• Home
  • Opini
  • KETIDAKLAZIMAN KTP-el DAN SIKAP AMBIGU

Dinamika Pilgubsu

KETIDAKLAZIMAN KTP-el DAN SIKAP AMBIGU

Eddy Iriawan Kamis, 14 Juni 2018 12:59 WIB
Matatelinga




                                                                              Dinamika
Pilgubsu



                                                           KETIDAKLAZIMAN
KTP-el DAN SIKAP AMBIGU



                                                                              Eddy
Iriawan


Kurang lebih 2
pekan menjelang perheletan pesta demokrasi masyarakat Sumatera Utara
(Pilkada-red) tanggal 27 Juni mendatang, media masa mainstreame (konvensional) maupun media massa
digital (social media) "dihebohkan"
dengan polemik terbitnya kartu identitas kewarganegaraan berbasis elektronik
(KTP-el) calon gubernur Sumatera Utara, Djarot Syaiful Hidayat yang dikeluarkan
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan.



Esensi dari
polemik yang ada bukan sah atau tidaknya KTP elektronik tersebut. Yang menjadi trigger 
hinggga isu lokal "beraroma" nasional ini menarik perhatian adalah stereotip
yang terlanjur muncul. Ada idiom "ketidakadilan" yang menggelayut di pikiran
warga terhadap pelayanan publik (public
service)
 antara pelayanan yang
diberikan Pemerintah Kota Medan terhadap Djarot Syaiful dengan pelayanan pada
umumnya terhadap warga "biasa" lainnya.



Persepsi publik  yang terlanjut berkemang saat ini secara ril
tidak bisa disalahkan. Sudah menjadi rahasia umum bahwa proses pembuatan KTP
elektronik-selain gunjang-ganjing persoalan patgulipat proyek pengadaannya-
membutuhkan beberapa kesadaran hakiki dari masyarakat sebelum memulai proses
pembuatannya. Selain mempersiapkan stamina prima agar kuat dan konsisten  selama menjalani prosedur dan tahapannya
karena lamanya waktu, juga dibutuhkan kesabaran ekstra dari warga agar tidak
sampai "batal" di tengah jalan karena
ketidakmampuan mempertahankan dua pra syarat tersebut.



Walau retorika
dalam berbagai formula seperti pernyataan resmi pemangku kepentingan di media
masa, sosialisasi berbagai saluran hingga sosialisasi langsung ke warga bahwa
proses pengurusan KTP elektronik ini simpel dan tak membutuhkan waktu lama,
kenyataannya warga tetap memandang apatis sumber-sumber informasi formal tersebut
karena realitas yang diajalani warga tidak paralel
 dengan fakta yang di lapangan.



Warga nyatanya
masih wajib "mengorbankan" waktu, tenaga, kesabaran dan terkadang biaya yang
kadang tidak terduga sebelumnya. Terkadang butuh waktu berbula-bulan bagi warga
untuk bisa merasakan memiliki kartu "sakti" ini. Disebut sakti karena dengan
data dari hulu yang terekam di TKP elektronik ini, warga negara akan memiliki
kartu identitas tunggal yang akan kemudian nantinya akan menjadi dasar dalam
penerbitan dokumen-dokumen  kependudukan
penting lainnya, seperti paspor, surat izin mengemudi (SIM) hingga Nomor Pokok
Wajib Pajak (NPWP) seperti yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang
Administrasi Kependudukan yang sudah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24
Tahun 2014.



Namun turbulensi kekecewaan sosial sontak
menyeruap di banyak warga tatkala seoerang tokoh politik yang sedang mengikuti
kontestasi politik Pilkada Sumatera Utara 2018, mempertontonkan telah memiliki
KTP-el tersebut dengan wajah sumringah. Kembali ini bukan persoalan nilai
"intrinsik" KTP-el tersbut. Namun persoalan hakekat dasar "rasa ketidakadian
sosial" yang seakan tercerabut dari nilai-nilai dasar yang sudah dimiliki warga
sebagai sesama "pengamal" Pancasila.



Apologi dan
argumentasi sebagai upaya justifikasi sah-sah saja dilakukan termasuk dengan
men-stigma "ketidakfahaman" lurah dan camat tempat Djarot berdomisili terhadap
prosedur dan mekanisme  penerbitan KTP-el
terkini. Bahwa Camat Medan Polonia tidak "faham" bahwa  saat ini mekanisme pembuatan KTP-el pindahan
domisili tidak membutuhkan prosedur persyaratan pengantar  dari RT/RW, lurah/kades dan camat seperti
pemahaman "lawas" Camat Medan Polinia.



