• Home
  • Opini
  • Diskursus Pergantian Penanggung Jawab Dearah Hukum Kepolisian RI di Sumut

Diskursus Pergantian Penanggung Jawab Dearah Hukum Kepolisian RI di Sumut

Edy Irawan Selasa, 14 Agustus 2018 16:28 WIB
ist

                                                                          Eddy Iriawan

Obrolan di media sosial maupun di jagad nyata, khususnya di Sumatera Utara sejak kemarin tertuju kepada keluarnya Surat Telegram Kapolri Nomor ST/2015/VIII/Kep/2018 dan ST/2014/VIII/Kep/2018 tertanggal 13 Agustus 2018. Melalui otoritasnya sebagai pimpinan tertinggi Lembaga Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kapolri merotasi sejumlah perwira tinggi Polri. Hal yang sangat wajar dan alamiah saja "regenerasi" di tubuh institusi baju cokelat ini dilakukan sebagai sebuah dinamika internal yang sudah disepakati dan menjadi "konsesus internal" atas nama kebutuhan organisasi.

"Mutasi sebagai hal biasa untuk penyegaran personel dan juga dalam rangka fungsi tour of duty". Begitu kira-kira eufemisme yang disampaikan para juru bicara ataupun pejabat yang diberi kewenangan untuk berbicara kepada publik. Namun ada hal menarik dan menjadi atensi atau mungkin menjadi diskursus publik  (trending topic-istilah ke-kekinian) terkait pergantian para perwira tinggi di institusi yang sangat banyak bersentuhan dengan kepentingan umum (public domain).

Pertama ; Terciptanya sebuah rekor baru dalam tatalaksana pergantian pimpinan kepolisian daerah di Sumatera Utara-atau mungkin di Indonesia. Wakil Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara ber "metamorfosa" menjadi Kepala Kepolisian Daerah di daerah yang sama. Konsekuensi dari peningkatan grade ini tentu dibarengi dengan bertambahnya satu bintang di pundak Wakil Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara tersebut.

Adalah Brigjen. Pol. Agus Andrianto yang menerima tanggung jawab baru sebagai penanggung jawab pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri (pasal 5 ayat 1 UU No. 2 tahun 2002). Konteks dalam hal ini tentu di daerah hukum Sumatera Utara seperti yang tertuang dalam PP No. 23 Tahun 2007.

Kedua ; Masuknya mantan Kapolrestabes Medan Kombes Mardiaz Kusin Dwihananto. Sebagai perwira menengah yang selama ini menjadi Koorspripim Kapolri, banyak pihak yang kagum atas masuknya mantan Kapolres Nias dan Mandailing Natal tersebut menjadi "orang nomor dua" di panji wilayah hukum berjuluk Toba ini. Apalagi nantinya tidak sedikit "senior" yang akan dibawahi langsung mantan wakil direktur reserse khusus Polda Sumut tersebut. Ini berkaitan dengan tugas internal yang nantinya akan diembannya setelah firmed menduduki jabatan tersebut.

Otoritas Kapolri

Penunjukkan seorang pimpinan wilayah hukum di daerah di kepolisian oleh Kapolri tentu sebuah keputusan yang sangat lazim berdasarkan hasil keputusan Dewan Kepangkatan dan Jabatan Tinggi atau Wanjakti dengan mempertimbangkan berbagai parameter tentunya.  Soal parameter itu kembali hal itu sebagai sebuah parameter internal yang hanya diketahui para anggota Wanjakti dan Kapolri sendiri sebagai pengambil keputusan akhir.

Namun pola rekruitmen dengan metode dan prinsip-prinsip merit sistem yang sudah baku diyakini akan menjadi sebuah pedoman dalam kebijakan penempatan para pimpinan Polri di berbagai fungsi. Akan menjadi sebuah pertaruhan jabatan jika dalam penempatan pimpinan Polri, Kapolri berani mengambil resiko atas argumentasi apapun. Banyak elemen plus dan minus yang harus dijadikan pijakan karena tidak ada sebuah keputusan yang kokoh berdiri sendiri tanpa adanya faktor-faktor lainnya. Karena sebagai subsistem dalam sistem sosial, kepolisian sangat erat berkaitan dengan dinamika dan apa yang tengah terjadi di dalam lingkungan sosial kemasyarakatan.

Pandangan skeptis maupun kritik dalam pengambilan sebuah keputusan strategis seperti ini kiranya sebagai sebuah konsekuensi alam demokratis yang menempatan freedom of speech sebagai penggalan kehidupan pasca reformasi itu sendiri. Tidak bisa juga para pihak men-judge pandangan-pandangan berbeda sebagai sikap yang tidak memahami keadaan dan situasi kekinian. Namun sebaliknya akan menjadi sebuah sikap mendem jero untuk ber"tarung" dengan pemikiran-pemikir di luar sana untuk membalikkan pandangan-pandangan tersebut.

