Matatelinga - Medan, Wagubsu Ir HT Erry Nuradi MSi meminta kepada dinas pendidikan Provsu tetap mengawasi penyaluran dana bantuan operasional sekolah yang akan disalurkan kepada kabupaten/kota. Hal ini disampaikan Wagubsu saat menerima audiensi Asosiasi Guru Bersatu Indonesia (AGBI) Sumut, di Kantor Gubsu, Medan, Rabu (12/2/2014).
Dana bantuan menurut informasi dan keluhan terutama guru-guru honor lanjut Wagubsu banyak yang tidak tersalur tepat sasaran. "Banyak guru-guru yang mendapatkan dana bantuan tersebut tidak sepantasnya dan bahkan ada yang tidak mendapatkannya sama sekali," ujar Wagubsu.
Menanggapi apa yang disampaikan guru-guru honor pada audiensi tersebut, agar guru-guru honor dapat di proses menjadi CPNS, Wagubsu mengatakan bahwa yang mempunyai wewenang untuk mengangkat menjadi CPNS adalah pemerintah Pusat (Kemenpan) bukan wewenang dari pemerintah daerah. "Wewenang dan aturannya ada di pemerintah pusat," kata Wagubsu.
Pendapatan guru-guru honor yang minim dan cukup memprihatinkan, Wagubsu menyarankan untuk terlebih dahulu berkoordinasi dengan pihak yayasan tempat mereka bekerja dengan cara yang santun dan selanjutnya berkoordinasi dengan dinas terkait dalam hal ini dinas pendidikan setempat untuk selanjut dapat dicari jalan keluarnya.
Wagubsu pada kesempatan itu juga menyarankan kepada guru-guru honor sebagai kaum intelektual untuk mempunyai kreatifitas lain selain mengajar untuk memenuhi pendapatan yang minim saat ini. "PNS bukan satu-satunya cara untuk memenuhi pendapatan yang minim," saran Wagubsu.
Sebelumnya Ketua Umum AGBI Sumut, Santa Sembiring, SPd mengatakan bahwa AGBI Sumut ini tersebar di 29 kabupaten/kota yang ada di Sumut yang anggotanya kurang lebih 22 ribu guru-guru honor baik yang mengajar di negeri maupun di swasta.
Selain bersilaturrahmi kedatangan Asosiasi ini untuk berkoordinasi kepada Pemprovsu dalam hal mengatasi masalah-masalah yang ada yang dialami guru-guru honor saat ini yang kesejahteraannya cukup memprihatinkan. "Kami memohon kepada Pemprovsu untuk berkoordinasi dengan dinas pendidikan agar ada kesepakatan dinas pendidikan dengan pihak yayasan, untuk lebih bertanggungjawabnya pihak yayasan kepada guru-guru honor swasta," harap Sembiring yang hadir bersama beberapa anggota AGBI Sumut.
(Adm)
