MATATELINGA, Jakarta: Bursa Efek Indonesia (BEI) berharap PT Freeport Indonesia (PTFI) menawarkan sahamnya ke publik usai mayoritas kepemilikannya resmi dikuasai pemerintah. Dengan menjadi perusahaan publik, tata kelola Freeport Indonesia diharapkan lebih baik.
Direktur Penilaian Perusahaan BEI I Nyoman Gede Yetna menjelaskan bahwa dengan menjadi perusahaan publik, pengelolaan Freeport Indonesia dapat dikontrol oleh banyak pihak. Kualitas tata kelola perusahaan juga akan meningkat lantaran harus menjalankan aturan transparansi yang ketat.
"Bisa dikontrol oleh banyak pihak kalau menjadi perusahaan tercatat. Kemudian akan dikontrol self regulatory organization (SRO)," ucap Nyoman, Jumat (13/7).
Kendati demikian, ia menekankan imbauan untuk menjadi perusahaan publik tak hanya diperuntukkan bagi Freeport Indonesia. BUMN, BUMD, hingga perusahaan keluarga juga diharapkan mengambil langkah tersebut.
Sebelumnya, mantan Direktur Utama BEI Tito Sulistio sempat menyambangi manajemen Freeport Indonesia pada 2015 demi membicarakan kemungkinan perusahaan untuk melakukan penawaran umum saham perdana (Initial Public Offering/IPO).
Tahun lalu, BEI juga mendorong Freeport Indonesia melepas sebagian sahamnya ke publik. Tujuannya, agar masyarakat umum bisa memiliki saham dan menikmati perkembangan anak usaha perusahaan tambang emas asal Amerika Serikat (AS).
"Iya itu pembicaraan direksi sebelumny. Kami lihat lagi, mungkin bisa di approach lagi," tutur Nyoman.
Saat ini, perjanjian pembelian saham Freeport Indonesia oleh pemerintah melalui PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) hingga 51 persen terbilang hampir rampung. Hal ini seiring dilakukannya penandatangan Perjanjian Pendahuluan (Head of Agreement/HoA) yang dilakukan pada Kamis (12/7).
Guna menguasai 51 persen saham Freeport Indonesia, Inalum perlu merogoh kocek sebesar US$3,85 miliar atau setara Rp55 triliun (asumsi kurs Rp14.400 per dolar AS). Sejauh ini, pemerintah baru mengenggam saham Freeport Indonesia sebesar 9,36 persen.
Direktur Utama Inalum Budi Gunadi Sadikin sebelumnya menyebut bahwa nilai sisa divestasi itu telah memperhitungkan konversi hak partisipasi (PI) perusahaan tambang Rio Tinto sebesar 40 persen di tambang Grasberg.
Saat ini, pihaknya juga telah mengantojngi pinjaman dari 11 bank guna ikut membiayai transaksi akuisisi terbesar yang dilakukan BUMN sepanjang sejarah.
