Dansatgas berhasil menyadarkan kembali 7 orang ex-combatant ke masyarakat umum disertai penyerahan 5 pucuk senjata jenis AK-47,

Senin, 09 Des 2019 20:37Berita Sumut

Kasatpol PP Medan Dinilai “Anggap Enteng” Undangan Komisi IV

Kasatpol PP Kota Medan M Sofyan dinilai "anggap enteng" terhadap undangan Komisi IV DPRD Medan yang sudah dilayangkan beberapa waktu lalu. "Datang saat jam makan siang, namun tiba-tiba pulang

Senin, 09 Des 2019 20:22Berita Sumut

Gubernur Minta Tidak Ada IMB di Lahan Pertanian

Pemerintah Kabupaten/Kota diharapkan dapat bersinergi dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) dalam upaya membangun desa menata kota, menuju Sumut yang agraris dan bermartabat. Antara lain dengan melestarikan lahan pertanian dan tidak

Senin, 09 Des 2019 20:07Nasional

Wagub Sumut Sebut Korupsi Musuh Bersama

Wakil Gubernur (Wagub) Sumatera Utara (Sumut) Musa Rajekshah menghadiri peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) 2019 di Gedung Merah Putih, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan

Senin, 09 Des 2019 19:54Nasional

Bantu Warga Yang Terkena ISPA, Dokter Yonif 133/YS Sigap Berikan Pertolongan

Malam hari Secara sigap Anggota Satgas Pamtas Yonif 133/YS yang juga merupakan dokter ini bersama anggota TNI lainnya memeriksa keadaan warga yang terkena penyakit ISPA.

Senin, 09 Des 2019 19:39Berita Sumut

HUT Dharma Wanita Persatuan Medan Berlangsung Meriah

Pelaksana tugas (Plt) Wali Kota Medan Ir H Akhyar Nasution MSi diwakili Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Medan Ir Wiriya Al Rahman MM menghadiri perayaan HUT Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kota Medan Ke-20 Tahun 2019 di Gedung Serba Guna PKK Kota Medan

Senin, 09 Des 2019 19:24Berita Sumut

Komisi II DPRD Medan Minta Dinas Sosial Data Ulang Warga Miskin

Banyak laporan di lapangan terkait banyaknya penduduk kurang mampu yang belum menjadi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) Kesehatan dan Program Keluarga Harapan (PKH) ke Komisi II DPRD Medan

Senin, 09 Des 2019 19:09Berita Sumut

Pertama Kalinya dalam Sejarah, Mendagri Kunjungan Kerja ke Nias

Pertama kalinya dalam sejarah, Menteri Dalam Negeri melakukan kunjungan kerja ke Nias, Provinsi Sumatera Utara.

Senin, 09 Des 2019 18:52Berita Sumut

DPRD Medan Desak Disdukcapil Utamakan Ketersediaan e-KTP

Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Medan Rudiyanto Simangunson mengatakan, sampai hari ini masyarakat kota Medan masih terus mengeluhkan tentang ketiadaan Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP).

Senin, 09 Des 2019 18:37Berita Sumut

Kejatisu Tahan Pimpinan Divisi Treasury Bank Sumut

Dalam rangka memperingati Hari Anti Korupsi Internasional tahun 2019, Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara melakukan penahanan terhadap tersangka kasus korupsi atas nama MAL (52 tahun) jabatan Pimpinan Divisi Treasury Bank Sumut, Senin (9/12/2019).

Senin, 09 Des 2019 18:15Berita Sumut

Bantuan Kesejahteraan Guru Honorer TK SD dan SMP Non Sertifikasi di Medan Segera Direalisasikan

Pemko Medan akan memberikan bantuan kesejahteraan kepada guru honorer guna meningkatkan dan memotivasi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Di samping itu, pemberian bantuan juga dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan para guru honore

Senin, 09 Des 2019 18:00Berita Sumut

Sabrina : Penggunaan Gawai Secara Berlebihan Dapat Lemahkan Ketahanan Keluarga

Keluarga merupakan unit terkecil dalam tatanan kelompok masyarakat. Jika setiap keluarga memiliki ketahanan yang baik, maka semakin baik pula tatanan masyarakat yang dibentuk. Salah satu ancaman yang dinilai dapat melemahkan ketahanan keluarga saat ini ad