Gab pemahaman antara
Mendagri dengan unsur birokrasi di bawahnya ini sejatinya sangat disesalkan
karena baru muncul ke publik  saat
polemmik KTP-el  Djarot muncul ke
permukaan. Akan menjadi lebih elegan kalau pernyataan ini muncul tidak hanya
saat polemik warga negara yang kebetulan tokoh politik, namun juga disikapi
manakala warga "biasa" juga mengalami hal serupa.



Sejatinya saya
tidak akan berlama-lama membahas mekanisme dan prosedur KTP elektronik yang
ternyata masih tetap berpolemik hingga saat ini.



Upaya Identifikasi Sosial



Walau muncul
polemik,  KTP-el domisili Kota Medan kini
sudah sah dimiliki Djarot Syaiful Hidayat walau kontroversial yang mengiringi
akan  terus melekat, tak lepas dari
variabel lain yang ikut mempengaruhi sebagai sub sistem lain yang saling
berkaitan yakni kontestasi politik yang kebetulan sedang dijalani mantan Bupati
Blitar tersebut. Akan berbeda tampilan media jika seorang Djaro bukan sebagai
sosok yang sedang berpartisipasi dalam Pilkada gubernur Sumatera Utara.



Bagi Djarot,
langkahnya memilih Sumatera Utara sebagai domisili sah dan boleh-boleh saja
jika dipandang dari aspek modal politik yang dapat dijadikan instrumen
kapitalisasi. Tujuannya tentu untuk memberi keyakinan kepada masyarakat
Sumatera Utara bahwa Djarot sangat serius akan "melayani" orang Sumut jika
nantinya terpilih menjadi orang nomor satu. Berbagai isu minor yang dialamatkan
kepada mantan wakil dan gubernur DKI Jakarta 
ini diyakini menjadi alasan mendasar pembuatan KTP-el miliknya tersebut.



Dari mulai isu
"orang luar" tidak berhak memimpin di Sumut, elit partai yang sekedar mencari
pekerjaan hingga "orang  luar" tidak akan
faham  memimpin Sumut diyakini menjadi
bahan pertimbangan untuk mengambil langkah ini. Dari sisi membangun proximity dan membangun chemistry yang sama dengan warga, tentu
akan memberi efek positif untuk membangun kesamaan identitas sosial.



Pemilih akan
memberi apresiasi dan penghormatan  lebih
karena ada tokoh yang mempunyai flatform
sosial
 sama yang akan memperjuangkan
kepentingan mereka nantinya. Insider
akan lebih diterima dari pada outsider. Dalam
perspektif kajian sosial, pemaknaan keduanya akan sangat mempengaruhi berhasil
atau tidaknya proses penyampaian pesan-pesan. Dengan melakukan identifikasi
simbolik, akan menjadi lebih mudah karena sudah dianggap sebagai insider.(
Charles
S. Pierce)



Namun faktor
pertimbangan ini tidak selamanya efektip membangun togetherness. Kecurigaan sosial tetap menjadi  pendamping abadi dalam realitasnya. Apalagi
hal ini ditambah dengan "bumbu-bumbu" dari media masa maupun media sosial akan
menjadi amunisi baru lawan politik untuk menyerangnya. Faktanya memang seperti
itulah yang kemudian terjadi saat ini.



Keraguan kini
terbangun bahwa atau mungkin sengaja dibangun- kompetitor politik Djarot  untuk mematahkan argumentasi langkah identifikasi sosial yang diambilnya
karena  pertimbangan weakness  politic  yang secara alami memang sedari awal sudah
diketahuinya. Politik identitas formal  yang terlanjut ditempuh jika tidak
dikelola dengan baik dan hati-hati, dikhawatirkan malah akan menimbulkan feedback  yang tidak efektip dalam rangka membangun  kapitalisasi politiknya  untuk mendorong elektabilitasnya di tanggal
27 Juni nantinya.



Elit PDIP Tidak
Efektip



Polemik dan pro
kontra seputar penerbitan KTP elektronik Cagubsu Djarot Syaiful Hidayat semakin
menyulitkan posisi salah satu orang kepercayaan ketua umum PDIP tersebut.
Pernyataan dan "justifikasi" dari sejumlah elit PDIP dengan label pejabat
negara akan menjadi kontra produktif untuk meredam isu KTP-El tak lazim milik Djarot
ini. Setidaknya dua pejabat negara harus ikutan cawe-cawe menanggapi polemik trending topic jelang hari pencoblosan
Pilgubsu itu. Dari mulai Mendagri Tjahjo Kumulo hingga Menkumham Yasona Laoly
harus ikut "berpartisipasi" meredam isu miring tersebut.



