• Home
  • Pedoman Media Siber

Pedoman Media Siber

Rabu, 18 Januari 2017 05:50 WIB
Kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.

Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:


1. Ruang Lingkup

a. Media Siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.

b. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.


2. Verifikasi dan keberimbangan berita

a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.

b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.

c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:

    1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;

    2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel dan kompeten;

    3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;

    4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.

d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.


3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)

a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.

b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.

c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:

    1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;

    2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;

    3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.

d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).

e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.

f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.

g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).

h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).


4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab

a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.

b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.

c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.

d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:

    1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;

    2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;

    3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.

e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp500.000.000 (Lima ratus juta rupiah).


5. Pencabutan Berita

a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.

b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.

c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.


6. Iklan

a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.

b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan "advertorial", "iklan&", "ads", "sponsored", atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.


7. Hak Cipta

Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.


8. Pencantuman Pedoman

Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.


9. Sengketa

Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.


 
Jakarta, 3 Februari 2012

(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).
Selasa, 26 Mar 2019 23:35Lifestyle

Benarkah Daun Kelor Mampu Tangkal Pelet? ini Kata Anak Indigo

Pembahasan daun kelor sebagai alat untuk melumpuhkan ilmu kebal penjahat menjadi perbincangan di media masa.

Selasa, 26 Mar 2019 23:15Berita Sumut

Mencekam, Dua Kelompok Pemuda Belawan Bentrok 1 Tewas

Dua kelompok Pemuda dari kawasan Gudang Arang Kelurahan Belawan Bahari Kecamatan Medan Belawan

Selasa, 26 Mar 2019 23:10Nasional

TNI dan Kemenko Kemaritiman Tanda Tangani Nota Kesepahaman Bersama

Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Republik Indonesia (Kemenko Kemaritiman RI)

Selasa, 26 Mar 2019 23:05Nasional

Kazona Tengah Bakamla Serukan Tanggung Jawab Moral Personel Terhadap Institusi

Personil yang profesional memiliki tanggung jawab moral terhadap institusi dan bersedia bekerja keras

Selasa, 26 Mar 2019 23:00Nasional

Aspers Panglima TNI: Sejarah Perjuangan Bangsa Perlu Terus Digelorakan

Saat ini kebanggaan terhadap sejarah perjuangan bangsa secara nyata perlu terus ditanamkan dan digelorakan

Selasa, 26 Mar 2019 22:45Berita Sumut

Akhyar Hadiri Sertijab & Pisah Sambut Dandenpom I/5

Wakil Wali Kota Medan Ir H Akhyar Nasution MSi mengucapkan terima kasih kepada Letkol CPM Sudarsono atas jasa dan pengabdiannya

Selasa, 26 Mar 2019 22:30Nasional

Bakamla RI - Japan Coast Guard Tingkatkan Kerja Sama Bilateral Keamanan Maritim

Bakamla dan Japan Coast Guard melakukan pembahasan draft Memorandum of Cooperation (MoC) di ruang rapat Podcast

Selasa, 26 Mar 2019 22:15Berita Sumut

Kementan Jamin Ekspor Kopi Lolos ke Berbagai Negara Luar

Setelah sukses melepas ekspor kubis di Berastagi bulan kemarin, sekarang Kepala Badan Karantina Pertanian, Ali Jamil bersama Wakil Gubernur Sumatera Utara, Musa Rajekshah, melepas ekspor 819,36 Ton kopi biji tujuan Rumania

Selasa, 26 Mar 2019 22:00Berita Sumut

Senilai Rp4,9 Triliun, Wagub Sumut Lepas Ekspor Kopi ke Berbagai Negara Luar

Wakil Gubernur Sumatera Utara Musa Rajekshah melepas ekspor kopi sebesar 65.347,10 ton atau senilai Rp4,901 triliun milik PT Sari Makmur Tunggal Mandiri, Selasa (26/3/2019).

Selasa, 26 Mar 2019 21:45Berita Sumut

Kapolda Resmikan Pembangunan Polres Batu Batubara

Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Agus Andrianto meresmikan pembangunan gedung baru Polres Batubara.

Selasa, 26 Mar 2019 21:28Berita Sumut

Bupati Batubara Hibahkan Mobil Dinas Ke Kapolres Batubara

Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Agus Andrianto menyaksikan penyerahan mobil dinas Kapolres Batubara AKBP Robinson Simatupang dari dana hibah Pemkab Batubara. Penyerahan langsung dilakukan secara simbolis oleh Bupati Batubara H Zahir, Selasa (25/3/2019).

Selasa, 26 Mar 2019 21:01Berita Sumut

Resmikan Pembangunan Mapolres Batubara, Kapolda Sumut Sampaikan Harapan Ini

Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Agus Andrianto meresmikan pembangunan gedung baru Polres Batubara. Ini ditandai dengan peletakan batu pertama oleh Kapolda dan selanjutnya oleh Kapolres Batubara AKBP Robin Simatupang serta Bupati Batubara H Zahir.

Selasa, 26 Mar 2019 20:15Berita Sumut

Terjerat OTT, 4 Pengurus P3TM Dituntut 3 Bulan Penjara

Sidang kasus OTT yang melibatkan pengurus Pasar Marelan akhirnya sampai pada pembacaan tuntutan. Dalam tuntutan yang dibacakan Penuntut Umum Kejatisu, Abdul Hakim Sorimuda Harahap dihadapan majelis hakim yang diketuai Abdul Qadir, menuntut Ketua P3TM pasa

Selasa, 26 Mar 2019 19:42Berita Sumut

Dugaan Pemalsuan Sertifikat Tanah, Dakwaan Terhadap Tengku Awaluddin Tak Cermat

Salah seorang terdakwa kasus dugaan pemalsuan sertifikat tanah Grant Sultan lahan Tol Tanjungmulia Hilir, Tengku Awaluddin Taufiq, mengaku menjadi korban rekayasa hukum yang dipaksakan. Pasalnya, dakwaan yang dituduhkan jaksa penuntut umum (JPU) kepadany

Selasa, 26 Mar 2019 19:15Berita Sumut

Duh, Ternyata Korban Kakek Cabul di Multatuli Sebanyak 9 Orang Bocah

Ternyata korban kakek cabul berinisial PS (56) warga Jalan Multatuli Medan tidak hanya tiga orang anak tetangganya. Polisi mengembangkan kasus ini dan menemukan fakta baru korban pencabulan pria ini ternyata berjumlah 9 orang.

Selasa, 26 Mar 2019 19:00Berita Sumut

Kampanyekan Salah Satu Capres di Medsos, Oknum Pegawai PTPN IV Dituntut 6 Bulan Penjara

Seorang oknum pegawai di PTPN IV bernama Ibrahim Martabaya dituntut dengan pidana 6 bulan penjara lantaran mengkampanyekan salah satu pasangan calon presiden di akun Facebook miliknya. Dia juga dituntut membayar denda sebesar Rp5 juta subsider 1 bulan kur