Karena tidak selamanya sebuah pemikiran yang terlalut jauh masuk ke dalam sel-sel kehidupan pribadi dapat disikapi secara ikhlas dan lapang dada. Akan tetapi akan menjadi sebuah keindahan manakala berbagai interupsi sosial  yang terjadi masukan-masukan berarti untuk meningkatkan otos dan spirit membuktikan dan menganulir pandangan-pandangan liar tersebut.

Kebutuhan strategis

Dalam rentang waktu sekitar delapan bulan ke depan, tepatnya 19 April mendatang, bangsa ini akan menjalani perhelatan akbar berupa kontestasi politik tingkat nasional bernama Pemiihan Anggota Legislatif dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Kebutuhan akan adanya jaminan keamanan wilayah dalam pesta akbar demokrasi tersebut tentu menjadi tuntutan yang harus sudah bisa diberikan Polri. Kebutuhan akan adanya jaminan tersebut pada akhirnya harus dimaknai adanya jaminan keamanan di daerah-daerah yang domainnya Polri yakni terciptanya keamanan dalam negeri.

Sebagai propinsi dengan tingkat dinamika politik dan sosial yang sangat tinggi, Sumatera Utara harus mendapat jaminan yang nyata dari para pihak terutama Polri. Adanya friksi sosial yang terjadi dalam proses kontestasi politik tingkat lokal berupa Pilkada seperti di Kabuapten Tapanuli Utara hingga berakhir dengan pengrusakan kantor Panwaslih setempat, menjadi indikator-indikator warming yang tidak dapat diabaikan begitu saja.

Dibutuhkan adanya jaminan nyata keamanan untuk tidak pada akhirnya disebut sebagai sebuah kegagalan penugasan dari pimpinan dengan penempatan elit-elit pimpinan Polri terbaik di Sumatera Utara. Secara teori sosial, adanya fusi dan kedekatan emosional serta pemahaman kharakteristik wilayah menjadi sebuah parameter utama untuk menstabilkan kondisi sosial.

Secara baku ukuran yang menjadi pertimbangan utama ini tentu akan ditempatkan elit piminan Polri di daerah yang sudah memahami sosiologis masyarakatnya. Sebuah keberanian jika menempatkan penanggung jawab keamanan tersebut dari elit Polri yang minim pemahaman terhadap sosiologis masyarakat Sumut atau bahkan yang "buta" sama sekali dengan kondisi sosiografis di propinsi terbesar di luar Jawa dalam kategorisasi populasi.
Sosok elit Toba.1 dan 2

Brigjen. Pol. Agus Andrianto. Selain telah mengenyam "training" membantu Kapolda Sumut saat ini, Irjen. Paulus Waterpauw sejak 4 Januari 2017, sejumlah pengalaman penugasan penting di Sumatera Utara sudah dilalui seperti, Direktur Reskrim Polda Sumut,  Kasat Serse Poltabes Medan pada masanya. "Terberat" penugasan yang sempat menimbulkan prahara politk lokal bahkan eskalasinya beraroma nasional yakni Pilkada di DKI Jakarta juga berhasil dilaluinya kala menangani kasus penistaan agama oleh mantan gubernur Basuki Tjahara Purnama kala menduduki tanggung jawab di Dittipidum Bareskrim Mabes Polri.

Tantangan berupa tarik-menarik kepentingan dalam politik yang mana beliau harus berani dalam episentrum turbulensi politik nasional sejtinya bukan sebuah pekerjaan mudah dan dapat mulus dilalui. Stigma yang sejatinya sempat dilabeli oleh pihak-pihak kontra Ahok terhadap Polri yang dituding terlalu "melindungi" Ahok, sementara di sisi lain kepentingan yang pro Ahok dalam situasi sulit seperti itu akan menjadi momen-momen yang sangat krusial dan menentukan "hidup-matinya" karir Agus Andrianto.

Namun secara smooth Agus mampu melewatinya tanpa menimbulkan konfrontasi fisik diantara para pihak yang saling mengklaim "kebernaran" pada masa itu. Kejelian dan kehati-hatian dalam menyelesaikan kasus pelik tersebut dianggap sebagai kemampuan profesional maupun insting yang pada akhirnya "diganjar" dengan amanah baru sebagai wakil Kapoldasu awal 2017 lalu. Di sisi lain, selama delapan belas bulan terakhir membantu penciptaan kondusifitas di Sumatera Utara, Brigjen Pol. Agus juga dianggap lulus menjalaninya.

Pengalaman tugas ini mungkin yang menjadi pertimbangan untuk dirinya kembali dipercaya dengan amanah baru sebagai orang nomor satu di Sumatera Utara dalam fungsi menjaga keamanan dan penegakan hukum di korp baju cokelat ini. Singkatnya waktu yang tersedia menjelang perhelatan Pileg dan Pilpres akan menjadi pertaruhan resiko jika harus menempatkan elit Polri yang minus pemahaman terhadap Sumut.