Tema mekanisme
dan prosedur pembuatan KTP-el yang sudah benar dilakukan Djarot hingga
mempertanyakan "daya faham"  lurah dan camat menjadi amunisi isu yang coba
dibangun untuk meluruskan polemik ini. Sah dan sangat wajar adanya klarifikasi
dari seorang Mendagri untuk memberikan pemahaman ulang kepada masyarakat
seputar prosedur pengurusan KTP elektronik ini. Namun akan menjadi persoalan
dan "keheranan" publik tatkala klarifikasi ini khusus dijelaskan untuk sebuah
kasus yang sangat beraroma politik.



Bahkan sangat
disayangkan juga hingga seorang Menkumham sampai harus "turun gunung" memberi
pengertian kepada publik di Sumatera Utara seputar isu lokal ini. Keheranan dan
kecurigaan publik pada akhirnya tidak terbendung bahwa langkah dua pejabat
negara ini semata-mata demi kepentingan politik Djarot yang kebetulan sama-sama
berasal dari partai politik yang sama.



Padahal masih ada
level-level di bawahnya yang bisa memberi klarifikasi utuh untuk menghentikan
polemik ini. Di internal tim pemenangan Djarot sendiri tentu ada tim media yang
bisa mengelola seliweran polemik untuk meredam isu. Jika berkaitan dengan
klarifikasi kebijakan berskala  nasional,
masih ada level-level direktur  ataupun
Dirjen di Kemendagri  yang dirasakan
cukup memberi klarifikasi. Tujuannya agar publik bisa melhatnya sebagai sebuah
kebijakan admministrasi dan bukan "kebiakan politik"



Begitu juga
dengan Menkumkan. Meski berasal dari satu partai, akan menjadi lebih produktif
jika tidak "berpartisipasi" dengan isu-isu krusial yang bisa ditanggapi berbeda
oleh publik. Apalagi di era digital saat ini, begitu mudahnya informasi
"dikelola" menjadi tidak efektip bagi lawan-lawan politik yang bertarung dalam
sebuah pesta politik seperti Pilkada saat ini.



Kini tinggal
bagaimana tim Djarot-Sihar bisa mengelola isu yang  terlanjur liar  ini menjadi sebuah  benefit untuk meningkatkan elektabilitasnya.
Di sisi lain, lawan politik Djoss, tim Edy Rahmayati-Musa Rajacksah bisa
"memainkan" isu seksi ini menjadi kapital politik mereka.



Karena segala isu
akan menjadi plus-minus bagi setiap warga yang masuk arena kontestasi politik.



 



 



Editor: Amrizal

T#g:Eddy IriawnMatatelingaPilgubsupilkada serentak
Komentar
Rabu, 30 Sep 2020 11:30Lifestyle

Ayo Tonton ! Film Korea Terbaru Joo Ji Hoon Berjudul Silence

Film Korea terbaru berjudul Silence semakin menambah deretan aktor dan aktris yang memukau. Film ini akan menampilkan akting Joo Ji Hoon hingga Lee Sun Gyun.

Rabu, 30 Sep 2020 11:20Berita Sumut

Kabaharkam Polri : Ciptakan Pilkada Damai Plus Protokol Kesehatan dan Stop Hoax

Kabaharkam Polri Komjen Pol Agus Andrianto meminta pelaksanaan Pilkada Serentak tetap mengacu pada protokol kesehatan dan sesuai aturan PKPU yang telah ditetapkan, hindari keramaian, stop hoax dan damai.

Rabu, 30 Sep 2020 11:10Berita Sumut

Pasangan AMAN Bersinergi dengan Pemuka Agama Dalam Pembangunan Umat

Calon Wakil Walikota Medan nomor urut 1, Salman Alfarisi berkesempatan menjadi imam shalat isya berjamaah dan mengisi ceramaah di Masjid Raudhatul Islam di Jalan Sekata Lingkungan 16, Kelurahan Sei Agul, Kecamatan Medan Barat, Selasa (29/9/2020) malam.

