• Home
  • Opini
  • Diskursus Pergantian Penanggung Jawab Dearah Hukum Kepolisian RI di Sumut

Diskursus Pergantian Penanggung Jawab Dearah Hukum Kepolisian RI di Sumut

Edy Irawan Selasa, 14 Agustus 2018 16:28 WIB
ist

                                                                          Eddy Iriawan

Obrolan di media sosial maupun di jagad nyata, khususnya di Sumatera Utara sejak kemarin tertuju kepada keluarnya Surat Telegram Kapolri Nomor ST/2015/VIII/Kep/2018 dan ST/2014/VIII/Kep/2018 tertanggal 13 Agustus 2018. Melalui otoritasnya sebagai pimpinan tertinggi Lembaga Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kapolri merotasi sejumlah perwira tinggi Polri. Hal yang sangat wajar dan alamiah saja "regenerasi" di tubuh institusi baju cokelat ini dilakukan sebagai sebuah dinamika internal yang sudah disepakati dan menjadi "konsesus internal" atas nama kebutuhan organisasi.

"Mutasi sebagai hal biasa untuk penyegaran personel dan juga dalam rangka fungsi tour of duty". Begitu kira-kira eufemisme yang disampaikan para juru bicara ataupun pejabat yang diberi kewenangan untuk berbicara kepada publik. Namun ada hal menarik dan menjadi atensi atau mungkin menjadi diskursus publik  (trending topic-istilah ke-kekinian) terkait pergantian para perwira tinggi di institusi yang sangat banyak bersentuhan dengan kepentingan umum (public domain).

Pertama ; Terciptanya sebuah rekor baru dalam tatalaksana pergantian pimpinan kepolisian daerah di Sumatera Utara-atau mungkin di Indonesia. Wakil Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara ber "metamorfosa" menjadi Kepala Kepolisian Daerah di daerah yang sama. Konsekuensi dari peningkatan grade ini tentu dibarengi dengan bertambahnya satu bintang di pundak Wakil Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara tersebut.

Adalah Brigjen. Pol. Agus Andrianto yang menerima tanggung jawab baru sebagai penanggung jawab pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri (pasal 5 ayat 1 UU No. 2 tahun 2002). Konteks dalam hal ini tentu di daerah hukum Sumatera Utara seperti yang tertuang dalam PP No. 23 Tahun 2007.

Kedua ; Masuknya mantan Kapolrestabes Medan Kombes Mardiaz Kusin Dwihananto. Sebagai perwira menengah yang selama ini menjadi Koorspripim Kapolri, banyak pihak yang kagum atas masuknya mantan Kapolres Nias dan Mandailing Natal tersebut menjadi "orang nomor dua" di panji wilayah hukum berjuluk Toba ini. Apalagi nantinya tidak sedikit "senior" yang akan dibawahi langsung mantan wakil direktur reserse khusus Polda Sumut tersebut. Ini berkaitan dengan tugas internal yang nantinya akan diembannya setelah firmed menduduki jabatan tersebut.

Otoritas Kapolri

Penunjukkan seorang pimpinan wilayah hukum di daerah di kepolisian oleh Kapolri tentu sebuah keputusan yang sangat lazim berdasarkan hasil keputusan Dewan Kepangkatan dan Jabatan Tinggi atau Wanjakti dengan mempertimbangkan berbagai parameter tentunya.  Soal parameter itu kembali hal itu sebagai sebuah parameter internal yang hanya diketahui para anggota Wanjakti dan Kapolri sendiri sebagai pengambil keputusan akhir.

Namun pola rekruitmen dengan metode dan prinsip-prinsip merit sistem yang sudah baku diyakini akan menjadi sebuah pedoman dalam kebijakan penempatan para pimpinan Polri di berbagai fungsi. Akan menjadi sebuah pertaruhan jabatan jika dalam penempatan pimpinan Polri, Kapolri berani mengambil resiko atas argumentasi apapun. Banyak elemen plus dan minus yang harus dijadikan pijakan karena tidak ada sebuah keputusan yang kokoh berdiri sendiri tanpa adanya faktor-faktor lainnya. Karena sebagai subsistem dalam sistem sosial, kepolisian sangat erat berkaitan dengan dinamika dan apa yang tengah terjadi di dalam lingkungan sosial kemasyarakatan.

