• Home
  • Berita Sumut
  • Soal Kasus Mujianto, Saksi Ahli: Perkara Sudah P21 Harus ke Pengadilan

Soal Kasus Mujianto, Saksi Ahli: Perkara Sudah P21 Harus ke Pengadilan

faeza Kamis, 25 Juli 2019 21:36 WIB
mtc/ist
Saksi ahli pidana umum USU Medan Dr Edi Yunaea SH,MHum saat didengarkan keterangannya.
MATATELINGA, Medan:  Sidang praperadilan (prapid) yang diajukan Armen Lubis terkait Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKP2) yang diterbitkan Kejatisu atas kasus dugaan penipuan Mujianto kembali digelar di PN Medan, Kamis (25/7/2018). Dalam persidangan kali ini, pihak pemohon mengajukan tiga orang saksi, salah satunya adalah ahli hukum pidana  USU, Dr Edi Yunara SH,MHum.






Dalam kesempatan itu,  Dr Edi Yunara SH,MHum menegaskan, kasus yang pemberkasannya sudah dinyatakan lengkap memenuhi unsur formil dan materil (P21), seharusnya segera dilimpahkan ke pengadilan. 

"Bila jaksa selaku penuntut umum berpendapat lain seharusnya berkasnya dikembalikan ke penyidik (kepolisian) untuk dilengkapi. Tapi kalau sudah dinyatakan P21, harus dilimpahkan ke pengadilan, " ucap Edi Yunara dihadapan hakim tunggal Ahmad Sayuti.

Edi Yunara juga secara gamblang menjelaskan asas legalitas dalam hukum acara pidana. 

"Sesuai Hukum Acara Pidana, asas legalitas dimaknai sebagai asas yang menyatakan bahwa setiap penuntut umum wajib menuntut setiap perkara yang sudah dinyatakan lengkap memenuhi unsur formil dan materil," tegas Edi.


Meski begitu, Edi mengakui landasan hukum lain yang membenarkan pihak kejaksaan untuk tidak melimpahkan perkara P21 ke pengadilan. Sedangkan alasan tidak dilimpahkan ke pengadilan yakni nebis In idem, demi hukum (tersangka meninggal dunia) dan ketiga, untuk kepentingan umum. 

Kalau jaksa selaku penuntut umum berpendapat lain, imbuhnya, seharusnya sebelum berkas perkara dinyatakan lengkap (P21), dikembalikan ke penyidik (kepolisian) untuk dilengkapi. Idealnya kasus tersebut dilimpahkan ke pengadilan dan biarlah nanti hakim yang memutuskannya.






Ketika ditanya tim kuasa hukum pemohon dimotori Arizal SH tentang Peraturan Jaksa Agung Nomor 36/2011 tentang tenggang waktu 15 hari ke tahapan penuntutan setelah perkara dinyatakan lengkap, saksi ahli Edi Yunara berpendapat bahwa aturan dimaksud 'abu-abu' karena tidak ada sanksi tegas bila tidak dilaksanakan. 

Yang jelas, sebut Edi, upaya hukum praperadilan sebagaimana diajukan pemohon terhadap Jaksa Agung, Kajati Sumut dan Kapoldasu (termohon I, II, dsn III) menyusul 'mandeknya' proses hukum terhadap tersangka Mujianto, sudah tepat. 

Pada persidangan itu, Hakim  Ahmad Sayuti bahkan sempat  meminta saksi ahli hukum pidana tersebut menjelaskan secara gamblang misalnya kasus kerjasama bisnis yang acap bias.  Satu sisi bisa masuk ranah perdata dan di sisi lain bisa dikategorikan tindak pidana.

Menurut dosen Fakultas Hukum USU  tersebut, hal itu tergantung isi perjanjian diperbuat para pihak. Bila misalnya suatu pekerjaan atau jasa pernah dibayarkan namun kemudian seret, bisa dikategorikan sebagai wanprestasi (ingkar janji).

"Namun bila pekerjaan dikerjakan namun sama sekali tidak pernah dibayarkan, maka ada unsur menggerakkan hati dan pikiran, ada upaya-upaya tertentu yang digunakan dalam melakukan perbuatan yang dilarang dan merugikan orang lain secara materil, bisa dikategorikan tindak pidana," urainya.