Rabu, 30 Sep 2020 11:00

Debat Pertama Biden dan Trump Amburadul dan Sengit

Calon Presiden AS dari Partai Republik Donald Trump dan pesaingnya dari Partai Demokrat Joe Biden bertarung sengit atas kepemimpinan Trump dalam

Rabu, 30 Sep 2020 10:55Berita Sumut

Polrestabes Medan Dikabarkan Ringkus 3 Warga Tanjungbalai Bawa 9 Bungkus Sabu

Tim Sat Res Narkoba Polrestabes Medan dikabarkan berhasil menggagalkan peredaran narkoba jenis sabu yang dibawa dari Kota Tanjungbalai ke Kota Medan. Informasi menyebutkan, dari pengungkapan itu, polisi berhasil meringkus 3 pelaku dan menyita 9 kg sabu.

Rabu, 30 Sep 2020 10:15Ekonomi

Harga Emas Spot Turun Bertengger di Level US$1.893,63 Per Ons Troi

Hari ini, harga emas spot turun pada Rabu (30/9) pagi. Mengutip Bloomberg pada pukul 09.00 WIB, harga emas spot bertengger di level US$ 1.893,63 per ons troi alias melemah 0,23%.

Rabu, 30 Sep 2020 10:00Ekonomi

Kurs Rupiah Dibuka Naik di level Rp14.858 Per Dolar

Hari ini, nilai tukar rupiah di pasar spot langsung melejit di awal perdagangan hari ini. Rabu (30/9), rupiah spot dibuka di level Rp 14.858 per dolar Amerika Serikat (AS).

Rabu, 30 Sep 2020 09:45Ekonomi

Harga Minyak Mentah Kembali Melemah

Awal perdagangan harga minyak mentah kembali melemah untuk hari kedua dan memperpanjang penurunan dari sesi sebelumnya di tengah

Rabu, 30 Sep 2020 09:45Berita Sumut

Hari Kedua Supervisi Ops Aman Nusa II, Kabaharkam Polri Kunjungi Polres Sergai

Kabaharkam Polri Komjen Agus Andrianto melakukan kunjungan ke Polres Serdang Bedagai, Sumatera Utara, didampingi Kapolda Sumut Irjen Pol Martuani Sormin.

Rabu, 30 Sep 2020 09:30Ekonomi

Pagi Ini, IHSG Turun 0,25% ke Level 4.866,89.

Pada perdagangan Rabu (30/9/2020) pukul 9.07 WIB Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) malah berbalik arah melemah 12,21 poin atau 0,25% ke 4.866,89.

Rabu, 30 Sep 2020 09:15Berita Sumut

Pjs. Bupati Sergai Terbitkan Perbup Penerapan Disiplin Protokol Kesehatan

Pasca dilantik sebagai Penjabat sementara (Pjs) Bupati Serdang Bedagai (Sergai), Ir. H. Irman, M.Si, langsung melaksanakan tugasnya sebagai kepala daerah dalam menjalankan roda pemerintahan. Usai memimpin rapat koordinasi pemerintahan dan pembangunan, Sen

Rabu, 30 Sep 2020 09:00Ekonomi

Harga Emas Antam Naik Lagi Berada di Rp1.016.000 Per Gram

Pada perdagangan Rabu (30/9) harga emas batangan bersertifikat Antam keluaran Logam Mulia PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) naik di pasar spot.

Rabu, 30 Sep 2020 08:30Internasional

Azerbaijan dan Armenia Menolak Damai!, Perang Semakin Sengit !

Kedua negara menloak berdamai membuau Konflik antara Armenia dan Azerbaijan semakin sengit. Masing-masing pihak menuduh pihak yang lain menembak terlebih dulu ke wilayah masing-masing. K

Rabu, 30 Sep 2020 08:15Internasional

Veteran Pembela Persatuan Arab Emir Sheikh Sabah Wafat di AS

Saat ini, Kuwait tengah berduka. Emir Kuwait Sheikh Sabah al-Ahmad al-Sabah meninggal dunia pada Selasa (29/9/2020) dalam usia 91 tahun.

Rabu, 30 Sep 2020 08:00Aceh

Amirullah: Meski Covid-19, Budidaya Tiram Jangan Terhenti

Budidaya tiram atau kerang hijau secara modern akibat memiliki prospek yang cerah bagi warga kota yang tinggal di kawasan pesisir walau di tengah pandemi COVID-19, terus dikembangkan.

Rabu, 30 Sep 2020 07:45Aceh

Kontra Mobil KIjang dan Sepeda Motor, Terluka Mendapat Perawatan

Terjadi kontra mobil penumpang diduga jenis Toyota Avanza dengan satu unit sepeda motor di ruas jalan provinsi di kawasan Desa Suak Geudeubang, Kecamatan Samatiga, Kabupaten Aceh Barat