Pandangan skeptis maupun kritik dalam pengambilan sebuah keputusan strategis seperti ini kiranya sebagai sebuah konsekuensi alam demokratis yang menempatan freedom of speech sebagai penggalan kehidupan pasca reformasi itu sendiri. Tidak bisa juga para pihak men-judge pandangan-pandangan berbeda sebagai sikap yang tidak memahami keadaan dan situasi kekinian. Namun sebaliknya akan menjadi sebuah sikap mendem jero untuk ber"tarung" dengan pemikiran-pemikir di luar sana untuk membalikkan pandangan-pandangan tersebut.

Karena tidak selamanya sebuah pemikiran yang terlalut jauh masuk ke dalam sel-sel kehidupan pribadi dapat disikapi secara ikhlas dan lapang dada. Akan tetapi akan menjadi sebuah keindahan manakala berbagai interupsi sosial  yang terjadi masukan-masukan berarti untuk meningkatkan otos dan spirit membuktikan dan menganulir pandangan-pandangan liar tersebut.

Kebutuhan strategis

Dalam rentang waktu sekitar delapan bulan ke depan, tepatnya 19 April mendatang, bangsa ini akan menjalani perhelatan akbar berupa kontestasi politik tingkat nasional bernama Pemiihan Anggota Legislatif dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Kebutuhan akan adanya jaminan keamanan wilayah dalam pesta akbar demokrasi tersebut tentu menjadi tuntutan yang harus sudah bisa diberikan Polri. Kebutuhan akan adanya jaminan tersebut pada akhirnya harus dimaknai adanya jaminan keamanan di daerah-daerah yang domainnya Polri yakni terciptanya keamanan dalam negeri.

Sebagai propinsi dengan tingkat dinamika politik dan sosial yang sangat tinggi, Sumatera Utara harus mendapat jaminan yang nyata dari para pihak terutama Polri. Adanya friksi sosial yang terjadi dalam proses kontestasi politik tingkat lokal berupa Pilkada seperti di Kabuapten Tapanuli Utara hingga berakhir dengan pengrusakan kantor Panwaslih setempat, menjadi indikator-indikator warming yang tidak dapat diabaikan begitu saja.

Dibutuhkan adanya jaminan nyata keamanan untuk tidak pada akhirnya disebut sebagai sebuah kegagalan penugasan dari pimpinan dengan penempatan elit-elit pimpinan Polri terbaik di Sumatera Utara. Secara teori sosial, adanya fusi dan kedekatan emosional serta pemahaman kharakteristik wilayah menjadi sebuah parameter utama untuk menstabilkan kondisi sosial.

Secara baku ukuran yang menjadi pertimbangan utama ini tentu akan ditempatkan elit piminan Polri di daerah yang sudah memahami sosiologis masyarakatnya. Sebuah keberanian jika menempatkan penanggung jawab keamanan tersebut dari elit Polri yang minim pemahaman terhadap sosiologis masyarakat Sumut atau bahkan yang "buta" sama sekali dengan kondisi sosiografis di propinsi terbesar di luar Jawa dalam kategorisasi populasi.
Sosok elit Toba.1 dan 2

Brigjen. Pol. Agus Andrianto. Selain telah mengenyam "training" membantu Kapolda Sumut saat ini, Irjen. Paulus Waterpauw sejak 4 Januari 2017, sejumlah pengalaman penugasan penting di Sumatera Utara sudah dilalui seperti, Direktur Reskrim Polda Sumut,  Kasat Serse Poltabes Medan pada masanya. "Terberat" penugasan yang sempat menimbulkan prahara politk lokal bahkan eskalasinya beraroma nasional yakni Pilkada di DKI Jakarta juga berhasil dilaluinya kala menangani kasus penistaan agama oleh mantan gubernur Basuki Tjahara Purnama kala menduduki tanggung jawab di Dittipidum Bareskrim Mabes Polri.