Sebelumnya saksi yang diajukan pemohon yakni Hasbullah menerangkan adanya statemen Kasi Penkum Kejatisu Sumanggar Siagian SH seputar sudah lengkapnya (P21) berkas kasus dugaan penipuan dan penggelapan atas nama Mujianto dan stafnya Rosihan Anwar. 

Menurutnya, penjelasan Sumanggar itu disampaikan secara tegas melalui konferensi pers. Demikian juga pelimpahan kedua tersangka dari penyidik Poldasu ke Kejatisu (P22). Mujianto juga disebutkan tidak ditahan dengan alasan kooperatif dan memberikan jaminan Rp 3 miliar. Hasbullah seraya mengaku masih menyimpan video konferensi pers tersebut. 






Sedangkan saksi lainnya Sahril Sani Pane menerangkan, sebelum dilakukan penimbunan di lahan seluas 3,5 ha di Kampung Salam Belawan itu, dirinya ditugaskan oleh pihak Mujianto untuk menjaga lahan tersebut. Saksi juga sempat diberikan copy sertifikat surat tanah itu atas nama Mujianto agar tidak digarap pihak lain. 

Saksi juga mengaku ikut bekerja ketika dilakukan penimbunan lahan tersebut dari awal. Semula penimbunan dikerjakan Marwan alias Įguan, namun terhenti. Kemudian penimbunan dikerjakan oleh Rosihan yang juga pihak Mujianto sendiri, juga terhenti. Selanjutnya dikerjakan Armen Lubis, namun turut terhenti karena disebut-sebut tidak dibayar. Selanjutnya lahan itu dikerjakan pihak lain yang ditunjuk Mujianto. 

Lahan yang ditimbun itu sekarang sudah dijual ke PT Bungasari. Dari awal sebelum dilakukan penimbunan, lahan tersebut hendak dijual Mujianto kepada PT Bungasari.

 "Dari awal pekerjaan penimbunan, dari 2014 hingga 2017, baik saat dikerjakan Įguan hingga dikerjakan Armen, selalu ada pihak dari PT Bungasari di lokasi penimbunan," jelasnya. 

Menjawab pertanyaan kuasa hukum termohon I dan II, saksi mengatakan, Armen Lubis (pemohon prapid) sempat mengeluh tentang pekerjaan penimbunan mereka lakukan tidak dibayar Mujianto.

Usai mendengarkan keterangan ketiga saksi, hakim tunggal Ahmad Sayuti melanjutkan persidangan, Jumat besok (25/7/2019) dengan agenda mendengarkan keterangan saksi dari para termohon. (mtc/fae)
Editor: faeza

T#g:Armen lubiskejatisumujiantoPN Medanprapid
Komentar
Rabu, 29 Jan 2020 14:16Berita Sumut

Amir Yanto Terima Kunjungan Ombudsman RI Perwakilan Sumut

Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara menerima kunjungan Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara di kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara sekaligus berkoordinasi dalam percepatan penyelesaian laporan masyarakat dan pencegahan terjadinya maladmin

Rabu, 29 Jan 2020 14:01Berita Sumut

Airnya Bercampur Kehitam-Hitaman, Pemko Diminta Ganteng PT KIM Mengatasinya

Hujan lebat yang terjadi di kota Medan, mengakibatkan banjir di sejumlah daerah di Sumatera Utara dan termasuk kota Medan

Rabu, 29 Jan 2020 13:52Berita Sumut

Dakwaan Kabur, Arlius Zebua Minta Hakim Hentikan Perkara Dugaan Penipuan Kliennya

Arlius Zebua SH, MH

Rabu, 29 Jan 2020 13:46Berita Sumut

Hadir Ditengah Masyarakat, Kapolsek Medan Timur Evakuasi Anak SD

Warga yang ada di Jalan Veteran Komplek PJKA Kelurahan Pulo Brayan Bengkel Kecamatan Medan Timur terdampak banjir, saat hujan deras mengguyur kota Medan, Rabu (29/1/2020) dini hari.