Terkait dengan "patahnya" tradisi di kepolisian dalam tampuk pimpinan Polri di daeah dari orang nomor 2 menjadi orang nomor 1 tanpa "berlabuh di pelabuhan lain" atau kembali sementara ke kapal induk di Mabes Polri lebih dahulu, selayaknya tak perlu diperdebatkan.

Situasi yang tidak jauh berbeda dengan penunjukan Kombes Mardiaz Kusin Dwihananto. Akan menjadi diskusi yang tidak berujung jika melihat proses yang terjadi hanya dari satu sisi dan akan sangat subjektif. Apakah ada "faktor x" yang menjadi kartu As hingga terjadinya proses yang sedang berjalan ini seperti yang dihembuskan sejumlah kalangan ? Wallahua'lam bisshawaf. Namun "Literatur" penugasan kewilayahan di Sumatera Utara yang pernah dijalaninya merupakan sebuah fakta dan sudah pernah dilalui. Bahkan di wilayah-wilayah "rawan" konflik horizontal, penugasan sebagai kepala satuan wilayah (Kasatwil) pernah diembannya, seperti di Nias, Mandailing Natal dan wilayah paling besar kota Medan sekalipun. Bahkan sebagai rujukan keberhasilan di Jakarta sekalipun sudah pernah dijalaninya.

Berbagai penugasan strategis ini akan menjadi poin bermakna jika dikolaborasikan dengan Agus untuk memastikan adanya jaminan keamanan pelaksanaan perhelatan akbar itu nantinya. Tingginya tingkat kerawanan sosial dan politik di Pileg maupun Pilpres 2019 menuntut adanya jaminan keamanan bagi warga Sumut. Apa artinya euforia politk namun tingkat friksi antar warga tinggi yang rawan konflik sosial. Pada akhirnya jika pun ada yang terheran-heran berkaitan dengan rotasi elit Polri di Sumut, hal tersebut bukan juga merupakan sebuah kesalahan  Karena sejauh tidak ada UU No.2/2002 maupun Peraturan Pemerintah maupun Peraturan Kapolri yang dilanggar, silahkan. The show must go on. Warga Sumut tinggal menunggu hasil dari semua pertimbangan-pertimbangan yang mungkin menjadi rujukannya ini.

                           Praktisi Media/Mantan Ketua Ikatan Jurnalis Televisi (IJTI) Sumut
Editor: Amrizal

T#g:Diskusi Pergantian PenangungjawanMatatelingaTerkini
Komentar
Kamis, 01 Okt 2020 23:15Nasional

Webinar MAPPILU PWI Hadirkan Menkopolhukam Mahfud MD

Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD kembali menegaskan, pemerintah tetap melaksanakan Pilkada Serentak 2020 meskipun sedang dalam masa pandemi Covid-19.

Kamis, 01 Okt 2020 23:02Berita Sumut

Dinkes Labuhanbatu Lakukan Swab Test Pada Masyarakat

Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu, Sumatera Utara melakukan Swab Test kepada 153 orang masyarakat Labuhanbatu yang digelar di dua titik yang berbeda di seputaran kantor Dinas Kesehatan dan Lapangan Mapolres Labuhanbatu pada hari Kamis (01/10/2020).

Kamis, 01 Okt 2020 22:19Berita Sumut

Pesan Abdul Wahab Dalimunthe ke Akhyar, Berusahalah Terus, Berdoa dan Shalat Tahajud

Calon Walikota Medan nomor urut 1, Ir H Akhyar Nasution M.Si melakukan silaturahmi dengan mantan Ketua DPRD Sumut, Abdul Wahab Dalimunthe, Kamis (1/10/2020) sore di kediamannya di Komplek Tasbih I.

Kamis, 01 Okt 2020 21:58Berita Sumut

Proyek Fisik Pemkab Labuhanbatu Ditunda,Pasar Tradisional Labuhanbilik Malah Dibongkar

Meski Proyek Fisik di Pemerintahan Kabupaten Labuhanbatu,Sumatera Utara Tahun Anggaran 2020 di Lakukan penundaan dan dibawakan pada Tahun Anggaran 2021 sesuai surat Sekretaris Daerah (Sekda) bernomor 903/3516/1730/BPKAD 2020 prihal Penundaan Kegiatan Fisi

Kamis, 01 Okt 2020 21:05Berita Sumut

MPC PP Kota Medan dan Jajarannya Konsisten Dukung Boby -Aulia Sebagai Walikota Medan

Seluruh kader Pemuda Pancasila Kota Medan wajib mendukung pasangan nomor urut 2, M. Bobby Afif Nasution dan Aulia Rachman pada Pilkada Kota Medan 2020, tanggal 09 Desember mendatang.