Tantangan berupa tarik-menarik kepentingan dalam politik yang mana beliau harus berani dalam episentrum turbulensi politik nasional sejtinya bukan sebuah pekerjaan mudah dan dapat mulus dilalui. Stigma yang sejatinya sempat dilabeli oleh pihak-pihak kontra Ahok terhadap Polri yang dituding terlalu "melindungi" Ahok, sementara di sisi lain kepentingan yang pro Ahok dalam situasi sulit seperti itu akan menjadi momen-momen yang sangat krusial dan menentukan "hidup-matinya" karir Agus Andrianto.

Namun secara smooth Agus mampu melewatinya tanpa menimbulkan konfrontasi fisik diantara para pihak yang saling mengklaim "kebernaran" pada masa itu. Kejelian dan kehati-hatian dalam menyelesaikan kasus pelik tersebut dianggap sebagai kemampuan profesional maupun insting yang pada akhirnya "diganjar" dengan amanah baru sebagai wakil Kapoldasu awal 2017 lalu. Di sisi lain, selama delapan belas bulan terakhir membantu penciptaan kondusifitas di Sumatera Utara, Brigjen Pol. Agus juga dianggap lulus menjalaninya.

Pengalaman tugas ini mungkin yang menjadi pertimbangan untuk dirinya kembali dipercaya dengan amanah baru sebagai orang nomor satu di Sumatera Utara dalam fungsi menjaga keamanan dan penegakan hukum di korp baju cokelat ini. Singkatnya waktu yang tersedia menjelang perhelatan Pileg dan Pilpres akan menjadi pertaruhan resiko jika harus menempatkan elit Polri yang minus pemahaman terhadap Sumut.

Terkait dengan "patahnya" tradisi di kepolisian dalam tampuk pimpinan Polri di daeah dari orang nomor 2 menjadi orang nomor 1 tanpa "berlabuh di pelabuhan lain" atau kembali sementara ke kapal induk di Mabes Polri lebih dahulu, selayaknya tak perlu diperdebatkan.

Situasi yang tidak jauh berbeda dengan penunjukan Kombes Mardiaz Kusin Dwihananto. Akan menjadi diskusi yang tidak berujung jika melihat proses yang terjadi hanya dari satu sisi dan akan sangat subjektif. Apakah ada "faktor x" yang menjadi kartu As hingga terjadinya proses yang sedang berjalan ini seperti yang dihembuskan sejumlah kalangan ? Wallahua'lam bisshawaf. Namun "Literatur" penugasan kewilayahan di Sumatera Utara yang pernah dijalaninya merupakan sebuah fakta dan sudah pernah dilalui. Bahkan di wilayah-wilayah "rawan" konflik horizontal, penugasan sebagai kepala satuan wilayah (Kasatwil) pernah diembannya, seperti di Nias, Mandailing Natal dan wilayah paling besar kota Medan sekalipun. Bahkan sebagai rujukan keberhasilan di Jakarta sekalipun sudah pernah dijalaninya.

Berbagai penugasan strategis ini akan menjadi poin bermakna jika dikolaborasikan dengan Agus untuk memastikan adanya jaminan keamanan pelaksanaan perhelatan akbar itu nantinya. Tingginya tingkat kerawanan sosial dan politik di Pileg maupun Pilpres 2019 menuntut adanya jaminan keamanan bagi warga Sumut. Apa artinya euforia politk namun tingkat friksi antar warga tinggi yang rawan konflik sosial. Pada akhirnya jika pun ada yang terheran-heran berkaitan dengan rotasi elit Polri di Sumut, hal tersebut bukan juga merupakan sebuah kesalahan  Karena sejauh tidak ada UU No.2/2002 maupun Peraturan Pemerintah maupun Peraturan Kapolri yang dilanggar, silahkan. The show must go on. Warga Sumut tinggal menunggu hasil dari semua pertimbangan-pertimbangan yang mungkin menjadi rujukannya ini.

