• Home
  • Pedoman Media Siber

Pedoman Media Siber

Rabu, 18 Januari 2017 05:50 WIB
Kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.

Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:


1. Ruang Lingkup

a. Media Siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.

b. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.


2. Verifikasi dan keberimbangan berita

a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.

b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.

c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:

    1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;

    2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel dan kompeten;

    3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;

    4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.

d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.


3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)

a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.

b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.

c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:

    1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;

    2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;

    3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.

d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).

e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.

f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.

g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).

h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).


4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab

a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.

b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.

c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.

d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:

    1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;

    2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;

    3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.

e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp500.000.000 (Lima ratus juta rupiah).


5. Pencabutan Berita

a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.

b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.

c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.


6. Iklan

a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.

b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan "advertorial", "iklan&", "ads", "sponsored", atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.


7. Hak Cipta

Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.


8. Pencantuman Pedoman

Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.


9. Sengketa

Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.


 
Jakarta, 3 Februari 2012

(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).
Selasa, 28 Jan 2020 21:15Nasional

Kemenlu Akan Kirim Logistik untuk WNI di Provinsi Hubei

Sebanyak 243 warga negara Indonesia (WNI) di Provinsi Hubei, China terisolasi akibat virus korona yang mewabah di Negeri Tirai Bambu itu. Kini, kondisi cadangan logistik mereka sudah mulai menipis dan hanya tersisa hingga lima hari ke depan.

Selasa, 28 Jan 2020 20:56Berita Sumut

Satu Orang Tewas Akbat Kebakaran Rumah Di Desa Binjai Serbangan

Satu orang tewas terpanggang akibat kebakaran rumah yang di huni oleh korban Zainuddin alias Udin Tompel (46) warga lingkungan VIII desa Binjai Serbangan Kecamatan Air Joman Kabupaten Asahan, Selasa (28/01/2020) sekira pukul 18.00 Wib.

Selasa, 28 Jan 2020 20:45Berita Sumut

Kejari Limpahkan Perkara Dugaan Korupsi Disnaker Tobasa ke PN Tipikor Medan

Kasus dugaan korupsi kegiatan proyek Padat Karya tahun 2018 di Disnaker Tobasa bakal segera bergulir ke pengadilan. Pasalnya, Kejari Tobasa telah melimpahkan perkara yang diduga merugikan negara sebesar Rp 394 juta itu ke Pengadilan Tipikor pada Pengadila

Selasa, 28 Jan 2020 20:30Berita Sumut

Banmus DPRD Batubara Belajar Ke DPRD Medan

Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Medan menerima kunjungan kerja anggota DPRD Batubara, Selasa (28/1/2020) di Lantai II Ruangan Banmus DPRD Medan.

Selasa, 28 Jan 2020 20:15Nasional

'Ketidakpatuhan' Ombudsman Ditujukan Pada Permasalahan di Pemda, Bukan Kemendagri

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri Hadi Prabowo memastikan tudingan Ombudsman RI terkait ketidakpatuhan Kemendagri dalam menjalankan rekomendasi adalah keliru.

Selasa, 28 Jan 2020 20:02Nasional

Mendagri Minta Semua Pihak Kawal Pelaksanaan Pilkada 2020

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Prof. H. M. Tito Karnavian, Ph.D., menyampaikan pentingnya legitimasi masyarakat dalam Mendukung suksesnya Pilkada Serentak Tahun 2020 yang akan diselenggarakan di 270 daerah. Pemaparan dilakukan dalam Rapat Pimpinan TNI-Po

Selasa, 28 Jan 2020 19:45Berita Sumut

Aksi Mahasiswa Di DPRD Medan Menolak Kenaikan Tarif BPJS Kesehatan

Puluhan mahasiswa mengatasnamakan Pengurus Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Medan berorasi di Balaikota Medan dan DPRD Medan, Selasa (28/1/2020). Massa menolak kenaikan tarif BPJS Kesehatan dan meminta tidak dicabut subsidi gas 3 kg.