Rabu, 29 Jan 2020 13:22Berita Sumut

Ketua DPRD Medan Hasyim SE, Menerima Kunjungan Kosul Singapura

Konsul Jenderal Singapura Richard Grosse melakukan silaturahmi dengan pimpinan DPRD Kota Medan

Rabu, 29 Jan 2020 13:07Berita Sumut

Gubernur Edy Perintahkan BPBD Sumut Bantu dan Dampingi Masyarakat Tapteng

Mendengar kabar banjir merendam tujuh desa/kelurahan di Kecamatan Barus, Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng), Rabu (29/1/2020) dini hari, Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi bergerak cepat dengan memerintahkan Kepala Badan Penanggulangan Bencan

Rabu, 29 Jan 2020 12:52Nasional

Panglima TNI : Rapim TNI Mantapkan Soliditas dan Profesionalitas TNI

Rapat Pimpinan (Rapim) TNI sebagai forum menguatkan jalinan komunikasi yang harmonis, guna menyamakan persepsi, memantapkan soliditas profesionalitas TNI dan penyampaian berbagai ide dan gagasan cerdas demi kemajuan TNI, sehingga di masa mendatang akan le

Rabu, 29 Jan 2020 12:37Berita Sumut

Kerap Mengedarkan Narkoba, Rasakan dinginnya Terali Besi

Polsek Teluk Nibung meringkus pengedar Narkoba tersangka berinisial HH ,32, di Jalan Subur, lingkungan 4, Kel. Kuala Silo Bestari, kota Tanjung Balai, dengan barang bukti 10 paket sabu-sabu seberat 0,39 gram

Rabu, 29 Jan 2020 12:22Berita Sumut

Puluhan Adademisi Diedukasi Masalah Kependudukan

Puluhan akademisi dari tiap Kabupaten/Kota di Sumatera Utara (Sumut) dilatih mengedukasi pelajar tentang kependudukan.

Rabu, 29 Jan 2020 12:07Berita Sumut

Ketua Pansus RTRW di Percayakan Pada Dedy Aksyari dan Hendra DS

Ketua Dedy Aksyari Nasution dan Hendra DS Wakil Ketua yang dpercaya sebagai Panitia Khusus (Pansus) Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) DPRD Kota Medan.

Rabu, 29 Jan 2020 11:21Berita Sumut

Banjir Bandang Tapteng, Enam Orang Meninggal Dunia

Terkait banjir bandang di Kecamatan Barus dan Kecamatan Andam Dewi yang terjadi pada Selasa kemarin, (28/1/2020) melanda Tapteng, jumlah korban meninggal dunia terus bertambah

Rabu, 29 Jan 2020 11:06Berita Sumut

Kapolres Tapteng turun langsung dan kerahkan personil bantu warga Korban Banjir

Kapolres Tapteng turun langsung dan kerahkan personil bantu warga Korban Banjir, Rabu (29/1/ 2020) pukul 01.30 wib di Tapanuli Tengah mengalami Banjir di beberapa Kecamatan karena hujan yg curah sejak hari Selasa.

Rabu, 29 Jan 2020 10:52Berita Sumut

MPC PP Kota Medan Jalin Silahturahim Bersama Kejari Medan

Majelis Pimpinan Cabang (MPC) Pemuda Pancasila Kota Medan bersilahturahim mengunjungi Kejaksaan Negeri Medan, Rabu (29/1/2020).

Rabu, 29 Jan 2020 10:08Berita Sumut

Rabu Bersinar Koramil Sibolangit

Anggota Koramil 03/Sibolangit, Kodim 0204/Deli Serdang, Rabu (29/1/2020) pagi melaksanakan program Rabu Bersinar. Dalam program tersebut, anggota TNI-AD ini memberikan penyuluhan tentang bahaya penyalah gunaan narkotika kepada sejumlah pelajar di Desa Ban

Rabu, 29 Jan 2020 09:45Berita Sumut

TP PKK Kabupaten Asahan Gelar Rakornis

Tim Penggerak PKK kabupaten Ashan baru pertama kali menggelar Rakornis sejak PKK abupaten Asahan dikendalikan oleh Hj.Titiek Sugiarty Surya, pelaksanaan Rapat Koordinasi Tehnis (Rakornis) di gelar diAula Pendopo Rumah Dinas Bupati Asahan, Selasa (28/1/202

Rabu, 29 Jan 2020 09:08Berita Sumut

Hujan Deras Labuhan Direndam Banjir

Curah hujan tinggi di Kota Medan, Selasa kemarin(28/1/2020) malam menyebabkan banjir dan genangan air di sejumlah titik. Tak luput, kondisi itu terlihat di Kelurahan Tangkahan, Kecamatan Medan Labuhan.