                           Praktisi Media/Mantan Ketua Ikatan Jurnalis Televisi (IJTI) Sumut
Editor: Amrizal

T#g:Diskusi Pergantian PenangungjawanMatatelingaTerkini
Komentar
Sabtu, 22 Feb 2020 23:02Berita Sumut

Gubernur Kunjungi Bagas Godang, Diharapkan Bisa Menjadi Destinasi Wisata Heritage

Bagas Godang di Desa Huta Godang Kecamatan Ulu Pungkut Kabupaten Mandailing Natal (Madina) menjadi salah satu tempat yang dikunjungi Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi dalam kunjungan kerjanya di Madina

Sabtu, 22 Feb 2020 22:32Lifestyle

Mawar Eva De Jongh Sudah Setahun Berpacaran?

Tak tercium publik, aktris Mawar Eva De Jongh mengaku sudah punya kekasih. Hubungan itu bahkan sudah terjalin selama setahun.

Sabtu, 22 Feb 2020 22:17Nasional

Danrem 032/Wbr Sambut Kedatangan Wakasad di BIM

Komandan Korem (Danrem) 032/Wirabraja, Kodam I/Bukit Barisan, Brigjen TNI Kunto Arief Wibowo, menyambut kedatangan Wakil Kepala Staf Angkatan Darat (Wakasad), Letjen TNI Tatang Sulaiman di Bandara International Minangkabau (BIM)

Sabtu, 22 Feb 2020 22:01Aceh

Di Aceh, Mendagri Kunjungan Stand Pameran ADM Dukcapil

Menteri Dalam Negeri Prof. H. M. Tito Karnavian didampingi Dirjen Dukcapil Kemendagri mengecek kesiapan dan mengunjungi stand pameran Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM), sebelum kedatangan Presiden Joko Widodo pada acara Kenduri Kebangsaan.

Sabtu, 22 Feb 2020 21:32Berita Sumut

Lagi Asyik Nulis, Jurtul Judi KIM Ini Diamankan Polres Sergai

Nasib baik lagi tak berpihak pada AP alias Poler (51), warga Dusun II Hutabaru Desa Gempolan Kecamatan Sei Bamban Kabupaten Serdang Bedagai, karena terlibat kasus perjudian jenis KIM, Jumat (21/2/2020) kemarin akhirnya harus berurusan dengan pihak berwaji

Sabtu, 22 Feb 2020 21:18Nasional

Wakasad Deklarasikan Army Cyling Club TNI AD dan Kotama /Balakpus

Wakil Kepala Staf Angkatan Darat Letjen TNI Tatang Sulaiman, secara resmi Deklarasikan Peresmian Club Sepeda (Army Cyling Club) TNI AD dan Kotama /Balakpus di Gedung Balai Kota Jalan Belakang Balok, Bukit Tinggi, Sumbar

Sabtu, 22 Feb 2020 21:03Bola

Askab Sergai, Juara Piala Inalum 2020

Turnamen Sepakbola Piala INALUM 2020 dalam Rangka HUT ke- 44 PT INALUM (Persero) di Lapangan Sepakbola Komplek Perumahan Tanjung Gading diakhiri dengan pertandingan final antara Tim kesebelasan Askab Sergai dengan Tim kesebelasan INALUM FC.

Sabtu, 22 Feb 2020 20:48Berita Sumut

Bawa Kabur Sepeda Motor Mertua, Pindah Tidur di Sel Polsek Medan Timur

Ada ada saja ulah pria berinisial Er ,50, warga Perumahan Mekar Sari jalan Deli Tua, Deli Serdang ini. Sepeda Motor milik mertuanya Ratnasari warga Jalan Sei Kera Gang Jawa, Kecamatan Medan Perjuangan dibawa kabur.