Selasa, 28 Jan 2020 19:30Berita Sumut

Komisi I Minta Pemko Selesaikan Kegaduhan di PD Pasar

Ketua Komisi I DPRD Kota Medan, Rudiyanto Simangunsong S.Pd.I meminta Pemerintah Kota Medan segera menyelesaikan kegaduhan di Perusahaan Umum Daerah (PUD) Pasar Kota Medan agar tidak mempengaruhi kinerja Pemko Medan di tahun 2020 ini.

Selasa, 28 Jan 2020 19:15Berita Sumut

Sepasang Insan Gol Miliki Narkotika

Lagi dan lagi Sat Narkoba Polres Tanah Karo mengamankan para pelaku narkotika. Kali ini dua insan berlainan jenis yang menjadi sasaran nya. Mereka diringkus

Selasa, 28 Jan 2020 19:00Berita Sumut

Bayar Gaji Tak Sesuai UMK, Komisi II Akan Laporkan RS Mitra Medica

Komisi II DPRD Medan akan segera melaporkan Managemen Rumah Sakit (RS) Mitra Medica di Jalan KL Yos Sudarso ke Kementerian Tenaga Kerja.

Selasa, 28 Jan 2020 18:45Berita Sumut

Kapolres Simalungun Tatap Muka Dengan Tokoh Agam, Masyarakat di Jorlang Hataran

Kapolres Simalungun AKBP Heribertus Ompusunggu, didampingi ibu ketua cabang Bhayangkari Polres Simalungun Ny. Cathy Heri Ompusunggu beserta PJU Polres Simalungun melaksanakan kunjungan kerja ke Polsek Balata sekaligus tatap muka dengan tokoh agama, tokoh

Selasa, 28 Jan 2020 18:30Berita Sumut

Kuasa Hukum Gomgom TP Siregar, Minta Laporan Kasus Penipuan Jangan "Mandek"

Kasus dugaan penipuan atau penggelapan uang ratusan juta rupiah dengan terlapor mantan calon legislatif (caleg) DPRD Sumut Dapil Sumut 2 Pemilihan Legislatif (Pileg) 2019, Inggrid Herlina Hutabarat, yang ditangani Polsek Medan Baru terkesan mandek.

Selasa, 28 Jan 2020 18:15Nasional

Ketum Dharma Pertiwi Buka "Rakor Dharma Pertiwi Tahun 2020"

Ketua Umum (Ketum) Dharma Pertiwi, Ny. Nanny Hadi Tjahjanto membuka secara resmi “Rakor Dharma Pertiwi Tahun Anggaran 2020”, bertempat di Gedung Balai Sudirman, Jl. Dr. Saharjo No. 268, Tebet, Jakarta Selatan

Selasa, 28 Jan 2020 18:00Berita Sumut

Gubernur Harapkan Pemuda Kreatif dan Inovatif

Para pemuda Sumatera Utara (Sumut) diharapkan dapat kreatif, inovatif dan terus berkarya demi kemajuan negara khususnya Provinsi Sumut. Apalagi di era perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat saat ini, dibutuhkan sumber daya manusia (SDM) yang b

Selasa, 28 Jan 2020 17:45Berita Sumut

Meski Licin Sebagai Pengedar Narkoba, Sat Narkoba Sergai Berhasil Meringkusnya

Satuan unit reskrim Narkoba Polres Sergai menghentikan kegiatan dua tersangka sebagai pengedar narkoba, yang kerap beraksi diwilayah hukum Polres Sergai. Tersangka Kan, 25, dan Dila,28, keduanya warga Dusun I, Desa Pantai Cermin Kiri, Kecamatan Pantai Cer

Selasa, 28 Jan 2020 17:30Berita Sumut

Pangdam I/BB Hadiri Rapim TNI - Polri Tahun 2020

Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto bersama Kapolri Jenderal Polisi Idham Azis didampingi Wakasad Letjen TNI Tatang Sulaiman, Kasal Laksamana TNI Siwi Sukma Adji, dan Kasau Marsekal TNI Yuyu Sutisna membuka Rapat Pimpinan (Rapim) TNI-Polri tahun 2020