Kamis, 01 Okt 2020 19:56Berita Sumut

Nurul Akhyar Ajak Ibu-ibu di Kota Medan untuk Berkreasi

Hj Nurul Khairani Akhyar mengajak kaum hawa khususnya ibu ibu rumah tangga untuk terus berkreasi mencari peluang baru di tengah pandemi Covid 19 yang melanda saat ini.

Kamis, 01 Okt 2020 18:31Berita Sumut

BPODT Terima Rombongan Praeses HKBP Distrik III Toba

Direktur Keuangan Umum dan Komunikasi Publik Badan Pelaksana Otorita Danau Toba (BPODT) Bambang Cahyo Murdoko menerima kunjungan rombongan Praeses HKBP Distrik III Toba yang dipimpin Pdt. Tumpak Siahaan STh, di Tourist Information Center (TIC) The Kaldera

Kamis, 01 Okt 2020 17:45Berita Sumut

GKN di Multatuli, Tekab Polsek Medan Kota Ciduk 4 Pelaku Narkoba

Tim Khusus Anti Bandit (Tekab) Polsek Medan Kota meringkus 4 orang pria yang diduga sebagai pemakai narkoba saat melaksanakan Gerebek Kampung Narkoba (GKN) di kawasan Jalan Multatuli Lingkungan I, Kelurahan Hamdan, Medan Maimun.

Kamis, 01 Okt 2020 17:30Berita Sumut

Lecehkan Lagu Aisyah Istri Rasulullah, YouTuber Asal Medan Dituntut 7 Bulan Bui

YouTuber Aleh-Aleh Khas Medan, Rahmat Hidayat alias Aleh (19) warga Jalan Ileng Gang Nangka LK II Kelurahan Rengas Pulau, Kecamatan Medan Marelan ini dituntut 7 bulan penjara. Dia dinilai bersalah dalam kasus UU Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Kamis, 01 Okt 2020 17:15Berita Sumut

Wanita Asal Medan Dibunuh 3 Rekannya di Humbahas, Korban Juga Diperkosa

Seorang wanita asal Medan bernama Kurnia Maya Sari (33) ditemukan tewas di sebuah gubuk di Perladangan Sayur di Desa Sait Nihuta Kecamatan Dolok Sanggul, Kabupaten Humbahas Hasundutan, Sumatera Utara, Senin (28/9). Korban ternyata dibunuh 3 rekan kerjanya

Kamis, 01 Okt 2020 17:00Ekonomi

Sore Ini, Harga Emas spot Naik di Level US$1.896,31 Per Ons Troi

Akhir perdagangan Kamis (1/10/2020) pukul 15.06 WIB, harga emas spot berada di level US$ 1.896,31 per ons troi alias menguat 0,56% di pasar spot.

Kamis, 01 Okt 2020 16:50Berita Sumut

Pangdam I/BB : Kenaikan Pangkat meningkatkan Etos Kerja

Pangdam I/BB Mayjen TNI Irwansyah, MA, M.Sc menerima acara Korp Raport Kenaikan Pangkat Pamen Kodam I/BB, acara digelar di Serambi Kehormatan Makodam I/BB Jl. Gatot Subroto km 7,5 Medan pada Kamis, (1/10/2020).

Kamis, 01 Okt 2020 16:45Ekonomi

IHSG Naik 2,05% ke Level 4.970,09 di Akhir Perdagangan

Akhir perdagangan Kamis (1/10/2020) sore ini Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) melonjak setelah turun dalam tiga hari perdagangan sebelumnya.

Kamis, 01 Okt 2020 16:25Berita Sumut

Arief: Kebijakan & Keputusan Diambil Dengan Berbasis Data

Pjs Wali Kota Medan Ir Arief Sudarto Trinugroho MT melakukan pengecekan data jumlah kasus terbaru Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Kota Medan di Command Center Balai Kota Medan, Jalan Kapten Maulana Lubis, Kamis (1/10). Hal ini dilakukan guna mengetah

Kamis, 01 Okt 2020 16:15Berita Sumut

Ketua DPD Sumut: TMMD Ke-109 Wujudkan Persatuan dan Kesatuan NKRI

Untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan merupakan hal yang gampang. Tapi upaya pemecah belah itu, diduga selalu ada.

Kamis, 01 Okt 2020 16:10Berita Sumut

Pedagang Es Tebu Berterimakasih Pada Kodim 0208/Asahan

Adanya kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-109 yang juga dilaksanakan diseluruh Indonesia terdiri dari 50 Kodim, tapi yang mengikuti kegiatan 47 Kodim. Termasuk Kodim 0208/Asahan yang dipusatkan diBatu Bara membuat masyarakat senang.