Sabtu, 22 Feb 2020 20:33Nasional

Kejagung Endus Aset Tersangka Jiwasraya di Singapura

Kejaksaan Agung menginventarisasi negara-negara yang diduga menjadi penyimpanan aset milik tersangka kasus gagal bayar PT Asuransi Jiwasraya (Persero). Negeri jiran Singapura salah satu lokasi aset milik tersangka.

Sabtu, 22 Feb 2020 20:18Internasional

Korban Tewas Corona Capai 2.360 Jiwa

Jumlah korban meninggal akibat virus corona hingga Sabtu (22/2) kembali meningkat menjadi 2.360 jiwa di seluruh dunia. Yang mana 2.345 kasus kematian terjadi di Tiongkok dan 15 kasus kematian lain terjadi di luar kawasan tersebut.

Sabtu, 22 Feb 2020 20:01Berita Sumut

Gelar Operasi Gaktib 2020, Denpom 1/5 BB Razia Tempat Hiburan Malam di Medan

Detasemen Polisi Militer (Denpom) 1/5 BB menggelar razia di sejumlah tempat hiburan malam (THM) di Medan, Jum'at (21/2/2020) malam. Razia yang melibatkan tim gabungan dari POM TNI AD, TNI AL, TNI AU dan Propam Polda Sumut ini merupakan bagian dari Op

Sabtu, 22 Feb 2020 19:29Berita Sumut

MTQ XVI Tingkat Kabupaten Sergai Tahun 2020 Resmi Dibuka

Bupati Soekirman resmi membuka MTQ XVI Tingkat Kabupaten Sergai Tahun 2020 di Replika Istana Sultan Serdang Kelurahan Melati Kebun Kecamatan Pegajahan, Jum'at (21/2) malam. MTQ XVI Tingkat Kabupaten Sergai Tahun 2020 akan berlangsung selama 21- 25

Sabtu, 22 Feb 2020 18:15Berita Sumut

Akhyar : Pramuka Mampu Lahirkan Manusia Yang Berkarakter

Pelaksana tugas (Plt) Wali Kota Medan Ir H Akhyar Nasution MSi selaku Ketua Majelis Pembimbing Cabang (Mabicab) Kota Medan bertindak sebagai Pembina Upacara pada Peringatan Hut Gudep 07.027-07.028 UPT SMP Negeri 22 Medan sekaligus Giat Pramuka Prestasi I

Sabtu, 22 Feb 2020 18:00Berita Sumut

Gubernur Edy Pastikan Pelayanan Kesehatan Sampai ke Pelosok Desa

Di sela-sela kunjungan kerjanya di Mandailing Natal (Madina), Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi menyempatkan diri mengunjungi acara Bakti Sosial dan Pengobatan Gratis yang dilaksanakan di Halaman UPT Puskesmas Ulu Pungkut Kelurahan Huta Godang

Sabtu, 22 Feb 2020 17:00Berita Sumut

Buka Musda Tapak Suci, Akhyar Gelorakan Semangat Medan Jadi Kota Atlet

Pelaksana tugas (Plt) Walikota Medan, Ir Akhyar Nasution secara resmi membuka musyawarah daerah (Musda) Pimpinan Daerah 018 Tapak Suci Kota Medan, Sabtu (22/2/2020) di Ballroom Istana Koki Jalan Teuku Cik Ditiro.

Sabtu, 22 Feb 2020 16:45Aceh

Hadiri Kenduri Kebangsaan, Presiden: Mari Bersama Hadapi Tantangan Bangsa

Presiden Joko Widodo hadir dalam acara Kenduri Kebangsaan yang digelar oleh Yayasan Sukma Bangsa dan Forum Bersama (Forbes) anggota DPR dan DPD RI asal Aceh. Acara yang hendak membangun semangat keacehan, keislaman, dan keindonesiaan dalam satu bagian tak